Harga Jasa Langganan Internet Kab. Tanggamus di duga di Mark Up



Ketua Komunitas Pemerhati dan Pemantau Anggaran (KPPA) Lampung, Firmansyah DT mengungkap temuan perihal penggunaan anggaran jasa langganan internet oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2022.

Firmansyah mengaku menemukan adanya mark up atau penggelembungan harga jasa langganan internet banwith 50 Mbps dedicated 12 bulan yang dianggarkan sebesar Rp 360 juta.

“Anggaran perencanaan yang dibuat dengan kenyataan di lapangan cukup berbeda. Yang saya temukan di lapangan biaya paket jasa langganan banwith tersebut paling mahal hanya Rp 9 juta per bulan,” kata Ketua KPPPA Firmansyah DT, belum lama ini.

Menurutnya, lanjut Firman, penggelembungan anggaran atau mark up belanja barang jasa di BPKD Tanggamus diperkirakan telah terjadi dan dilakukan dengan harga yang jauh di atas harga pasar, sehingga diperkirakan jumlah penggelembungan anggarannya bisa berkisar antara 30 persen dan 50 persen dari harga berlaku.

“Mark up tersebut diduga berawal dari penyusunan APBD yang sarat dengan kepentingan percaloan proyek oleh oknum pejabat setempat. Pihak BPKD juga kerap menggandeng pengusaha dengan imbalan dari paket proyek tersebut.

Caranya, metode pemilihannya diatur agar hanya bisa pelaksanaannya dimenangi perusahaan milik pengusaha tersebut,” beber Firman..
Selain itu, ada beberapa kejanggalan lainnya yang mengarah pada tindakan KKN pada realisasi anggaran 194 paket belanja PBJ tahun 2022 di BPKD Tanggamus Rp 12,170 miliar yang masih kami dalami, diantaranya:

Cetak 305 buku Continous Form Rp 178.791.000; Pemeliharaan Gedung tidak bertingkat 630 M2/Tahun (Maret-Desember 2022) Rp 85.050.000; Pemeliharaan Gedung tidak bertingkat 185 M2/Tahun (Maret-Desember 2022) Rp 24.975.000; Pemeliharaan Gedung tidak bertingkat 148 M2/Tahun (Maret-Desember 2022) Rp 19.980.000; Pemeliharaan dan Penataan Taman dan Median Jalan 101 M2
(Maret-Desember 2022) Rp 20.200.000; Pemeliharaan Air Conditioner 69 Unit / Tahun (Maret-Desember 2022) Rp 42.090.000; Pemeliharaan Server Pengelolaan Pajak Daerah – Dell Power Edge R740 Processor Intel Xeon (Maret-Desember 2022) Rp 40.000.000; dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31 paket Rp 894.900.810.

Menurut Firman, kondisi (kelebihan bayar) ini terjadi karena pihak BPKD Tanggamus dalam merealisasikan anggaran tidak memperhatikan Standar Satuan Harga (SSH) yang telah ditetapkan. “Kepala BPKD Tanggamus selaku pengguna anggaran tidak cermat dalam pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya,” pungkasnya.

Bagaimana tanggapan Kepala BPKD Tanggamus Ir. Suaidi, MM terkait pemberitaan ini, baca edisi mendatang. (Yus)

Tinggalkan Balasan