Diberitakan Mengenai Anggaran Belanja Alat – Bahan Kegiatan Kantor Rp 1. 187 M., RSUD dr. H. Bob Bazar Kalianda Berikan Hak Jawab

Sigerlink, Lampung – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Bob Bazar, SKM Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, memberikan hak jawabnya setelah mendapatkan berita miring terkait dugaan Mark – Up dan korupsi anggaran belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp. 1.187 Miliar milik RSUD tersebut. Hak jawab itu diberikan kepada redaksi media ini, pada Kamis (30/5/2024).

Pad poin pertama dari jawab tersebut, Pihak RSUD dr. H. Bob Bazar SKM Kalianda, melalui Kabag TU RSUD setempat, Reny Ayu Fatimah, menjelaskan bahwa atas dasar amanat konstitusional yang tertuang dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (11) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi : Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Kemudian dalam Bab II Asas, Fungsi, hak, Kewajiban dan Peranan Pers Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi : pers wajib melayani hak jawab.

Lalu pada point selanjutnya, pihak RSUD dr. H. Bob Bazar SKM Kalianda menjelaskan bahwa berdasarkan dua pasal pada undang – undang pers tersebut pihak RSUD setempat hendak menyampaikan hak jawab atas pemberitaan yang telah ditayangkan oleh media Sigerlink. Com tersebut.

Dimana pihak RSUD dr. H. Bob Bazar SKM., menyampaikan jika dari narasi judul berita yang dituliskan mengandung penggiringan opini yaitu dengan tanpa memberikan kata tambahan berupa dugaan, diduga, disinyalir, terindikasi dan lain – lain yang mengorientasikan pada azas praduga tak bersalah.

Kemudian disampaikan juga, dalam konten pemberitaan disebutkan bahwa belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor RSUD setempat tahun anggaran 2023 diduga kuat telah merugikan negara sebesar Rp 1.187 miliar., sementara media Sigerlink. Com juga tidak mencantumkan dasar declare dugaan korupsi pada anggaran tersebut atas hasil pemeriksaan instansi yang berwenang yang diatur oleh undang – undang.

Lalu dalam hak jawab tersebut, RSUD setempat juga mengatakan secara fakta bahwa declare tersebut tidak benar, dan menjelaskan jika semua realisasi anggaran yang ada di RSUD setempat telah tertuang dalam laporan pertanggung jawaban (LKPJ) Direktur tahun anggaran 2023. LKPJ itu juga telah dievaluasi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Selatan, pada April 2024 lalu tanpa noted khusus pada ploting anggaran ATK.

Selain itu, disampikan juga bahwa semua realisasi anggaran di RSUD setempat juga telah melalui tahapan pemeriksaan oleh BPK pada April 2024 tanpa adanya temuan seperti declare yang ditulis dan diterbitkan oleh media SIgerlink.

Pihak RSUD setempat juga menjelaskan jika realisasi anggaran kegiatan belanja ATK di RSUD Bob Bazar tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 1.058.770.080., anggaran tersebut diperuntukan bagi 11 unit pelayanan rawat inap, 25 unit pelayanan non rawat inap dan 7 bidang serta mencakup kebutuhan ATK direktur dan pejabat lainnya di RSUD. Dan anggaran tersebut juga mengcover kebutuhan dalam rangka akreditasi RSUD setempat tahun 2023.

Diakhir surat Hak Jawab tersebut, disampaikan bahwa pada tahun 2023, RSUD setempat baru dalam tahapan persiapan untuk penerapan Elektronik Medical Record (EMR), maka sudah pasti seluruh kebutuhan admministrasi masih dilakukan secara manual. (Red)

Tinggalkan Balasan