APBD Devisit 50 milyar, Bupati Pesisir Barat Malah Beli Randis Mewah

Sigerlink, Pesibar — Baru – baru ini publik dihebohkan dengan adanya mobil dinas baru yang terparkir di depan Kantor Bupati Kabupaten Pesisir Barat, mobil dengan merek Toyota Alfard keluaran terbaru seharga Rp 1,3 Milyar itu menambah koleksi  mobil dinas sang Bupati Agus Istiqlal atau yang akrab disapa Udo Lal. Namun sayangnya kemewahan mobil dinas milik bupati tersebut tidak sesuai dengan kondisi kabupaten yang masih perlu banyak pembenahan infrastruktur, serta ditambah dengan kondisi APBD yang Morad – Marid akibat Devisit hingga Rp 50 Milyar.

Selain itu, Ketidak stabilan anggaran di Pesisir Barat tersebut berdampak pada gaji para pegawai dan gajih aparat Pekon yang bersumber dari APBD.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Dagang dan Pasar (Diskoperindag) Kabupaten Setempat Siswandi, S.Sos., kepada awak media ini Selasa, (19/12/2023) mengatakan, defisit anggaran yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat berdampak pada gaji pegawai bulan desember yang belum bisa untuk dibayar.
“saat ini jangan berbicara uang sebab Pemda sedang berada di masa yang sangat sulit, jangankan mau ngebagi untuk gaji pegawai bulan Desember saja belum bisa dibayar,” ungkapnya.

hal senada juga diungkapkan oleh sejumlah peratin di kabupaten tersebut, mereka mengeluhkan anggaran Alokasi Dana Pekon (ADP) yang bersumber dari APBD kabupaten setempat yang hingga saat ini mampet, sehingga berdampak pada tertundanya gaji aparatur Pekon sejak bulan Juni hingga Desember 2023.

Dilain sisi, menanggapi carut marutnya keuangan Pemkab setempat, salah satu tokoh masarakat di sana merasa bingung sebab, gaji pegawai tersebut seharusnya tidak mungkin tertunda karena penetapan penggunaan anggaran sudah ditetapkan sejak awal pembahasan, artinya pos – pos penggunaan anggaran itu sudah jelas.

“terus terang kami merasa bingung kemana  saja uang APBD Pesisir Barat kalau sampai gaji ASN dan Aparat Pekon saja belum terbayar, ini sudah di penghujung tahun bukankah di waktu pembahasan anggaran pos pos nya sudah jelas. belum lagi kasus temuan BPK sebesar Rp 15 milyar akibat ulah sejumlah rekanan nakal di mana pihak Inspektorat melaporkan kasus itu ke-Kejaksaan Negeri Liwa dan memberikan kuasa kepada pihak Kejaksaan untuk menagih hasil temuan BPK itu .kasus ini sempat menjadi perhatian serius di kalangan masarakat di Bumi Para Sai Batin ini,” Jelasnya.  (Abdul holik)

Tinggalkan Balasan