Surat Audiensi tidak dibalas, DPP-SP3 bongkar dugaan korupsi beberapa SMA di_Pringsewu.

Pada bulan Agustus 2023 lalu DPP-SP3 melayangkan surat permohonan Audiensi dengan nomor surat 042/SE/DPP-SP3/TGM-LPG/VIII/2023. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua MKKS Kabupaten Pringsewu, yang pada saat itu berdasarkan informasi dijabat oleh Kepala Sekolah SMA N 1 Suko Harjo.

Permohonan audiensi tersebut bertujuan untuk meminta klarifikasi terkait realisasi dana BOS Reguler, adapun sampel data adalah 12 SMA yang ada di_Kabupaten Pringsewumeliputi : SMA N 1 Gadingrejo, SMA N 1 Pringsewu, SMA N 1 Ambarawa. SMA N 2 Pringsewu, SMA N 1 Sukoharjo, SMA N 1 Pagelaran, SMA N 2 Gadingrejo, SMA N 1 Adiluwih, SMA N 1 pardasuka, SMA S Xaverius Pringsewu, SMA Islam Terpadu Al Hidayah, dan SMA N 1 Banyumas.

Dugaan korupsi ini dipaparkan oleh ketua DPP-SP3 (Supriyansyah, SH) dengan motif yang berfariatip, artinya lain SMA lain pula cara yang dilakukan.

“Disini saya menyampaikan bahwa ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh beberapa sekolah Menengah Atas (SMA) di_Kabupaten Pringsewu. Adapun indikasi telah terjadi mark-up bahkan kami menduga ada kegiatan fiktip dengan motif berpariatif. Dalam dugaan ini saya memberikan contoh, Misalnya SMA 1 Gadingrejo jumlah anggaran pada tahun 2020 Rp. 1.553.108.000,- dalam kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakulikuler menggunakan anggaran sebesar Rp. 310.275.523,- sedangkan SMA N 2 Pringsewu jumlah anggaran pada tahun 2020 Rp. 1.243.050.000,- dalam kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakulikuler hanya menganggarkan Rp. 64.530.000,-. Ini berarti jika kita bandingkan terdapat perbedaan yang sangat signifikan hingga hampir 5 kali lipat. Sedangkan SMA lainnya, SMA N 1 Pringsewu 2 kali lipat lebuh dan SMA N 1 Ambarawa 3 kali lipat bahkan SMA N 1 Sukoharjo dengan anggaran pertahun dibawah SMA N 2 Pringsewu menganggarkan lebih tinggi dari pada SMA N 2 pringsewu yaitu Rp. 107.455.400,-“ papar Supriyan

Saat ditanya apakah ada dugaan dalam kegiatan lain, supriyan menjelaskan sudah pasti ada. Bukan pariatif kalau hanya kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakulikuler dan terjadi pada tahun 2020.

“dugaan ini terjadi sepaling tidak dalam 2 tahun anggaran dan bukan hanya kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakulikuler saja. Pada tahun 2021 kita SMA N 1 Gadingrejo menganggarkan Rp. 296.053.000,- SMA N 1 Ambarawa Rp. 167.892.000,- SMA N 2 Gadingrejo Rp. 134.962.800,- kita bandingkan dengan SMA N 1 Pringsewu yang merupakan Anggaran terbesar kedua diKabupaten Pringsewu hanya menganggarkan Rp. 52.295.000,-. Kemudian dalam kegiatan lain pada tahun 2021, yaitu kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran. Dalam kegiatan ini SMA N 1 Pringsewu menganggarkan Rp. 34.620.000,- sedangkan ada beberapa SMA menganggarkan hingga ratusan juta Rupiah, misalnya: SMA N 1 Gadingrejo Rp. 104.532.500,- SMA N 1 Rp. 109. 265.000,- SMA N 1 Pagelaran Rp. Rp. 120.908.500,- dan SMA N 2 Gadingrejo rp. 107. 137.000,- itu yang sangat Nampak.” Paparnya

Lebih lanjut Ketua DPP-SP3 tersebut memaparkan kegiatan lainnya yang menjadi penguat dugaaan korupsi berpariatif para Kepala Sekolah dan struktural pemegang kuasa pengelola dana BOS, yaitu: Administrasi Kegiatan Sekolah, Pengembangan Profesi Guru Dan Tenaga Kependidikan, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah, dll.

“Kalau hanya dua hal tersebut yang kita jabarkan, indikasi perbuatan korupsi yang berpariatif belum terjawab. Dalam kegiatan lain, misal Administrasi Kegiatan Sekolah, SMA N 1 Pringsewu dalam Administrasi Kegiatan Sekolah menganggarkan Rp. 216. 187.000,- lebih besar 100 juta dari pada SMA N 1 Gadingrejo yang merupakan pemilik Anggaran terbesar di_seluruh SMA Kabupaten Pringsewu. Selain itu, dalam Administrasi Kegiatan Sekolah ini menjadi pembanding SMA lainnya adalah SMA N 1 Ambarawa pada tahun tersebut menganggarkan Rp. 85.396.000,- sedangkan SMA N 2 Pringsewu, SMA N 1 Sukoharjo, SMA N 1 Pagelaran, SMA N 1 Adiluwih,  SMA N 1 Pardasuka, 5 SMA tersebut anggaran pertahunnya dibawah SMA N 1 Ambarawa namun menganggarkan ratusan juta lebih. Sehingga wajar kami menyimpulkan dugaan bahwa motif korupsi berpariatif”.

Selanjutnya sebagai penutup, Supriyan menyampaikan bahwa bukan dugaan tersebut bukan hanya SMA yang ada dikabupaten Pringsewu melainkan SMA dikabupaten/kota lain juga terindikasi. Terkait SMA yang ada di_Kabupaten Pringsewu, DPP-SP3 akan berkonsultasi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutya akan membuat laporan resmi.

“Dugaan ini bukan hanya SMA yang ada dikabupaten Pringsewu melainkan kami juga menduga bahwa terjadi pula di_Kabupaten lain. Namun yang sudah kami analisa diantaranya adalah SMA yang ada di_Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung sudah kami analisa. Ternyata dari 3 (tiga) Kabupaten/kota tersebut terindikasi terjadi hal yang sama. Untuk selanjutnya DPP-SP3 akan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum ( APH ). Namun, kami belum memastikan akan berkoordinasi ditingkat Kabupaten atau Provinsi.” Tutup Supriyan

Tinggalkan Balasan