Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan opsi pemberian uang tunai kepada warga Greenland sebagai upaya mendorong wilayah tersebut melepaskan diri dari Denmark dan bergabung dengan Amerika Serikat.
Mengutip laporan Reuters, sejumlah pejabat AS membahas kemungkinan pemberian insentif finansial langsung kepada penduduk Greenland. Informasi tersebut disampaikan oleh empat sumber yang mengetahui diskusi internal di pemerintahan AS.
Meski belum ada keputusan resmi terkait besaran maupun mekanisme pembayaran, nilai yang dibahas berkisar antara USD 10 ribu hingga USD 100 ribu per orang, atau sekitar Rp160 juta hingga Rp1,6 miliar. Jika skema maksimal diterapkan, total biaya yang dibutuhkan diperkirakan hampir mencapai USD 6 miliar.
Dengan jumlah penduduk sekitar 57 ribu jiwa, rencana tersebut dinilai sebagai salah satu cara Amerika Serikat untuk “membeli” Greenland, wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark. Namun, pemerintah Greenland dan Denmark berulang kali menegaskan bahwa wilayah tersebut tidak untuk dijual.
Pembayaran langsung kepada warga Greenland menjadi salah satu dari sejumlah opsi yang dibahas Gedung Putih untuk memperluas pengaruh AS di pulau terbesar di dunia itu. Opsi lain yang turut dipertimbangkan, menurut laporan tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan militer, meski pendekatan itu dinilai sangat kontroversial dan berpotensi memicu penolakan luas.
Penolakan tegas datang dari Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen.
“Sudah cukup. Tidak ada lagi fantasi tentang aneksasi,” ujar Nielsen, dikutip dari Reuters, Jumat (9/1).
Penolakan tersebut juga diperkuat oleh sikap negara-negara Eropa, mengingat Amerika Serikat dan Denmark merupakan sekutu dalam NATO. Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, Inggris, dan Denmark mengeluarkan pernyataan bersama pada Selasa (6/1) yang menegaskan bahwa masa depan Greenland hanya dapat ditentukan oleh Greenland dan Denmark.
Eropa Soroti Arah Kebijakan AS
Isu Greenland turut memicu kritik dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam pidato tahunan di hadapan para duta besar Prancis di Istana Élysée, Kamis (8/1), Macron menilai Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump mulai menjauh dari sekutu dan melepaskan diri dari tatanan internasional.
“Amerika Serikat adalah kekuatan mapan, tetapi secara bertahap berpaling dari sebagian sekutunya dan membebaskan diri dari aturan internasional,” ujar Macron, dikutip dari AFP.
Macron menyebut dunia tengah memasuki era persaingan kekuatan besar yang berisiko memecah tatanan global. Meski turut mengkritik China dan Rusia, pernyataan Macron dinilai menyoroti perubahan arah kebijakan AS yang semakin tegas dan unilateral.
Sementara itu, Gedung Putih pada Rabu (7/1) menyatakan bahwa opsi militer tetap terbuka dalam pembahasan penguasaan Greenland. Pernyataan tersebut memicu penolakan keras dari negara-negara Eropa.
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan Presiden Trump dan timnya masih mengkaji berbagai pilihan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri AS. Trump disebut memandang Greenland sebagai wilayah strategis penting, terutama dalam konteks persaingan geopolitik di kawasan Arktik dengan Rusia dan China.
“Pemanfaatan kekuatan militer selalu menjadi salah satu opsi yang tersedia bagi Panglima Tertinggi,” demikian pernyataan resmi pemerintah AS.
Namun, sejumlah pejabat dan politisi AS sendiri menyuarakan keberatan. Utusan khusus Trump untuk Greenland, Stephen Miller, sebelumnya menyatakan pendekatan militer kemungkinan tidak diperlukan. Pemimpin DPR AS dari Partai Republik, Mike Johnson, juga menyebut opsi militer terhadap Greenland sebagai langkah yang tidak tepat.
