Blog

LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, yang juga Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung, memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penggalangan Bumbung Kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Graha Bakti Pramuka, Bandarlampung, Jumat (9/1/2026).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian, solidaritas, dan komitmen Gerakan Pramuka Lampung dalam membantu saudara-saudara yang terdampak bencana.

Melalui Kwarda Gerakan Pramuka Lampung, penggalangan dana Bumbung Kemanusiaan dilaksanakan selama satu bulan, mulai 2 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026. Kegiatan ini melibatkan seluruh unsur Gerakan Pramuka, mitra, serta partisipasi masyarakat luas.

Penggalangan dana tersebut bertujuan menghimpun bantuan kemanusiaan secara partisipatif, meringankan beban masyarakat terdampak bencana, sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Dari kegiatan ini, terkumpul dana kemanusiaan sebesar Rp432.917.626 yang selanjutnya disalurkan melalui Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka serta Kwartir Daerah di wilayah Sumatera yang terdampak banjir.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menunjukkan kepedulian dan kekompakan dalam aksi kemanusiaan tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah kompak dan menunjukkan rasa kemanusiaan yang luar biasa kepada saudara-saudara kita di Sumatera,” ujar Wagub.

Wagub menilai besarnya dana yang berhasil dihimpun mencerminkan tingginya kepedulian dan solidaritas anggota Gerakan Pramuka di Provinsi Lampung.

“Saya tidak melihat dari nilai rupiahnya, tetapi dari ketulusan kakak-kakak sekalian yang ikut berdonasi, sehingga terkumpul donasi yang luar biasa besar ini,” katanya.

Wagub menegaskan bahwa gerakan kemanusiaan ini sejalan dengan nilai-nilai Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Ia juga menyampaikan bahwa piagam penghargaan yang diberikan merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi tulus dari Kwarda Lampung atas kepedulian dan kontribusi kemanusiaan yang telah diberikan, tanpa memandang besaran nilai materi, melainkan ketulusan dan semangat gotong royong yang menyertainya.

Wagub berharap sinergi dan kolaborasi dalam gerakan kemanusiaan ini dapat terus dijaga secara berkelanjutan, serta dana yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat terdampak bencana.

“Saya berharap konsistensi dan kekompakan dalam visi kemanusiaan ini terus terjaga, dan dana yang terkumpul benar-benar bermanfaat serta dirasakan dampaknya oleh masyarakat terdampak,” pungkasnya.

PESIBAR – Mohammad Emir Lil Ardi selaku Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat resmi melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam surat undangan (Pertama) pelantikan PAW Anggota DPRD ke Polres Pesisir Barat , Kamis 08/01/2026

Didalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor: LP/B/7/1/2026/SPKT/POLRES PESISIR BARAT/POLDA LAMPUNG diterangkan bahwa ketua DPRD melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan.

Ketua DPRD dengan tegas menyatakan tidak pernah menandatangani diundangan pertama yang telah ditarik kembali di pelantikan PAW pada bulan Desember tahun 2025 kemarin

“ Pada hari ini Rabu 7 Januari 2026 saya telah melaporkan oknum di DPRD perihal tanda tangan saya selaku ketua DPRD tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan kepada saya dan untuk siapa oknum yang dimaksud saya tidak ingin berasumsi dan berspekulasi saya sepenuhnya menyerahkan kepada aparat penegak hukum siapa yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini ”  tegas Emir

” Jadi gini bang tanggal 22 desember ada surat undangan paripurna yang mengatasnamakan saya dan tanda tangan saya, padahal saya tidak pernah dikonfirmasi atau dimintakan izin perihal tanda tangan tersebut dan posisi saya lagi ada di luar krui ” tutupnya

Salah satu Kabag DPRD pesisir barat Helmy saat dikonfirmasi mengatakan dirinya tak mengetahui adanya pelaporan ketua DPRD pesisir barat.

“Perihal pelaporan ketua DPRD pesisir barat ke polres saya tidak mengetahui sama sekali bang” ujarnya.

Wakapolresta Kota Bandar Lampung Masa Jabatan 15 Januari 2024 – 2025 Kombes Pol. Erwin Irawan, S.I.K. yang saat ini menjabat sebagai Karo Ops Polda Papua Barat menerima Penghargaan dari Komnas PA Kota Bandar Lampung pada hari Kamis 8 Januari 2026 di Ruang Kerja Kapolresta Bandar Lampung.

Pemberian penghargaan berupa Piagam Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Ketua Komnas PA Kota Bandar Lampung Ahmad Apriliandi Passa dan diterima secara resmi oleh Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay, S.I.K., M.Si.

Komnas PA Kota Bandar Lampung memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja dan upaya yang luar biasa dari Bapak Kombes Pol. Erwin Irawan, S.I.K. dan jajaran Polresta Bandar Lampung. Atas kinerja tersebut dan catatan yang telah kami dokumentasikan maka Bapak Kombes Pol. Erwin Irawan sangat layak untuk dapat kami berikan penghargaan.

Tercatat beberapa aktivitas penting kolaborasi Wakapolresta bersama Komnas PA Kota Bandar Lampung antara lain:
1. Hadir pada kegiatan FGD (Forum Group Disscution) Peningkatan Peran Lembaga, APH & Stakeholder terkait Perlindungan Anak di Prov. Lampung yang diselenggarakan oleh Komnas PA Bandar Lampung (27 Juli 2023).
2. Program upaya penjangkauan anak bermasalah dengan hukum terkait kenakalan remaja, Penyuluhan anak terjaring Kenakalan remaja (2023-2025).
3. Bersama Kapolresta Kombes Pol. Abdul Waras memprakarsa dilaksanakannya kegiatan FGD “Penanggulangan Kenakalan Remaja dalam menciptakan Kamtibmas yang kondusif,” dilaksanakan di Aula SPKT Polresta Bandar Lampung (22 Agustus 2024) dengan narasum Ketua Komnas PA B. Lampung & tim4. Penangan kasus bersama terkait anak di Polresta Bandar Lampung (2023-2025).
5. Hadir & memberikan sambutan pada Kongres I Komnas PA Kota Bandar Lampung (31 Januari 2024).
6. Mengutus Kasatreskrim & Ka@sat_binmas_polresta_balam sebagai narsum pada kegiatan Talk Show “Pola Asuh yang terbaik bagi Anak dan Pencegahan Kenakalan Remaja di Kota Bandar Lampung,” pada Pekan Hari Pendidikan Nasional yang dilaksanakan oleh Komnas PA Kota Bandar Lampung (19 Mei 2024)
7. Bersama Kapolresta membina Pembentukan & Pembekalan Satgas RETINA (Remaja Anti Narkoba, Anti Kekerasan & Anti Judi Online) untuk Anak SMP Se-Kota Bandar Lampung yang digagas oleh Pemkot Bandar Lampung & Polresta Bandar Lampung (20 Mei 2025), serta telah melibatkan Komnas PA Bandar Lampung sebagai salah satu narasumber.

Ketua Komnas PA Kota Bandar Lampung menyampaikan harapan yang di sampaikan kepada Kapolresta Bandar Lampung “Harapan kami, semoga sinergisitas antara Komnas PA Kota Bandar Lampung dan Polresta Bandar Lampung ke depan semakin kuat dan pemberian penghargaan ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada pihak-pihak terkait termasuk personil Polri dalam memberikan perlindungan untuk anak di Kota Bandar Lampung, ungkapnya.”

METRO | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Metro resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) VI untuk masa bakti 2026–2031.

Perhelatan yang berlangsung di Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai, Kamis (08/01/2026), menjadi momentum pengukuhan kembali Subhan SE untuk menakhodai partai berlambang pohon beringin tersebu, bersama Sekretaris Kun Komaryati dan Bendahara M. Rizki Rabani, di Bumi Sai Wawai.

Musda VI ini menjadi forum strategis bagi internal partai untuk melakukan evaluasi, konsolidasi, sekaligus merumuskan arah kepemimpinan serta kebijakan organisasi ke depan.

Dalam sambutannya, Ketua DPD Partai Golkar Kota Metro, Subhan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat yang telah mendukung perjuangan Partai Golkar selama ini.

Di sela-sela pidatonya, Subhan juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas segala kekurangan selama masa kepemimpinannya di periode sebelumnya.

“Selama lima tahun menjabat, saya adalah pihak yang paling bertanggung jawab apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di tengah masyarakat. Untuk itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya,” ungkap Subhan secara rendah hati.

Hadir dalam acara tersebut, Walikota Metro Bambang Iman Santoso memberikan ucapan selamat atas terselenggaranya Musda VI.

Ia menegaskan bahwa Partai Golkar merupakan mitra strategis pemerintah daerah yang memiliki peran besar dalam pembangunan di Kota Metro.

“Partai Golkar telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya dinamika demokrasi di kota ini. Kami berharap melalui Musda ini, lahir kepemimpinan yang solid, visioner, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Bambang.

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Hanan A. Rozak, menekankan pentingnya menghidupkan kembali jati diri partai sebagai partai “Karya dan Kekaryaan”.

Ia mengingatkan kader untuk memegang teguh doktrin Karya Siaga Garda Praga dalam mendukung program pemerintah yang pro-rakyat.

“Musda bukan sekadar seremonial, tapi ajakan untuk memperkuat komitmen dalam menjawab tantangan pembangunan Kota Metro yang terus berkembang,” tegas Hanan.

Hanan juga menitipkan enam poin instruksi strategis bagi kepengurusan yang baru:

* Konsolidasi Total: Memperkuat struktur partai hingga tingkat kelurahan dan RT.

* Inklusivitas: Mengakomodasi seluruh kader dalam setiap pengambilan keputusan.

* Pelibatan Masyarakat: Meningkatkan peran aktif warga dalam program-program partai.

* Regenerasi: Menyiapkan kader muda, perempuan, dan profesional untuk pemilu mendatang.

* Rumah Aspirasi: Menjadikan kantor Golkar sebagai rumah bersama bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

* Kerja Nyata: Partai harus tampil dengan gagasan dan program nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sebagai rangkaian kegiatan Musda, Hanan juga memaparkan keberhasilan program “Gerakan Lampung Menanam” yang telah dilaksanakan di berbagai titik, termasuk di Kota Metro, sebagai bentuk kepedulian partai terhadap lingkungan. | (Rio).

Hari ketiga Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin melakukan Inspeksi Mendadak (SIDAK) pada Perangkat Daerah, menemukan sejumlah pegawai Aparatur Sipil Negera (ASN) tidak masuk kerja tanpa keterangan, Kamis 08 Januari 2026.

Sebagai informasi, Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin didampingi Asisten III bidang administrasi umum Ismet Inoni dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah telah melakukan Sidak di seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Lampung Barat selama tiga hari.

Sidak pertama pada, Jum’at 02 Januari kemudian dilanjutkan Rabu 07 Januari dan Kamis 08 Januari 2026.

Usai melakukan kunjungan terakhirnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Alimuddin Umar, Mad Hasnurin menuturkan sidak tersebut untuk memastikan semua ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat seluruhnya masuk kerja.

Dalam sidak itu, Wabup Mad Hasnurin melakukan pengecekan tingkat kehadiran pegawai melalui absensi. Ia menemukan sejumlah ASN yang tidak hadir dengan keterangan izin, sakit bahkan tanpa keterangan.

“Tingkat kehadiran para pegawai umumnya baik, hanya ada beberapa yang tidak hadir tanpa keterangan mungkin ada hal penting yang membuat mereka tidak bisa hadir untuk melakukan aktifitas seperti biasanya,” kata Mad Hasnurin.

Ditegaskannya, terkait pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan pihaknya akan melakukan teguran berjenjang, mulai dari kepala yunit hingga inspektorat.

Dengan adanya pengecekan tingkat kehadiran tersebut, Wakil Bupati Lampung Barat berharap dapat meningkatkan kedisiplinan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Lampung Barat.

Menurut Mad Hasnurin, keberhasilan sebuah Perangkat Daerah tidak terlepas dari kinerja para pegawai yang disiplin “Saya minta berikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada lapisan masyarakat,” pungkasnya.

LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menerima audiensi dari para siswa Sekolah Menengah Atas Terpadu (SMAT) Krida Nusantara asal pengiriman Provinsi Lampung, bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (08/01/2026).

Pertemuan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus memberikan arahan kepada para siswa yang sedang menjalani masa cuti pendidikan untuk tetap menjaga semangat belajar dan membawa nama baik daerah di kancah nasional.

Dalam arahannya, Wagub menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya kepada 12 siswa yang berhasil menempuh pendidikan di SMA Krida Nusantara, Bandung. Menurut Wagub, tidak semua anak memiliki kesempatan dan daya tahan untuk menempuh pendidikan di sekolah yang menerapkan kedisiplinan semi-militer.

“Kalian adalah anak-anak pilihan. Bertahan di sekolah dengan aturan dan kedisiplinan yang ketat itu tidak mudah. Namun, jadikan kedisiplinan itu bukan sekadar menaati aturan, melainkan sebuah kebiasaan (habit) yang akan melekat dan membentuk karakter kalian di masa depan,” ujar Wagub.

Wagub juga menitipkan pesan penting mengenai jiwa nasionalisme dan kepedulian sosial. Ia menekankan bahwa rasa cinta tanah air tidak muncul secara instan, melainkan harus dipupuk dan ditanamkan dalam hati sejak dini melalui proses belajar di sekolah.

Menghadapi tantangan zaman, Wagub mengingatkan para siswa untuk melek teknologi. Di era transformasi digital, kemampuan beradaptasi menjadi kunci agar tidak tertinggal.

“Kalian akan menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat. Selain belajar secara akademik, kembangkan juga kemampuan mengendalikan dan memanfaatkan teknologi. Tunjukkan bahwa putra-putri Lampung adalah bibit unggul yang mampu berprestasi dan membanggakan daerah,” tegasnya.

Turut hadir memberikan arahan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico yang menekankan pentingnya persiapan strategis bagi para siswa yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi terkemuka, baik nasional maupun internasional.

Kadisdikbud memaparkan tiga poin utama yang harus dipersiapkan :

1. Research Kampus: Menentukan target investasi pendidikan sejak dini dan memahami kompetensi awal yang dimiliki.
2. Penguatan Mata Pelajaran Inti: Fokus pada penguatan literasi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika.
3. Mindset Kepemimpinan: Memiliki investor feeling (terus merasa haus akan ilmu), visioner feeling (inovatif terhadap digitalisasi), dan instructional mindset (memiliki target yang terukur).

“Peluang masuk perguruan tinggi top dunia saat ini sangat terbuka. Tingkatkan skor SAT dan IELTS kalian. Minimal skor SAT di angka 700 untuk tingkat internasional menjadi target yang sangat baik untuk dicapai,” tambahnya.

Dalam laporannya, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Achmad Saefulloh, menyampaikan bahwa audiensi ini diikuti oleh 12 orang siswa SMAT Krida Nusantara yang sedang melaksanakan kegiatan liburan cuti.

“Kegiatan silaturahmi ini dimaksudkan agar para siswa mendapatkan arahan langsung dari pimpinan daerah, yang nantinya akan menjadi pedoman dan motivasi bagi mereka selama menjalankan kegiatan belajar di sekolah,” ucap Achmad Saefulloh.

Jakarta – Budi Dharmawan resmi dilantik sebagai Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Federasi Olahraga Domino Nasional (ORADO) Lampung. Pelantikan berlangsung di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Rabu (7/1/2025), dan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) ORADO, Yooky Tjahrial.

Pelantikan Pengprov ORADO Lampung tersebut merupakan bagian dari agenda nasional DPP ORADO yang secara serentak melantik seluruh Pengprov ORADO se-Indonesia. Kegiatan nasional itu juga dirangkaikan dengan Deklarasi Nasional ORADO, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I, serta Training Nasional I Wasit ORADO.

Acara pelantikan dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, serta Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari.

Kepengurusan ORADO Lampung turut diisi sejumlah tokoh olahraga dan kepemudaan daerah. Di antaranya Descatama Paksi Moeda, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung yang kini menjabat Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, serta Iqbal Ardiansyah, Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung dan mantan Ketua Esport Provinsi Lampung.

Budi Dharmawan sendiri bukan figur baru di dunia olahraga Lampung. Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum KONI Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Budi Dharmawan menyatakan komitmennya untuk membawa ORADO Lampung menjadi wadah pembinaan olahraga domino yang profesional serta melahirkan atlet-atlet berprestasi.

“Bismillah, dengan semangat juang, sportivitas, dan kebersamaan, kita kibarkan ORADO di Provinsi Lampung,” ujar Budi.

Sementara itu, Iqbal Ardiansyah menegaskan kesiapan jajaran pengurus ORADO Lampung untuk mengharumkan nama daerah melalui cabang olahraga domino, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Dengan semangat dan kebersamaan, kami optimistis ORADO Lampung dapat memberikan kontribusi dan prestasi yang membanggakan bagi Provinsi Lampung ke depan,” katanya.

Bandar Lampung — Universitas Malahayati secara resmi menyelenggarakan International Professors Summit 2026 dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-32 Universitas Malahayati. Kegiatan ilmiah berskala internasional ini dilaksanakan pada Rabu, 7 Januari 2026, bertempat di Gedung Graha Bintang Universitas Malahayati, dan dibuka langsung oleh Rektor Universitas Malahayati, Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H.

International Professors Summit 2026 mengangkat tema “The National Numeracy Crisis: The Strategic Role of Mathematics Educators from Schools to Universities”, yang menyoroti tantangan rendahnya kemampuan numerasi di Indonesia serta menegaskan pentingnya peran strategis pendidik matematika, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Acara pembukaan dihadiri oleh jajaran pimpinan Universitas Malahayati, yakni Wakil Rektor I Prof. Dr. Dessy Hermawan, S.Kep., Ns., M.Kes., Plt. Wakil Rektor II Nirwanto, S.Pd., M.Kes., Wakil Rektor III Dr. Eng. Rina Febrina, S.T., M.T., serta Wakil Rektor IV Drs. Suharman, M.Pd., M.Kes. Turut hadir pula pimpinan lembaga, para dekan, ketua program studi, dosen, serta perwakilan instansi pemerintah.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang diwakili oleh Laila Soraya, S.Sos., M.M., serta perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Arif Jamali, S.Pd., M.Pd.
Dalam sambutannya, Rektor Universitas Malahayati menegaskan bahwa penyelenggaraan International Professors Summit merupakan wujud komitmen universitas dalam berkontribusi aktif menjawab permasalahan nasional, khususnya terkait krisis numerasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, peneliti, dan pemangku kebijakan untuk merumuskan solusi konkret melalui penguatan pendidikan matematika dan statistika.

“Forum ilmiah ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk bertukar gagasan, memperkuat jejaring akademik internasional, serta melahirkan rekomendasi yang aplikatif dan dapat diimplementasikan dalam dunia pendidikan,” ujar Rektor.

Rangkaian acara pembukaan diawali dengan penampilan tarian adat Sigeh Pengunten sebagai bentuk penghormatan kepada tamu kehormatan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne Universitas Malahayati.

International Professors Summit 2026 menghadirkan sejumlah profesor dan pakar nasional maupun internasional dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia dan Malaysia. Para narasumber memiliki kepakaran di bidang matematika terapan, analisis numerik, optimasi, statistika terapan, hingga matematika Islam dan kajian manuskrip klasik.

Usai pembukaan resmi, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para profesor, sesi diskusi panel, penyerahan sertifikat kepada narasumber, serta penampilan budaya dan kreativitas mahasiswa.

Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, Universitas Malahayati menegaskan perannya sebagai institusi pendidikan tinggi yang aktif mendorong penguatan literasi numerasi, pengembangan keilmuan, serta kolaborasi akademik internasional dalam menjawab tantangan pendidikan di era global.

Lambar – Perpustakaan Daerah Kabupaten Lampung Barat menerima hibah 38 buku koleksi pribadi Kapolres Lampung Barat AKBP Rinaldo Aser, Selasa (06/01/2026). Diantaranya berjudul Kami Bukan Sarjana Kertas.

Serah terima berlangsung di Gedung Perpustakaan Daerah, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kapolres Lampung Barat AKBP Rinaldo Aser kepada Sekretaris Daerah (SEKDA) Nukman.

Rinaldo Aser mengatakan, kegiatan tersebut sebagai wujud terhadap kepedulian Literasi khususnya di Lampung Barat.

“Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dalam mendukung program Literasi Daerah melalui ketersediaan bahan bacaan yang berkualitas,” kata dia.

Kapolres Lampung Barat menjelaskan, buku koleksi pribadinya tersebut mencakup berbagai literatur, ia berharap agar buku-buku yang selama ini menjadi referensi pribadinya itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara, Sekda Lampung Barat menyambut baik dan menyampaikan apresiasi serta ucapakan terima kasih yang setinggi-tingginya atas adanya perhatian tersebut.

Nukman berharap, dengan pendistribusian buku ini, minat baca masyarakat terutama pelajar akan meningkat. Dia juga menekankan pentingnya membaca dalam meningkatkan pengetahuan.

“Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, kita seperti membuka jendela dunia. Hadirnya buku-buku bacaan dari Kapolres Lampung Barat ini diharapkan anak-anak akan lebih bersemangat untuk membaca,” kata Sekda Lampung Barat, Nukman kepada tim rilis pada Dinas Kominfo, Rabu (07/01/2026).

Senada disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Lampung Barat Dahlin, ia menuturkan bahwa hibah yang diterima tersebut akan dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan hingga sampai ke masyarakat khususnya di Kabupaten Lampung Barat.

“Dengan adanya 38 buku koleksi pribadi pak Kapolres Lampung Barat ini, kami berharap dapat menambah peran perpustakaan dalam mensukseskan generasi penerus bangsa dalam hal ini pelajar,” tutupnya.

Pesawaran – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan menyapa langsung keluarga besar transmigran di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Rabu (7/1/2026). Kunjungan ini menjadi momentum silaturahmi sekaligus memperkuat ikatan sejarah transmigrasi antara Jawa Tengah dan Lampung yang telah terjalin sejak masa kolonial.

Kehadiran Gubernur Jawa Tengah ke desa ini menjadi simbol penghormatan atas sejarah panjang para transmigran asal Jawa Tengah yang memutuskan menetap, membangun, dan hidup di Lampung dengan nilai kerja keras dan gotong royong.

Kedatangan Gubernur Ahmad Luthfi disambut langsung oleh Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., bersama Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali, S.H. Turut hadir Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, Wakil Bupati Temanggung Nadia Muna, Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani, jajaran Forkopimda, Kapolres Pesawaran, Dandim 0421/LS, Kejari Pesawaran, Wakil Ketua DPRD Pesawaran, jajaran perangkat daerah, serta keluarga besar transmigran Desa Bagelen.

Dalam sambutannya, Gubernur Ahmad Luthfi mengungkapkan rasa bangga atas peran besar masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah, dalam membangun Provinsi Lampung.

“Mayoritas masyarakat Lampung bersuku Jawa. Saya ingin melihat langsung bagaimana sejarah mereka di sini, dan ternyata sangat makmur. Keputusan para leluhur untuk menetap dan membangun Lampung adalah sebuah kebanggaan,” ujarnya.

Ia juga berpesan kepada masyarakat perantau agar senantiasa menjaga nilai kearifan lokal dan tetap berbaur sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai warga negara Indonesia.

“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya yakin masyarakat Jawa di sini mampu menjaga keharmonisan dan kekeluargaan dengan seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian budaya dan sejarah transmigrasi, Gubernur Ahmad Luthfi akan menginstruksikan Bank Jateng untuk menyalurkan bantuan hibah berupa seperangkat alat musik tradisional gamelan yang diharapkan dapat mendukung pelestarian seni budaya dan nilai sejarah di Desa Bagelen.

Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B. dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi atas kunjungan kerja Gubernur Jawa Tengah beserta rombongan.

Pemkab Pesawaran merasa bangga dan berbahagia karena Desa Bagelen menjadi salah satu lokasi kunjungan kerja Gubernur Jateng. Bupati Nanda juga mengapresiasi peran masyarakat Desa Bagelen yang dinilai mampu merawat sejarah transmigrasi dengan baik serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.

“Mari kita jaga Desa Bagelen sebagai warisan budaya dan sejarah, tanpa melupakan akar historis yang menjadi identitas kita bersama,” ajaknya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pesawaran juga mengulas singkat sejarah Desa Bagelen yang bermula pada tahun 1905, ketika pemerintah kolonial Belanda memindahkan penduduk dari Bagelen, Jawa Tengah, ke wilayah Lampung melalui program kolonisasi. Para transmigran membuka hutan, membangun permukiman, dan menata kehidupan baru dengan semangat gotong royong yang hingga kini masih melekat kuat dalam budaya masyarakat setempat.

Bupati berharap, kunjungan ini dapat memperkuat kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya dengan Kabupaten Pesawaran.

“Kami berharap terjalin kerja sama yang sinergis di berbagai sektor, mulai dari pertanian, seni budaya, pemerintahan, hingga perdagangan, demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menjelaskan bahwa kunjungan Gubernur Jawa Tengah ke Lampung bukan sekadar silaturahmi, melainkan bagian dari misi strategis kerja sama antarprovinsi.

Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Lampung menurutnya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama, termasuk di sektor pariwisata dan sektor lainnya, dengan nilai transaksi yang disepakati mencapai sekitar Rp830 miliar.

Menurut Wagub Jihan, kerja sama tersebut diharapkan menjadi stimulus pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Lampung.

“Sekitar 60 persen masyarakat Lampung bersuku Jawa. Artinya, masyarakat Jawa, khususnya dari Jawa Tengah, bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga motor penggerak pembangunan dan peradaban di Lampung,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi juga menggelar sesi dialog bersama warga Desa Bagelen untuk mendengarkan aspirasi serta berbagi pandangan terkait pembangunan dan pelestarian nilai sejarah transmigrasi.

Usai bersilaturahmi, rombongan melanjutkan kunjungan ke Museum Transmigrasi Provinsi Lampung yang berada di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan. Di museum tersebut, Gubernur dan rombongan menyaksikan langsung berbagai koleksi, arsip, foto, dan diorama yang merekam perjalanan panjang sejarah transmigrasi di Indonesia.

LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menutup kegiatan Artificial Intelligence (AI) Ideathon Lampung yang diselenggarakan berkolaborasi dengan Amazon Web Services (AWS), Westcon Indonesia, dan Ideanesia.

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur pada Rabu (7/1/2026) menjadi momentum penting dalam mempercepat transformasi digital di Bumi Ruwa Jurai.

​Gubernur menegaskan kegiatan ini merupakan komitmen daerah dalam memanfaatkan bonus demografi dan potensi sumber daya alam melalui sentuhan teknologi terkini. Program ini bertujuan menciptakan solusi nyata bagi permasalahan lokal, khususnya di sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi Lampung.

​Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa Lampung memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun tantangan besar masih ada pada tingkat kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Dengan 60% lahan di Lampung merupakan sektor pertanian dan perkebunan, kehadiran teknologi seperti Generative AI dan Cloud Computing diharapkan mampu memangkas kesenjangan produktivitas.

​”Kita tidak boleh hanya menjadi penonton saat Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi dunia pada 2045. Melalui AI Ideathon ini, kita ingin anak muda Lampung menciptakan teknologi yang dibutuhkan untuk kemakmuran petani kita. Masalah pupuk, hama, hingga harga harus bisa dijawab dengan solusi digital agar masyarakat desa merasakan dampak ekonomi yang nyata,” ujar Gubernur.

Dengan ​bonus demografi dan angkatan kerja mencapai 71% dari total populasi. Pemerintah Provinsi Lampung meyakini bahwa peningkatan literasi digital melalui pelatihan Design Thinking dan pengembangan aplikasi AI akan menjadi lompatan besar bagi Lampung untuk keluar dari masalah kemiskinan dan meningkatkan pendapatan per kapita.

​Head of Training & Certification AWS Indonesia, Yashinta Bahana, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme peserta di Lampung. Ia mengungkapkan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan misi global untuk memberikan akses teknologi yang setara bagi semua orang.

​”Tahun ini kami mendapatkan penghargaan dunia lewat pelatihan serupa yang menghasilkan ribuan aplikasi dalam sehari. Di Lampung, kami melihat potensi yang sama. Kami ingin program ini berkelanjutan, memastikan talenta digital Lampung siap industri dan mampu menciptakan dampak nyata (impactful),” tegas Yashinta.

​Senada dengan hal tersebut, Antony Chandra selaku Head of Cloud Solutions Westcon Indonesia, menekankan pentingnya menghubungkan teknologi global dengan kebutuhan lokal. Westcon berkomitmen untuk terus mendukung inkubasi solusi yang lahir dari putra-putri daerah Lampung agar dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.

​Puncak acara ditandai dengan presentasi dari tiga peserta terbaik yang menawarkan solusi berbasis AI untuk sektor unggulan Lampung :

1. ​Aplikasi Pemberdayaan Petani: Solusi digital untuk manajemen tanam dan akses pasar.
2. ​AI Aquaguard (Perikanan): Sistem monitoring berbasis kecerdasan buatan untuk budidaya Udang Vaname.
3. ​Fitrah Learn: Platform edukasi berbasis teknologi untuk peningkatan literasi masyarakat.

​Kegiatan ditutup dengan penyerahan sertifikat kelulusan ujian sertifikasi AWS serta pemberian penghargaan bagi pemenang kompetisi. (Red)

Lambar – Bupati Lampung Barat menggelar pertemuan bersama Rektor Institut Teknologi Sumatera (Itera) guna membahas perkembangan hibah lahan serta membuka peluang kerja sama strategis antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan pihak perguruan tinggi. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah kediaman Bupati Lampung Barat di Bandar Lampung, Selasa (06/01/2026).

Hadir dalam pertemuan ini Rektor Itera Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala LPPM Itera, para dekan fakultas, termasuk Dekan Fakultas Teknologi Produksi dan Industri. Sementara dari Pemkab Lampung Barat, Bupati didampingi oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lampung Barat menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan langkah penting untuk memastikan proses hibah lahan berjalan dengan baik, tertib, dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan seluruh proses hibah lahan ini berjalan sesuai aturan, transparan, dan yang paling penting tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Prinsipnya, semua harus dilakukan secara damai dan melalui musyawarah,” ujar Bupati Lampung Barat.

Salah satu topik utama yang dibahas adalah lahan seluas lebih dari 200 hektare yang dihibahkan oleh Universitas Brawijaya Malang. Dari total lahan tersebut, sebanyak 87 hektare telah rampung proses administrasinya di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan kini tinggal menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) hibah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Sementara itu, sekitar 114 hektare lahan lainnya akan kembali dilakukan survei dan verifikasi ulang, terutama terkait kelengkapan dokumen dan status lahan. Langkah ini dinilai penting agar ke depan tidak muncul persoalan hukum maupun sosial.

Menariknya, pihak Itera juga menyatakan tidak berkeberatan apabila sebagian lahan tersebut dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk pendirian Sekolah Rakyat. Bupati Lampung Barat menyambut baik hal tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi sikap terbuka dari pihak Itera. Ini menjadi peluang besar bagi Lampung Barat untuk meningkatkan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Bupati.

Dalam waktu dekat, Rektor Itera beserta jajaran juga direncanakan akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi lahan sekaligus menggelar audiensi dengan masyarakat setempat. Kunjungan ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang harmonis serta memastikan seluruh proses dapat diterima oleh masyarakat.

Selain membahas persoalan lahan, pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang lainnya. Bupati Lampung Barat berharap jumlah mahasiswa Itera yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik di Lampung Barat dapat ditambah.

“Kami berharap ke depan mahasiswa KKN dari Itera bisa lebih banyak lagi hadir di Lampung Barat, membantu masyarakat, sekaligus menggali potensi daerah yang kami miliki,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Pemkab Lampung Barat juga menawarkan kerja sama pengelolaan gedung untuk kampus lapangan di Padang Dalom, pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, serta kolaborasi riset dan inovasi guna mendukung pembangunan daerah.

“Pertemuan ini diharapkan menjadi awal yang baik dalam memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah,” Pungkasnya.

Lampung – Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila) menggelar Ujian Promosi Doktor (S-3) Program Studi Doktor Studi Pembangunan FISIP Unila, Rabu, 7 Januari 2026.

Ujian terbuka yang berlangsung di Ruang Sidang Gedung D FISIP ini menjadi momen akademik penting bagi promovendus Hendrie Kurniawan, yang berhasil mempresentasikan disertasinya berjudul “Implementasi Fungsi Representasi DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Komparatif DPRD Kota Bandar Lampung dan DPRD Kabupaten Lampung Utara)” di hadapan tim penguji dan sivitas akademika.

Sidang promosi doktor dipimpin Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Ketua Penguji, didampingi Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., sebagai Sekretaris Penguji. Bertindak sebagai Promotor yakni Prof. Dr. Drs. Hertanto, M.Si., dan Ko-Promotor Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.

Selanjutnya, turut hadir sebagai penguji eksternal Dr. Ir. Andi Wijaya, S.T., M.M., M.A.P. serta jajaran penguji internal, yaitu Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., Prof. Dr. Ari Darmasuti, M.A., Prof. Arizka W., S.IP., M.A., Ph.D., dan Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si.

Dalam pemaparan akademiknya, promovendus menjelaskan penelitiannya menelaah bagaimana aspirasi dan opini publik disalurkan serta dikonversi menjadi kebijakan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi representasi DPRD di kedua daerah penelitian telah berjalan secara prosedural, namun masih lemah secara substantif dalam mewujudkan representasi kepentingan publik secara optimal.

Secara teoretis, penelitian ini menyempurnakan konsep representasi politik yang dikemukakan Urbinati, sementara secara praktis menawarkan model penguatan tata kelola DPRD melalui reformasi mekanisme elektoral, peningkatan keterbukaan, serta penguatan akuntabilitas publik.

Berdasarkan hasil ujian terbuka tersebut, Hendrie Kurniawan dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dan resmi menyandang gelar doktor. Keberhasilan ini sekaligus menjadikannya sebagai doktor ke-12 yang dihasilkan oleh Program Doktor Studi Pembangunan FISIP Unila.

Melalui capaian ini, diharapkan kontribusi akademik yang dihasilkan dapat memperkaya kajian keilmuan, khususnya dalam bidang pemerintahan daerah dan representasi politik, serta menjadi rujukan bagi perbaikan praktik demokrasi lokal di Indonesia.

Selain itu, keberhasilan ini diharapkan semakin memperkuat peran Unila sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan riset sosial yang berdaya saing, serta mendorong lahirnya penelitian-penelitian berkualitas yang berdampak nyata bagi pembangunan nasional.

Oleh: Jeffri Noviansyah
Ketua Umum Komite Pewarta Independen Indonesia (KPII)

Di era digital yang ditandai dengan ledakan informasi, media sosial sering dianggap telah mengambil alih peran media mainstream. Facebook, X, Instagram, TikTok, hingga berbagai platform percakapan instan menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk mendapatkan berita secara cepat dan masif. Namun, di balik kecepatan dan kebebasan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah media sosial benar-benar dapat menggantikan peran media arus utama sebagai rujukan informasi publik?

Faktanya, hingga hari ini media mainstream masih menjadi rujukan utama masyarakat, terutama ketika berhadapan dengan informasi strategis, krisis, dan isu yang menyangkut kepentingan publik. Kepercayaan ini bukan hadir secara instan, melainkan dibangun melalui proses panjang yang bertumpu pada etika jurnalistik, verifikasi fakta, dan tanggung jawab sosial.

Media mainstream bekerja dengan prinsip cek dan ricek. Setiap informasi ditelusuri sumbernya, diverifikasi kebenarannya, dan disajikan dengan konteks yang utuh. Di sinilah perbedaan mendasar dengan media sosial, yang lebih mengedepankan kecepatan dan viralitas ketimbang akurasi. Informasi di media sosial sering kali beredar tanpa proses klarifikasi yang memadai, sehingga rawan menimbulkan disinformasi, hoaks, bahkan provokasi.

Masyarakat juga semakin sadar bahwa tidak semua yang ramai dibicarakan di media sosial adalah kebenaran. Dalam situasi genting seperti bencana alam, konflik politik, isu ekonomi, hingga kebijakan pemerintah publik cenderung kembali mencari kepastian pada media mainstream. Media arus utama dipandang lebih kredibel karena memiliki struktur redaksi yang jelas, wartawan yang terverifikasi, serta mekanisme koreksi jika terjadi kekeliruan.

Peran media mainstream juga tidak sekadar menyampaikan berita, tetapi memberikan perspektif, analisis, dan edukasi publik. Berita tidak hanya disajikan sebagai peristiwa, tetapi dijelaskan latar belakang, dampak, dan relevansinya bagi masyarakat luas. Fungsi inilah yang sulit digantikan oleh media sosial yang umumnya bersifat fragmentaris dan emosional.

Meski demikian, media mainstream tidak boleh abai terhadap perubahan zaman. Media sosial tetap menjadi ruang penting dalam distribusi informasi dan interaksi dengan publik. Tantangannya bukan memilih antara media mainstream atau media sosial, melainkan bagaimana media arus utama memanfaatkan media sosial sebagai kanal penyebaran, tanpa mengorbankan prinsip jurnalistik.

Sebaliknya, masyarakat juga dituntut semakin cerdas dalam memilah informasi. Literasi media menjadi kunci agar publik tidak terjebak pada arus informasi yang menyesatkan. Media mainstream, dengan segala keterbatasannya, masih menjadi jangkar kepercayaan di tengah derasnya arus informasi digital.

Pada akhirnya, keberadaan media mainstream bukanlah masa lalu yang tertinggal, melainkan fondasi penting bagi demokrasi dan kehidupan publik yang sehat. Selama kebenaran, verifikasi, dan tanggung jawab tetap dijaga, media arus utama akan tetap menjadi rujukan utama masyarakat bahkan di tengah riuhnya media sosial.

Oleh: Junaidi Ismail, SH | Wartawan Utama

PERNAHKAH Anda berjumpa dengan seseorang yang menginspirasi tak hanya lewat pengetahuannya, tetapi juga sikapnya yang begitu mulia dan penuh kasih? Saya merasa beruntung dapat mengenal Nilla Nargis Yohansyah, S.H., M.Hum., seorang pendidik, penulis, dan sosok ibu yang tak hanya dikagumi, tetapi juga disayangi oleh orang-orang di sekitarnya. Melalui buku-buku yang beliau tuliskan, saya semakin yakin bahwa Nilla Nargis adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang tak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi juga berperan aktif dalam mencapainya.

Pada acara peringatan Hari Ibu yang digelar oleh Pengda Tenaga Pembangunan (TP) Sriwijaya Provinsi Lampung di akhir Desember 2025 lalu, saya berkesempatan menerima tiga buku karya beliau. Buku-buku tersebut memberikan saya pandangan yang lebih dalam tentang siapa Nilla Nargis Yohansyah, bukan hanya sebagai seorang dosen, tetapi juga sebagai pribadi yang memiliki kepedulian mendalam terhadap keluarga, masyarakat, dan hukum.

Salah satu buku yang beliau berikan kepada saya adalah Merawat Hati. Buku ini tidak hanya berbicara tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga, tetapi juga bagaimana nilai-nilai spiritual dapat menjadi pondasi untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah. Dalam buku ini, Nilla Nargis menekankan pentingnya ketenangan batin dan cara berkomunikasi yang penuh kasih sayang sebagai cara untuk merawat hubungan keluarga, serta membangun keteguhan hati dengan selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap tindakan kita.
Sebagai seorang ibu dan istri, Nilla Nargis tidak hanya memberi contoh melalui kata-kata, tetapi juga lewat perilaku sehari-hari. Buku ini menjadi panduan bagi siapa pun yang ingin membangun keharmonisan dalam keluarga, dengan menumbuhkan nilai-nilai luhur yang akan membawa kedamaian batin.

Buku kedua, Metamorfosis Kemiskinan, diterbitkan pada tahun 2010 dan membahas tentang kemiskinan sebagai masalah sosial yang tak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga kultural. Buku ini menyajikan kemiskinan dalam dimensi yang lebih luas, mengungkapkan penyebab-penyebab mendalam yang melatari fenomena sosial ini, serta dampaknya yang berlarut-larut terhadap struktur sosial masyarakat.

Menurut Nilla Nargis, kemiskinan bukan hanya sekadar angka atau statistik yang bisa diabaikan, tetapi sebuah masalah yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Buku ini mengajak kita untuk berpikir lebih kritis dan mencari solusi terhadap masalah kemiskinan, dengan memperkuat nilai-nilai moral dan sosial yang ada dalam masyarakat. Bagaimana pendidikan, ketenagakerjaan, serta kebijakan pemerintah dapat berkolaborasi untuk mengatasi masalah ini, menjadi fokus utama dalam pembahasan.

Buku ketiga yang saya terima adalah Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata, yang ditulis bersama Hj. Marindowati. Buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang hukum acara perdata, sebuah cabang hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan menguraikan konsep-konsep dasar seperti gugatan, mediasi, serta proses hukum lainnya, buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa hukum, praktisi, serta siapa saja yang tertarik untuk memahami cara kerja hukum perdata dalam praktik.

Bagi Nilla Nargis, memahami hukum acara perdata bukan hanya soal teori, tetapi tentang bagaimana hukum bisa menjadi alat untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Proses persidangan yang transparan dan adil adalah langkah awal untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, di mana hak-hak setiap individu dihormati dan dijamin oleh negera.

Nilla Nargis Yohansyah lahir di Tanjung Karang pada 25 Januari 1957, dan telah menempuh perjalanan panjang dalam dunia pendidikan. Dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Lampung dan Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada, beliau memilih untuk mengabdikan dirinya sebagai dosen di almamaternya, Universitas Lampung.

Namun, kepakaran beliau tidak hanya terbatas pada dunia akademik. Sebagai seorang ibu dari keluarga H. Yohansyah Zakaria dan Hj. Laila Rachma Aziz, Nilla Nargis juga memberikan teladan dalam kehidupan keluarga. Kepedulian beliau terhadap pendidikan, hukum, dan keluarga menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang seimbang antara profesi dan peran sosialnya.

Bagi saya, Nilla Nargis Yohansyah adalah sosok yang mencerminkan integritas, kepedulian, dan dedikasi yang tinggi dalam segala bidang yang beliau tekuni. Ketiga bukunya memberikan gambaran jelas tentang bagaimana beliau tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga mengaplikasikannya utuk kebaikan masyarakat luas. Sebagai seorang pendidik, ibu, dan penulis, beliau adalah inspirasi yang patut dijadikan contoh bagi generasi muda untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa.

Melalui buku-buku ini, Nilla Nargis Yohansyah membuktikan bahwa seorang pendidik bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan memperkuat nilai-nilai yang dapat membawa perubahan nyata. Sebuah penghargaan yang layak diberikan kpada beliau atas dedikasinya dalam membangun bangsa ini lewat dunia pendidikan, hukum, dan keluarga.

Kalianda — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) atau TPG ke-14 Tahun Anggaran 2025 akan dicairkan ke rekening guru Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Januari 2026. Pemkab menegaskan tidak ada dana yang hilang maupun tidak dibayarkan.

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan, Wahidin Amin, menanggapi keresahan sejumlah guru ASN terkait belum cairnya TPG Gaji ke-13 dan TPG THR di awal tahun 2026.

Isu ini mencuat lantaran di sejumlah daerah lain, pencairan TPG telah lebih dulu direalisasikan. Kondisi tersebut memicu pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan pendidik di Lampung Selatan.

Wahidin menjelaskan, keterlambatan pencairan bukan disebabkan kelalaian pemerintah daerah, melainkan karena faktor regulasi di tingkat pusat. Dasar hukum pembayaran TPG Gaji ke-13 dan TPG THR Guru ASN Tahun Anggaran 2025 baru ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2025 pada 22 Desember 2025.

KMK tersebut mengatur perubahan rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pendanaan THR dan Gaji ke-13 bagi Guru ASN di daerah, dan berlaku secara nasional sebagai acuan seluruh pemerintah daerah.

“Regulasi ditetapkan mendekati akhir tahun anggaran, sehingga secara administrasi tidak memungkinkan proses pencairan diselesaikan sebelum penutupan Tahun Anggaran 2025,” ujar Wahidin, Senin (5/1/2026).

Ia juga menjelaskan, mekanisme pencairan TPG dilakukan melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dana tersebut baru diterima Pemkab Lampung Selatan pada 30 Desember 2025.

“Waktu yang tersedia sangat terbatas untuk langsung menyalurkan dana ke rekening masing-masing guru,” jelasnya.

Selain itu, pencairan TPG memerlukan tahapan rekonsiliasi dan validasi data guru ASN penerima yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebelum diajukan ke proses pembayaran.

“Saat ini masih dalam tahap rekonsiliasi dan validasi data penerima. Setelah proses tersebut selesai, pencairan segera dilakukan,” tambah Wahidin.

Pemkab Lampung Selatan menegaskan bahwa TPG Gaji ke-13 dan TPG THR merupakan hak guru ASN dan dipastikan tetap dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada dana yang hilang, dialihkan, ataupun dibatalkan pembayarannya.

Pemkab juga mengimbau para guru untuk tetap bersabar dan mengacu pada informasi resmi dari instansi berwenang, serta tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terkonfirmasi.

“Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen mengelola keuangan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami pastikan pembayaran TPG Gaji ke-13 dan TPG THR akan direalisasikan pada Januari 2026,” tegas Wahidin.

LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya mitigasi bencana, khususnya potensi gempa megathrust dan tsunami, melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, TNI, serta pemangku kepentingan lainnya.

Komitmen tersebut ditegaskan  Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan saat menerima Komandan Brigif 4 Marinir Lampung dan jajaran Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila), di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur, Senin (5/1/2026).

Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa ancaman megathrust merupakan risiko nyata yang harus disikapi secara serius dan terencana. Mengingat bencana tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya, maka kesiapsiagaan dan mitigasi menjadi kunci utama dalam melindungi masyarakat.

“Mitigasi bencana harus dibangun secara kolaboratif. Tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi perlu sinergi akademisi, TNI/Polri, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Sekda.

Mona Arif Muda sebagai salah satu tim Unila Tsunami Early Warning System (U-TEWS) memaparkan, bahwa pengembangan teknologi peringatan dini tsunami berbasis sensor laut dangkal, drone pemantau, serta sistem pemantauan terintegrasi yang dinilai lebih ekonomis dan sesuai karakteristik perairan Lampung. Teknologi ini diklaim mampu menjadi alternatif dari sistem impor berbiaya tinggi, dengan tetap menjaga akurasi dan keandalan data.

Dekan Fakultas Teknik Unila Ahmad Herison menjelaskan, tujuan utama pengembangan Unila Tsunami Early Warning System (U-TEWS) berbasis PUMMA (perangkat ukur murah muka air laut) tersebut bukan bersifat komersial, melainkan murni kemanusiaan. Sistem ini dirancang agar dapat dipasang di wilayah pesisir, pelabuhan, dan pulau-pulau strategis, serta terhubung dengan BMKG sebagai otoritas resmi peringatan dini.

Menurut Ahmad, Inovasi tersebut dinilai memiliki keunggulan dari sisi efisiensi biaya, kemudahan perawatan, serta potensi pengembangan sebagai produk dalam negeri. Selain itu, sistem yang dikembangkan diarahkan untuk tetap terintegrasi dengan BMKG sebagai otoritas resmi penyampai peringatan dini kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Sjawal menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan alat peringatan dini. Pendekatan berbasis komunitas dinilai dapat meningkatkan rasa memiliki sekaligus efektivitas mitigasi di lapangan.

Kunjungan ini juga menyoroti perlunya peningkatan literasi kebencanaan, integrasi peringatan dini ke berbagai kanal informasi, termasuk rumah ibadah dan perangkat komunikasi masyarakat, serta pelaksanaan simulasi kebencanaan secara berkala di wilayah pesisir dan satuan pendidikan.

Melalui pertemuan ini, Pemprov Lampung menegaskan bahwa mitigasi bencana bukan hanya soal alat, tetapi ekosistem kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh elemen. Ke depan, Pemprov Lampung akan memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan para pemangku kepentingan untuk mematangkan skema kerja sama dan rencana implementasi di lapangan.

Ditemui saat wawancara, sebagai inisiator penguatan mitigasi megathrust di Lampung, Ginta Wiryasenjaya menegaskan bahwa peringatan BMKG terkait potensi megathrust harus disikapi dengan kesiapan nyata, bukan kepanikan. Ia menjelaskan, sistem yang dikembangkan Unila mengombinasikan dua pendekatan, yakni sensor darat di wilayah pesisir untuk mendeteksi anomali surut air laut, serta sensor laut berbentuk buoy yang membaca perubahan tekanan di dasar laut.

“Seluruh data dibaca setiap detik dan terhubung langsung dengan BMKG sebagai otoritas resmi. Ginta menambahkan, teknologi ini tidak hanya lebih terjdaerah dengan biaya berkisar Rp80–300 juta dibandingkan sistem impor yang mencapai lebih dari Rp1 miliar”, sambungnya.

Sejalan dengan itu, Mona Arif Muda menekankan bahwa sistem ini bertujuan membangun kesiapsiagaan masyarakat, termasuk pemahaman zona rawan, jalur evakuasi, serta tindakan yang harus dilakukan sebelum dan sesudah bencana, sehingga mitigasi tidak berhenti pada alat, tetapi benar-benar melindungi keselamatan warga.

(pelitaekspres.com) –BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menjadikan tahun 2026 sebagai tahun percepatan pembangunan, pelayanan publik dan kehadiran negara di tengah masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung Tahun 2026 di Lapangan KORPRI, Komplek Dinas Kantor Gubernur, Bandarlampung, Senin (5/1/2026).

Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa upacara tersebut memiliki makna istimewa karena merupakan upacara Forkopimda pertama di awal tahun 2026, sekaligus menjadi momentum penanda kesiapan seluruh unsur pimpinan daerah untuk melangkah lebih jauh dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Momentum awal tahun ini menjadi penanda kesiapan kita untuk bekerja lebih terarah, lebih solid dan melayani masyarakat dengan lebih sungguh-sungguh,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun fondasi bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengemban amanah kepemimpinan.

Pada tahun tersebut, Pemprov Lampung fokus menata arah pembangunan, memperkuat kolaborasi, serta memastikan seluruh unsur pemerintahan berjalan seiring dan saling menguatkan.

Memasuki tahun 2026, hasil dari kerja bersama tersebut mulai dirasakan masyarakat dimana pembangunan didorong dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan warga, mulai dari penguatan desa, penggerakan pasar rakyat, peningkatan produktivitas pertanian, hingga perbaikan pelayanan publik agar semakin cepat, mudah, dan berpihak kepada rakyat.

Salah satu perhatian utama Pemprov Lampung di tahun 2026 adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan.

Marindo menegaskan bahwa kebijakan pembangunan jalan dilakukan secara lebih terarah, berbasis kepadatan penduduk dan intensitas aktivitas masyarakat, agar setiap rupiah APBD benar-benar memberi dampak nyata.

“Pendekatan ini kitalakukan agar setiap rupiah uangdaerah benar-benar kembali kepadarakyat, berputar di Lampung, danmemberi dampak nyata bagimobilitas, konektivitas, sertapertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Pemprov Lampung menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pos-pos prioritas, seperti infrastruktur jalan, pendidikan—khususnya pendidikan dan pelatihan vokasi—serta program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Marindo juga menekankan peran strategis Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah.

Menurutnya, ketertiban umum, kepastian hukum, dan rasa aman masyarakat merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan.

“Tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur pimpinan daerah, pembangunan tidak akan berjalan optimal,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Marindo menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur Forkopimda Provinsi Lampung atas kebersamaan, kekompakan, dan komitmen yang telah terbangun, serta mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi di tahun 2026.

Menutup sambutannya, Marindo mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan tahun 2026 sebagai tahun percepatan di berbagai sektor.

“Mari kita jadikan tahun 2026 sebagai tahun percepatan pembangunan, percepatan pelayanan, dan percepatan kehadiran negara di tengah masyarakat,” pungkasnya.