Sigerlink.com—Bandar Lampung, Dalam rangka Refleksi 102 Hari Kerja Gubernur Lampung, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung menggelar aksi demonstrasi yang dimulai dari Sekretariat Cabang pada pukul 14.00 WIB dan dilanjutkan dengan long march menuju Kantor Gubernur Lampung.2/6/25
Setibanya di lokasi, massa aksi disambut oleh aparat kepolisian yang berjaga. Setelah beberapa waktu menyampaikan orasi, pihak Pemerintah Provinsi Lampung menawarkan audiensi dengan perwakilan massa. Tawaran awal untuk 15 orang diterima oleh pihak komisariat.
Namun, setelah perwakilan pengurus cabang dan komisariat memasuki area kantor, ternyata audiensi hanya diwakili oleh staf gubernur. Hal ini memicu desakan dari Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung dan perwakilan komisariat agar Gubernur hadir langsung dalam pertemuan tersebut.
Setelah dikomunikasikan kepada Gubernur, pihaknya menyatakan bersedia menerima audiensi namun hanya dengan delapan orang peserta. Ketua Umum Cabang kemudian menyerahkan keputusan kepada perwakilan komisariat. Hasil musyawarah menetapkan delapan orang yang masuk audiensi, terdiri dari Ketua Umum, tiga pengurus cabang, dan empat perwakilan komisariat, dengan syarat proses audiensi harus disiarkan langsung melalui akun Instagram resmi HMI Cabang.
-Hasil Audiensi: Gubernur Tandatangani Nota Kesepahaman
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Lampung secara langsung menerima tuntutan yang disampaikan oleh HMI Cabang Bandar Lampung dan menyatakan komitmennya dengan menandatangani nota kesepahaman. Selain itu, Gubernur juga berjanji akan membuka ruang diskusi lanjutan dengan HMI Cabang dan perwakilan komisariat dalam waktu dekat.
Adapun permasalahan dan tuntutan yang disampaikan oleh hmi cabang bandar lampung dalam aksi 102 hari kerja gubernur lampung
1.maraknya tambang ilegal di provinsi lampung dan tetap beroprasinya tambang ilegal yang sudah di tutup
2.tidak terealisasinya MBG (makan bergizi gratis) di provinsi lampung
3.kesejahteraan masyarakat rendah terbukti dengan tingginya kriminalitas dan rendahnya IPM (indeks pemberdayaan manusia) di provinsi lampung
4.PAD provinsi lampung yang rendah sesumatra
5.maraknya rokok ilegal di provinsi lampung
6.janji gubernur untuk lampung lumbung pangan
7.maraknya pelecehan seksual di bawah umur di provinsi lampung
8.infrastruktur jalan lampung yang rusak parah dan setiap perbaikan jalan yang tidak transprant dan kulitas yang buruk
9.permasalahan pertanian diprovinsi lampung (anjlok harga singkong,jagung,gabah,sayuran
Dan mahalnya harga serta langkanya pupuk )
10.kota baru yang sampai saat ini tidak ada progres
11.janji lampung energi terbarukan
12.lahan register tidak di optimalkan oleh dinas kehutanan dan BKSDA
Tuntutan
1.MENDESAK GUBERNUR UNTUK MENGEVALUASI KINERJA DINAS DINAS DAN MENCOPOPOT JABATAN KEPALA DINAS YANG TERBUKTI BERKINERJA BURUK DAN MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DALAM WAKTU 7X24 JAM.
2.MENDESAK GUBERNUR LAMPUNG AGAR SEGERA MENYELESAIKAN PERMASALHAN YANG SUDAH DIURAIKAN DIATAS.
3.MEMPERCEPAT TEREALISASINYA MBG DI PROVINSI LAMPUNG SESUAI INSTRUKSI PRESIDEN RI.
4.MENINDAK TEGAS KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI BANDAR LAMPUNG.
Aksi ini menjadi refleksi kritis terhadap kinerja awal Gubernur Lampung, sekaligus penegasan peran mahasiswa sebagai pengawal kebijakan publik di daerah.
“Aksi ini bukan sekadar simbolik, tetapi bentuk nyata dari fungsi kontrol sosial yang diemban mahasiswa. Refleksi 102 hari kerja Gubernur Lampung harus menjadi momentum evaluasi terbuka atas janji-janji politik yang disampaikan kepada rakyat. HMI Cabang Bandar Lampung hadir dengan tuntutan yang jelas dan konkret, dan hari ini kami mengapresiasi keterbukaan Gubernur yang bersedia menandatangani nota kesepahaman. Namun, kami tegaskan bahwa penandatanganan itu bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari pengawalan serius yang akan kami lakukan secara konsisten.”
— tohir bahnan Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung
“Sebagai jenderal lapangan aksi Refleksi 102 Hari Kerja Gubernur Lampung, saya menyampaikan bahwa aksi ini adalah bentuk kegelisahan kolektif atas lambannya progres pembangunan dan kebijakan yang belum berpihak sepenuhnya kepada rakyat. Kami turun ke jalan membawa suara masyarakat dan kader, bukan kepentingan golongan. Audiensi yang kami lakukan menjadi pintu masuk awal untuk membangun komunikasi yang lebih transparan dan terbuka antara pemerintah dan rakyat, khususnya mahasiswa. Kami akan terus konsisten menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan publik di Lampung.”
—ahmad rizki rinanda Kabid Politik & Demokrasi HMI Cabang Bandar Lampung / Jenlap Aksi.(***)
