Jakarta — Sigerlink.com, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman sebagai bagian dari program nasional pembangunan 3 juta rumah.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
Dalam kegiatan yang berlangsung pada 7–9 April 2026 tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati, didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya (DPKPPCK), Irfan Toga Setiawan, S.E., M.M., serta Plt. Kepala Bidang Perumahan, Novida Asri Dewi, S.T., M.T.
Rakor ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan kebijakan dan langkah konkret antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.
Program nasional 3 juta rumah sendiri merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, dibahas sejumlah isu krusial, antara lain optimalisasi penyediaan lahan, percepatan perizinan, integrasi pembiayaan perumahan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah daerah didorong untuk berperan aktif dalam menciptakan ekosistem pembangunan perumahan yang kondusif, termasuk melalui penyederhanaan regulasi dan inovasi kebijakan di tingkat lokal.
Kepala DPKPPCK Kabupaten Lampung Tengah, Irfan Toga Setiawan, menyampaikan bahwa partisipasi dalam rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kapasitas daerah dalam mengimplementasikan program perumahan secara efektif.
“Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah siap mendukung penuh program nasional ini melalui langkah-langkah konkret, mulai dari penyiapan lahan, percepatan proses perizinan, hingga mendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga kualitas hunian dan keberlanjutan kawasan permukiman.
Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang diambil.
Plt. Bupati Lampung Tengah juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan target pembangunan perumahan nasional.
Menurutnya, keberhasilan program ini akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan keikutsertaan dalam rakor ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berharap dapat mengakselerasi implementasi program pembangunan perumahan di wilayahnya, sekaligus berkontribusi nyata dalam pencapaian target nasional penyediaan hunian layak, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.(***)