Sigerlink.com, Lampung Selatan – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Kalianda resmi meluncurkan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Balik Nama Kendaraan Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Samsat Kalianda tersebut mendapat dukungan penuh dari berbagai unsur Forkopimda serta Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, termasuk kehadiran Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan.
Peluncuran program ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak sebagai sumber utama pembangunan daerah.
Melalui berbagai insentif yang diberikan, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan kendaraan mereka tanpa terbebani tunggakan yang selama ini menjadi kendala.
Kepala BPPRD Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan bahwa program keringanan pajak merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat sekaligus upaya menciptakan administrasi kendaraan yang lebih tertib dan akurat.
“Pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah. Melalui program ini, pemerintah memberikan kemudahan agar masyarakat dapat kembali aktif memenuhi kewajibannya.
Pada akhirnya, manfaatnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan lainnya,” ujarnya.
Program yang berlangsung mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026 ini memberikan berbagai kemudahan bagi pemilik kendaraan, termasuk pengurangan beban tunggakan serta fasilitasi proses balik nama kendaraan.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan validitas data kepemilikan kendaraan sekaligus mendorong peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Selain memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, program ini juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan berbasis data.
Dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang terdaftar secara legal dan aktif, pemerintah dapat memperoleh data yang lebih akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengelolaan transportasi, hingga peningkatan kualitas layanan publik.
Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan launching berlangsung. Ratusan warga hadir untuk mendapatkan informasi langsung terkait mekanisme program serta memanfaatkan kesempatan yang diberikan pemerintah.
Kehadiran berbagai unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan pemerintah daerah juga menjadi simbol kuat sinergi lintas sektor dalam mendukung optimalisasi penerimaan daerah.
Program Keringanan Pajak dan Balik Nama Kendaraan Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum kebangkitan kesadaran kolektif masyarakat bahwa kepatuhan membayar pajak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk partisipasi nyata dalam membangun Lampung Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.(***)
“Pajak yang dibayarkan hari ini adalah investasi untuk pembangunan daerah di masa depan.”
