Jakarta, Sigerlink.com – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan didampingi sejumlah pejabat menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Kebijakan Pengelolaan Hibah Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bertempat di Gedung H Lantai 8 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Jakarta.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat tata kelola hibah daerah yang efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui forum koordinasi ini, pemerintah daerah diberikan ruang untuk berdiskusi, menyamakan persepsi, serta memperkuat pemahaman terhadap berbagai kebijakan dan regulasi terbaru terkait pengelolaan hibah daerah.
Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan bahwa pengelolaan hibah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.
Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban hibah dapat berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami memperoleh berbagai informasi strategis terkait kebijakan pengelolaan hibah daerah. Hal ini menjadi bekal penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Dalam pembahasan tersebut, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri juga menekankan pentingnya keseragaman pemahaman antar pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan hibah.
Penguatan koordinasi dinilai menjadi langkah strategis untuk meminimalisasi perbedaan interpretasi terhadap regulasi sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran hibah.
Keikutsertaan BPKAD Kabupaten Lampung Selatan dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur dan memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Dengan pengelolaan hibah yang semakin baik, diharapkan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Lampung Selatan.
Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang modern, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Sejalan dengan berbagai upaya penguatan tata kelola keuangan daerah yang terus didorong oleh Kemendagri, forum ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.(Red)
