BANDAR LAMPUNG – Sigerlink.com, Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Lampung yang diselenggarakan secara virtual dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengangkat fokus utama pada penegakan tata kelola keuangan yang baik, sebagai landasan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah ini.
Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung beserta jajaran bidang terkait hadir aktif dalam forum ini untuk memastikan sinkronisasi langkah antara semua pihak terkait.
Rapat yang menghadirkan berbagai unsur strategis pemerintahan provinsi ini membahas secara mendalam perkembangan pelaksanaan anggaran tahun anggaran saat ini, termasuk pemantauan realisasi belanja, pencatatan transaksi keuangan, serta tahapan persiapan laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Selain itu, juga dibahas upaya antisipasi potensi kendala yang mungkin muncul dalam proses pengelolaan keuangan, serta langkah-langkah korektif yang dapat diambil untuk menjaga ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga menjadi modal penting untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung efektivitas program pembangunan,” ujar Plt. Kepala BPKAD dalam kesempatan tersebut.
Ia menambahkan bahwa jajaran BPKAD telah melakukan berbagai upaya, termasuk penyempurnaan sistem pengendalian internal dan pendampingan terhadap unit kerja daerah untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan anggaran berjalan sesuai standar.
Turut hadir dalam rapat ini sejumlah pejabat kunci yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah, yaitu;
•Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
•Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
•Kepala Bappeda Provinsi Lampung yang menangani perencanaan pembangunan •Kepala Bapenda yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak dan retribusi daerah •Biro Pengadaan barang dan jasa •Biro Adminitrasi Pembangunan. •Biro Hukum. •Biro Organisasi
Setiap pihak menyampaikan laporan perkembangan terkait bidangnya dan menyepakati poin-poin koordinasi untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan.
Dalam kesimpulan rapat, disepakati bahwa setiap unit kerja akan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan aktivitas keuangan masing-masing, serta melakukan koordinasi berkelanjutan dengan BPKAD untuk mengatasi permasalahan yang muncul secara tepat waktu.
Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung,”Tutup Fajri”.(***)
