Bandar Lampung – Sigerlink.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggencarkan percepatan pembangunan Gerai dan Pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan Lahan dan Pembangunan Fisik yang digelar secara virtual pada Kamis (08/01/2026).
Acara yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan sebagai wakil Gubernur, menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh elemen terkait guna mewujudkan program prioritas nasional ini.
Koperasi Sebagai Pilar Penguatan Ekonomi Rakyat
Dalam sambutannya, Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menempatkan koperasi sebagai fondasi utama dalam penguatan ekonomi rakyat, ketahanan pangan, dan kemandirian bangsa.
“Pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa dan ekonomi rakyat. Posisi Lampung sebagai daerah penyangga pangan nasional sekaligus simpul distribusi wilayah Sumatera membuat keberhasilan KDKMP di sini akan memberikan kontribusi langsung terhadap stabilitas ekonomi daerah dan ketahanan nasional,” jelasnya.
Pendataan lahan yang akurat disebutkan sebagai aspek krusial untuk menjamin tertib administrasi, kepastian hukum, efisiensi perencanaan, dan keberlanjutan pembangunan.
Sementara itu, pembangunan fisik gerai dan pergudangan harus dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa dan kelurahan.
Capaian Signifikan, Target Jelas
Hingga saat ini, Provinsi Lampung telah berhasil membentuk sebanyak 2.650 unit KDKMP. Capaian ini dinilai sebagai modal awal yang kuat untuk meningkatkan tata kelola koperasi, produktivitas usaha, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.
Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo menegaskan bahwa program ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
“Targetnya sangat jelas: sampai 31 Maret 2026, semua gerai Koperasi Merah Putih harus sudah terselesaikan. Tidak ada kata tidak siap, semua pihak harus bergerak bersama mendukung program Presiden demi kesejahteraan masyarakat Lampung,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Kapoksahli Pangdam II/Sriwijaya untuk wilayah Lampung, Brigjen TNI Sriyanto, M.I.R., M.A. Menurutnya, hingga Termin I telah diterima sebanyak 1.066 unit KDKMP di wilayah Lampung.
“Program ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Dibutuhkan dukungan penuh dan kolaborasi erat dari pemerintah daerah, TNI, Kejaksaan, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.
Sinergi Antar Pihak Jadi Modal Penting
Rapat koordinasi ini menghasilkan kesepakatan untuk melakukan sinkronisasi langkah dalam berbagai aspek, mulai dari pendataan lahan, proses perizinan, hingga pelaksanaan pembangunan fisik.
Seluruh peserta rapat juga sepakat untuk memberikan masukan konstruktif dan mengedepankan kolaborasi demi tercapainya target yang telah ditetapkan.
Diharapkan, dengan sinergi yang terjalin dengan baik, percepatan pembangunan KDKMP di Lampung dapat berjalan tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.(***)
