Pemborosan anggaran terjadi di BPKAD Kota Metro, Belanja fotocopy tembus Rp 2,7 Minyar

Siger link-Kota Metro, Pemborosan anggaran daerah terjadi di BPKAD Kota Metro, Provinsi Lampung, khususnya untuk anggaran belanja fotocopy sesuai APBD tahun 2024 ini mencapai Rp 2,7 miliar.

Dari data BPKAD Kota Metro di APBD 2024 terdapat 60 Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dengan uraian pekerjaan: Fotocopy Folio yang digunakan BPKAD Kota Metro sepanjang 2024. Dari jumlah pendanaan kegiatan tersebut terindikasi janggal dan tidak tepat guna.

”Alokasi anggaran sebesar itu sungguh keterlaluan. Sebaiknya dipangkas saja anggaran itu dan dialihkan ke hal-hal yang lebih berguna bagi rakyat,” ujar Pemerhati Anggaran Lampung Firmansyah DT, Kamis (16/5/2024).

Ia merinci, di tahun sebelumnya diketahui anggaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dengan uraian pekerjaan: Fotocopy Folio sesuai APBD 2023 sebesar Rp 3.259.193.000. Namun dalam APBD 2024 jumlahnya masih mencapai miliaran rupiah, yakni menjadi Rp 2.717.407.500.

Pihaknya menilai bahwa (elite-elite) birokrasi khususnya di BPKAD Kota Metro terbukti masih belum memiliki semangat untuk berhemat, khususnya dalam menggunakan anggaran daerah.

Ironisnya, pemborosan anggaran itu tidak memiliki dampak meyakinkan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Bisa dibayangkan, berapa uang rakyat yang digunakan untuk membiayai fasilitas kedinasan yang tidak jelas efektivitasnya tersebut?

“Anggaran belanja fotocopy bernilai miliaran itu terlihat mencoolok adanya penyimpangan peraturan. Seharusnya, biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakaI seperti salah satunya bahan cetak BPKAD Kota Metro hanya Rp 59.170.000 pertahun,” ujar Firman.

Hal itu sesuai berdasarkan Peraturan Kementrian Keuangan nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran 2023, yang menetapkan Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran yang terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar dan air minum pegawai Provinsi Lampung memiliki sampai dengan 40 pegawai Rp 59.170.000 satker/tahun dan memiliki lebih dari 40 pegawai Rp 1.480.000 OT.

KPAL menilai pemanfaatan anggaran fotocopy ini dinilai tidak efisien, dimana masih adanya kecenderungan belanja alat/ bahan kegiatan kantor yang berlebihan, bahkan sangat diragukan kebenarannya.

“Dengan adanya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pihak BPKAD Kota Metro seharusnya bisa lebih menghemat penggunaan kertas dan menghemat biaya. Sebab seluruh dokumen keuangan daerah telah menggunakan system elektronik melalui aplikasi,” jelasnya.

Karena itu, pihak meminta aparat Kepolisian Daerah Lampung harus turun tangan dan tidak bisa menunggu laporan lagi.

“Sistem pengawasan internal dan lembaga serta pemerintah daerah masih lemah sehingga polisi diimbau sudah harus menanganinya langsung meskipun sistem pengawasannya harus ditingkatkan,” pungkasnya.

Bagaimana tanggapan kepala BPKAD Kota Metro, Ismet, SE atas pemberitaan ini, baca selengkapnya edisi mendatang. (yus)

Tinggalkan Balasan