Blog

Bandar Lampung — Digerlink.com, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, hadir pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Bank Lampung yang dikemas dalam acara Bank Lampung RUN 2026 di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Minggu (08/02/2026).

Acara yang diikuti oleh lebih dari 5.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat ini menjadi simbol semangat kebersamaan dan gaya hidup sehat di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bank Lampung atas dedikasi selama enam dekade dalam melayani masyarakat. Menurutnya, usia 60 tahun merupakan perjalanan panjang yang membuktikan ketangguhan Bank Lampung dalam beradaptasi dan bertumbuh.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-60 kepada Bank Lampung. Ini bukan sekedar angka di kalender, melainkan perjalanan panjang penuh dedikasi. Jika pembangunan ibarat membangun rumah, maka fondasinya adalah kepercayaan masyarakat. Bank Lampung telah berhasil menjaga fondasi itu hingga menjadi bank daerah yang besar dan membanggakan,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menyoroti peran strategis Bank Lampung dalam menjangkau pelosok daerah. Dengan populasi Lampung yang mencapai 9,5 juta jiwa, kehadiran Bank Lampung hingga ke desa-desa telah menjadi penggerak roda ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM.

“Ke depan, tantangan perbankan semakin besar dengan perubahan teknologi yang cepat. Saya berharap Bank Lampung terus adaptif, inovatif, dan transparan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat agar kita bisa maju bersama,” tambah Gubernur.

Sementara itu, Pjs. Direktur Utama Bank Lampung, Indra Merviana, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Bank Lampung RUN tahun ini merupakan tahun kedua. Ia menegaskan bahwa kehadiran ribuan peserta menjadi bukti bahwa Bank Lampung adalah milik seluruh masyarakat Lampung.

“Kehadiran lebih dari 5.000 peserta hari ini adalah energi positif bagi kami untuk terus bergerak maju. Sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas nasabah, pada hari ini kami juga melaksanakan pengundian hadiah utama Tabungan Lokal dengan total hadiah sebesar Rp1 miliar,” jelas Indra.

Indra juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Provinsi Lampung selaku pemegang saham atas dukungan yang berkelanjutan. Ia berkomitmen bahwa Bank Lampung akan terus bertransformasi memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas layanan demi menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

“Kami bertekad untuk terus bertransformasi menjadi bank daerah yang sehat, kuat, dan kompetitif, serta konsisten melayani dengan hati untuk kesejahteraan Bumi Lampung,” tutupnya.

Acara diakhiri dengan pelepasan peserta lari oleh Gubernur Lampung dan pengundian grand prize tabungan yang disaksikan oleh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan direksi Bank Lampung.(***)

Bandar Lampung — Sigerlink.com,  Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mewakili Gubernur Lampung melepas keberangkatan wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung untuk mengikuti peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten, Jumat (6/2/2026). Pelepasan berlangsung di Balai Wartawan H.I. Sofian Akhmad, Bandar Lampung.

Dalam sambutannya, Sekda Marindo Kurniawan menyampaikan salam hormat Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal kepada seluruh insan pers Lampung yang akan berangkat ke Banten. Ia menegaskan pelepasan tersebut merupakan agenda resmi Pemerintah Provinsi Lampung sebagai bentuk dukungan terhadap peran pers.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Marindo, HPN disebut bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Menurutnya, HPN menjadi momentum refleksi atas peran strategis pers sebagai pilar demokrasi dan penjaga akuntabilitas publik.

“Di tengah arus informasi yang sangat cepat, insan pers dituntut semakin profesional, adaptif, dan berintegritas. Kredibilitas media menjadi kunci utama menjaga kepercayaan publik,” ujar Marindo membacakan sambutan Gubernur.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, memandang pers sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan media dinilai penting untuk memperkuat transparansi dan menyebarkan informasi pembangunan secara edukatif dan konstruktif.

Marindo berharap keikutsertaan wartawan Lampung dalam HPN 2026 dapat memperluas jejaring nasional dan meningkatkan kompetensi jurnalistik. Ia juga berpesan agar seluruh peserta menjaga nama baik Provinsi Lampung serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Pada kesempatan itu, Marindo mengungkapkan bahwa Gubernur Lampung telah menandatangani surat dukungan bagi PWI Lampung untuk menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027. Dukungan tersebut menjadi komitmen Pemprov Lampung dalam penguatan ekosistem pers di daerah.

“Kami siap mendukung Lampung sebagai tuan rumah HPN dan Porwanas 2027. Silakan yakinkan PWI Pusat bahwa Lampung ramah dan siap menyelenggarakan agenda nasional,” ucap Marindo.

Sementara itu, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah melaporkan sebanyak 250 anggota PWI se-Provinsi Lampung akan menghadiri rangkaian kegiatan HPN 2026 di Serang, Banten. Keberangkatan diawali oleh 15 anggota yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung pada Kamis (5/2/2026).

Wira juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk fasilitasi anggaran dan persetujuan menjadi tuan rumah HPN dan Porwanas 2027. Menurutnya, kehadiran PWI Lampung di HPN 2026 sekaligus menjadi bagian dari upaya menjemput mandat tuan rumah tahun berikutnya.

Wira juga berpesan kepada seluruh rombongan agar menjaga marwah Lampung selama mengikuti HPN. “Yang kita wakili bukan hanya PWI Lampung, tetapi Provinsi Lampung. Tunjukkan kualitas dan integritas insan pers Lampung di tingkat nasional,” ujar Wira.

Rombongan PWI Lampung dijadwalkan kembali ke Lampung pada 10 Februari 2026 setelah seluruh rangkaian HPN 2026 selesai dilaksanakan.(***)

 

 

 

 

 

 

Bandar Lampung – Sigerlink.com, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung melaksanakan kegiatan KORVE Gerakan Bersih-bersih Serentak di sepanjang jalan menuju Pulau Pasaran hingga kawasan Pulau Pasaran, Jumat (06/02/2026).

Kegiatan diawali dengan apel bersama, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan serta jajaran Forkopimda hadir dalam apel tersebut. Usai apel, seluruh unsur yang hadir, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, turun langsung dan terlibat aktif dalam kegiatan bersih-bersih bersama masyarakat. Aksi gotong royong ini didukung oleh masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga para pemangku kepentingan yang bersama-sama membersihkan sampah di kawasan tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, kegiatan KORVE merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang juga diperkuat dengan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2026 tentang pelaksanaan KORVE.

“Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung, atas arahan Bapak Gubernur Lampung, melaksanakan instruksi Presiden untuk melakukan KORVE atau gerakan bersih-bersih secara gotong royong di lingkungan sekitar,” ujar Marindo.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menumbuhkan budaya bersih di tengah masyarakat.

“Hari ini kita lihat bersama, Bu Wali Kota Eva Dwiana dan Forkopimda Kota Bandar Lampung turun langsung membersihkan sampah, khususnya di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kelurahan Kota Karang, Pulau Pasaran.

InsyaAllah ini dapat membangkitkan motivasi masyarakat untuk membudayakan hidup bersih dan peduli terhadap lingkungan,” lanjutnya. Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan apresiasi atas kolaborasi Pemerintah Provinsi Lampung serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

“Kita melakukan bersih-bersih bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah, antusias masyarakat luar biasa, baik dari Kota Bandar Lampung maupun dari provinsi,” kata Eva Dwiana.

Ia berharap gerakan KORVE dapat terus digelorakan dan menjadi budaya di seluruh wilayah Lampung.

“Harapan kita bukan hanya Bandar Lampung saja, tetapi semua kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Ayo kita sama-sama bersih-bersih daerah kita masing-masing untuk mendukung Asta Cita dan arahan Bapak Gubernur Lampung. Kalau kita semua bersih, insyaAllah Provinsi Lampung akan semakin luar biasa,” ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dan jajaran Forkopimda juga meninjau langsung sentra pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran sebagai salah satu potensi unggulan ekonomi masyarakat pesisir.(***)

Lampung Selatan – Sigerlink.com, Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, melakukan Groundbreaking Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi Tahun 2026 di Kebun Kedaton Trikora PTPN I Regional 7, Jati Agung, Jumat (6/2/2026).

​Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian untuk memastikan ketersediaan protein hewani yang berkualitas dan terjangkau. Lampung terpilih menjadi salah satu dari enam provinsi tahap pertama (Fase I) di Indonesia yang melaksanakan proyek hilirisasi terintegrasi ini.

Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Sekdaprov Marindo Kurniawan, ​Gubernur menegaskan bahwa program ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait penguatan pangan dan gizi sebagai prioritas nasional.

“Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya Asta Cita keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia. Salah satu program utamanya adalah program makanan bergizi gratis bagi anak sekolah, santri, balita, dan ibu hamil,” ujar Gubernur.

​Gubernur menjelaskan bahwa proyek di Lampung mencakup empat infrastruktur kunci, yakni pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) berkapasitas 2.000 ekor, fasilitas parent stock dan hatchery, pabrik pakan ternak tahap kedua, serta pabrik tepung telur tahap kedua.

Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan transformasi pengiriman komoditas unggas agar tidak lagi bergantung pada penjualan ayam hidup.

“Pemerintah Provinsi Lampung mendorong agar ayam yang keluar dari Lampung tidak lagi dalam bentuk ayam hidup, tetapi sudah dipotong atau diolah. Dengan cara ini, maka nilai tambahnya akan semakin lebih besar dan manfaat ekonominya lebih terasa bagi masyarakat,” tegasnya.

​Data tahun 2025 mencatat potensi unggas Lampung yang sangat besar, dengan pengiriman daging mencapai 19 juta kilogram dan 16 juta ekor ayam hidup. Melalui pembangunan RPHU dan fasilitas cold storage, potensi ini diharapkan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Guna memastikan kelancaran distribusi, Pemprov Lampung juga telah menggandeng BUMD Dharma Jaya milik Pemprov DKI Jakarta sebagai mitra pemasaran.

​Menutup sambutannya, Gubernur mengingatkan agar program yang dibiayai dana pusat ini dijalankan dengan penuh integritas dan transparansi. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari peternak hingga akademisi, untuk bersinergi menjadikan Lampung sebagai contoh sukses hilirisasi peternakan nasional.

Sementara itu, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I, Teddy Yunirman Danas, menegaskan bahwa proyek ini merupakan langkah bersejarah bagi industri peternakan di Lampung. Pembangunan ini mencakup tiga infrastruktur utama yang akan membentuk ekosistem peternakan modern yang efisien dan kompetitif.

“Di lokasi ini (Kedaton) akan dibangun Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan Cold Storage di atas lahan seluas 5 hektar. Selain itu, kami juga menyiapkan lahan di Kebun Bergen untuk fasilitas Parent Stock dengan kapasitas 10 juta DOC per tahun, serta pembangunan pabrik pakan. Ini adalah ekosistem lengkap dari hulu ke hilir,” ujar Teddy.

​Teddy kemudian menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini memiliki nilai strategis dalam mendukung program prioritas nasional, yaitu penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan adanya fasilitas pengolahan dan penyimpanan yang memadai, distribusi protein hewani bagi masyarakat dapat lebih terjamin kualitas dan ketersediaannya.

Danantara Indonesia, melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD, secara resmi memulai groundbreaking hilirisasi pengembangan industri ayam terintegrasi di enam provinsi di Indonesia.

Keenam provinsi tersebut adalah Jawa Timur (Kabupaten Malang), Gorontalo (Kabupaten Gorontalo Utara), Lampung (Kabupaten Lampung Selatan), Sulawesi Selatan (Kabupaten Bone), Kalimantan Timur (Kabupaten Penajam Paser), dan Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Sumbawa).

​Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Pakan Ditjen PKH Kementerian Pertanian, Regional Head PTPN I Regional 7, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati Lampung Selatan.(***)

Bandar Lampung — Perekonomian Provinsi Lampung menunjukkan kinerja yang solid sepanjang tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat ekonomi Lampung tumbuh sebesar 5,28 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya dan melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, dalam rilis resmi Berita Statistik yang digelar di Aula BPS Provinsi Lampung, Kamis (5/2/2026).

Ahmad Riswan menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2025 dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan periode Januari–Desember 2025 dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

“Nilai PDRB Lampung tahun 2025 mencapai Rp525,85 triliun, meningkat signifikan dari Rp484,24 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi Lampung yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Secara year on year (y-on-y), pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,54 persen. Sementara secara quarter to quarter (q-to-q), ekonomi Lampung mengalami kontraksi 3,05 persen. Namun demikian, BPS menegaskan bahwa penurunan tersebut merupakan siklus musiman yang wajar dan relatif lebih rendah dibandingkan kontraksi triwulan IV pada tahun-tahun sebelumnya.

“Penurunan pada triwulan IV 2025 lebih kecil dibandingkan tahun 2024 yang mencapai minus 3,52 persen. Ini menunjukkan stabilitas ekonomi Lampung semakin baik,” jelasnya.

Dibandingkan wilayah lain di Sumatera, pertumbuhan ekonomi Lampung tergolong impresif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera pada 2025 tercatat 4,18 persen, sementara Lampung mampu tumbuh di atas rata-rata tersebut.

Secara regional, Lampung menempati peringkat ketiga pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera, setelah Kepulauan Riau (6,94 persen) dan Sumatera Selatan (5,35 persen). Selain itu, Lampung juga berada di peringkat keempat sebagai penyumbang ekonomi terbesar di Sumatera, setelah Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan, dengan kontribusi sebesar 9,98 persen.

Sektor Pertanian Tetap Jadi Penopang Utama

Dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi 26,90 persen, diikuti industri pengolahan sebesar 19,11 persen, dan perdagangan sebesar 14,35 persen.

Ketiga sektor tersebut menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Lampung. Sektor pertanian menyumbang 27,19 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi, industri pengolahan menyumbang 21,91 persen, dan sektor perdagangan memberikan kontribusi sekitar 10 persen.

Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh kategori jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh 16,46 persen, didorong oleh meningkatnya pendapatan bunga perbankan. Adapun sektor pengadaan listrik dan gas mengalami kontraksi terdalam sebesar 5,78 persen akibat penurunan produksi gas.

Dari sisi pengeluaran, struktur ekonomi Lampung masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan porsi 62,61 persen. Konsumsi rumah tangga mampu memberikan kontribusi sebesar 56,71 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung sepanjang 2025.

Selain itu, komponen konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) mencatat pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV 2025 sebesar 6,31 persen, seiring meningkatnya aktivitas lembaga sosial dan keagamaan.

Ekspor juga menjadi mesin pertumbuhan penting dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 72,22 persen, menunjukkan peran strategis perdagangan luar negeri dalam mendorong ekonomi Lampung.

PDRB Per Kapita Terus Meningkat

Capaian positif ekonomi Lampung juga tercermin dari PDRB per kapita yang terus meningkat. Pada tahun 2023, PDRB per kapita Lampung tercatat Rp48,19 juta, naik menjadi Rp51,39 juta pada 2024, dan kembali meningkat signifikan pada 2025 menjadi sekitar Rp55 juta.

“Kenaikan ini menunjukkan adanya akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung dan menjadi indikator positif dalam upaya keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap),” ujar Ahmad Riswan.

Ahmad Riswan menegaskan, rilis data statistik ini merupakan bentuk pelayanan publik BPS Provinsi Lampung dalam menyediakan data yang berkualitas, akurat, dan relevan untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan.

“Kami berharap data ini dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga mampu mendorong akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung,” pungkasnya.

Pertumbuhan ekonomi yang solid ini menjadi modal penting bagi Provinsi Lampung untuk terus melangkah maju, sejalan dengan visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.(***)

Bandar Lampung – Sigerlink.com, Pemerintah Provinsi Lampung memaparkan capaian strategis sekaligus tantangan krusial sektor kelistrikan di hadapan Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Listrik Komisi XII DPR RI. Dalam pertemuan di Hotel Radisson, Kamis (5/2/2026), Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menjadi pusat energi bersih nasional melalui penguatan Energi Baru Terbarukan (EBT).

​Gubernur Lampung yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Bani Ispriyanto, melaporkan bahwa Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Lampung telah menyentuh angka 99,85%.

Meski demikian, masih terdapat tantangan besar dalam menjangkau masyarakat di wilayah pelosok. Oleh karenanya, Ia berharap dukungan Komisi XII DPR RI untuk menjembatani kemudahan izin di Kementerian Kehutanan agar elektrifikasi 100% segera terwujud

​”Hambatan utama kami adalah pemasangan jaringan yang melintasi kawasan hutan dan konservasi seperti di Mesuji, Lampung Barat, Way Kanan, dan Lampung Tengah,” ujar Bani.

​Selain pemukiman, fokus Pemerintah Provinsi Lampung saat ini adalah produktivitas ekonomi melalui program ‘Listrik Masuk Sawah’. Program ini dinilai menjadi solusi konkret bagi petani yang kesulitan mendapatkan solar untuk pompa air, sekaligus menekan biaya produksi pertanian secara signifikan.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung, Febrizal Levi, menyoroti keberhasilan Lampung dalam melampaui target nasional di sektor energi bersih. Saat ini, tingkat penggunaan Green Energy di Lampung telah mencapai 36%, jauh di atas rata-rata nasional yang baru mencapai 14-18%.

​”Target kami pada 2032 adalah bauran EBT sebesar 40% dengan kapasitas pembangkit naik menjadi 1.600 MW. Fokus utama kami adalah memaksimalkan potensi panas bumi di Gunung Rajabasa, Way Ratai, Danau Ranau dan Sekincau, serta pengembangan PLTS di Bendungan Margatiga,” jelasnya.

Febrizal Levi sangat berharap PLN sebagai off-taker dapat memberikan skema harga yang kompetitif bagi pengembang EBT sehingga potensi besar energi bersih di Lampung dapat tergarap maksimal. “Investasi energi terbarukan ini sangat bergantung pada kepastian dan kelayakan harga beli PLN agar investor tertarik masuk ke Lampung,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyoroti ketergantungan pasokan listrik Lampung yang masih mengandalkan suplai sebesar 400 Megawatt (MW) dari wilayah Sumatera Selatan. Dengan total kebutuhan mencapai 1,3 Gigawatt (GW), kemampuan produksi mandiri Lampung saat ini baru menyentuh angka 900 MW.

​“Listrik bukan lagi barang mewah, tapi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Maka wajib hukumnya bagi negara untuk menghadirkan listrik di setiap rumah tangga,” ujar Sugeng.

​Selain masalah keandalan, Komisi XII memberikan apresiasi atas langkah inovatif PLTU Tarahan dalam menerapkan teknologi co-firing biomassa sebesar 12,5%. Langkah ini dinilai sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement untuk mencapai Net Zero Emission.

Sugeng selanjutnya mendorong Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya panas bumi (geothermal) di Lampung yang potensinya hampir mencapai 1 GW.

​“Lampung memiliki kekayaan panas bumi yang potensinya, mencapai 800 MW. Geothermal itu ramah lingkungan dan tidak merusak air tanah. Kami minta Pemda, PLN, dan ESDM membuat roadmap 5 tahun ke depan agar listrik di Lampung handal dan tidak ‘biarpet’ lagi,” tambahnya.

​Dalam rangka menekan defisit anggaran akibat impor BBM yang mencapai 1 juta barel per hari, DPR RI juga mendorong percepatan program elektrifikasi rumah tangga, termasuk penggunaan kompor induksi dan kendaraan listrik. Hal ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi energi nasional sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi Lampung menuju target sempurna 100 persen.(***)

Lampung Selatan — Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) ITERA sebagai proyek percontohan (pilot project) transformasi transportasi publik di Provinsi Lampung. Inisiatif ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan sistem transportasi massal yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan dalam Focus Group Discussion (FGD) BRT ITERA untuk Transportasi Lampung Maju yang diselenggarakan di Ruang Rapat Gedung C Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Rabu (04/02/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan bahwa FGD ini merupakan ruang strategis dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, serta para pemangku kepentingan dalam satu ekosistem pemikiran yang konstruktif.

“Pemerintah Provinsi Lampung memandang forum ini sebagai ruang strategis perumusan kebijakan berbasis bukti yang mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam satu ekosistem pemikiran yang konstruktif,” ujar Marindo.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Institut Teknologi Sumatera yang secara konsisten berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya dalam pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga dalam penyusunan solusi kebijakan publik yang inovatif dan aplikatif.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Institut Teknologi Sumatera yang secara konsisten mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya dalam pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga dalam penyusunan solusi kebijakan publik yang inovatif dan aplikatif,” tambahnya.

Menurut Marindo, transportasi publik merupakan instrumen kunci dalam transformasi wilayah karena beririsan langsung dengan produktivitas ekonomi, efisiensi logistik, mobilitas tenaga kerja, tata ruang perkotaan dan kawasan pendidikan, hingga pencapaian target pembangunan berkelanjutan serta pengendalian emisi.

Dalam konteks Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera, sistem transportasi yang andal dan terintegrasi dinilai sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah.

“Tanpa intervensi kebijakan yang terstruktur, ketergantungan pada kendaraan pribadi berpotensi meningkatkan kemacetan, biaya sosial, serta degradasi lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan angkutan massal perkotaan yang modern, terjangkau, dan ramah lingkungan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang strategis,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sekdaprov menyampaikan bahwa BRT ITERA dapat diposisikan sebagai proyek percontohan dalam implementasi sistem BRT di Lampung.

Sekdaprov juga menyoroti sejumlah nilai strategis, mulai dari konektivitas kawasan pendidikan, permukiman, dan pusat aktivitas ekonomi, efisiensi mobilitas mahasiswa dan masyarakat, integrasi riset dan inovasi teknologi transportasi, hingga model kolaborasi lintas sektor yang dapat direplikasi di wilayah lain.

“Inisiatif BRT ITERA ini tidak hanya berbicara tentang armada dan koridor, tetapi juga mencakup perencanaan rute berbasis data, kelembagaan pengelola, skema pembiayaan berkelanjutan, serta penerimaan sosial masyarakat,” jelasnya.

Pengembangan transportasi publik terintegrasi ini sejalan dengan visi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela dalam mewujudkan Lampung Maju melalui pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Melalui FGD tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap memperoleh masukan teknis dan rekomendasi kebijakan yang terukur, mencakup kelayakan teknis dan ekonomi BRT ITERA, integrasi dengan sistem transportasi yang sudah ada, skema pendanaan, keberlanjutan operasional, serta peran perguruan tinggi dalam riset, monitoring, dan evaluasi kebijakan.

Sementara itu, rencana awal operasional BRT ITERA akan diuji coba pada rute Mall Boemi Kedaton–ITERA, yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh mahasiswa, dosen, dan civitas akademika. Ke depan, rute ini akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat apabila implementasi awal berjalan dengan baik.

“Kita berharap FGD ini bisa melahirkan gagasan-gagasan inovatif, termasuk kritik yang membangun. Pemerintah Provinsi Lampung terbuka terhadap kritik karena dari sanalah kita belajar untuk memperbaiki kebijakan ke depan,” kata Marindo.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Institut Teknologi Sumatera, Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha, menyatakan kesiapan ITERA dalam mengelola BRT yang diamanahkan negara melalui hibah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

“Kami mengaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas amanah yang diberikan. Insyaallah kami siap mengelola BRT ini sebagai sarana transportasi bagi mahasiswa dan masyarakat sebagaimana yang diharapkan,” ujar Rektor ITERA.

Hasil FGD ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan transportasi publik di Provinsi Lampung secara lebih luas, menuju sistem transportasi yang inklusif, efisien, dan ramah lingkungan.(***)

Bandar Lampung – Sigerlink.com, Sebagai salah satu upaya mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, nyaman, dan sehat, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengeluarkan Instruksi nomor 8 Tahun 2026 tanggal 3 Februari 2026 tentang Korve/Gerakan Bersih-bersih kantor dan lingkungan kerja.

Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Gubernur menegaskan bahwa lingkungan kantor yang bersih merupakan cerminan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik. Melalui instruksi ini, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk menghidupkan kembali budaya gotong royong (Korve) secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Beberapa poin krusial yang harus dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu  :

Pembersihan Menyeluruh : Melaksanakan kegiatan bersih-bersih di dalam maupun luar ruangan kerja, mencakup halaman, taman, drainase, hingga area parkir kantor.

Manajemen Sampah : Pengelolaan sampah harus dilakukan secara tertib, termasuk kewajiban pemilahan antara sampah organik dan anorganik.

Pelaksanaan Rutin :

Kegiatan ini dimulai pada hari Rabu, 4 Februari 2026, selanjutnya dilaksanakan minimal satu kali setiap minggu dan secara serentak pada waktu tertentu yang ditetapkan masing-masing pimpinan instansi.

Gerakan ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi budaya kerja baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan kondisi kantor yang resik dan asri, produktivitas kerja diharapkan meningkat dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang untuk  mendapatkan pelayanan.

Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan berkesempatan melakukan peninjauan secara langsung pada pelaksanaan Gerakan ASRI dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan berkeliling ke OPD yang sedang melaksanakan gerakan ASRI.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mendukung program-program pelestarian lingkungan dan penataan ruang publik yang dimulai dari area terkecil, yakni ruang kerja sendiri.(***)

Bandar Lampung – Sigerlink.com, Pemerintah Provinsi Lampung menggelar sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2025 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah. Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Sulpakar, di Gedung Pusiban, Senin (2/2/2026).

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023. Melalui aturan terbaru ini, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya standarisasi waktu kerja guna mendorong produktivitas serta memberikan kepastian hukum dalam fleksibilitas kerja bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

​Dalam Pergub tersebut dijelaskan bahwa hari kerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung kini resmi ditetapkan sebanyak lima hari dalam seminggu, yakni Senin hingga Jumat. Adapun total jam kerja efektif yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai adalah minimal 37 jam 30 menit per minggu.

​Secara teknis, pada hari reguler, ASN akan memulai pekerjaan pada pukul 07.30 – 16.00 WIB dan Jumat 07.30 – 16.30 WIB. Sementara itu, terdapat kekhususan pada bulan suci Ramadan, dimana jam kerja disesuaikan menjadi 32 jam 30 menit seminggu dengan waktu masuk pukul 08.00 – 15.00 WIB dan Jumat 08.00 – 15.30 WIB.

​Pemerintah Provinsi Lampung juga memberikan atensi khusus bagi perangkat daerah yang menjalankan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau dukungan operasional 24 jam, seperti rumah sakit daerah, satuan pendidikan, dan kantor pengelolaan pendapatan daerah (Samsat).

Unit-unit tersebut diperkenankan mengatur jadwal kerja melalui sistem shift atau jadwal piket kantor guna menjamin ketersediaan petugas dalam menangani situasi darurat maupun kebutuhan mendesak masyarakat.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum, Gubernur Lampung menekankan bahwa regulasi terbaru ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efektif, dan efisien. Aturan ini menetapkan lima hari kerja bagi ASN, yakni dari Senin hingga Jumat.

​”Pergub ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengatur hari dan jam kerja ASN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja, serta memberikan ruang fleksibilitas yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujar Gubernur.

​Kebijakan ini juga diharapkan mampu menjadi stimulus bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan disiplin dan inovasi dalam pelayanan publik. Gubernur berpesan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengimplementasikan aturan ini dengan baik tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.

​”Mari kita jadikan momentum ini untuk membuktikan bahwa ASN Lampung adalah aparatur yang profesional, adaptif, dan selalu berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.

​Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh para Staf Ahli Gubernur, Kepala OPD, Direktur Rumah Sakit, serta Kepala Bagian Organisasi dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang hadir baik secara luring maupun daring.(***)