Blog

Bandar Lampung — Sigerlink.com, Pemerintah Provinsi Lampung menerima kunjungan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam Rapat Pembahasan Rencana Kerja, Program Prioritas Daerah, dan Tata Kelola Pelayanan Publik, di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (12/02/2026).

Rombongan KPK dipimpin Kasatgas Korsup Pencegahan KPK RI, Untung Wicaksono bersama Kasatgas Penindakan Direktorat Koordinasi dan Pengawasan (Dit Koorsup) Wilayah II KPK, Kuswanto dan jajaran.

Kunjungan ini menjadi bagian dari penguatan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) serta upaya mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan supervisi yang konsisten dilakukan KPK terhadap Pemprov Lampung.

“Kami mengucapkan selamat datang kepada Pak Untung dan tim di Lampung. Kami menyadari bahwa seluruh proses tata kelola yang kami jalankan telah terpotret dengan baik oleh tim KPK. Karena itu, kami harus memastikan apa yang telah dilakukan benar-benar sesuai ketentuan,” ujar Marindo.

Ia menegaskan bahwa substansi MCSP KPK merupakan bagian dari regulasi yang wajib diimplementasikan pemerintah daerah secara tepat waktu dan sesuai aturan. Marindo juga memaparkan capaian Provinsi Lampung dalam penilaian MCSP.

“Di awal, Lampung berada di peringkat 7, dan setelah divalidasi kembali Alhamdulillah kita berada di peringkat 5 level provinsi se-Indonesia. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berada di peringkat 20-an, ini tentu capaian yang patut disyukuri,” katanya.

Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari arahan dan pendampingan KPK. Ia berharap pada awal tahun ini, Pemprov Lampung kembali mendapat penguatan dan motivasi agar lebih siap memenuhi target indikator pencegahan korupsi.

“Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur selalu memotivasi kami untuk membangun kepercayaan masyarakat, bahwa Pemerintah Provinsi Lampung dapat dipercaya dalam menjalankan amanah,” tambahnya.

Sementara itu, Kasatgas Korsup Pencegahan KPK RI, Untung Wicaksono, menekankan pentingnya pembenahan pelayanan publik sebagai wajah utama pemerintah daerah.

“Pelayanan publik adalah etalase pemda. Kalau ingin melihat baik atau tidaknya pemerintah daerah, lihat pelayanan publiknya. Itu juga menjadi indikator yang dinilai masyarakat dalam Survei Penilaian Integritas (SPI). Kalau layanan publik buruk, dampaknya bisa ke mana-mana,” tegas Untung.

Ia mengajak seluruh jajaran Pemprov Lampung untuk terus melakukan perbaikan, khususnya dalam aspek pelayanan publik, agar tidak terjadi pengulangan permasalahan yang sama.

PIC Wilayah II, Rusfian, menambahkan bahwa MCSP merupakan instrumen untuk memastikan sistem tata kelola pemerintahan berjalan dengan prinsip antikorupsi.

“MCSP ini adalah upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang antikorupsi. Ibarat mesin, harus dicek dan di-maintenance secara berkala serta diperkuat,” ujarnya.

Rusfian juga menekankan pentingnya transformasi dalam pelayanan publik agar masyarakat dapat merasakan perubahan nyata. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tingginya nilai MCP atau SPI tidak serta-merta menjadi jaminan bebas dari praktik korupsi.

“Nilai MCP atau SPI yang tinggi sekalipun belum tentu bisa sepenuhnya mencegah korupsi. Karena itu, yang paling penting adalah komitmen nyata dalam pelaksanaan dan penguatan sistemnya,” jelasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung bersama KPK berkomitmen memperkuat sinergi dalam pengawasan, perbaikan sistem, serta transformasi pelayanan publik sebagai langkah nyata membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. (***)

BANDARLAMPUNG — Sigerlink.com, Lampung kembali mengukuhkan diri sebagai gerbang internasional. Mulai 12 Februari 2026, Maskapai TransNusa akan melayani penerbangan perdana rute Lampung–Malaysia, menandai langkah konkret agar status Bandara Radin Inten II sebagai bandara internasional tidak kembali terdegradasi, sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo mengatakan, pembukaan rute ini bukan sekadar pembukaan jalur udara, tetapi strategi menghadirkan akses yang lebih mudah, murah, dan efisien bagi warga Lampung.

“Kalau bandara internasional tidak digunakan, risikonya bisa turun lagi. Karena itu penerbangan ini harus hidup, harus dipakai masyarakat. Dampaknya langsung: warga tidak perlu lagi ke Jakarta atau Medan,” kata Bambang.

TransNusa dijadwalkan membuka penerbangan reguler setiap Senin dan Kamis untuk rute Lampung–Kuala Lumpur, sekaligus melayani rute domestik Lampung–Jakarta. Dari Kuala Lumpur, penumpang juga dapat melanjutkan connecting flight ke Jeddah.

Menurut Bambang, sektor jamaah umrah menjadi salah satu penerima manfaat terbesar. Dari Lampung, tercatat sekitar 24 ribu perjalanan umrah, yang selama ini harus melalui jalur darat dan udara berlapis. “Sekarang jalurnya lebih singkat. Ini menghemat waktu, tenaga, dan biaya masyarakat. Bandara internasional harus terasa manfaatnya di kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

Untuk memastikan rute ini berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan kunjungan ke Malaysia yang dirancang sebagai misi pembangunan, bukan perjalanan seremonial. Agenda meliputi promosi pariwisata Lampung, penjajakan kerja sama perdagangan, hingga penguatan layanan bagi pekerja migran asal Lampung.

“Kami sudah berkomunikasi dengan para migran di Malaysia. Banyak yang ingin pulang langsung ke Lampung tanpa transit Jakarta. Ini soal kemudahan dan martabat warga,” ungkap Bambang. Pemprov Lampung juga menjadwalkan pertemuan dan diskusi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) serta mitra strategis di Malaysia, termasuk pelaku usaha dan asosiasi perjalanan.

Sejumlah asosiasi seperti Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO), dan Perkumpulan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus Indonesia (PPUI), serta para travel agent menyatakan minat terlibat, baik untuk paket wisata, umrah, maupun kerja sama bisnis lintas negara.

Bambang menegaskan, dukungan luas masyarakat menjadi kunci agar penerbangan ini berkelanjutan dan status internasional bandara benar-benar terkunci.

“Ini bukan hanya tugas pemerintah atau maskapai. Kalau penerbangan ini diisi dan dimanfaatkan, maka Bandara Radin Inten II akan tetap menjadi bandara internasional yang hidup,” pungkasnya.(***)

Jakarta — Sigerlink.com, Pemerintah Provinsi Lampung menerima penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat BB (Sangat Baik) tahun 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (11/2/2026). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini kepada Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.

Penghargaan ini menjadi capaian pertama bagi Provinsi Lampung yang berhasil meningkatkan nilai SAKIP dari B menjadi BB setelah sembilan tahun berturut-turut berada di predikat B sejak 2017 hingga 2025. Predikat BB menunjukkan bahwa kinerja instansi tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.

Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut juga menjadi momentum evaluasi nasional atas pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain peningkatan nilai SAKIP, Pemprov Lampung turut meraih penghargaan Zona Integritas (ZI) untuk unit kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam memperkuat perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi standar baru dalam bekerja.

“Alhamdulillah, setelah sembilan tahun kita berada di predikat B, hari ini meningkat menjadi BB. Ini adalah hasil kerja luar biasa seluruh perangkat daerah. Penghargaan ini menjadi standar kita bekerja, mulai dari perencanaan sampai outcome yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ucap Wagub Jihan usai menerima penghargaan.

Wagub menegaskan, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Pemprov Lampung, lanjutnya, menargetkan peningkatan lebih lanjut menuju predikat A pada penilaian berikutnya.

“Ke depan, ini menjadi tugas bersama untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja menuju predikat A. Integritas dan kinerja harus terus kita optimalkan,” ujar Wagub.

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan bahwa reformasi birokrasi merupakan fondasi utama dalam memperkuat kapasitas negara. Menurutnya, birokrasi yang unggul dan berintegritas akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.

Bandar Lampung — Sigerlink.com,  Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/2/2026),

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/455/VI.04/2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial pengisian jabatan, melainkan momentum peneguhan komitmen dan tanggung jawab untuk membawa perubahan nyata bagi masyarakat.

“Hari ini bukan hanya tentang pelantikan jabatan, tetapi tentang peneguhan komitmen dan tanggung jawab untuk membawa perubahan. Di pundak saudara-saudara, saya titipkan harapan besar masyarakat Lampung terhadap hadirnya pemerintahan yang melayani, progresif, dan berorientasi masa depan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa jabatan administrator merupakan posisi strategis dalam menggerakkan roda organisasi pemerintahan. Para pejabat yang dilantik tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pemimpin yang menentukan arah kerja, membentuk budaya organisasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit kerja masing-masing.

Menurutnya, Provinsi Lampung saat ini tengah bergerak menuju pemerintahan yang adaptif, digital, dan berintegritas, sejalan dengan tantangan zaman dan dinamika global. Karena itu, para pejabat administrator dituntut memiliki pola pikir visioner, keberanian berinovasi, serta kesiapan meninggalkan pola kerja lama yang tidak lagi relevan.

“Jadikan perubahan sebagai peluang untuk menciptakan kinerja yang lebih baik dan pelayanan yang bermakna bagi masyarakat. Gunakan teknologi untuk mempercepat proses, meningkatkan akurasi, dan memperluas jangkauan pelayanan publik,” tegasnya.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya memegang teguh nilai-nilai ASN BerAKHLAK, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Ia berharap para pejabat yang dilantik mampu menjadi pemimpin yang menginspirasi, membangun kepercayaan, serta bekerja dengan hati dalam setiap pengabdian.

“Keberhasilan saudara dalam menjalankan amanah ini akan diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan dari banyaknya program yang dibuat, tetapi dari perubahan yang benar-benar terjadi,” tambahnya.

Adapun pejabat administrator yang dilantik, yaitu :

1. Yudha Mahardika, S.T., M.M. sebagai Kepala Bidang Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.

2. Ir. Andi Rinaldi, S.T., M.M., M.T. sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.

3. Ir. Farokie, S.T., M.M. sebagai Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV (Lampung Utara dan Way Kanan) pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

4. Sepriyanto, S.T., M.T. sebagai Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I (Bandar Lampung, Pesawaran, dan Pringsewu) pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

5. Bobiansah Stianegara, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

6. Ronald Andrian, S.STP., M.Si. sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

7. Rohayat, S.STP., M.IP. sebagai Kepala Bagian Kerja Sama, Pejabat Negara dan Legislatif pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

8. Rina Kusumawardani, S.T.P., M.M. sebagai Kepala Bidang Deposit, Akuisisi dan Pengelolaan Bahan Pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.

9. Ns. Septi Kurniasari, M.Kep., Sp.KMB. sebagai Kepala Bidang Keperawatan pada RSUD dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

10. dr. Asih Hendrastuti, M.Kes. sebagai Kepala Bidang Penunjang Medik pada RSUD dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

11. drg. Hellen Veranica, M.Kes. sebagai Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.

12. Riyandhica Novita Ekaputri, S.STP., M.M. sebagai Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

13. drg. Titik Suarni, M.Kes. sebagai Kepala Bidang Penunjang pada RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.

14. Ir. OKTRIA VIDYA VIDA, S.T., M.T.

Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

15.Ir. AHMAD BARDEN MOGNI, S.T., M.M.

Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I Bandar Lampung pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Dengan penempatan pejabat yang kompeten di posisi strategis, diharapkan akselerasi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Lampung dapat terus terwujud secara berkelanjutan.(***)

Bandar Lampung — Sigerlink.com, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memperketat pengawasan distribusi bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Ia menekankan agar inflasi dapat terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah lonjakan konsumsi tahunan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026). Rapat ini dihadiri jajaran Forkopimda, bupati/wali kota, serta pimpinan instansi vertikal terkait.

Gubernur Mirza menyoroti pola berulang setiap tahun, di mana semangat ibadah masyarakat di bulan Ramadan selalu dibarengi dengan peningkatan konsumsi. Kenaikan permintaan ini kerap memicu lonjakan harga jika tidak diantisipasi dengan pasokan yang tepat.

“Kelihatannya cuma naik Rp 5.000 atau Rp 10.000. Tapi kalau cabai naik Rp 10.000 dikali 9,5 juta penduduk yang makan, itu nilainya puluhan hingga ratusan miliar rupiah yang diambil dari kantong masyarakat,” ujar Gubernur.

Gubernur mencontohkan komoditas daging ayam yang konsumsinya mencapai 3-4 juta ekor per bulan di Lampung. Jika harga naik sedikit saja, akumulasi biaya yang harus dikeluarkan masyarakat menjadi sangat besar dan mengurangi alokasi untuk kebutuhan lain seperti pendidikan.

Sebagai daerah penghasil pangan, Gubernur menegaskan bahwa stabilitas harga di Lampung harus diprioritaskan menggunakan pasokan lokal. Ia meminta dinas terkait memastikan produksi beras, cabai, bawang, daging, dan telur aman hingga pasca-Lebaran.

“Prioritasnya adalah komoditas yang ada di Lampung. Strategi kita adalah menjaga pasokan stabil dengan memprioritaskan pasokan dari dalam daerah, baru kita bawa dari luar jika kurang,” tegasnya. Gubernur juga mengingatkan agar TPID tidak hanya bekerja reaktif seperti pemadam kebakaran. Menurutnya, intervensi pasar yang dilakukan terus-menerus tanpa memperbaiki tata niaga dan distribusi hanya akan membuat pemerintah kelelahan.

Menanggapi arahan tersebut, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Lampung, Kombes Pol Heri Rusyaman, menyatakan telah membentuk Satgas Saber Pangan. Satgas ini fokus pada penindakan pelanggaran harga, keamanan pangan, dan jaminan mutu.

“Kami menyebutnya Saber atau Sapu Bersih. Tidak ada pengecualian lagi. Kami akan tindak tegas penimbunan, spekulasi, dan kartel yang memainkan harga,” kata Kombes Pol Heri.

Kombes Pol Heri menambahkan, Polda Lampung akan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah produsen dan distributor besar mulai Selasa siang. Ia memberi toleransi kewajaran kenaikan harga maksimal 5 persen dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dari sisi analisis ekonomi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, mengungkapkan bahwa secara tahunan (year on year) inflasi Lampung relatif terkendali. Namun, ia memberi catatan khusus pada inflasi bahan pangan bergejolak (volatile food) seperti cabai dan bawang.

“Ada fenomena surplus produksi secara tahunan, tetapi terjadi defisit di bulan-bulan tertentu. Ini tantangan distribusi dan waktu tanam yang harus diselesaikan,” jelas Bimo.

Pada kesempatan tersebut, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, memaparkan data konkret neraca pangan daerah. Menurutnya, stok beras, jagung, daging ayam, dan telur berada dalam kondisi sangat aman dan surplus.

“Yang menjadi perhatian adalah bawang merah dengan ketahanan stok 18 hari dan bawang putih 16 hari. Cabai rawit juga perlu diwaspadai karena tren harganya mulai naik signifikan jelang Ramadan,” ungkap Mulyadi.

Untuk menjaga ketersediaan stok, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Lampung, Rindo Safutra, memastikan cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog sangat mencukupi, yakni mencapai 170.825 ton. “Stok ini sangat cukup, bahkan bisa sampai akhir tahun. Kami juga siap menggelontorkan beras SPHP dan melakukan operasi pasar secara masif untuk menstabilkan harga,” ujar Rindo.

Di sektor transportasi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, memprediksi lonjakan pemudik tahun ini akan sangat signifikan. Pihaknya telah menyiapkan skenario padat hingga sangat padat di Pelabuhan Bakauheni.

“Kapasitas penyeberangan kita meningkat dengan adanya dermaga eksekutif 2 dan kapal-kapal baru. Selain itu, Bandara Radin Inten II juga sudah kembali berstatus internasional dengan penerbangan langsung ke Kuala Lumpur,” kata Bambang.

Bambang juga menyampaikan kabar baik mengenai kehadiran taksi listrik dan penyediaan 300 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Lampung untuk mendukung mobilitas ramah lingkungan saat Lebaran.

Sementara itu, dari sisi energi, Sales Branch Manager Lampung II PT. Pertamina Patra Niaga, Reiner Bontong, menjamin stok BBM dan LPG aman. Pertamina memproyeksikan kenaikan konsumsi BBM jenis Gasoline sebesar 36 persen selama masa mudik.

“Kami menyiagakan 96 SPBU yang beroperasi 24 jam dan layanan motoris untuk menembus kemacetan di jalur tol maupun arteri. Stok LPG 3 kg juga akan kami tambah fakultatifnya sebesar 11 persen,” jelas Reiner.

Menutup rapat tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal meminta seluruh instansi membuang ego sektoral. Ia berharap kolaborasi ini membuahkan hasil nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. “Tujuan kita satu, memastikan masyarakat Lampung bisa beribadah dengan tenang, harga terkendali, pasokan terjamin, dan kantong pun aman,” pungkas Gubernur.

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah strategis dalam mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto melalui penjajakan kolaborasi dengan PT. Sang Hyang Seri (SHS). Kerja sama ini difokuskan pada penguatan sektor perbenihan padi, jagung, dan kedelai guna mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Selasa (10/02/2026), ditegaskan bahwa ketersediaan benih berkualitas merupakan kunci utama dalam memacu produktivitas pertanian di Bumi Ruwa Jurai.

Gubernur menekankan bahwa Lampung harus bertransformasi dari sekadar produsen komoditas menjadi pusat industri perbenihan nasional.

“Salah satu tantangan besar petani kita selama ini adalah akses terhadap benih unggul. Dengan menggandeng PT SHS untuk berinvestasi dan mengembangkan pabrik benih di Lampung, kita tidak hanya mengamankan stok pangan nasional, tapi juga meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan petani lokal,” tegas Gubernur.

Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri, Adhi Cahyono Nugroho, mengungkapkan bahwa saat ini SHS telah melakukan refocusing bisnis secara total pada sektor perbenihan. SHS menawarkan skema kolaborasi yang menguntungkan bagi petani penangkar di Lampung, antara lain :

1. Jaminan Pembelian (Offtake): Pembayaran hasil panen maksimal satu hari setelah transaksi.

2. Harga Kompetitif: Pemberian insentif harga di atas rata-rata pasar (tambahan Rp300 – Rp500 per kilogram).

3. Optimalisasi Aset: Pemanfaatan fasilitas R&D dan mesin perbenihan milik SHS di Nambahrejo, Lampung Tengah untuk dikelola bersama BUMD.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, memaparkan data strategis yang menjadikan Lampung sebagai mitra vital bagi SHS :

1. Kontribusi Ekonomi: Sektor pertanian menyumbang sekitar 28 persen terhadap struktur ekonomi Lampung.

2. Produksi Padi: Pada tahun 2025, Lampung mencatatkan surplus produksi mencapai 3,5 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).

3. Produksi Jagung: Lampung menempati peringkat lima besar nasional dengan kontribusi sebesar 8 persen terhadap produksi jagung nasional.

Pemerintah Provinsi Lampung mengarahkan agar pengembangan titik-titik penangkaran benih ini nantinya tersebar di wilayah potensial seperti Trimurjo, Pringsewu, hingga Tanggamus.(***)

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah strategis percepatan pembangunan infrastruktur ruas jalan provinsi di tahun 2026. Sebanyak 62 paket pekerjaan sudah disiapkan untuk digarap serentak.

“Biasanya, setelah lelang rampung, kegiatan di lapangan baru jalan sekitar April atau Mei. Tapi tahun ini, Bapak Gubernur menegaskan agar pembangunan bisa dimulai Maret,” kata Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, melalui pernyataan persnya, Selasa (10/2/2026).

Langkah ini diambil lantaran desakan kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang layak. Sejak Januari, pun urai Taufiq, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BMBK Lampung di berbagai wilayah telah bergerak melakukan penambalan jalan sementara.

Mitigasi kerusakan jalan, urainya, akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan munculnya lubang-lubang baru. Penambalan ini bertujuan agar masyarakat tetap bisa berkendara dengan aman. “Perintahnya jelas, jangan tunggu lama. Masyarakat sudah menunggu jalan yang benar-benar mantap. Kita pun sudah bekerja sejak Januari,” urainya.

Tahun 2025 lalu, jelas Taufiq, Pemprov Lampung mengeksekusi 52 paket pekerjaan jalan. Hasilnya, tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai sekitar 79,79 persen, naik dibanding tahun sebelumnya yang masih di bawah 78 persen.

Tahun ini, dengan tambahan 10 paket menjadi total 62 pekerjaan, pemerintah menargetkan lonjakan signifikan terhadap kualitas dan jangkauan infrastruktur provinsi.

Tahun 2025 lalu, jelas Taufiq, Pemprov Lampung mengeksekusi 52 paket pekerjaan jalan. Hasilnya, tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai sekitar 79,79 persen, naik dibanding tahun sebelumnya yang masih di bawah 78 persen. Tahun ini, dengan tambahan 10 paket menjadi total 62 pekerjaan, pemerintah menargetkan lonjakan signifikan terhadap kualitas dan jangkauan infrastruktur provinsi.

Proyek 2026 pun tidak hanya fokus pada perbaikan rutin, tetapi juga peningkatan struktur jalan strategis dan pembangunan jembatan penghubung antardaerah. “Kita ingin percepatan bukan hanya secara waktu, tapi juga kualitas. Karena ketika jalan mantap, ekonomi ikut bergerak,” tutupnya.

Dengan dimulainya pekerjaan fisik lebih awal di 2026, optimisme tinggi tumbuh di kalangan pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal, yang melihat percepatan pembangunan jalan sebagai salah satu pendorong utama percepatan pembangunan ekonomi Lampung ke depan.(***)

Bandar Lampung —- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan instrumen krusial dalam mengevaluasi efektivitas pembangunan di Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026).

​Gubernur menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Lampung atas rampungnya pemeriksaan yang meliputi sektor strategis seperti ketahanan pangan, pengelolaan BUMD PT Lampung Jasa Utama (LJU), serta belanja daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

​”Bagi kami LHP BPK tentu tak hanya sekedar laporan, tapi ini adalah cermin. Cermin untuk melihat apa yang sudah baik dan terutama apa yang harus kami perbaiki ke depan,” ujar Rahmat Mirzani Djausal di hadapan pimpinan BPK dan jajaran pejabat tinggi pratama.

​Terkait hasil pemeriksaan, Gubernur memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan telah diambil secara serius. Ia menginstruksikan Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran untuk segera menyelesaikan rekomendasi BPK agar tingkat tindak lanjut Provinsi Lampung mampu melampaui rata-rata nasional.

Ia juga menambahkan bahwa target penyelesaian tindak lanjut diharapkan mencapai di atas 80%.

​Gubernur selanjutnya menekankan bahwa meskipun raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sangat penting, hal tersebut bukanlah muara akhir dari kinerja pemerintah. Fokus utama tetap pada akuntabilitas dan kebermanfaatan anggaran bagi masyarakat luas.

​”WTP bukan tujuan akhir kita tapi melainkan tanggung jawab yang harus dijaga. Pada akhirnya transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap uang masyarakat yang harus kita jaga, public trust harus kita jaga,” imbuhnya.

​Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan fungsi pengawasan oleh APIP. Hal ini dinilai penting agar setiap program pembangunan tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.

​”Kita ingin dikenal bukan hanya rajin menyusun laporan, tapi juga menghadirkan manfaat-manfaat nyata di hadapan masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, menyerahkan tiga LHP utama yang mencakup Pemeriksaan Kinerja atas upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan tahun anggaran 2023 – semester I tahun anggaran 2025, Pemeriksaan Kepatuhan atas pengelolaan belanja daerah tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Lampung, serta Pemeriksaan Kepatuhan atas pengelolaan operasional tahun 2024 – semester I tahun 2025 pada PT Lampung Jasa Utama (Perseroda).

BPK mengingatkan kewajiban pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004. Nugroho berharap, tingkat penyelesaian tindak lanjut Pemprov Lampung segera melampaui target minimal 80%.

​”Kami berharap agar hasil pemeriksaan yang baru saja kami sampaikan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” ucapnya.(***)

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menerima predikat kualitas tertinggi tanpa maladministrasi dalam Penilaian Opini Pelayanan Publik Tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan tersebut disampaikan dalam kegiatan Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/2/2026).

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menegaskan capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan standar minimum yang harus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan. “Penghargaan ini harus menjadi habit. Ini standar paling minimal dalam melayani masyarakat,” ujar Wagub Jihan Nurlela.

Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Pimpinan Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya di Lampung. Ia juga menegaskan kesiapan Pemprov Lampung untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Ombudsman melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas lembaga.

Menurut Wagub, pelayanan publik yang baik harus dekat dengan masyarakat, cepat, transparan, dan manusiawi. Ia mengingatkan bahwa di era keterbukaan informasi, kualitas pelayanan menjadi sorotan publik dan tidak bisa lagi dikerjakan secara seadanya.

“Dulu mengurus administrasi bisa berhari-hari dan menyebalkan. Hari ini kita berada di posisi yang bisa mengubah itu. Maka lakukan sebaik-baiknya,” ucap Wagub, seraya menegaskan pentingnya empati dalam setiap pelayanan.

Ia mengibaratkan pembangunan daerah seperti membangun rumah yang membutuhkan pondasi kuat berupa integritas. Tanpa integritas, menurut Wagub, program sebaik apa pun tidak akan bertahan lama dan kehilangan kepercayaan publik.

Untuk itu, Pemprov Lampung menjadikan perbaikan tata kelola dan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama. Upaya yang didorong meliputi percepatan layanan, digitalisasi, inovasi berkelanjutan, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan kapasitas aparatur.

“Semua warga, dari petani, pelajar hingga profesional, berhak mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan adil,” ujarnya. Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI, Pemprov Lampung menjadi satu-satunya pemerintah provinsi yang masuk kategori kualitas tertinggi tanpa maladministrasi. Wagub menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas OPD, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi vertikal di Lampung.

Sementara itu, Pimpinan Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya menyampaikan apresiasi atas kemajuan signifikan pelayanan publik di Lampung dalam lima tahun terakhir. Ia menilai kepemimpinan daerah dan kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas tersebut.

Dadan menjelaskan, penilaian opini Ombudsman tidak hanya mengukur kinerja pelayanan, tetapi juga kepatuhan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Predikat “tanpa maladministrasi” diberikan kepada instansi yang mampu menyelesaikan dan memperbaiki temuan secara tuntas.

“Opini ini bukan sekadar penghargaan, tetapi instrumen untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Tujuannya agar pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Dadan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf menambahkan, hampir seluruh kabupaten/kota dan instansi vertikal di Lampung telah masuk kategori penilaian tinggi. Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah terlena.

“Nilai ini adalah rapor bersama. Jangan sampai hanya bergantung pada OPD yang sudah tinggi, sementara yang lain tertinggal,” ucap Nur Rakhman.

Ia berharap penilaian opini Ombudsman dapat mendorong pelayanan publik menjadi budaya kerja, bukan hanya respons saat dinilai. Dengan demikian, peningkatan kualitas layanan dapat terus terjaga dan dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung.

Pada kegiatan tersebut ombudsman RI memberikan penghargaan kepada Provinsi Lampung sebagai satu-satunya provinsi yang menerima predikat tertinggi tanpa maladministrasi. Penghargaan juga diberikan kepada OPD Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dan Rumah Sakit Umum Daerah Badul Moeloek yang menjadi lokus utama penilaian pada Provinsi Lampung.(***)

Banten —- Presiden RI menekankan pentingnya peran pers sebagai suluh peradaban di tengah disrupsi teknologi dan dominasi algoritma. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, saat membacakan sambutan Presiden RI pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, di Kota Serang, Banten, Senin (9/2/2026).

​Hadir dalam acara tersebut para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, tokoh pers nasional, serta para Gubernur, termasuk Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal yang hadir secara langsung memberikan dukungan terhadap eksistensi pers tanah air.

​Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan bahwa meski saat ini algoritma seolah menjadi “raja dunia”, kualitas demokrasi tetap sangat bergantung pada kualitas pers.

“Arah bangsa, baik buruknya demokrasi, tetap harus di tangan kualitas media dan pers kita. Jurnalisme tidak pernah netral dalam dampaknya. Ia menjadi suluh peradaban, menjadi motor perubahan,” ujar Presiden.

​Ia juga menyoroti risiko penggunaan Kecerdasan Artifisial (AI) yang tanpa verifikasi dapat melahirkan “berita halusinasi”. Menurutnya, pers harus tetap mempertahankan sentuhan manusia agar tidak kehilangan empati.

“Jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma. Perkembangan AI dan teknologi digital tidak boleh menghisap nilai-nilai jurnalisme, apalagi merusak ekonomi media massa,” tegasnya.

​Sebagai bentuk dukungan nyata, Presiden menyatakan komitmen pemerintah untuk memastikan keberlanjutan ekonomi media massa melalui implementasi kebijakan publisher rights. Hal ini penting agar media massa mendapatkan keadilan ekonomi di tengah fragmentasi audiens yang semakin kompleks.

Presiden menutup sambutannya dengan mengajak seluruh elemen pers untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam menyukseskan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.

“Informasi yang berkualitas akan melahirkan publik yang cerdas. Publik yang cerdas akan memperkuat ekonomi yang berdaulat,” pungkasnya.

​Lampung Resmi Tuan Rumah HPN 2027

​Momen HPN 2026 ini juga menjadi kabar baik bagi Provinsi Lampung. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Ahmad Munir, secara resmi menetapkan Provinsi Lampung sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) sekaligus Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) tahun 2027.

​Penetapan ini menyusul penyerahan surat dukungan dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang diserahkan langsung oleh Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah kepada Ahmad Munir saat Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI di Hotel Aston, Banten, Sabtu (7/2/2026) lalu.

​Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyatakan kesiapan penuh Provinsi Lampung untuk menyambut para jurnalis se-Indonesia pada tahun mendatang. Lampung dinilai memiliki sarana olahraga yang memadai, akses transportasi strategis, serta dukungan akomodasi yang cukup.

​Dalam surat dukungannya, Gubernur Lampung meyakini agenda besar tersebut akan berdampak luas bagi kemajuan daerah.

“Pelaksanaan HPN dan Porwanas 2027 di Lampung diyakini tidak hanya berjalan lancar dan sukses, tetapi juga memberikan dampak positif bagi promosi daerah, pariwisata, ekonomi lokal, serta memperkuat solidaritas wartawan se-Indonesia,” ungkap Gubernur dalam kutipan suratnya.(***)

Bandar Lampung — Sigerlink.com, Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan kinerja positif dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah. Hal tersebut tercermin dari capaian inflasi Provinsi Lampung pada Januari 2026 yang tercatat 1,9 persen, terendah di Sumatera dan termasuk 10 provinsi dengan inflasi terendah secara nasional.

Capaian tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti secara daring oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik Pemerintah Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh, dari Ruang Command Center Lantai 2, Senin (9/2/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian. Dalam paparannya, Mendagri menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,11 persen (year on year), sementara inflasi nasional berada di angka 3,55 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,92 persen (yoy).

Tito menegaskan bahwa menjaga keseimbangan inflasi menjadi kunci agar kepentingan konsumen dan produsen dapat berjalan beriringan.

Ia menjelaskan, komoditas penyumbang inflasi tertinggi Januari 2026 dibandingkan Januari 2025 berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 15,22 persen, terutama emas perhiasan, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 11,93 persen.

Kenaikan tarif listrik terjadi karena pada Januari–Februari 2025 pemerintah masih memberikan subsidi 50 persen bagi pelanggan listrik 2.200 VA ke bawah, sementara pada tahun 2026 subsidi tersebut tidak lagi diberikan.

Meski demikian, Tito menekankan bahwa jika dilihat dari inflasi month to month, kondisi nasional justru menunjukkan deflasi dari 0,64 persen pada Desember menjadi -0,15 persen pada Januari, yang merupakan kabar baik karena menunjukkan harga barang dan jasa relatif terkendali. Penyumbang deflasi berasal dari kelompok makanan dan minuman (-1,03 persen) serta transportasi (-0,46 persen).

Sejalan dengan kondisi nasional, Provinsi Lampung mencatatkan kinerja pengendalian harga yang sangat baik. Indeks Perubahan Harga (IPH) Lampung turun sebesar -0,08 persen pada Minggu I Februari 2026, menandakan stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis di daerah tetap terjaga.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa inflasi Januari 2026 yang relatif tinggi secara nasional disebabkan oleh fenomena Low Base Effect, khususnya akibat penyesuaian tarif listrik pada Januari dan Februari. Ia memproyeksikan kondisi tersebut akan kembali normal pada Maret dan April 2026.

Lebih lanjut disampaikan, pada Minggu pertama Februari 2026, sebanyak 22 provinsi mengalami penurunan IPH, sementara 18 provinsi mengalami peningkatan. Lampung kembali mencatat penurunan IPH sebesar 0,08 persen, yang disumbang oleh turunnya harga cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Capaian ini menegaskan komitmen dan sinergi Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Dengan inflasi yang rendah dan stabil, Lampung semakin memperkuat posisinya sebagai provinsi dengan iklim ekonomi yang kondusif, ramah bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.(***)

Bandar Lampung — Sigerlink.com,  Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Provinsi Lampung terus mendorong penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, rumah sakit rujukan, serta komunitas guna memastikan anak-anak yang terdeteksi penyakit jantung bawaan (PJB) dapat segera memperoleh tindak lanjut dan akses layanan kesehatan yang dibutuhkan.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Ketua YJI Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza dalam Congenital Heart Disease (CHD) Awareness Week atau Pekan Kesadaran Penyakit Jantung Bawaan 2026 yang dilaksanakan di Klinik Pahlawan Medical Center (PMC), Bandar Lampung, Senin (9/2/2026).

Congenital Heart Disease (CHD) Awareness Week atau Pekan Kesadaran Penyakit Jantung Bawaan 2026 mengdilaksanakan serentak  di 27 Kota di Indonesia dan dalam peringatan ini juga dilakukan pemeriksaan ekokardiografi (USG jantung) gratis bagi anak-anak usia 0 hingga 18 tahun sebagai upaya deteksi dini penyakit jantung bawaan, disertai edukasi kesehatan bagi orang tua dan masyarakat awam.

Ketua YJI Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menegaskan bahwa penyakit jantung bawaan masih menjadi tantangan serius karena kerap tidak terdeteksi sejak dini. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan edukasi, baik di kalangan orang tua maupun masyarakat awam.

“Penyakit jantung bawaan ini merupakan salah satu kelainan bawaan yang sering kali tidak terdeteksi. Bukan karena tidak ada, tetapi karena orang tua tidak memahami gejala-gejala yang muncul pada anak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kelainan jantung bawaan sejatinya sudah dapat dideteksi sejak bayi baru lahir, bahkan sejak usia nol bulan. Namun, keterlambatan deteksi membuat penanganan juga menjadi terlambat. “Bagaimana mau ditanggulangi kalau memang tidak terdeteksi. Padahal semakin cepat terdeteksi, semakin besar peluang anak-anak kita untuk tumbuh normal, sehat, dan produktif,” lanjutnya.

Melalui kegiatan screening ini, YJI bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) Cabang Lampung berupaya meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya deteksi dini. Pemeriksaan dilakukan menggunakan ekokardiografi dan disertai edukasi langsung dari dokter spesialis jantung subspesialis anak.

“Ini adalah bentuk kepedulian kami untuk mendeteksi sejak awal apakah ada gejala kelainan jantung bawaan pada anak. Pengobatannya bukan proses singkat, tetapi proses panjang yang membutuhkan komitmen bersama,” tegasnya.

Selain aspek medis, Purnama Wulan Sari Mirza juga menyoroti pentingnya dukungan psikososial bagi anak penyandang PJB. Menurutnya, peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak.

“Kami juga mendengar ada anak yang tidak mau sekolah karena mengalami perundungan. Artinya, persoalan ini tidak hanya soal medis, tetapi juga psikologis. Anak-anak ini harus dibantu agar tetap percaya diri dan mampu tumbuh dengan baik,” tegasnya.

Diakhir, Purnama Wulan Sari Mirza mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bahwa bergerak menyelamatkan masa depan anak Indonesia melalui jantung yang lebih sehat.

“Kegiatan ini kami harapkan tidak hanya menjadi sarana pemeriksaan dan edukasi, tetapi juga langkah nyata membangun kepedulian bersama. Setiap anak berhak atas kehidupan yang sehat dan masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua PERKI Cabang Lampung, dr. Terrance Ransun, Sp.JP(K), menyampaikan bahwa penyakit jantung bawaan masih menjadi masalah kesehatan anak yang membutuhkan perhatian serius.

“Diperkirakan dari setiap seribu kelahiran hidup, sekitar 9 hingga 10 bayi memiliki penyakit jantung bawaan. Secara global, ini berarti sekitar 1,3 hingga 1,4 juta bayi lahir dengan kelainan jantung setiap tahunnya,” jelasnya.

Menurut dr. Terrance, tantangan utama saat ini bukan hanya tingginya angka kejadian, tetapi juga keterbatasan deteksi dini dan akses layanan kesehatan yang belum merata, termasuk di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan komplikasi serius hingga meningkatkan angka kematian pada anak dengan PJB berat.

Ia menjelaskan, dalam kegiatan screening ini tercatat sekitar 70 peserta di Klinik PMC dengan rentang usia 3 bulan hingga 17 tahun. Sementara di RSUD Abdul Moeloek ditargetkan sekitar 50 pasien untuk menjalani pemeriksaan serupa.

“Program ini bertujuan mengidentifikasi dini kelainan jantung pada bayi dan anak, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan lokal dalam deteksi awal, serta membangun sistem rujukan yang efisien untuk perawatan lanjutan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dr. Terrance juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen antara PERKI Lampung, YJI dan mitra kesehatan lainnya untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan masyarakat, khususnya orang tua, mengenai cara mendeteksi penyakit jantung bawaan sejak dini.

“Melalui kegiatan ini, PERKI Lampung bersama YJI dan mitra kesehatan lainnya berkomitmen meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan masyarakat, khususnya orang tua, tentang cara mendeteksi dini penyakit jantung bawaan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar dan menjadi momentum peningkatan pelayanan kesehatan jantung bawaan di Provinsi Lampung,” pungkasnya.

Sebagai bentuk empati dan dukungan nyata, YJI Provinsi Lampung juga menyerahkan bantuan pendampingan kepada pasien penyandang penyakit jantung bawaan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban orang tua dan menegaskan bahwa mereka tidak menghadapi perjuangan ini sendirian.

Kegiatan ini juga diisi dengan penyuluhan kesehatan terkait penyakit jantung bawaan yang disampaikan oleh dr. Dwi Krisnawati, Sp.JP., FIHA, Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah.(***)