Blog

  • Ketua DPRD Provinsi Lampung dan Gubernur Lampung Ikuti Rapat Kesiapan Angkutan Lebaran 2026

    Ketua DPRD Provinsi Lampung dan Gubernur Lampung Ikuti Rapat Kesiapan Angkutan Lebaran 2026

    Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar, S.E., M.B.A., bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriyah yang diselenggarakan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (17/2/2026).

    Rapat tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudy Purwagandhi ke Provinsi Lampung dalam rangka memastikan kesiapan penyelenggaraan transportasi pada masa arus mudik dan arus balik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriyah.

    Kegiatan dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Walikota Bandar Lampung, kepala daerah kabupaten/ kota terkait, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD sektor transportasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

    Agenda rapat diawali dengan sambutan Gubernur Lampung, dilanjutkan paparan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan jajaran Polda Lampung mengenai kesiapan sarana dan prasarana transportasi serta rencana pengamanan arus mudik dan balik Lebaran.

    Dalam arahannya, Menteri Perhubungan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan operator transportasi guna menjamin kelancaran, keselamatan, serta kenyamanan perjalanan masyarakat. Perhatian khusus diberikan pada pengaturan lalu lintas menuju simpul transportasi utama, terutama Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera.

    Ketua DPRD Provinsi Lampung menyampaikan bahwa DPRD mendukung langkah Pemerintah Provinsi Lampung dalam memastikan kesiapan Angkutan Lebaran Tahun 2026 agar berjalan aman, lancar, dan tertib. DPRD siap bersinergi melalui fungsi pengawasan guna mendukung kebijakan strategis di bidang transportasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

    Ia juga menegaskan bahwa Provinsi Lampung memiliki peran strategis sebagai gerbang utama Pulau Sumatera dari Pulau Jawa, sehingga kesiapan armada transportasi dan manajemen rekayasa lalu lintas harus dipastikan secara optimal melalui koordinasi lintas sektor.

    Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memastikan kesiapan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam menghadapi Mudik Lebaran 2026.

    Kesiapan tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik selama perjalanan menuju kampung halaman.

    Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Gubernur, terus menghadirkan berbagai kebijakan yang memudahkan masyarakat untuk melaksanakan mudik. Kebijakan pro-rakyat tersebut diharapkan mampu meningkatkan kelancaran arus perjalanan serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

    Rapat koordinasi menjelang Mudik Lebaran 2026 dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh persiapan berjalan optimal, menyatukan langkah, memperkuat sinergi, serta membangun kerja sama lintas sektor agar potensi hambatan dapat diantisipasi sejak dini sehingga pelaksanaan mudik berlangsung tertib, aman, dan lancar.

    Di Provinsi Lampung, kesiapan angkutan Lebaran telah dibahas melalui rapat bersama para pemangku kepentingan guna menciptakan sinergitas dan kolaborasi yang efektif. Dari sisi infrastruktur, progres perbaikan jalan telah ditargetkan seluruh jalan berlubang dapat tertangani sebelum Lebaran.

    Selain itu, melalui pelaksanaan Operasi Ketupat, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dipastikan dalam kondisi stabil dan kondusif. Pemerintah juga menjamin ketersediaan bahan pokok, BBM, serta pasokan listrik dalam kondisi cukup selama periode Lebaran, sehingga masyarakat diharapkan dapat merayakan Idulfitri dengan tenang, aman, dan penuh kebahagiaan.

    Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2026 di Provinsi Lampung yang aman, tertib, lancar, dan nyaman bagi masyarakat.(adv)

  • Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Apresiasi Sinergi Kesiapan Angkutan Lebaran 2026

    Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Apresiasi Sinergi Kesiapan Angkutan Lebaran 2026

    Bandar Lampung — Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si, menyambut baik kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta sinergi antarinstansi terkait dalam kesiapan Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah. Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran yang diselenggarakan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (17/2/2026).

    Rapat ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudy Purwagandhi ke Provinsi Lampung untuk memastikan kelancaran transportasi pada masa arus mudik dan arus balik Idulfitri 1447 Hijriah.

    Kegiatan dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. SH., Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. ST. MT., Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar SE. MBA., jajaran Forkopimda Povinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, para Bupati/Wali Kota terkait, kepala instansi vertikal, serta pimpinan BUMN dan BUMD sektor transportasi.

    Rapat diawali dengan sambutan Gubernur Lampung, yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak terkait atas kesiapan sarana dan prasarana transportasi serta sumber daya manusia.

    Gubernur menekankan pentingnya memastikan kelancaran mobilitas masyarakat, memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan pro-rakyat.

    Selanjutnya, Menteri Perhubungan memberikan arahan terkait pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan operator transportasi.

    Menteri menekankan perhatian khusus pada pengaturan lalu lintas menuju simpul transportasi utama, terutama Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, agar arus mudik dan balik berjalan aman, tertib, dan lancar.

    Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menyambut baik langkah-langkah tersebut dan menegaskan dukungan DPRD melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. “Harapan masyarakat dan para pemudik adalah dapat bepergian dengan aman dan nyaman serta sampai dengan selamat untuk berkumpul bersama keluarga,” ujarnya.

    Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan legislatif menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan transportasi yang tertib, lancar, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh pemudik.

    Rapat koordinasi ini diharapkan memperkuat kerja sama lintas sektor, memastikan seluruh persiapan berjalan optimal, dan mengantisipasi potensi hambatan sejak dini agar pelaksanaan mudik Lebaran Tahun 2026 di Provinsi Lampung berlangsung aman, nyaman, dan lancar.(adv)

  • Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG di Bandar Lampung, Dapur Belum Berizin Jadi Sorotan Tajam

    Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG di Bandar Lampung, Dapur Belum Berizin Jadi Sorotan Tajam

    Bandar Lampung — Sigerlink.com, Alarm serius bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berbunyi keras. Ratusan siswa dan guru dari tiga sekolah di Kecamatan Kemiling dilaporkan mengalami gejala diare massal usai menyantap makanan program pemerintah, Rabu (13/02/2026).

    Fakta ini memicu gelombang pertanyaan publik: bagaimana mungkin distribusi makanan untuk anak sekolah berjalan tanpa jaminan higienitas yang sah?
    <span;>Informasi yang dihimpun menyebutkan, korban berasal dari:

    •SDN 4 Sumberjo: 77 siswa, 9 guru, dan 1 orang tua
    •SD Al Munawaroh: 64 siswa, 11 guru/penjaga sekolah, dan 1 orang tua
    •SMPN 14 Bandar Lampung: 43 siswa

    Total terdampak lebih dari 200 orang.
    Sebagian menjalani rawat jalan, sementara 11 orang harus mendapat perawatan di rumah sakit dan Puskesmas Kemiling.

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Tumenggung, mengungkap temuan yang membuat publik semakin gelisah dapur penyedia makanan (SPPG) diduga belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dokumen dasar yang seharusnya menjadi syarat mutlak dalam penyediaan konsumsi massal.

    Jika benar dapur belum berizin, maka pertanyaannya bukan lagi sekadar soal insiden, melainkan potensi kelalaian sistemik dalam pengawasan program MBG. Program yang digadang-gadang untuk meningkatkan gizi siswa justru berisiko menjadi bumerang kesehatan.

    Beberapa hal krusial yang kini disorot:

    •Mengapa dapur tanpa SLHS bisa lolos menyalurkan makanan ke sekolah?
    •Siapa yang bertanggung jawab melakukan verifikasi kelayakan dapur?
    •Apakah ada pengawasan rutin terhadap kualitas makanan MBG
    •Mengapa deteksi dini tidak mampu mencegah korban massal.

    Dinas Kesehatan menyatakan sampel makanan dan air telah diambil untuk uji laboratorium guna memastikan penyebab pasti kejadian. Namun pengalaman berbagai kasus sebelumnya menunjukkan, hasil uji saja tidak cukup tanpa keterbukaan penuh kepada publik.

    Pengamat kesehatan masyarakat menilai, kasus ini harus menjadi warning keras bahwa program pangan massal untuk anak sekolah tidak boleh berjalan dengan standar minimal.

    “Ini menyangkut keselamatan anak. Jika ada celah dalam perizinan dan pengawasan, itu harus dibongkar sampai tuntas,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik.

    Dengan cakupan MBG yang luas, insiden di Kemiling berpotensi menjadi puncak gunung es. Tanpa audit menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia, bukan tidak mungkin kasus serupa muncul di wilayah lain.

    Audit total dapur MBG di Bandar Lampung
    Penelusuran rantai distribusi makanan
    Sanksi tegas jika terbukti ada kelalaian
    Transparansi hasil uji laboratorium

    Kasus dugaan keracunan massal ini bukan sekadar angka statistik, melainkan alarm keras tentang rapuhnya pengawasan keamanan pangan di program publik.

    Pemerintah daerah dituntut bergerak cepat, terbuka, dan tegas Sebab dalam program yang menyasar anak-anak, satu kelalaian saja sudah terlalu banyak.(***)

  • Ketua DPRD Lampung Apresiasi dan Motivasi Atlet pada Kejuaraan Tinju Polresta 2026

    Ketua DPRD Lampung Apresiasi dan Motivasi Atlet pada Kejuaraan Tinju Polresta 2026

    Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung yang juga Ketua PERBATI Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, S.E., M.B.A., menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada acara penutupan Kejuaraan Tinju Amatir Polresta Bandar Lampung Boxing Championship Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Mapolresta Bandar Lampung, Minggu (15/2/2026).

    Dalam sambutannya, A. Giri Akbar menyampaikan apresiasi kepada Polresta Bandar Lampung selaku penyelenggara yang telah sukses melaksanakan kejuaraan sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet tinju berprestasi di Provinsi Lampung.

    Ia menilai kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan generasi muda melalui kegiatan positif serta upaya meningkatkan prestasi olahraga tinju di daerah.

    Selama beberapa hari pelaksanaan kejuaraan, masyarakat telah disuguhkan pertandingan-pertandingan sengit yang penuh teknik, strategi, dan semangat juang tinggi. Setiap atlet yang naik ke atas ring menunjukkan keberanian luar biasa, tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga nama sasana, daerah, bahkan harapan keluarga dan masyarakat.

    Kepada para atlet yang berhasil meraih juara, ia menyampaikan selamat serta berpesan agar mempertahankan prestasi, tidak cepat puas, dan terus berlatih dengan rendah hati. Kemenangan tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, baik di level provinsi, nasional, maupun internasional. Sementara kepada atlet yang belum meraih kemenangan, ia berpesan agar tidak pernah menyerah karena kekalahan merupakan bagian dari proses menuju kematangan dan kesuksesan.

    Lebih lanjut, A. Giri Akbar berharap setelah kejuaraan ini selesai, semangat pembinaan tidak ikut berakhir. Latihan harus terus berjalan, pembinaan semakin diperkuat, serta evaluasi dilakukan guna menyelenggarakan kejuaraan yang lebih besar, lebih baik, dan lebih berkualitas di masa mendatang.

    Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada para atlet Lampung yang sebelumnya berlaga pada Kejuaraan Nasional PERBATI di Jakarta dan berhasil membawa pulang enam medali, terdiri dari tiga medali emas yang diraih Nabila, Dira, dan Rico, dua medali perak oleh Nadine dan Rasya, serta satu medali perunggu oleh Erfandi.

    Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi atlet lain untuk terus mengharumkan nama Lampung di kancah nasional maupun internasional.

    Turut hadir dalam acara penutupan tersebut Wakil Kepala Polda Lampung Brigadir Jenderal Polisi Drs. Sumanto, M.Si., beserta Pejabat Utama Polda Lampung; perwakilan Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana, S.E., M.M.; Kapolresta Bandar Lampung Komisaris Besar Polisi Alfret Jacob Tilukay, S.I.K., M.Si.; unsur Forkopimda Kota Bandar Lampung; Ketua KONI Provinsi Lampung atau yang mewakili; Ketua PERTINA atau yang mewakili; serta para pengurus PERBATI Provinsi Lampung.

    Acara penutupan ditandai dengan penyerahan piala, medali, dan penghargaan kepada para pemenang di setiap kelas pertandingan serta sesi foto bersama panitia, atlet, dan tamu undangan.

    Kejuaraan tinju amatir ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan organisasi olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga sekaligus pembinaan generasi muda di Provinsi Lampung.(adv)

  • Forum Pemuda Negeri Besar Desak Gubernur Lampung Segera Akhiri Kekosongan Wakil Bupati Way Kanan

    Forum Pemuda Negeri Besar Desak Gubernur Lampung Segera Akhiri Kekosongan Wakil Bupati Way Kanan

    Sigerlink.com – Way Kanan, Lampung (13/02/26)–Forum Pemuda Negeri Besar Kabupaten Way Kanan secara tegas mendesak Gubernur Lampung untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur atas kekosongan jabatan Wakil Bupati Way Kanan yang telah berlangsung lebih dari enam bulan. Kekosongan ini terjadi pasca dilantiknya Ayu Asalasiyah sebagai Bupati Way Kanan pada pertengahan 2025, namun hingga Februari 2026 posisi Wakil Bupati belum juga terisi secara definitif.

    Ketua Forum Pemuda Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, Tohir Bahnan, menyampaikan bahwa kekosongan jabatan Wakil Bupati bukan lagi persoalan administratif biasa. Kondisi ini telah berdampak langsung terhadap efektivitas jalannya pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah, Wakil Bupati memiliki fungsi strategis dalam membantu koordinasi lintas perangkat daerah, pengawasan program prioritas, serta percepatan pelayanan publik. Tanpa figur Wakil Bupati, beban kepemimpinan terpusat dan berpotensi memperlambat pengambilan keputusan pada sektor-sektor krusial.

    “Way Kanan membutuhkan kepemimpinan yang utuh. Jabatan Wakil Bupati memiliki peran strategis dalam membantu koordinasi lintas perangkat daerah, mengawal program prioritas, serta memastikan pelayanan publik berjalan maksimal. Kekosongan ini tidak boleh terus dibiarkan,” tegas Tohir Bahnan.

    Menurutnya, sebagai representasi pemerintah pusat di daerah, Gubernur memiliki peran penting dalam memastikan proses politik dan administratif berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Tanpa dorongan dan fasilitasi yang kuat dari Pemerintah Provinsi, kekosongan ini berpotensi terus berlarut dan berdampak pada stabilitas pemerintahan daerah.

    Lebih jauh, dampak kekosongan kepemimpinan ini dirasakan semakin nyata di tengah berbagai persoalan mendesak daerah. Salah satu yang paling krusial adalah kondisi infrastruktur jalan. Berdasarkan data dan aspirasi masyarakat, sekitar 90% ruas jalan kabupaten di Way Kanan mengalami kerusakan, baik dalam kategori sedang maupun berat.

    Kondisi tersebut bukan sekadar persoalan teknis, tetapi telah berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat:

    1. Distribusi hasil pertanian terhambat, sehingga biaya angkut meningkat dan menekan pendapatan petani.

    2. Mobilitas pelajar, pekerja, dan layanan kesehatan terganggu, terutama saat musim hujan ketika jalan menjadi sulit dilalui.

    3. Risiko kecelakaan lalu lintas meningkat, akibat jalan berlubang dan minimnya perbaikan menyeluruh.

    4. Pertumbuhan ekonomi lokal terhambat, karena akses antarwilayah tidak optimal sebagai jalur penghubung strategis di Provinsi Lampung.

    Forum Pemuda Negeri Besar menilai bahwa percepatan pengisian Wakil Bupati menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi pemerintahan, mempercepat penanganan persoalan infrastruktur, serta memastikan program prioritas tidak berjalan stagnan.

    “Kami berbicara atas dasar kepentingan masyarakat. Daerah ini membutuhkan figur Wakil Bupati untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat kerja-kerja pembangunan, termasuk penanganan darurat infrastruktur jalan. Kami meminta Gubernur Lampung bertindak cepat agar proses ini tidak berlarut-larut,” lanjutnya.

    Forum Pemuda Negeri Besar Kabupaten Way Kanan merekomendasikan:

    1. Gubernur Lampung segera memfasilitasi percepatan proses pengusulan dan penetapan Wakil Bupati definitif sesuai ketentuan yang berlaku.

    2. Penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan Pemerintah Provinsi Lampung guna memastikan stabilitas pemerintahan.

    3. Penanganan prioritas terhadap kondisi infrastruktur jalan yang telah mencapai tingkat darurat.

    4. Pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya program pembangunan agar tetap berjalan efektif meski terjadi kekosongan jabatan.

    5. Penyampaian informasi secara terbuka kepada publik terkait progres pengisian Wakil Bupati.

    Tohir Bahnan selaku ketua forum menegaskan bahwa dorongan ini lahir dari kepedulian generasi muda terhadap masa depan Way Kanan. Kepemimpinan yang lengkap bukan sekadar kebutuhan struktural, melainkan fondasi utama untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif, cepat, dan berpihak pada masyarakat.(***)

  • Ketua DPRD Lampung Hadiri Rakor Penguatan Program Makan Bergizi Gratis

    Ketua DPRD Lampung Hadiri Rakor Penguatan Program Makan Bergizi Gratis

    Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, SE., MBA., menghadiri Rapat Konsolidasi (Rakor) penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel), mitra, dan yayasan yang digelar di Hotel Novotel Bandar Lampung, Sabtu (14/2/2026).

    Rakor yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program strategis nasional di Provinsi Lampung, khususnya dalam pemenuhan gizi bagi balita, ibu hamil, dan anak sekolah.

    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Irjen Pol. (Purn.) Sony Sonjaya, menyampaikan bahwa Program MBG bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting dan malnutrisi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

    “Program MBG juga dirancang untuk membangkitkan ekonomi daerah dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak lokal sebagai pemasok utama kebutuhan pangan,” ujarnya.

    Program ini didukung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Lampung, serta melibatkan mitra dan pemasok lokal guna memastikan ketersediaan bahan pangan yang berkualitas.

    Sony juga menekankan pentingnya seluruh SPPG menjalankan standar operasional prosedur secara ketat, terutama dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan guna mencegah potensi kasus keracunan di kemudian hari.

    Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar menyatakan DPRD siap mendukung sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

    Melalui rakor ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat sehingga Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung.(adv)

  • Ketua DPRD Lampung Hadiri “Doa untuk Negeri” di Masjid Raya Al-Bakrie Lampung

    Ketua DPRD Lampung Hadiri “Doa untuk Negeri” di Masjid Raya Al-Bakrie Lampung

    Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar, SE., MBA menghadiri kegiatan “Doa untuk Negeri” dalam rangka HUT ke-18 tvOne di Masjid Raya Al-Bakrie Lampung, Sabtu (14/2/2026). Ia didampingi Ketua IKAD DPRD Provinsi Lampung Irene Fransisca Giri serta dihadiri Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Dr. Yanuar Irawan, SE., MM

    Kegiatan bertema “Doa untuk Negeri” dengan semangat lokal “Lampung Tanoh Pusako, Gham Pulang” berlangsung khidmat. Masyarakat dari kabupaten/kota se-Provinsi Lampung hadir dengan antusias, mencerminkan kuatnya nilai religius dan kebersamaan.

    Rangkaian acara diawali tausiyah akbar oleh Abdul Somad yang menjadi magnet utama jamaah. Momentum ini menjadi ajang syiar keagamaan sekaligus doa bersama bagi kedamaian dan persatuan bangsa.

    Turut hadir Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, ST., MT., didampingi Ketua PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, serta Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, S.T., M.T. beserta istri.

    Ketua DPRD Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Lampung sebagai lokasi kegiatan. Menurutnya, acara keagamaan ini memperkuat spiritualitas sekaligus mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat.

    “Pembangunan tidak hanya fisik, tetapi juga mental dan spiritual. ‘Doa untuk Negeri’ menjadi ruang kebersamaan untuk memperkuat keimanan, persatuan, dan optimisme membangun daerah,” ujarnya.

    DPRD Provinsi Lampung berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan sebagai sarana penguatan nilai keagamaan dan kebersamaan. Momentum HUT ke-18 tvOne diharapkan memperkokoh persatuan dalam mewujudkan Indonesia yang damai dan sejahtera.

    Dalam tausiyahnya, Ustaz Abdul Somad mengangkat tema syukur, istiqamah, kesabaran, dan persatuan. Ia mengajak masyarakat mengisi umur dengan amal ibadah serta memperkuat dzikir sebagai penenang jiwa.

    UAS juga menekankan pentingnya istiqamah dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan kebangsaan. Ia mengingatkan bahwa keberagaman Indonesia dipersatukan oleh nilai Pancasila dan semangat persaudaraan.(adv)

  • Sorotan Tajam Anggaran Jamuan Tamu DPRD Way Kanan, Rp1,36 Miliar Dinilai Tak Masuk Akal

    Sorotan Tajam Anggaran Jamuan Tamu DPRD Way Kanan, Rp1,36 Miliar Dinilai Tak Masuk Akal

    Way Kanan – Sigerlink.com, Carut marut pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan kembali menuai sorotan publik. Hingga pertengahan Februari 2026, polemik penggunaan anggaran dinilai belum menemui titik terang dan justru memunculkan tanda tanya baru di tengah masyarakat.

    Pemerhati anggaran Provinsi Lampung, Fikri Nasution, mengungkap adanya kejanggalan pada pos Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu yang tercatat mencapai Rp1.366.700.000 dalam satu tahun anggaran.

    Menurut Fikri, besaran angka tersebut patut dipertanyakan dari sisi kewajaran maupun rasionalitas penggunaan.

    “Jika dalam satu tahun anggaran jamuan tamu bisa menghabiskan Rp1,36 miliar, maka logikanya hampir setiap jam kerja harus ada tamu yang dilayani. Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” tegasnya, Sabtu (15/02/2026).

    Ia menilai, tanpa transparansi rinci mengenai frekuensi kegiatan, jumlah tamu, serta standar biaya yang digunakan, pos anggaran tersebut berpotensi menimbulkan dugaan pemborosan bahkan penyimpangan.

    Sorotan ini semakin menguat karena hingga kini belum ada penjelasan komprehensif dari pihak Sekretariat DPRD Way Kanan terkait rincian penggunaan anggaran tersebut. Publik pun mulai mempertanyakan mekanisme pengawasan internal yang seharusnya berjalan ketat.

    Fikri menegaskan, dalam tata kelola keuangan daerah yang sehat, setiap rupiah belanja jamuan harus memiliki dasar kegiatan yang jelas dan terukur.
    “Ini uang rakyat. Harus ada akuntabilitas. Jangan sampai pos jamuan tamu menjadi ‘keranjang besar’ yang rawan disalahgunakan,” ujarnya.

    Sejumlah kalangan mendorong agar aparat pengawas internal pemerintah (APIP) hingga lembaga auditor eksternal turun melakukan penelusuran mendalam guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut.

    Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan nilai belanja jamuan tamu tersebut.(Ys)

  • DPRD Lampung Perkuat Sinergi Lewat Mini Soccer Bersama Pemprov dan Jurnalis

    DPRD Lampung Perkuat Sinergi Lewat Mini Soccer Bersama Pemprov dan Jurnalis

    BANDAR LAMPUNG — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, M. Rahmat Visa Ridi Arifin, hadir dalam Turnamen Mini Soccer Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung sekaligus peluncuran Ikatan Jurnalis Pemprov Lampung Football Club, di Subanus Soccer Field. Sabtu (14/2/2026),

    Kegiatan ini semakin meriah karena turut hadir dan ikut bermain di lapangan: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, ST., MT., Sekretaris DPRD Provinsi Lampung bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Ketua PWI Provinsi Lampung, Ketua IJP Lampung, sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung turut hadir mendukung jalannya turnamen.

    Hadirnya DPRD secara aktif di lapangan menegaskan dukungan legislatif terhadap sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, ST., MT., menyampaikan bahwa turnamen ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan jurnalis.

    Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekdaprov, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik inisiatif IJP menggelar turnamen dan membentuk klub sepak bola internal sebagai langkah positif untuk mempererat komunikasi dan kemitraan.

    M. Rahmat Visa Ridi Arifin menekankan pentingnya kemitraan legislatif dengan pemerintah dan media dalam pembangunan daerah.

    “Pertandingan ini bukan sekadar olahraga, tetapi juga sarana memperkuat kolaborasi antara DPRD, Pemprov, dan jurnalis. Menang atau kalah di lapangan, persahabatan dan sinergi adalah yang utama,” ujarnya.

    Sekda Dr. Marindo Kurniawan, ST., MT., menambahkan bahwa suasana pertandingan berbeda dari pertemuan formal di kantor.

    “Biasanya kita bertemu dalam rapat atau konferensi pers. Hari ini kita bertemu dalam suasana santai, seragamnya sama, di lapangan yang sama, dengan semangat kebersamaan,” katanya.

    Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa, menyampaikan bahwa turnamen ini digagas Divisi Olahraga IJP untuk mempererat soliditas internal sekaligus membangun keakraban dengan Pemprov dan DPRD.

    Ia juga membuka peluang pembinaan atlet mini soccer dari kalangan jurnalis, khususnya anggota PWI.

    “Mainnya jangan terlalu keras, santai saja. Ini pemain lama semua,” selorohnya.Dalam pertandingan, Tim IJP A keluar sebagai juara dan menerima piala langsung dari Sekda Dr. Marindo Kurniawan, ST., MT.

    Sedangkan Tim Gubernur Lampung, meraih juara kedua dan menerima piala dari Ketua PWI Provinsi Lampung, Wirahadikusumah.

    Tim Gubernur Lampung dipimpin oleh kapten Sekda Marindo Kurniawan dan diperkuat antara lain: Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Budi Darmawan, Kepala Bappeda, Anang Risgiyanto

    Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Ganjar Jationo, Kepala Biro Hukum, Yudhi Al Fadri, Pelaksana Tugas Kepala BPKAD, Nurul Fajri.

    Turnamen ini diharapkan menjadi agenda rutin, menjaga kebugaran sekaligus memperkuat kolaborasi DPRD, Pemprov, dan insan pers dalam pembangunan Provinsi Lampung.(adv)

  • Ketua DPRD Provinsi Lampung Hadiri Pembukaan Kejuaraan Tinju Amatir Polresta Bandar Lampung

    Ketua DPRD Provinsi Lampung Hadiri Pembukaan Kejuaraan Tinju Amatir Polresta Bandar Lampung

    Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung yang juga Ketua PERBATI Provinsi Lampung A. Giri Akbar, S.E., M.B.A., menghadiri pembukaan Kejuaraan Tinju Amatir Polresta Bandar Lampung Boxing Championship Tahun 2026 yang dilaksanakan di Lapangan Mapolresta Bandar Lampung, Jumat (13/2/2026).

    Kegiatan bertajuk Polresta Bandar Lampung Boxing Championship 2026 “Rise Of The Champions” ini dilaksanakan pada 12–15 Februari 2026 sebagai ajang pembinaan dan kompetisi atlet tinju amatir di Provinsi Lampung.

    Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Lampung tersebut merupakan wujud dukungan terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga, khususnya cabang tinju, sekaligus komitmen dalam mendorong peningkatan prestasi atlet daerah di Provinsi Lampung.

    Rangkaian acara pembukaan diawali dengan registrasi dan kedatangan tamu undangan, pembukaan oleh pembawa acara, pembacaan doa, serta menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Patriot Olahraga.

    Selanjutnya, Ketua Panitia Pelaksana AKP Joni Maputra, S.H., menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

    Dalam laporannya, Ketua Panitia menyampaikan bahwa kejuaraan ini diselenggarakan sebagai upaya pembinaan dan pencarian bibit-bibit atlet tinju berprestasi di Provinsi Lampung.

    Kejuaraan diikuti para atlet dari berbagai sasana dan daerah yang bertanding dalam beberapa kelas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, dengan harapan dapat melahirkan atlet potensial yang mampu berprestasi di tingkat daerah, nasional, hingga internasional.

    Selain sebagai wadah kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan antar atlet serta meningkatkan kualitas olahraga tinju, sekaligus sebagai bentuk komitmen Polresta Bandar Lampung dalam mendukung aktivitas positif generasi muda guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kota Bandar Lampung.

    Pada kesempatan tersebut, dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Provinsi Lampung sekaligus Ketua PERBATI Provinsi Lampung, A. Giri Akbar menyampaikan bahwa kejuaraan ini bukan sekadar pertandingan, melainkan bagian dari strategi pembinaan olahraga tinju di Provinsi Lampung melalui pencarian bakat, pengembangan potensi atlet, serta pemberian ruang bagi generasi muda untuk berprestasi.

    Ia menegaskan bahwa prestasi tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses latihan disiplin, pembinaan terarah, kompetisi berkelanjutan, serta dukungan berbagai pihak. Ia juga mencontohkan prestasi atlet Lampung yang berhasil meraih medali pada ajang internasional di Thailand sebagai bukti bahwa atlet daerah mampu bersaing di tingkat dunia.

    Kepada para atlet yang bertanding, ia berpesan agar menunjukkan semangat juang tinggi dengan tetap menjunjung sportivitas, menghormati lawan dan wasit, serta menjadikan setiap pertandingan sebagai pengalaman berharga.

    Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan olahraga dalam mendukung kemajuan olahraga tinju di Provinsi Lampung. Dengan pembinaan yang konsisten serta kompetisi yang rutin dan berkualitas, diharapkan akan lahir petinju-petinju berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.

    Acara pembukaan dilanjutkan dengan sambutan Wakapolda Lampung Brigjen Pol Drs. Sumarto, M.Si., yang sekaligus membuka secara resmi kejuaraan, ditandai dengan pemukulan lonceng sebagai simbol dimulainya pertandingan serta sesi foto bersama.

    Kejuaraan tinju amatir ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan organisasi olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga serta pembinaan generasi muda di Provinsi Lampung.(adv)

  • Bunda Literasi Provinsi Lampung Kukuhkan Forum Literasi Daerah, Perkuat SDM Berdaya Saing

    Bunda Literasi Provinsi Lampung Kukuhkan Forum Literasi Daerah, Perkuat SDM Berdaya Saing

    Bandar Lampung – Bunda Literasi Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, mengukuhkan dan melantik pengurus Forum Literasi 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, di Gedung Pusiban, Sabtu (14/02/2026).

    Dalam sambutannya, Purnama Wulan Sari menekankan bahwa amanah yang diemban oleh para pengurus merupakan tanggung jawab mulia sekaligus tantangan besar di era digital. Ia menyebut literasi bukan sekadar kemampuan membaca, melainkan kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang kritis dan berdaya saing.

    Bunda Literasi Provinsi Lampung menjelaskan bahwa peran pegiat literasi sangat strategis dalam membantu program pemerintah menciptakan SDM berkualitas. Menurutnya, literasi masa kini telah berkembang melampaui sekadar baca-tulis tradisional.

    “Literasi hari ini mencakup numerasi, sains, digital, finansial, hingga budaya. Di tengah arus informasi yang sangat cepat, kemampuan literasi menjadi filter agar masyarakat mampu berpikir kritis, bijak menyerap informasi, dan terhindar dari disinformasi atau hoaks,” ujar Purnama Wulan Sari.

    Purnama mengharapkan Forum Literasi di setiap daerah dapat menjadi motor penggerak dengan melahirkan inovasi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak usia dini hingga umum. Beberapa poin instruksi yang ditekankan antara lain :

    1. Optimalisasi Fasilitas : Memanfaatkan Pojok Baca, Taman Baca, dan Perpustakaan Keliling yang sudah tersedia hingga tingkat desa.

    2. Kegiatan Kreatif : Menyelenggarakan lomba menulis cerita pendek, lomba baca puisi, dan kegiatan edukatif lainnya untuk merangsang minat baca anak sekolah.

    3. Kolaborasi Lintas Sektor : Bersinergi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta pihak swasta seperti perbankan dan penerbit.

    Ketua Forum Literasi Lampung, Eni Amalia, dalam laporannya menyampaikan bahwa pengukuhan ini merupakan tindak lanjut dari semangat para pegiat di daerah. Ia menekankan pentingnya akses informasi yang merata bagi seluruh warga Lampung, sesuai amanat UU Dasar 1945.

    “Gerakan literasi adalah gerakan bersama. Kami mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung, Bank Indonesia, Gramedia, dan seluruh mitra yang telah membantu penyediaan akses buku bagi masyarakat di pelosok daerah,” ungkap Eni.

    Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Lampung, Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan dari 15 Kabupaten/Kota, pengurus TP. PKK Provinsi Lampung, serta para tokoh dewan pakar literasi.(***)

  • Lewat Mini Soccer, Pemprov Lampung dan Jurnalis Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

    Lewat Mini Soccer, Pemprov Lampung dan Jurnalis Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

    Bandar Lampung — Sigerlink.com, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mewakili Gubernur Lampung membuka Turnamen Mini Soccer Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung sekaligus meresmikan peluncuran Ikatan Jurnalis Pemprov Lampung Football Club di Subanus Soccer Field, Bandar Lampung, Sabtu (14/2/2026).

    Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antara jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dan para jurnalis yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

    Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dibacakan Sekdaprov Marindo Kurniawan, pemerintah menyambut baik inisiatif IJP menggelar turnamen sekaligus membentuk klub sepak bola internal. Ia menilai kegiatan tersebut memperkuat kemitraan dan komunikasi yang selama ini terjalin antara pemerintah dan insan pers.

    Sekda mengatakan, suasana pertandingan menjadi momentum berbeda dari pertemuan formal yang biasa digelar di kantor atau forum resmi. “Biasanya kita bertemu dalam rapat atau konferensi pers. Hari ini kita bertemu dalam suasana santai, seragamnya sama, di lapangan yang sama, dengan semangat kebersamaan,” ujarnya.

    Sekda menegaskan, pemerintah dan jurnalis merupakan mitra strategis dalam pembangunan daerah. Di luar lapangan, kedua pihak berdiskusi dan bertukar gagasan, sementara di lapangan hijau berbagi semangat sportivitas dan kebugaran.

    Peluncuran Ikatan Jurnalis Pemprov Football Club juga dinilai sebagai langkah positif. Aktivitas jurnalistik yang dinamis dan berirama cepat, menurutnya, membutuhkan kondisi fisik yang prima agar tetap mampu menghadirkan informasi yang akurat dan konstruktif bagi masyarakat.

    “Kebersamaan yang terbangun di lapangan akan berdampak pada semakin kuatnya kolaborasi kita membangun Lampung. Menang atau kalah adalah bagian dari pertandingan, tetapi persahabatan dan kemitraan adalah nilai utama,” ucap Sekda membacakan pesan Gubernur.

    Sementara, Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa, menyampaikan bahwa turnamen ini diinisiasi oleh Divisi Olahraga IJP sebagai ruang mempererat soliditas internal sekaligus menjalin keakraban dengan jajaran Pemprov. Ia juga membuka peluang pembinaan atlet mini soccer dari kalangan jurnalis, khususnya yang tergabung dalam PWI.

    “Mainnya jangan terlalu keras, santai saja. Ini pemain lama semua,” ujarnya berseloroh di hadapan peserta.

    Dalam pertandingan tersebut, Tim IJP A keluar sebagai juara dan menerima piala yang diserahkan langsung oleh Sekda Marindo Kurniawan. Sementara itu, Tim Gubernur Lampung meraih juara kedua dan menerima piala dari Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah.

    Pada turnamen tersebut, Tim Gubernur Lampung dipimpin oleh kapten sekda Marindo Kurniawan dan diperkuat sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, antara lain Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Budi Darmawan, Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Ganjar Jationo, Kepala Biro Hukum Yudhi Al Fadri, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda, serta Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Nurul Fajri.

    Turnamen ini diharapkan menjadi agenda rutin guna menjaga kebugaran sekaligus memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan insan pers di Provinsi Lampung.(***)

  • Jejak Anggaran Rp 1,1 Miliar di DPRD Way Kanan: Selisih Fantastis Perjalanan Dinas yang Wajib Diusut

    Jejak Anggaran Rp 1,1 Miliar di DPRD Way Kanan: Selisih Fantastis Perjalanan Dinas yang Wajib Diusut

    Way Kanan – Sigerlink.com, Aroma ketidakwajaran dalam penganggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Way Kanan mulai tercium publik, Rabu 12/02/2026

    Selisih angka yang mencapai lebih dari Rp 1 miliar dalam satu tahun anggaran memantik pertanyaan serius tentang tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah.
    Sorotan tajam ini disampaikan Fikri Nasution, S.H., M.H., pemerhati anggaran Provinsi Lampung.

    Ia membeberkan hitungan yang menurutnya janggal dan tidak sinkron dengan Peraturan Bupati Tahun 2024 tentang standar biaya perjalanan dinas.
    “Dalam regulasi jelas disebutkan, perjalanan dinas dalam kota atau kegiatan reses anggota DPRD dialokasikan selama 18 hari per tahun dengan standar biaya Rp150.000 per hari,” ungkap Fikri.

    Secara matematis, satu anggota dewan hanya memerlukan Rp2.700.000 per tahun untuk kegiatan tersebut.

    Dengan komposisi 40 anggota DPRD, total kebutuhan anggaran seharusnya berada di angka Rp108.000.000 per tahun.

    Namun fakta di dokumen anggaran menunjukkan angka Rp1.191.100.000. Artinya terdapat selisih sekitar Rp1.083.100.000, mendekati Rp1,1 miliar yang belum terurai secara transparan kepada publik.

    Perbedaan ini bukan sekadar variasi teknis perencanaan. Dalam konteks pengelolaan APBD, selisih lebih dari 10 kali lipat dari kebutuhan riil berdasarkan standar biaya merupakan anomali serius.

    Apakah ada komponen tambahan yang sah namun tidak dijelaskan secara rinci?
    Ataukah terjadi pembengkakan anggaran yang berpotensi melampaui ketentuan regulasi?

    Fikri menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD merupakan uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

    “Di tengah kebijakan efisiensi besar-besaran dan tekanan ekonomi masyarakat, alokasi perjalanan dinas yang melonjak drastis ini mencederai rasa keadilan publik.

    Jika benar ada ketidaksesuaian, maka ini bukan hanya soal administrasi, tapi menyangkut potensi kerugian keuangan daerah,” tegasnya.

    Dalam sistem penganggaran pemerintahan, standar biaya ditetapkan untuk mencegah pemborosan dan menjaga disiplin fiskal.

    Jika angka yang dianggarkan jauh melampaui batas normatif tanpa penjelasan rinci, maka prinsip akuntabilitas patut dipertanyakan.
    Apalagi, reses sejatinya merupakan kewajiban konstitusional anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

    Ironisnya, kegiatan yang bertujuan mendengar keluhan rakyat justru berpotensi menimbulkan keluhan baru terkait pembiayaan.

    Fikri mendorong agar Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun aparat penegak hukum mencermati postur anggaran tersebut secara objektif.

    “Kalau ada dasar hukum yang memperbolehkan angka sebesar itu, buka ke publik. Jika tidak, maka ini wajib diaudit. Jangan sampai masyarakat hanya melihat wakil rakyat seolah berpesta anggaran di saat rakyat diminta berhemat,” ujarnya.

    Kasus ini menjadi ujian integritas bagi DPRD Way Kanan dan Sekretariat Dewan.
    Klarifikasi terbuka dan transparansi dokumen perincian anggaran menjadi langkah awal meredam kecurigaan publik.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan terkait komponen detail yang membentuk angka Rp1,19 miliar tersebut.

    Apakah ini sekadar salah persepsi angka, atau ada persoalan serius dalam tata kelola anggaran perjalanan dinas,
    Yang pasti, dalam setiap lembar APBD terdapat amanah rakyat. Dan amanah itu menuntut pertanggungjawaban, bukan sekadar angka di atas kertas.

    Saat kita wartawan media ini mengkomfirmasi ke Indra selaku sekretaris DPRD Kabupaten Way Kanan, Indra engan menjawab alias diam membisu, Bagai mana kelanjutan berita berikutanya tunggu edisi memdatang,(Ys).

  • Ketua Komisi I DPRD Lampung Hadiri Upacara Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer TNI TA 2026

    Ketua Komisi I DPRD Lampung Hadiri Upacara Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer TNI TA 2026

    Bandar Lampung — Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., menghadiri Upacara Gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer TNI Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur Lampung, Jumat (13/2/2026).

    Upacara tersebut diselenggarakan oleh jajaran Polisi Militer TNI sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan operasi penegakan disiplin, ketertiban, serta kepatuhan hukum bagi prajurit TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya di wilayah Provinsi Lampung.

    Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Pangdam, dengan Komandan Upacara dari jajaran Polisi Militer, serta diikuti pasukan gabungan yang terdiri dari Polisi Militer TNI AD, AL, AU, Provost, dan Propam Polda Lampung.

    Dalam rangkaian upacara juga dilaksanakan penyematan tanda operasi kepada perwakilan pasukan, pembacaan tekad operasi, serta pemeriksaan pasukan sebagai simbol dimulainya Operasi Gaktib dan Yustisi Tahun 2026 yang menitikberatkan pada penegakan disiplin, kepatuhan hukum, dan profesionalitas aparat.

    Kehadiran Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung merupakan wujud dukungan lembaga legislatif terhadap upaya penegakan hukum dan ketertiban di daerah serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

    Diungkapkan Reza, pada hari yang sama pihaknya juga telah menghadiri rapat di DPRD Provinsi Lampung yang diundang oleh jajaran Kodam terkait pemaparan laporan penegakan hukum di wilayah komando serta pelaksanaan operasi yustisi oleh Polisi Militer.

    Menurutnya, rapat tersebut menjadi forum koordinasi strategis antara unsur legislatif dan aparat keamanan dalam memastikan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan serta tetap mengedepankan prinsip keadilan.

    Ia menegaskan bahwa sinergi antara DPRD, TNI, dan Polri sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas daerah. Dengan koordinasi yang baik, pelaksanaan operasi penertiban dan penegakan hukum diharapkan dapat berjalan efektif serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.

    Turut hadir dalam upacara tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, para pejabat TNI–Polri, pimpinan instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.

    Melalui pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer TNI TA 2026 ini diharapkan tercipta peningkatan disiplin, kepatuhan terhadap hukum, serta ketertiban di lingkungan prajurit dan aparatur, sehingga mampu mewujudkan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di Provinsi Lampung guna mendukung kelancaran pemerintahan dan pembangunan daerah.(adv)

  • Sambut HUT ke-62, Pemprov Lampung Dorong Optimalisasi PKOR untuk Wisata dan UMKM

    Sambut HUT ke-62, Pemprov Lampung Dorong Optimalisasi PKOR untuk Wisata dan UMKM

    Bandar Lampung — Sigerlink.com, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kawasan Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) sebagai spot pariwisata terpadu di tengah Kota Bandar Lampung. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dalam kegiatan Lomba Mancing Payu Kidah di Embung PKOR, Jumat (13/2/2026), yang merupakan bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Lampung.

    Kegiatan diawali dengan senam bersama, gerakan KORVE dan bersih-bersih, penanaman pohon, penebaran benih ikan, serta lomba mancing yang diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat umum.

    “Ini bagian dari rangkaian HUT Provinsi Lampung yang puncaknya pada 18 Maret mendatang. Walaupun masih satu bulan lagi, rangkaiannya sudah kita mulai hari ini. Saya mengapresiasi kegiatan ini,”ujar Marindo.

    Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut juga menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia terkait Gerakan ASRI serta Instruksi Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2026 tentang pelaksanaan KORVE dan bersih-bersih di seluruh wilayah Lampung.

    “Kita tahu saat musim hujan banyak drainase tersumbat yang menyebabkan genangan air. Karena itu, kami berharap seluruh masyarakat, pemerintah daerah, dan semua pihak ikut terlibat menjaga kebersihan lingkungan,” katanya.

    Lebih lanjut, Marindo menyoroti potensi PKOR sebagai aset strategis milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan luas sekitar 32 hektare. Menurutnya, kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat olahraga, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai ruang publik dan destinasi wisata keluarga.

    “Kita bersyukur memiliki kawasan seluas ini. Selain fasilitas olahraga seperti stadion dan hall, di sini juga ada embung, anjungan kabupaten/kota, serta ruang untuk kegiatan seni dan UMKM. Ini bisa dikembangkan sebagai spot tourism di tengah kota,” jelasnya.

    Ia mendorong agar aktivitas di PKOR lebih terjadwal dan terintegrasi dengan kalender event Dinas Pariwisata, khususnya pada akhir pekan, sehingga masyarakat dan wisatawan memiliki alternatif destinasi selain wisata pantai.

    Lebih lanjut, Marindo menyampaikan bahwa dibukanya kembali penerbangan internasional dari dan ke Lampung menjadi peluang strategis dalam pengembangan sektor pariwisata.

    “Dengan adanya penerbangan internasional yang baru dibuka, tentu ada potensi tambahan kunjungan wisatawan mancanegara. Mereka tidak hanya mencari wisata pantai, tetapi juga ingin melihat budaya, kuliner, dan ruang publik yang representatif. PKOR bisa menjadi salah satu tempat yang menampilkan itu secara terintegrasi,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, Meiry Harika Sari, dalam laporannya menyampaikan bahwa pengelolaan PKOR berada di bawah Dispora dan akan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas OPD.

    “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Ke depan, kami akan berkolaborasi dengan OPD terkait dan kabupaten/kota agar kawasan PKOR semakin aktif dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat,” kata Meiry.

    Ia menjelaskan, dalam kegiatan tersebut Dispora menyiapkan lebih dari 50 kilogram ikan lele untuk lomba mancing serta melakukan penebaran 50 ribu benih ikan nila dan ikan emas bekerja sama dengan Dinas Perikanan.

    “Melalui kegiatan ini kami ingin mengenalkan bahwa di PKOR ada embung yang bisa dimanfaatkan sebagai wisata mancing keluarga. Jadi selain berolahraga, masyarakat juga bisa berekreasi,” ujarnya.

    Dengan penguatan pengelolaan dan kolaborasi lintas sektor, Pemprov Lampung berharap PKOR dapat berkembang sebagai ruang publik yang tertata, produktif, dan menjadi salah satu spot pariwisata unggulan yang berada di Kota Bandar Lampung.(***)

  • Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Gelar Sosialisasi Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD terhadap RKPD 2027

    Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Gelar Sosialisasi Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD terhadap RKPD 2027

    Bandar Lampung — Sekretariat DPRD Provinsi Lampung menggelar Sosialisasi Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan yang diinisiasi oleh Bagian Aspirasi, Humas, dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ini dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi pada Jumat (13/2/2026).

    Sosialisasi menghadirkan Kepala Bappeda Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (PMPEP), Meydiandra Eka Putra, S.P., M.IP.

    Kepala Bagian Aspirasi, Humas, dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Hendri Atmajaya, S.Sos., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para Tenaga Ahli, staf pendamping, dan koordinator anggota DPRD agar dapat membantu penyampaian Pokir anggota DPRD terhadap RKPD Tahun 2027.

    Hendri menambahkan, pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang diolah menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan daerah.

    “Dalam konteks Provinsi Lampung, Pokir diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menguatkan daya saing daerah.

    Dengan demikian, Pokir tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujar Hendri. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah agar Pokir dapat terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan, sehingga fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD dapat berjalan optimal.

    Dalam pemaparannya, Kepala Bidang PMPEP Bappeda Provinsi Lampung, Meydiandra Eka Putra, S.P., M.IP., menjelaskan kriteria usulan Pokir DPRD agar dapat diakomodasi dalam RKPD Tahun 2027.

    Kegiatan yang diusulkan harus sesuai kewenangan provinsi dan tugas fungsi perangkat daerah, menjadi respons relevan terhadap isu strategis dan permasalahan mendesak, serta merata di seluruh prioritas pembangunan daerah tanpa terkonsentrasi pada satu sektor.

    Meydiandra juga memaparkan mekanisme validasi Pokir DPRD sesuai Pasal 78 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. DPRD menyampaikan Pokir melalui aplikasi SIPD Kemendagri, kemudian Bappeda menginventarisir kamus usulan Pokir perangkat daerah agar input sesuai dengan kewenangan dan prioritas pembangunan.

    Selanjutnya, Pokir divalidasi oleh perangkat daerah dan disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum dimasukkan dalam dokumen RKPD.

    Dengan mekanisme ini, diharapkan penyusunan Pokir DPRD Provinsi Lampung tersusun sistematis, tepat sasaran, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga aspirasi masyarakat dapat terealisasi secara nyata melalui perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.(adv)

  • Anggota DPRD Lampung Diah Dharma Yanti. SH., MH. Hadiri FGD Bahas Perzinahan, Kohabitasi dan Nikah Sirih dalam Perspektif KUHP Nasional

    Anggota DPRD Lampung Diah Dharma Yanti. SH., MH. Hadiri FGD Bahas Perzinahan, Kohabitasi dan Nikah Sirih dalam Perspektif KUHP Nasional

    Bandar Lampung — Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Diah Dharma Yanti, SH., MH., menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Advokat Perempuan Lampung di Balai Keratun, Kamis (12/2/2026).

    FGD tersebut mengangkat tema “Perzinan dan Kumpul Kebo dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional (Pasal 284 KUHP Lama serta Pasal 411 dan 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional)”.

    Kegiatan ini menjadi forum diskusi strategis dalam membedah perubahan serta pembaruan pengaturan hukum pidana nasional, khususnya terkait delik kesusilaan yang menjadi perhatian publik.

    Dalam forum tersebut, para narasumber memaparkan perbandingan antara ketentuan dalam KUHP lama dengan pengaturan dalam KUHP Nasional yang baru, termasuk perubahan substansi norma, perluasan ruang lingkup delik aduan, serta implikasi penerapannya di tengah masyarakat.

    Diah Dharma Yanti menilai pembaruan KUHP Nasional merupakan bagian dari reformasi hukum yang harus dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat. Menurutnya, pemahaman yang komprehensif sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan norma hukum yang baru.

    “Perubahan regulasi harus disertai dengan sosialisasi dan edukasi hukum yang memadai. Dengan demikian, masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta tidak terjadi multitafsir dalam implementasinya,” ujarnya.

    Sebagai unsur legislatif daerah, DPRD Provinsi Lampung memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

    Kehadiran anggota DPRD dalam forum ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan literasi hukum serta upaya memastikan kebijakan nasional dapat dipahami dan diimplementasikan secara baik di daerah.

    FGD ini dihadiri oleh para advokat, akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta berbagai unsur masyarakat. Melalui diskusi yang konstruktif dan partisipatif, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih komprehensif terhadap ketentuan KUHP Nasional sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan ketertiban di tengah masyarakat.(adv)

  • Ketua DPRD dan Gubernur Lampung Hadiri Promosi Doktor Muhammad Firsada di UIN Raden Intan

    Ketua DPRD dan Gubernur Lampung Hadiri Promosi Doktor Muhammad Firsada di UIN Raden Intan

    Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, SE., MBA., bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, ST., MT., menghadiri Ujian Terbuka Promosi Doktor Muhammad Firsada, M.Si., yang diselenggarakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, di Ballroom UIN Raden Intan Lampung. Kamis (12/02/2026),

    Promosi doktor tersebut mengangkat disertasi berjudul “Strategi Internalisasi Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama dalam Pencegahan Radikalisme.” Penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan nilai kebangsaan dan moderasi beragama dalam menghadapi penetrasi ideologi transnasional yang berpotensi melemahkan ketahanan ideologi bangsa.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Provinsi Lampung Ny. Purnama Wulan Sari Mirza, S.E., M.M., unsur Forkopimda Provinsi Lampung atau yang mewakili, Ketua Tim Penguji Prof. Dr. H. Idrus Ruslan, M.Ag., Ketua DWP Provinsi Lampung Ibu Agnesia Bulan Marino, S.E.

    Serta para Bupati/Walikota atau yang mewakili, Kasatgaswil Densus 88 Lampung Kombes Pol. Stialanri Kurniawan Setinggar, S.I.K., pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, para rektor universitas atau yang mewakili, pimpinan instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, serta keluarga promovendus.

    Dalam abstraknya dijelaskan bahwa pencegahan radikalisme tidak cukup hanya berbasis pendekatan keamanan, melainkan memerlukan strategi komprehensif melalui pendidikan, pembinaan sosial-keagamaan, serta sinergi antara negara, akademisi, dan masyarakat sipil.

    Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan teknik wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan observasi.

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan ideologis transnasional memerlukan pendekatan pencegahan berbasis legitimasi sosial dan kultural (intermediary approach) melalui tahapan transformasi, transaksi, dan transinternalisasi nilai.

    Moderasi beragama ditegaskan sebagai instrumen pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Islam, sekaligus strategi harmonisasi ideologi berbasis nilai kebangsaan dan kearifan lokal Lampung dalam bingkai NKRI.

    Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar menyampaikan apresiasi atas capaian akademik tersebut. Ia berharap gelar doktor yang diraih dapat membawa keberkahan serta memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

    “Semoga gelar doktor yang diraih ini menjadi berkah dan bermanfaat, terutama bagi Provinsi Lampung.

    Disertasinya sangat relevan karena membahas moderasi beragama dan pencegahan radikalisasi serta terorisme. Mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi referensi yang mendorong upaya bersama dalam menekan penyebaran radikalisme dan terorisme di Provinsi Lampung,” ujar Giri Akbar.

    Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada Muhammad Firsada beserta keluarga atas capaian tersebut.

    “Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Bapak Firsada dan keluarga. Semoga ilmu yang diraih menjadi ilmu yang berkah serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara,” tutupnya.

    Kehadiran Ketua DPRD dan Gubernur Lampung dalam kegiatan tersebut menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan moderasi beragama di Provinsi Lampung.(adv)

  • Rute Internasional Lampung–Kuala Lumpur Dibuka, Dorong Pariwisata dan Ekonomi Daerah

    Rute Internasional Lampung–Kuala Lumpur Dibuka, Dorong Pariwisata dan Ekonomi Daerah

    Lampung Selatan — Sigerlink.com, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela meresmikan penerbangan perdana (inaugural flight) rute internasional Lampung–Kuala Lumpur di Bandara Internasional Radin Inten II, Kamis (12/2/2026). Peresmian ini menandai kembali beroperasinya status internasional bandara tersebut setelah sebelumnya sempat tidak melayani penerbangan luar negeri.

    Wagub Jihan Nurlela mengatakan, pembukaan rute ini menjadi momentum kebangkitan Bandara Radin Inten II sekaligus langkah strategis memperkuat konektivitas Lampung dengan dunia internasional. Menurutnya, rute Kuala Lumpur dipilih sebagai pintu awal untuk mendorong pembukaan rute internasional lainnya.

    “Hari ini menjadi momentum bangkitnya kembali Bandara Radin Inten. Penerbangan Lampung–Kuala Lumpur ini adalah langkah strategis awal yang akan menjadi stimulus bagi pengembangan rute internasional lainnya,” ujar Wagub.

    Wagub menjelaskan, penerbangan internasional tidak hanya berdampak pada sektor komersial dan bisnis, tetapi juga membuka peluang besar bagi pelayanan ibadah umrah. Setiap tahun, sekitar 24.000 jemaah umrah asal Lampung masih harus terbang melalui Jakarta untuk melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi.

    Dengan adanya penerbangan internasional langsung dari Lampung, pemerintah berharap biaya dan waktu perjalanan masyarakat dapat ditekan. “ni soal efisiensi biaya dan kemudahan akses bagi masyarakat,” ucap Wagub.

    Wagub menjelaskan, penerbangan internasional tidak hanya berdampak pada sektor komersial dan bisnis, tetapi juga membuka peluang besar bagi pelayanan ibadah umrah. Setiap tahun, sekitar 24.000 jemaah umrah asal Lampung masih harus terbang melalui Jakarta untuk melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi.

    Dengan adanya penerbangan internasional langsung dari Lampung, pemerintah berharap biaya dan waktu perjalanan masyarakat dapat ditekan. “ni soal efisiensi biaya dan kemudahan akses bagi masyarakat,” ucap Wagub.

    Selain itu, terdapat sekitar 8.000–8.600 pekerja migran asal Lampung di Malaysia. Jika seluruhnya dapat memanfaatkan penerbangan langsung ke Lampung, potensi penghematan biaya perjalanan diperkirakan mencapai Rp 16 miliar per tahun, dengan asumsi penghematan rata-rata Rp 2 juta per orang untuk perjalanan pulang-pergi.

    Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo menyampaikan, kembalinya status internasional Bandara Radin Inten II ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Bandara Udara Internasional. Status tersebut diperkuat dengan sejumlah rekomendasi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pertahanan.

    “Secara administrasi seluruh persyaratan telah terpenuhi sebelum 8 Februari 2026, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan penerbangan perdana internasional,” ujar Bambang.

    Ia menambahkan, penerbangan perdana ini masih bersifat carter dan direncanakan menjadi penerbangan reguler dua kali sepekan, yakni setiap Senin dan Kamis. Pemerintah menargetkan layanan reguler sudah berjalan sebelum Lebaran 2026.

    Bambang juga menegaskan, penyelenggaraan penerbangan perdana tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerbangan carter tersebut didukung oleh investor swasta, PT Bara, sebagai bentuk kolaborasi pemerintah dan dunia usaha.

    Dari sisi operator bandara, CEO Regional III PT Angkasa Pura Indonesia Dwi Ananda Wicaksana menyebut Lampung merupakan bandara dengan trafik terbesar keempat di wilayah Sumatera dalam lingkup Region 3 Angkasa Pura, setelah Pekanbaru, Palembang, dan Padang.

    Menurutnya, Kuala Lumpur menjadi salah satu rute internasional dengan trafik tinggi di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, pembukaan rute ini dinilai memiliki potensi demand yang kuat, baik untuk pariwisata, investasi, maupun mobilitas masyarakat.

    “Kami siap mendukung dari sisi fasilitas, personel, serta pelayanan internasional. Jika demand terbukti kuat, tentu akan menjadi dasar untuk membuka rute reguler dan menarik maskapai lain,” ujar Dwi Ananda.

    Sementara itu, Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah I Putu Eka Cahyadi menambahkan, Kementerian Perhubungan sebagai regulator memastikan kesiapan aspek keselamatan, keamanan, dan pemenuhan regulasi bandara internasional. Namun, keberlanjutan rute sangat bergantung pada permintaan pasar.

    “Infrastruktur harus sejalan dengan penguatan demand. Kami siap mendukung, tetapi penggunaan oleh masyarakat menjadi kunci agar rute ini berkelanjutan,” ujar Putu.

    Provinsi Lampung sendiri memiliki jumlah penduduk sekitar 9,5 juta jiwa dan kuota haji sebanyak 5.827 orang dengan masa tunggu mencapai 26 tahun. Pemerintah daerah menargetkan ke depan Bandara Radin Inten II dapat berkembang menjadi embarkasi haji penuh.

    Dengan dibukanya kembali penerbangan internasional, Pemerintah Provinsi Lampung berharap konektivitas global meningkat, sektor pariwisata dan ekonomi terdongkrak, serta posisi Lampung sebagai salah satu destinasi teramai di Sumatera semakin menguat.(***)

  • Pemprov Lampung Jajaki Kerja Sama Perdagangan, Pariwisata, dan Ketenagakerjaan dengan Malaysia

    Pemprov Lampung Jajaki Kerja Sama Perdagangan, Pariwisata, dan Ketenagakerjaan dengan Malaysia

    Bandar Lampung — Sigerlink.com, Pemerintah Provinsi Lampung menjajaki peluang kerja sama di bidang perdagangan, pariwisata, dan ketenagakerjaan dengan Atase Perdagangan, Atase Perhubungan, serta Atase Tenaga Kerja KBRI Kuala Lumpur dalam rangka memperkuat hubungan antarwilayah dan membuka akses pasar internasional, khususnya dengan Malaysia, di Sage Hotel, Kuala Lumpur, Kamis (12/02/2026) malam.

    Pertemuan di dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, Wakil Bupati Pringsewu, Inspektur Provinsi, Kepala Dinas Perhubungan, Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Plt. Kepala Dinas Pariwisata, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

    Dalam arahannya, Wakil Gubernur Lampung menegaskan pentingnya kerja sama ini untuk mendorong penyerapan produk unggulan daerah, khususnya dari sektor pertanian, perkebunan, dan industri olahan, agar dapat menembus pasar Malaysia.

    Selain sektor perdagangan, Wagub juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja migran asal Lampung yang bekerja di Malaysia. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memfasilitasi serta mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten, terampil, dan berdaya saing.

    Di bidang pariwisata, Wagub turut menawarkan potensi destinasi wisata Lampung kepada mitra di Malaysia sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan memperluas promosi pariwisata daerah.

    Sementara itu, Atase Perdagangan KBRI Kuala Lumpur menyampaikan bahwa pelaku UMKM Lampung memiliki peluang besar untuk menembus pasar Malaysia, dengan catatan memenuhi sejumlah persyaratan. Ia menekankan pentingnya kemitraan dengan mitra lokal, peningkatan kapasitas produksi, menjaga kualitas produk, memperbaiki kemasan, serta pemahaman terhadap mekanisme ekspor-impor.

    Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur menyoroti pentingnya peningkatan konektivitas antara Lampung dan Malaysia, baik melalui jalur laut maupun udara. Pengembangan infrastruktur pelabuhan dinilai menjadi salah satu faktor utama dalam memperlancar arus logistik dan perdagangan.

    Sementara itu, Atase Tenaga Kerja KBRI Kuala Lumpur memaparkan potensi besar tenaga kerja asal Lampung untuk bekerja di Malaysia, terutama di sektor-sektor strategis.

    Ia menjelaskan bahwa saat ini Malaysia tidak lagi memprioritaskan pekerja migran domestik, yang porsinya hanya sekitar 11 persen. Mayoritas tenaga kerja asing kini dibutuhkan di sektor perkebunan, industri pengolahan (kilang), jasa, terapis, konstruksi, dan pertambangan.

    Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap terbangun sinergi yang berkelanjutan dengan KBRI Kuala Lumpur dalam mendukung penguatan ekspor, pengembangan pariwisata, peningkatan konektivitas, serta penempatan tenaga kerja yang berkualitas.

    Kerja sama lintas sektor ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung di tingkat nasional maupun internasional.(***)