Blog

  • Gubernur Cup I 2026 Digelar, Lampung Cari Atlet Pencak Silat Andalan Nasional

    Gubernur Cup I 2026 Digelar, Lampung Cari Atlet Pencak Silat Andalan Nasional

    Sigerlink.com – Bandar Lampung, Sekretaris daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, membuka kejuaraan pencak silat Gubernur Cup I Tahun 2026 di Gedung Olahraga Sumpah Pemuda, PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Jumat (17/4/2026).

    Kejuaraan Pencabk Silat Gubernur Cup I ini diikuti sekitar 1.500 perserta dari berbagai daerah di Provinsi Lampung.

    Dalam sambutannya, Marindo mewakili Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, berharap kejuaraan Pencak Silat ini menjadi salah satu event pembinaan dan pencarian bibit-bibit atlet berprestasi. Sehingga, nantinya diharapkan bisa membawa nama harum Lampung di tingkat nasional bahkan internasional.

    Menurut Marindo, dalam membina dan meningkatkan prestasi atlet tidaklah mudah karena membutuhkan perjuangan dan kerja keras.

    Marindo pun berpesan kepada para pembina atlet, agar tidak mengenal kata lelah dan menyerah serta terus berjuang dalam melahirkan atlet-atlet Lampung yang berprestasi, terutama dari cabang olahraga pencak silat.

    Sementara itu, Ketua Harian Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Provinsi Lampung, Arie Nanda Djausal, menyampaikan harapan kepada seleuruh peserta untuk bertanding dengan jujur dan sportifitas.

    Kejuaraan Pencak Silat Gubernur CUp 2026 ini diikuti sebanyak 1.500 peserta yang berasal dari IPSI, serta perguruan-perguruan di Kabupaten/Kota se-Lampung.

    Kejuaran yang akan berlangsung selama 3 hari yakni pada 17-19 April 2026 ini dibagi menjadi dua kategori yakni senior dan junior baik putra maupun putri.(***)

  • Peran Strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam Mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah

    Peran Strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam Mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah

    Jakarta — Sigerlink.com, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman sebagai bagian dari program nasional pembangunan 3 juta rumah.

    Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

    Dalam kegiatan yang berlangsung pada 7–9 April 2026 tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati, didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya (DPKPPCK), Irfan Toga Setiawan, S.E., M.M., serta Plt. Kepala Bidang Perumahan, Novida Asri Dewi, S.T., M.T.

    Rakor ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan kebijakan dan langkah konkret antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.

    Program nasional 3 juta rumah sendiri merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Dalam kesempatan tersebut, dibahas sejumlah isu krusial, antara lain optimalisasi penyediaan lahan, percepatan perizinan, integrasi pembiayaan perumahan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

    Pemerintah daerah didorong untuk berperan aktif dalam menciptakan ekosistem pembangunan perumahan yang kondusif, termasuk melalui penyederhanaan regulasi dan inovasi kebijakan di tingkat lokal.

    Kepala DPKPPCK Kabupaten Lampung Tengah, Irfan Toga Setiawan, menyampaikan bahwa partisipasi dalam rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kapasitas daerah dalam mengimplementasikan program perumahan secara efektif.

    “Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah siap mendukung penuh program nasional ini melalui langkah-langkah konkret, mulai dari penyiapan lahan, percepatan proses perizinan, hingga mendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga kualitas hunian dan keberlanjutan kawasan permukiman.

    Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang diambil.

    Plt. Bupati Lampung Tengah juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan target pembangunan perumahan nasional.

    Menurutnya, keberhasilan program ini akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.

    Dengan keikutsertaan dalam rakor ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berharap dapat mengakselerasi implementasi program pembangunan perumahan di wilayahnya, sekaligus berkontribusi nyata dalam pencapaian target nasional penyediaan hunian layak, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.(***)

  • FGD ADEM 2026, Pemkab Pesawaran Perkuat Sinkronisasi Kebijakan Ekonomi Daerah

    FGD ADEM 2026, Pemkab Pesawaran Perkuat Sinkronisasi Kebijakan Ekonomi Daerah

    Pesawaran — Sigerlink.com, Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) di Hotel Akar, Bandar Lampung, Jumat (17/4/2026).

    Kegiatan ini menjadi langkah awal strategis dalam menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

    FGD tersebut diikuti oleh para perencana dan perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

    Melalui forum ini, seluruh peserta didorong untuk berperan aktif dalam menyusun indikator makro ekonomi daerah yang komprehensif dan terintegrasi.

    Kepala BPKAD Kabupaten Pesawaran dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penyusunan ADEM memiliki peran krusial sebagai landasan dalam perencanaan anggaran daerah.

    “Melalui FGD ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dalam menentukan asumsi dasar yang realistis dan adaptif terhadap dinamika ekonomi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, hasil dari FGD ini akan menjadi bagian penting dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2027 serta Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) Tahun 2026.

    Dengan adanya forum ini, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih akuntabel, transparan, serta berbasis data dan kondisi riil daerah.(***)

  • Apel Kendaraan Dinas 2026, BPKAD Pesawaran Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Aset Daerah

    Apel Kendaraan Dinas 2026, BPKAD Pesawaran Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Aset Daerah

    Pesawaran — Sigerlink.com, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesawaran bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan Apel Kendaraan Dinas Tahun Anggaran 2026.

    Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada Senin hingga Rabu, 13–15 April 2026.

    Kegiatan apel kendaraan dinas ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola aset daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

    Melalui kegiatan ini, dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik kendaraan dinas, kelengkapan administrasi, serta kesesuaian penggunaan kendaraan oleh para aparatur.

    Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan pendataan dan inventarisasi aset kendaraan secara akurat, mengevaluasi perawatan kendaraan dinas, serta memastikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    BPKAD Kabupaten Pesawaran menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan disiplin pegawai dalam pengelolaan aset daerah.

    Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan seluruh kendaraan dinas dapat digunakan secara optimal untuk mendukung kinerja pelayanan kepada masyarakat.

    Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel.(***)

  • Kick Off Meeting Implementasi Strategi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 Digelar

    Kick Off Meeting Implementasi Strategi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 Digelar

    Lampung Selatan – Sigerlink.com, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Selatan menggelar Kick Off Meeting Implementasi Strategi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026.

    Kegiatan ini berlangsung di Aula Rimau Bappeda Lampung Selatan pada Kamis, 16 April 2026.

    Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus memastikan implementasi program strategis berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran.

    Kick off meeting ini dihadiri oleh jajaran perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait.

    Dalam kesempatan tersebut, Bappeda menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

    Perencanaan yang matang dan berbasis data menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan pembangunan di tahun 2026.

    Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga setiap program yang direncanakan dapat berjalan secara terintegrasi dan saling mendukung.

    Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat memiliki pemahaman yang sama terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Selatan, serta mampu mengimplementasikan strategi yang telah disusun secara optimal.

    Bappeda Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan demi mendorong kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(***)

  • Disdikbud Provinsi Lampung Gelar Kegiatan Korve, Perkuat Kebersamaan dan Kepedulian Lingkungan

    Disdikbud Provinsi Lampung Gelar Kegiatan Korve, Perkuat Kebersamaan dan Kepedulian Lingkungan

    Bandar Lampung – Sigerlink.com, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan nyaman melalui kegiatan korve bersama yang melibatkan seluruh jajaran pegawai.

    Kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan kantor Disdikbud Provinsi Lampung ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan serta membangun semangat kekeluargaan antarpegawai.

    Para pegawai tampak antusias bergotong royong membersihkan area kerja, mulai dari ruang kantor hingga area umum lainnya.

    Kepala Disdikbud Provinsi Lampung menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun budaya kerja yang positif dan produktif.

    Lingkungan kerja yang bersih diyakini mampu menciptakan suasana yang kondusif, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan nilai kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan. Kantor yang bersih akan melahirkan pikiran yang jernih dan semangat kerja yang lebih baik,” ujarnya.

    Selain itu, kegiatan korve ini juga menjadi momentum untuk mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar terus menjaga kesehatan dan kebugaran, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan kerja.

    Dengan semangat gotong royong, Disdikbud Provinsi Lampung berharap budaya positif ini dapat terus berlanjut dan menjadi contoh bagi instansi lainnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan produktif.(***)

    “Kantor bersih, pikiran jernih, kerja pun makin gigih. Semangat sehat, semangat melayani!”

  • Pemprov Lampung Matangkan Kesiapan Menuju Tuan Rumah PON XXIII 2032

    Pemprov Lampung Matangkan Kesiapan Menuju Tuan Rumah PON XXIII 2032

    Bandar Lampung – Sigerlink.com, Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII Tahun 2032.

    Tidak hanya berfokus pada kesuksesan penyelenggaraan, Pemprov Lampung juga menargetkan terciptanya warisan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

    Upaya persiapan tersebut mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari pembangunan dan peningkatan kualitas venue olahraga, penguatan infrastruktur pendukung, hingga peningkatan prestasi atlet daerah.

    Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci penting dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.

    Pemprov Lampung menegaskan bahwa penyelenggaraan PON 2032 diharapkan mampu memberikan dampak positif jangka panjang, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka peluang investasi, serta meningkatkan sektor pariwisata.

    “PON XXIII 2032 bukan sekadar ajang olahraga, tetapi momentum untuk menghadirkan kemajuan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Kami ingin memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Lampung,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi.

    Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, atlet, dan masyarakat, Lampung optimistis dapat menjadi tuan rumah yang sukses sekaligus meninggalkan legacy pembangunan yang berdampak luas.

    Pemprov Lampung juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan langkah besar ini menuju Lampung yang lebih maju.(***)

  • Strategi Penyegaran Organisasi 51, Kepala Sekolah Di Lampung Resmi Dimutasi

    Strategi Penyegaran Organisasi 51, Kepala Sekolah Di Lampung Resmi Dimutasi

    Bandar Lampung – Sigerlink.com, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung kembali melakukan langkah penyegaran organisasi dengan merotasi 51 kepala sekolah SMA dan SMK Negeri yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten/kota.

    Kebijakan ini disebut sebagai upaya memperkuat kinerja satuan pendidikan serta meningkatkan mutu layanan pendidikan di daerah.

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menyampaikan bahwa rotasi jabatan merupakan mekanisme yang lazim dalam birokrasi untuk menjaga dinamika organisasi tetap sehat.

    Ia menegaskan, pergantian posisi ini bukan sekadar administrasi, melainkan bagian dari strategi penyegaran agar para kepala sekolah dapat bekerja lebih optimal di lingkungan baru.

    “Ini bagian dari penyegaran supaya mereka bisa meningkatkan kinerja dan lebih adaptif dalam menjalankan tugas,” ujarnya, Selasa, 14 April 2026.

    Thomas juga meminta para kepala sekolah yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri, memperkuat koordinasi dengan tenaga pendidik, serta memastikan pengelolaan sekolah berjalan secara transparan dan akuntabel.

    Menurutnya, fokus utama dari kebijakan ini tetap pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan terhadap peserta didik.

    Dari sisi lain, Ketua Dewan Pendidikan Lampung, Syafrimen, menilai rotasi tersebut sebagai langkah normal dalam pengelolaan organisasi pendidikan.

    “Pergantian jabatan adalah hal yang wajar dalam rangka menjaga semangat kerja dan meningkatkan efektivitas,” katanya.

    Dengan adanya rotasi ini, pemerintah daerah berharap terjadi peningkatan inovasi dan kinerja di lingkungan sekolah, sehingga mutu pendidikan di Provinsi Lampung dapat terus berkembang. (***)

    Berikut 51 kepala sekolah Dilantik:

    1. Jahara Siregar, M.Pd — SMAN 1 Ambarawa, Pringsewu
    2. Semar Jaya IS, S.Pd., M.Pd — SMAN 1 Simpang Pematang, Mesuji
    3. Istiqomah, S.Kom., M.M — SMKN Tanjung Sari, Lampung Selatan
    4. Made Sulatra, M.Pd — SMAN 1 Pringsewu
    5. Astri Mela Agustin — SMAN 2 Metro
    6. Haidir Yusuf, S.T., M.T — SMAN 1 Tanjung Raja, Lampung Utara
    7. Sri Idayanti, S.Ag., M.Pd.I — SMKN 1 Kotabumi, Lampung Utara8. Dr. Evi Amalia Setya Ningtyas, S.Pd., M.Pd — SMAN 1 Seputih Agung, Lampung Tengah
    9. Henrican Purba, M.Pd — SMAN 1 Kalirejo, Lampung Tengah
    10. Muhamad Zainudin, S.Pd — SMAN 1 Bangun Rejo, Lampung Tengah
    11. Ely Sulistyorini, S.T., M.Pd — SMKN 1 Rawajitu Selatan, Tulang Bawang
    12. Abu Salam, S.Pd — SMAN 1 Buay Bahuga, Way Kanan
    13. Agus Nardi, M.M — SMAN 13 Bandar Lampung
    14. Arliyanti, S.Pi., M.M — SMKN 1 Banjar Margo, Tulang Bawang

    15. Iryana Febriza Wardhani, S.Pd., M.Pd — SMAN 7 Bandar Lampung
    16. Widdy Guntur Bawono, S.Pd.Jas., M.Pd — SLB Negeri Sidomulyo, Lampung Selatan
    17. M. Kholid, S.Pd., M.Pd — SMAN 3 Metro
    18. Musa Nurrasyid, S.Pd., M.Pd — SMAN 1 Sukoharjo, Pringsewu
    19. Tri Nurul Fajarotun, S.Kom., M.T.I — SMAN 5 Metro
    20. Budi Wiryawan, S.Pd — SMAN 1 Belalau, Lampung Barat
    21. Agus Sugiharto, S.Pd — SMKN 1 Labuhan Maringgai, Lampung Timur
    22. Endro Waluyo, S.Pd.I., M.Pd — SMAN 1 Sendang Agung, Lampung Tengah
    23. Achmad Imanuddin, S.Pd., M.M — SMAN 1 Bandar Sribawono, Lampung Timur
    24. Aruji Kartawinata, M.Pd.I — SMAN 1 Abung Semuli, Lampung Utara
    25. Suryati AS, M.M — SMAN 1 Abung Tengah, .Lampung Utara

    26. Ishariyanti, S.Pd., M.Pd — SMKN 1 Bunga Mayang, Lampung Utara
    27. Vivin Refi Astuti, S.Pd — SMKN 1 Sukadana, Lampung Timur
    28. Herlina Hasmin, S.Pd — SMKN 1 Bukit Kemuning, Lampung Utara
    29. Rina Widi Astuti, S.Pd., M.Pd — SMKN 1 Bumi Agung, Lampung Timur
    30. Wihan Afriono, S.T., M.Pd — SMK Unggul Terpadu, Lampung Tengah
    31. Vivi Evita Rozalifa, S.Pd., M.Pd — SMAN 1 Sungkal Utara, Lampung Utara
    32. Nurhapizah, S.Ag., M.Pd — SMAN 1 Bukit Kemuning, Lampung Utara
    33. Ifraim Azis, M.M — SMKN 2 Kalianda, Lampung Selatan
    34. Junaedi, S.Pd., M.M — SMAN 1 Sumberjaya, Lampung Barat
    35. Sunarni Andriyani, S.Pd — SMKN 1 Raman Utara, Lampung Timur
    36. Ibnu Budi Cahyanta, S.Sos., M.Pd — SMAN 1 Metro
    37. Eny Setyawati, S.T., M.Pd — SMKN 5 Bandar Lampung
    38. Linda Kurniasari, S.Pd., M.Pd — SMAN 17 Bandar Lampung
    39. Jaka Purwanta — SMKN 1 Ketapang, Lampung Selatan
    40. Ali Kurniawan, S.H.I., M.Pd — SMAN 1 Seputih Banyak, Lampung Tengah
    41. Media Sari Putri, S.Pd., M.M — SMAN 1 Kotabumi, Lampung Utara
    42. Indra Yurman, S.Pd., M.Pd — SMKN 1 Abung Selatan, Lampung Utara
    43. Sri Mulyati, S.Pd., M.M — SMAN 1 Punggur, Lampung Tengah
    44. Hamron Roiya, S.Pd., M.M — SMKN 2 Kotabumi, Lampung Utara
    45  Yoharnes, S.Si., M.Si — SMAN 11 Bandar Lampung
    46. Didi Nuryadi, S.Pd., M.Pd — SMAN 1 Bandar Surabaya, Lampung Tengah
    47. Sutrisno, S.Kom., M.M — SMKN 1 Liwa, Lampung Barat
    48. Ristiana, S.Pd., M.M — SMKN 1 Gedung Aji, Tulang Bawang
    49. Tri Yunita, S.Ag., M.Pd.I — SMKN 1 Pagar Dewa, Lampung Barat
    50. Mike, S.Pd., M.Pd — SMAN 2 Kotabumi, Lampung Utara
    51. Hasanudin, S.Pd — SMAN 1 Trimurjo, Lampung Tengah

    Dengan pelantikan ini, pemerintah provinsi berharap tercipta suasana kerja yang lebih dinamis serta peningkatan kualitas manajemen sekolah di seluruh wilayah Lampung.(***)

  • Pemprov Lampung Perkuat Strategi Lawan TBC, Didukung Pemerintah Pusat

    Pemprov Lampung Perkuat Strategi Lawan TBC, Didukung Pemerintah Pusat

    Bandar Lampung —- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat eliminasi tuberkulosis (TBC) secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus, di Gedung Semergou Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).

    Dalam sambutannya, ​Gubernur menyampaikan bahwa kehadiran dua pimpinan kementerian tersebut menjadi dorongan moril dan penguatan aksi nyata bagi daerah dalam penanganan kasus TBC, khususnya dalam hal penemuan dini dan penatalaksanaan pasien.

    ​”Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian dan dukungan bagi kami di daerah untuk memperkuat komitmen dan aksi nyata sebagai upaya percepatan eliminasi tuberkulosis yang berkelanjutan di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur.

    ​Gubernur kemudian menjelaskan bahwa TBC merupakan tantangan serius yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial dan ekonomi.

    “Kami sadar apabila TBC ini sudah terjangkit di tengah masyarakat tentunya akan sangat menular, akan meresahkan masyarakat, menurunkan produktivitas, dan akan menyulitkan dalam mencapai target-target pembangunan kami,” tegasnya.

    Gubernur selanjutnya memaparkan keberhasilan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden. Melalui CKG, deteksi dini berbagai penyakit tidak menular dapat dilakukan secara masif di tingkat Puskesmas, yang diharapkan mampu menekan angka rujukan di rumah sakit besar seperti RSUD Abdul Moeloek.

    ​Terkait kinerja kesehatan, Provinsi Lampung menunjukkan tren positif. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan pada tahun 2024 mencapai 103% dan meningkat tajam menjadi 131% pada tahun 2025. Adapun untuk tingkat kesembuhan atau enrollment pengobatan TBC sensitif obat, Lampung mencatatkan angka 98% pada tahun 2025 dan telah mencapai 81% pada triwulan pertama tahun 2026.

    ​Meskipun demikian, Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran, khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung dan para kader kesehatan, untuk tidak lengah dan terus meningkatkan penemuan kasus aktif. Ia menekankan bahwa kunci keberhasilan eliminasi TBC terletak pada kekuatan kolaborasi.

    ​”Kita tidak akan bisa mencapai target-target yang direncanakan oleh pemerintah pusat apabila pemerintah bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan semua sektor. Ajak semua pihak, masyarakat, komunitas, hingga ormas dalam penanggulangan ini. Pemerintah hari ini harus pintar melakukan kolaborasi,” tutup Gubernur.

    Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus memaparkan strategi baru yang tidak hanya fokus pada pengobatan pasien sakit, tetapi juga pada pencegahan. Salah satunya adalah melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang terintegrasi dengan penemuan kasus TBC.

    Di Kota Bandar Lampung, Kemenkes memproyeksikan pemeriksaan terhadap 20.000 orang yang merupakan kontak erat dari sekitar 4.000 pasien TBC yang ditemukan tahun lalu.

    ​”Kalau kita mau berantas TBC dari Lampung, maka semua orang yang tidak sakit (kontak erat) harus mendapatkan obat pencegahan (TPT). Kuman itu dimatikan sebelum dia bisa bangun,” tegasnya.

    ​Untuk mendukung keberhasilan program ini, Wamenkes membawa kabar baik mengenai dukungan anggaran dan kesejahteraan kader. Kemenkes telah mengalokasikan tambahan anggaran ekstra sebesar Rp4,1 triliun khusus untuk pemberantasan TBC, termasuk pengadaan alat rontgen dan pemberian insentif bagi kader TB di tingkat desa/kelurahan.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa penanggulangan TB merupakan atensi khusus Presiden RI dengan target penyelesaian dalam kurun waktu tiga tahun. Ia menekankan bahwa kehadiran pemerintah pusat di daerah adalah untuk memastikan komitmen tersebut berjalan secara operasional hingga ke tingkat akar rumput.

    ​”Bapak Presiden memberikan atensi khusus, kasih target kepada kita tiga tahun ini harus sudah tuntas,” ujar Wamendagri.

    Wamendagri mengingatkan bahwa TB bukanlah sebuah aib dan masyarakat harus diberikan edukasi bahwa penyakit ini dapat disembuhkan secara total. Ia mendorong kolaborasi aktif dengan TNI, Polri, dan kader kelurahan sebagai ujung tombak deteksi dini demi mewujudkan kualitas SDM yang unggul menyongsong Indonesia Emas 2045.(***)

  • Waspadai El Nino 2026, Pemprov Lampung Matangkan Strategi Mitigasi Terpadu

    Waspadai El Nino 2026, Pemprov Lampung Matangkan Strategi Mitigasi Terpadu

    Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi terkait mitigasi fenomena El Nino Tahun 2026, bertempat di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Jum’at (10/04/2026).

    Rapat ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam merespon potensi kemarau ekstrem yang diperkirakan akan berdampak luas terhadap sektor pertanian, ekonomi, hingga kehidupan masyarakat.

    Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam arahannya menegaskan bahwa fenomena El Nino tahun ini, yang disebut sebagai ‘El Nino Godzilla’, telah mendapat peringatan serius dari pemerintah pusat dan berpotensi besar mengganggu produksi pangan nasional, khususnya di Provinsi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan utama.

    “Kita telah mendapat warning bahwa fenomena ini akan sangat mempengaruhi produksi pangan. Oleh karena itu, keseriusan kita dalam memitigasi El Nino ini sangat diperlukan,” ujar Gubernur.

    Gubernur menekankan bahwa Lampung memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga sebagai pemasok utama bagi wilayah lain di Indonesia. Ia memaparkan bahwa produksi gabah Lampung pada tahun sebelumnya mencapai 3,2 juta ton atau setara dengan sekitar 1,7 juta ton beras.

    “Konsumsi masyarakat Lampung tidak lebih dari 800 ribu ton per tahun. Artinya, ada sekitar 900 ribu ton yang selama ini menyuplai kebutuhan pangan di luar daerah. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kita tidak hanya untuk masyarakat Lampung, tetapi juga untuk daerah lain yang bergantung pada kita,” jelasnya.

    Lebih jauh, Gubernur mengingatkan bahwa dampak El Nino tidak hanya berhenti pada penurunan produksi, tetapi juga berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap sektor ekonomi. Penurunan produksi jagung, misalnya, akan berdampak langsung pada industri pakan ternak.

    “Ketika produksi jagung berkurang, produksi pakan akan turun. Ketika pakan berkurang, harga pakan naik, dan pada akhirnya harga ayam serta telur ikut naik. Dampaknya sangat besar terhadap stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” tegasnya.

    Dalam paparannya, Gubernur juga mengungkapkan bahwa masyarakat lampung berpotensi terdampak langsung oleh fenomena ini.

    “Nasib jutaan masyarakat bergantung pada keputusan dan langkah yang kita ambil hari ini. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh kepala daerah untuk benar-benar serius, memperkuat koordinasi, serta memastikan tindak lanjut di lapangan berjalan optimal,” tegasnya.

    Gubernur juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meneladani kisah Nabi Yusuf AS dalam menghadapi masa kekeringan panjang dengan perencanaan yang matang.

    “Kita akan menghadapi kekeringan besar tahun ini. Nabi Yusuf mempersiapkan tujuh tahun untuk menghadapi tujuh tahun kekeringan. Artinya, perencanaan dan kesiapan adalah kunci. Saya berharap seluruh kepala daerah dapat menunjukkan kepemimpinan, kemampuan manajerial, serta orkestrasi yang baik dalam menghadapi situasi ini,” tambahnya.

    Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sangat serius dalam menghadapi ancaman El Nino. “Kami sudah menghitung dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika produksi turun dan harga tidak stabil, maka pertumbuhan ekonomi Lampung juga akan tertekan,” pungkasnya.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diperkirakan mulai terjadi pada Mei 2026, dengan puncak kemarau pada periode Juli hingga September.

    “El Nino ini berpotensi menimbulkan kemarau yang sangat ekstrem. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sudah menjadi informasi publik yang harus kita sikapi dengan langkah nyata. Kabupaten/kota harus mulai mengantisipasi risiko kekeringan dari sekarang,” ujarnya.

    Wakil Gubernur menjelaskan bahwa dampak El Nino akan meluas ke berbagai sektor, mulai dari pertanian, hortikultura, perkebunan, hingga permukiman yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Selain itu, kondisi cuaca kering juga berisiko meningkatkan kasus gangguan kesehatan, seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

    Dalam upaya mitigasi, Wakil Gubernur memaparkan sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan secara terpadu lintas sektor. Di sektor pertanian, pemerintah daerah diminta untuk melakukan percepatan tanam pada periode April hingga Juni, penggunaan varietas tahan kekeringan, pompanisasi, serta optimalisasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

    Di sektor sumber daya air, langkah yang harus dilakukan meliputi revitalisasi embung dan sumur bor, distribusi air bersih, serta penyediaan irigasi darurat dengan melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas PSDA, PUPR, PDAM, hingga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

    Selain itu, pemerintah daerah juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama pada periode Mei hingga Oktober, melalui pembentukan atau pengaktifan kembali satuan tugas (satgas), patroli hotspot, serta penegakan larangan pembakaran lahan.

    “Pengawasan terhadap praktik pembakaran lahan, seperti pada panen tebu di beberapa daerah, harus diperketat melalui sosialisasi dan penegakan aturan,” tegasnya.

    Di sektor kesehatan, koordinasi antara Dinas Kesehatan dan rumah sakit perlu diperkuat untuk mengantisipasi peningkatan kasus ISPA, serta memastikan ketersediaan air bersih dan sistem surveilans penyakit berjalan optimal.

    Sementara itu, dari sisi perencanaan dan koordinasi, Bappeda dan BPBD diminta untuk rutin menggelar rapat koordinasi lintas OPD guna memantau indikator serta menetapkan status darurat jika diperlukan. “Sinergi dan integrasi antar OPD menjadi kunci agar penanganan lebih efektif dan efisien. Kita harus solid dan responsif. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Stasiun Klimatologi Lampung BMKG, Indra Purna, memaparkan kondisi iklim terkini dan proyeksi ke depan. Ia menjelaskan bahwa saat ini Lampung berada dalam fase pancaroba yang ditandai dengan potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang, hingga puting beliung.

    “Ini adalah fase peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Suhu muka laut mulai menghangat dan pasokan uap air berkurang, yang dapat menjadi indikasi awal menuju kondisi El Nino,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Indra menjelaskan bahwa musim kemarau di Lampung diperkirakan mulai terjadi pada Mei 2026, dimulai dari wilayah selatan dan timur, kemudian meluas ke wilayah tengah dan barat. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus hingga September.

    “Curah hujan di sebagian besar wilayah Lampung diperkirakan berada di bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Bahkan di beberapa wilayah seperti Lampung Selatan, durasi musim kemarau dapat mencapai hingga 210 hari,” jelasnya.

    Ia juga menegaskan bahwa prediksi BMKG tidak menunjukkan kondisi El Nino ekstrem seperti yang dikhawatirkan secara global.

    “Dari BMKG, prediksi kita tidak seperti yang dihebohkan, tidak sampai kategori strong El Nino dengan anomali suhu muka laut ekstrem. Namun demikian, kita tetap perlu memperhitungkan berbagai faktor global yang saling mempengaruhi,” jelasnya.

    Indra juga memberikan perbandingan historis untuk memberikan gambaran kondisi El Nino tahun 2026.

    “Jika dianalogikan, kondisi tahun 2026 ini cenderung lebih basah dibandingkan 1997, namun lebih kering dibandingkan 2023. Artinya, kondisinya relatif mirip dengan tahun 2015. Jadi memang tidak seekstrem 1997, tetapi tetap kering dan perlu diantisipasi dengan serius,” ungkapnya.

    Diakhir, Indra Purna menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi terburuk dari fenomena El Nino.

    “Mudah-mudahan kita bisa, karena sudah ada gambaran seperti ini, kita bisa mempersiapkan diri sejak dini untuk menghadapi kondisi terburuk dari fenomena El Nino, yaitu kekeringan ekstrem yang saat ini akan kita hadapi sebagai El Nino Godzilla,” pungkasnya.

    Pemerintah Provinsi Lampung melalui rapat koordinasi ini menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi El Nino 2026. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir dampak terhadap ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung dan wilayah sekitarnya.(***)

  • Pemprov Lampung Perkuat Peran Penggerak Digitalisasi Keuangan Daerah Lewat HLM ETPD

    Pemprov Lampung Perkuat Peran Penggerak Digitalisasi Keuangan Daerah Lewat HLM ETPD

    Bandar Lampung — Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin High Level Meeting (HLM) Penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi Lampung, bertempat di Ruang Sakai Sambayan, Kamis (9/4/2026).

    ​Pertemuan tingkat tinggi ini merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Lampung untuk menghasilkan keputusan konkret dalam mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan di seluruh lini pemerintahan daerah.

    ​Dalam arahannya, Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa muara dari seluruh upaya digitalisasi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) adalah terbangunnya kepercayaan publik yang kuat terhadap tata kelola keuangan daerah.

    ​”Yang paling penting adalah P2DD bukan sekadar tim, tapi goals-nya, output-nya agar dengan digitalisasi itu yang pertama tentunya trust, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan itu meningkat. Sehingga masyarakat itu yakin bahwa satu rupiah yang mereka lakukan pembayaran itu memang benar-benar bisa masuk dalam kas daerah dan bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Marindo.

    Terkait adanya kendala regulasi yang kerap membatasi fleksibilitas pemerintah daerah, Sekdaprov mengharapkan sinergi yang lebih solid dengan instansi vertikal seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    ​Di sisi lain, Sekdaprov juga menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperkuat komitmen terhadap indikator ETPD. Ia mengingatkan bahwa indeks ETPD yang maksimal tidak hanya lahir dari implementasi di lapangan, tetapi juga dari kedisiplinan administratif dalam sistem pelaporan.

    ​Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas OPD sebagai kunci keberhasilan ETPD. Merujuk pada arahan Presiden dalam Rakornas P2DD, kebijakan difokuskan pada perluasan kolaborasi untuk mendorong kemandirian daerah, pelayanan masyarakat yang prima, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil.

    ​HLM kali ini juga menjadi ajang persiapan menghadapi Championship TP2DD 2026. Penilaian tahun ini akan menitikberatkan pada tiga aspek krusial yaitu Process, Output, dan Outcome. Indikator keberhasilan akan diukur dari dampak nyata, termasuk lonjakan transaksi non tunai, peningkatan kepatuhan pajak, serta percepatan serapan anggaran di Provinsi Lampung.(***)

  • Rotasi Jabatan di Pemprov Lampung, Perkuat Sektor Energi dan Sumber Daya Air

    Rotasi Jabatan di Pemprov Lampung, Perkuat Sektor Energi dan Sumber Daya Air

    Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (9/4/2026). Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung.

    Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/919/VI.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama.

    Dalam keputusan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menetapkan rotasi dua pejabat eselon II. Febrizal Levi Sukmana yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

    Sebaliknya, Budi Darmawan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air kini mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

    Dalam sambutan tertulis gubernur yang dibacakan Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa peralihan jabatan merupakan hal yang wajar dalam birokrasi. Rotasi tersebut menjadi bagian dari strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja dan penyegaran birokrasi.

    “Peralihan tugas ini merupakan bagian dari tour of duty dan tour of area untuk memperkaya pengalaman serta perspektif kepemimpinan,” ujar Sekda Marindo membacakan sambutan gubernur. Gubernur menegaskan, jabatan tidak boleh dipandang sebagai zona nyaman. Setiap posisi merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai kebutuhan organisasi dan kepentingan masyarakat.

    Ia juga menyoroti pentingnya peran sektor energi, sumber daya mineral, dan sumber daya air yang dinilai strategis. Kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari ketersediaan energi hingga ketahanan pangan dan mitigasi bencana.

    Karena itu, gubernur meminta agar kinerja perangkat daerah tidak hanya berhenti pada laporan administratif. Hasil kerja harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui solusi nyata dan pelayanan yang lebih cepat.

    Selain itu, gubernur menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan publik dan dilakukan secara transparan.

    Ia juga mendorong inovasi berbasis data serta respons cepat terhadap permasalahan. Menurutnya, deteksi dini dan langkah tepat menjadi kunci agar program pemerintah berjalan efektif dan berdampak. “Birokrasi tidak boleh sibuk tanpa arah. Kita harus memastikan setiap program produktif, efektif, dan memiliki dampak yang terukur,” ucapnya.

    Melalui pelantikan ini, pemerintah provinsi berharap dapat memperkuat komitmen dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong kemajuan dan daya saing Provinsi Lampung secara berkelanjutan.(***)

  • Sensus Ekonomi 2026, Pemprov Lampung Perkuat Sinergi untuk Data Berkualitas

    Sensus Ekonomi 2026, Pemprov Lampung Perkuat Sinergi untuk Data Berkualitas

    Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmen penuh untuk menyukseskan gelaran Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan ini ditegaskan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan akurasi data pembangunan ekonomi di Bumi Ruwa Jurai.

    ​Hal tersebut disampaikan oleh Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, saat menerima audiensi jajaran BPS Provinsi Lampung di Ruang Kerja Sekda, Kompleks Perkantoran Gubernur Lampung, Selasa (7/4/26). ​”Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ini adalah agenda nasional yang sangat krusial bagi pemetaan kekuatan ekonomi kita,” ujar Sekdaprov.

    Sebagai bentuk keseriusan, Sekdaprov mengungkapkan bahwa Gubernur Lampung telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 183 Tahun 2025. Melalui instruksi tersebut, Gubernur mengajak seluruh jajaran Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah, hingga Pimpinan Asosiasi dan Perusahaan untuk memberikan dukungan maksimal serta kooperatif dalam proses pendataan.

    Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan pendataan berskala besar yang bertujuan untuk memperoleh data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali sektor pertanian.

    ​Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi rujukan utama bagi Pemerintah Daerah maupun Pusat dalam:

    – ​Penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran

    – ​Pemetaan potensi investasi daerah.

    – ​Evaluasi struktur ekonomi wilayah secara mendalam.

    ​”Data yang akurat adalah kunci. Tanpa data yang valid, kebijakan yang diambil tidak akan maksimal. Oleh karena itu, kami menghimbau seluruh pelaku usaha, mulai dari skala kecil hingga besar, untuk memberikan data yang jujur dan apa adanya kepada petugas sensus nanti,” tambah Sekdaprov.

    ​Melalui koordinasi yang erat antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Lampung dapat berjalan lancar sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan, guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.(***)

  • Pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Masa Bakti 2025–2030

    Pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Masa Bakti 2025–2030

    Bandar Lampung – Sigerlink.com, Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

    Hal ini ditandai dengan pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung masa bakti 2025–2030 oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Senin 13/04/2026.

    Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci masa depan daerah, Ia mengajak seluruh elemen, khususnya Dewan Pendidikan, untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata di seluruh wilayah Lampung.

    “Kolaborasi lintas sektor menjadi hal yang sangat penting agar berbagai persoalan pendidikan dapat diselesaikan secara bersama-sama, mulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidik, sistem pembelajaran, hingga pemerataan akses pendidikan,” ujarnya.

    Ketua Dewan Pendidikan yang baru dikukuhkan, Syafrimen, menyampaikan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan pendidikan yang berbasis data dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

    Ia juga menegaskan pentingnya memastikan setiap anak di Lampung memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan yang layak dan berkualitas.

    Melalui pengukuhan ini, diharapkan Dewan Pendidikan dapat berperan aktif dalam memberikan masukan strategis, mengawal kebijakan, serta menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Lampung.

    Pemerintah Provinsi Lampung optimis, dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, masa depan generasi muda Lampung akan semakin cerah dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.(***)

  • Penguatan Peran P3A/GP3A/IP3A, Kunci Pengelolaan Irigasi yang Berkelanjutan

    Penguatan Peran P3A/GP3A/IP3A, Kunci Pengelolaan Irigasi yang Berkelanjutan

    Bandar Lampung — Sigerlink.com, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung terus mendorong pengelolaan sistem irigasi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mengedepankan kolaborasi aktif bersama masyarakat petani melalui kelembagaan P3A, GP3A, dan IP3A.

    Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan secara partisipatif, terpadu, serta berwawasan lingkungan hidup.

    Selain itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan menjadi landasan utama dalam memastikan distribusi air yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh petani.

    Melalui peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan P3A (GP3A), dan Induk P3A (IP3A), masyarakat petani memiliki posisi strategis dalam menjaga, mengelola, serta mengawasi sistem irigasi di wilayahnya masing-masing.

    Keterlibatan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi air sekaligus memperkuat rasa kepemilikan terhadap infrastruktur irigasi.

    Kepala Dinas PSDA Provinsi Lampung menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pengelolaan sumber daya air.

    “Pengelolaan irigasi bukan hanya soal membangun saluran, tetapi bagaimana memastikan air dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan melalui peran aktif petani,” ujarnya.

    Upaya ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat.

    Dengan penguatan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis sistem irigasi yang ada dapat terus terjaga, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendukung ketahanan pangan daerah.(***)

     

  • Pemprov Lampung Perkuat Digitalisasi Keuangan Daerah Melalui HLM ETDP

    Pemprov Lampung Perkuat Digitalisasi Keuangan Daerah Melalui HLM ETDP

    Bandar Lampung — Sigerlink.com, Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong digitalisasi keuangan daerah.

    Hal ini ditandai dengan pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETDP) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, pada Kamis (9/4/2026).

    Kegiatan tersebut digelar dalam rangka penyusunan peta jalan (roadmap) dan rencana aksi percepatan implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah di Provinsi Lampung.

    Dalam arahannya, Sekdaprov menegaskan bahwa digitalisasi transaksi non-tunai menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.

    Menurutnya, transformasi digital tidak hanya berfokus pada sistem, tetapi juga sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

    “Melalui digitalisasi ini, kita ingin memastikan setiap transaksi pemerintah dapat tercatat dengan baik, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus diperkuat.

    Kolaborasi ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak daerah, mendorong efisiensi transaksi, serta mempercepat serapan anggaran.

    Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal, sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing.

    Pemerintah Provinsi Lampung optimistis, melalui implementasi ETDP yang terintegrasi dan berkelanjutan, ekosistem keuangan digital di daerah akan semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(***)

  • Indeks Pembangunan Statistik Lampung Naik, Diskominfotik Perkuat Tata Kelola Statistik Jelang EPSS 2026

    Indeks Pembangunan Statistik Lampung Naik, Diskominfotik Perkuat Tata Kelola Statistik Jelang EPSS 2026

    Bandar Lampung – Sigerlink.com, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Provinsi Lampung menunjukkan tren positif dengan kenaikan signifikan dari 1,89 pada tahun 2023 menjadi 2,62 pada tahun 2024.

    Peningkatan ini menandai pergeseran kategori dari “cukup” menjadi “baik”, sekaligus mencerminkan kemajuan dalam tata kelola data dan statistik di lingkungan pemerintah daerah.

    Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.

    Upaya ini difokuskan pada peningkatan kualitas data, konsistensi standar, optimalisasi peran walidata, serta pemanfaatan teknologi big data.

    Sekretaris Diskominfotik Provinsi Lampung, Flip Heldan, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah mempersiapkan langkah strategis menghadapi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2026.

    Persiapan tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung.

    “Rapat persiapan yang dilakukan bersama BPS menjadi bagian penting untuk memastikan ekosistem data yang akurat, terintegrasi, dan mampu mendukung perumusan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Diskominfotik menekankan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah dalam membangun sistem statistik yang andal.

    Sinergi yang kuat diharapkan mampu meningkatkan kualitas data sektoral sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berbasis data.

    Dengan capaian ini, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis dapat terus meningkatkan nilai IPS di masa mendatang serta mewujudkan tata kelola statistik yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.(***)

  • Pemprov Lampung Perkuat Kolaborasi Menuju Pengelolaan Sampah Berkelanjutan dan Indonesia Bersih 100%

    Pemprov Lampung Perkuat Kolaborasi Menuju Pengelolaan Sampah Berkelanjutan dan Indonesia Bersih 100%

    Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik, terintegrasi, dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mendukung target nasional menuju Indonesia Bersih 100 persen.

    Melalui pendekatan kolaboratif, Pemprov Lampung menggandeng berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah kabupaten/kota, dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), hingga dukungan dari pemerintah pusat.

    Sinergi ini diyakini menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

    “Pengelolaan sampah bukan hanya soal kebersihan semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dalam menjaga kesehatan lingkungan dan masa depan generasi mendatang,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi Pemprov Lampung.

    Dengan kolaborasi yang kuat, Pemprov Lampung menargetkan sejumlah capaian strategis, antara lain peningkatan kualitas pengelolaan sampah, terciptanya lingkungan yang lebih sehat, serta tetap tumbuhnya sektor pariwisata yang berbasis kebersihan dan kelestarian lingkungan.

    Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Lampung dalam mendukung gerakan nasional Indonesia Bersih 100 persen. Pemprov optimistis, dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, target tersebut dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan.

    Ke depan, Pemprov Lampung akan terus mendorong inovasi dan partisipasi publik dalam pengelolaan sampah, termasuk edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah dari sumbernya.(***)

    “Lampung siap menuju Indonesia Bersih 100%.”

  • BPKAD Tegaskan Pengelolaan Keuangan Transparan adalah Wujud Nyata Pengabdian pada Rakyat

    BPKAD Tegaskan Pengelolaan Keuangan Transparan adalah Wujud Nyata Pengabdian pada Rakyat

    LAMPUNG SELATAN – Sigerlink.com, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus memperkokoh komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berstandar tinggi.

    Transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas menjadi tiga pilar utama yang diusung untuk memastikan setiap anggaran negara memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ir. Rini Ariasih, M.M., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan, dalam pesan resmi yang disampaikan kepada publik.

    Menurut Rini, pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar rutinitas administrasi semata, melainkan fondasi strategis yang menentukan arah kemajuan daerah.

    Pengelolaan yang tepat akan menjamin bahwa setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat dapat dialokasikan dan digunakan secara optimal.

    “Tata kelola keuangan yang baik adalah kunci utama pembangunan daerah,
    Dengan manajemen yang tepat, sumber daya yang kita miliki dapat disalurkan ke program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan,” ujar Rini.

    Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip keterbukaan, efisiensi, dan tanggung jawab menjadi landasan mutlak dalam setiap pengambilan keputusan.

    Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh siklus anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berupaya semaksimal mungkin agar pengelolaan keuangan ini dapat diterjemahkan menjadi kemajuan nyata.

    Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Kepercayaan publik adalah aset yang sangat berharga. Kami berkomitmen menjaganya melalui kinerja yang profesional, bersih, dan bertanggung jawab,
    Kami ingin memastikan bahwa anggaran ini bekerja untuk rakyat,” tambahnya.

    Dengan tata kelola yang semakin matang, diharapkan pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.

    Hal ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan visi dan misi daerah menuju masyarakat Lampung Selatan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.(***)

  • Sinergi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, BPRRD Lampung Selatan Gelar Audiensi Bersama Samsat Kalianda dan Sekretaris Daerah

    Sinergi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, BPRRD Lampung Selatan Gelar Audiensi Bersama Samsat Kalianda dan Sekretaris Daerah

    Lampung Selatan —  Sigerlink.com, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPRRD) Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

    Hal ini diwujudkan melalui audiensi bersama Kepala Samsat Kalianda dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berlangsung dalam suasana penuh sinergi dan komitmen bersama.

    Audiensi tersebut membahas upaya optimalisasi penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah.

    Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah.

    Plt. Kepala BPRRD Lampung Selatan menyampaikan bahwa kolaborasi antarinstansi sangat diperlukan dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

    “Sinergi ini menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi penerimaan daerah. Dengan kerja sama yang solid, kami optimistis target pendapatan dapat tercapai secara maksimal,” ujarnya.

    Senada dengan hal tersebut, Kepala Samsat Kalianda menegaskan pentingnya integrasi data dan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat.

    Upaya ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Lampung Selatan mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan BPRRD dan Samsat Kalianda.

    Ia menekankan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah akan berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Melalui audiensi ini, seluruh pihak sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

    Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga mengajak seluruh masyarakat untuk taat pajak demi mewujudkan daerah yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.(***)