Sigerlink.com

Blog

  • Pengawasan Itjen Kemendagri Dorong Pemprov Lampung Tingkatkan Kinerja Pemerintahan

    Pengawasan Itjen Kemendagri Dorong Pemprov Lampung Tingkatkan Kinerja Pemerintahan

    Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan dan memperkuat tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik di daerah.

    Hal tersebut disampaikan saat mengikuti Exit Meeting Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemprov Lampung oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (12/5/2026).

    Kegiatan exit meeting tersebut merupakan rangkaian pembinaan dan pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri yang dilaksanakan di Provinsi Lampung sejak 5 hingga 12 Mei 2026. Pengawasan dilakukan terhadap sejumlah perangkat daerah dengan fokus pada aspek keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik, pengelolaan aset, hingga program strategis pemerintah.

    Sekda menjelaskan, hasil pengawasan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai catatan yang diberikan tim pengawas harus dipandang sebagai bentuk pembinaan dan deteksi dini agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih efektif dan akuntabel.

    Sekda juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera melakukan langkah perbaikan serta menyampaikan perkembangan tindak lanjut secara berkala kepada Inspektorat Provinsi Lampung.

    Dalam kesempatan itu, Inspektur I Itjen Kemendagri Brigjen Pol Harun Yuni Aprin menyampaikan bahwa pengawasan tahun ini mencakup pengawasan umum dan teknis yang lebih kompleks dibanding tahun sebelumnya. Pengawasan meliputi pengelolaan keuangan daerah, pembangunan, pelayanan publik, pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, hingga program strategis nasional.

    Menurut Harun, pengawasan dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan dan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Ia menyebut hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan agar penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Lampung semakin efektif dan profesional.

    Salah satu perhatian pemerintah daerah ke depan ialah penguatan tata kelola aset daerah. Sekda menilai pengelolaan aset menjadi tantangan yang harus dibenahi secara bertahap, terutama terkait penataan administrasi, pemanfaatan aset, hingga pengamanan aset milik pemerintah daerah.

    Selain itu, Pemprov Lampung juga akan memperkuat koordinasi lintas OPD dalam mendukung program prioritas daerah, termasuk peningkatan pendapatan daerah, penguatan sektor pertanian, pengendalian inflasi, pengurangan angka pengangguran, serta percepatan pengentasan kemiskinan.

    Sekda menyebut secara umum sejumlah indikator makro pembangunan di Lampung menunjukkan perbaikan, termasuk penurunan angka kemiskinan. Namun, hasil pengawasan tetap menjadi pengingat agar seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

    Pemprov Lampung optimistis tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan tersebut akan berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan publik, tertib administrasi pemerintahan, optimalisasi aset daerah, serta penguatan program pembangunan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat Lampung.(***)

  • Pecat Sipir Terlibat Love Scamming di Rutan Lampung, Publik Desak Sanksi Tegas

    Pecat Sipir Terlibat Love Scamming di Rutan Lampung, Publik Desak Sanksi Tegas

    Bandar Lampung – Sigerlink.com, Terbongkarnya praktik kejahatan digital love scamming dari dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kotabumi, Lampung Utara, memicu kemarahan publik.

    Kasus yang diungkap oleh Polda Lampung bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan itu dinilai menjadi bukti bobroknya pengawasan serta dugaan keterlibatan oknum sipir dalam memfasilitasi aktivitas kriminal para narapidana.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebanyak 137 dari total 145 warga binaan terbukti terlibat aktif dalam jaringan penipuan asmara daring tersebut.

    Para pelaku menjalankan operasi dari balik jeruji besi menggunakan ratusan telepon genggam ilegal yang ditemukan petugas di dalam kamar hunian tahanan.

    Data kepolisian menunjukkan skala kejahatan ini sangat besar dan meresahkan. Sedikitnya 1.286 orang menjadi target percakapan tipu daya para pelaku, sementara 671 korban terjebak dalam praktik video call sex (VCS) yang kemudian dijadikan alat pemerasan.

    Dari jumlah itu, sebanyak 249 korban diketahui telah mentransfer uang kepada para narapidana, dengan total kerugian mencapai Rp1,4 miliar.

    Tim advokasi LBH Ansor Lampung melalui M Anggi Barozi mengecam keras lemahnya pengawasan di dalam rutan. Ia menyoroti ditemukannya 156 unit handphone di kamar para tahanan, jumlah yang bahkan melebihi total pelaku yang diperiksa.

    Menurut Anggi, mustahil ratusan ponsel bisa masuk dan digunakan secara bebas tanpa adanya bantuan dari oknum petugas rutan.

    Ia menduga terdapat praktik penyewaan handphone kepada tahanan yang difasilitasi oleh pegawai dengan imbalan tertentu.

    “Keberadaan ratusan handphone di dalam rutan tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan orang dalam. Ini harus dibongkar secara menyeluruh,” tegas Anggi.

    Ia juga menyebut dugaan praktik serupa bukan hanya terjadi di Rutan Kotabumi, tetapi diduga merambah sejumlah lapas dan rutan lain di Lampung, seperti Lapas Narkotika Way Huwi, Lapas Kalianda, Rutan Way Huwi, Lapas Metro, Lapas Kota Agung, Way Kanan hingga Rutan Gunung Sugih.

    Selama ini, lanjut Anggi, sanksi terhadap oknum pegawai yang melanggar aturan dinilai terlalu ringan dan hanya sebatas mutasi atau pemindahan tugas. Kebijakan tersebut dianggap gagal menciptakan efek jera sehingga praktik serupa terus berulang.

    LBH Ansor Lampung mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi pemecatan tidak hormat terhadap pejabat maupun sipir yang terbukti membantu narapidana menjalankan aksi kriminal.

    “Love scamming saat ini sudah menjadi kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Jika tidak ada evaluasi menyeluruh dan tindakan tegas, kami akan melayangkan surat resmi kepada Menteri Kemenimipas,” ujar Anggi.

    Publik kini menuntut reformasi total di lingkungan pemasyarakatan agar lembaga yang seharusnya menjadi tempat pembinaan tidak berubah menjadi pusat operasi kejahatan digital yang merugikan masyarakat luas.(***)

  • Pemprov Lampung dan Pemerintah Pusat Perkuat Kolaborasi Wujudkan Program 3 Juta Rumah

    Pemprov Lampung dan Pemerintah Pusat Perkuat Kolaborasi Wujudkan Program 3 Juta Rumah

    Lampung Selatan — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri kegiatan penanaman sejuta pohon sekaligus peresmian tugu dan prasasti di Taman Kehati, Kawasan Kotabaru, Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).

    Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Real Estate Indonesia. Kehadiran Menteri PKP bersama Gubernur Lampung menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan pengembangan kawasan permukiman, pelestarian lingkungan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

    Dalam sambutannya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah dan komitmen Gubernur Lampung dalam mendukung program pembangunan perumahan rakyat di Provinsi Lampung. Ia menilai sinergi yang dibangun Pemerintah Provinsi Lampung mampu menghadirkan langkah konkret dalam mendukung target pembangunan nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah.

    “Terima kasih kepada Gubernur Lampung atas perjuangannya yang luar biasa untuk rakyat Lampung, khususnya di bidang perumahan. Dukungan nyata seperti ini sangat penting untuk memperkuat program pemerintah,” ujar Maruarar. Maruarar juga mendorong lahirnya kebijakan penanaman pohon di setiap pembangunan rumah komersial maupun subsidi oleh pengembang sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan.

    Menurutnya, pembangunan sektor perumahan tidak hanya berdampak pada penyediaan hunian, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi, mengurangi pengangguran, serta menekan angka kemiskinan.

    Pada kesempatan itu, Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa program bedah rumah di Lampung mengalami peningkatan signifikan. Jika pada tahun sebelumnya sebanyak 3.000 rumah diperbaiki, maka tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 10.000 rumah atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pembangunan rumah susun serta penataan kawasan kumuh di sejumlah wilayah di Lampung. “Saya yakin sektor perumahan akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung dalam beberapa bulan ke depan,” katanya.

    Maruarar Sirait turut mengapresiasi semangat kolaborasi yang dibangun antara pemerintah daerah dan para pengembang melalui REI. Ia berharap komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha terus diperkuat agar berbagai program strategis nasional dapat berjalan optimal.

    Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan program penanaman sejuta pohon merupakan bentuk tanggung jawab sosial REI terhadap kelestarian bumi dan masa depan generasi mendatang.

    Ia menjelaskan, gerakan tersebut menjadi bagian dari komitmen REI untuk terus menghadirkan pembangunan yang ramah lingkungan di berbagai daerah di Indonesia. “Kami ingin mewariskan bumi yang lebih baik kepada anak cucu kita. Karena itu, penanaman pohon menjadi gerakan nyata yang terus kami lakukan dalam setiap momentum organisasi,” ujarnya.

    Joko menambahkan, sebelumnya REI juga telah melakukan gerakan serupa di Labuan Bajo dan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui penanaman pohon, pembangunan sumber mata air, hingga kegiatan sosial lingkungan lainnya.

    Pada peringatan HUT ke-54 di Lampung, REI turut membangun monumen dan mendukung pengembangan kawasan Taman Kehati sebagai pusat penghijauan dan konservasi lingkungan.

    Pengelola Taman Kehati Lampung Anshori Djausal menjelaskan bahwa Taman Kehati merupakan hasil kerja sama berbagai pihak dalam membangun kawasan konservasi keanekaragaman hayati seluas hampir 25 hektare di kawasan Kotabaru, Lampung Selatan.

    Menurutnya, dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, kawasan tersebut telah ditanami sekitar 13 ribu pohon dari lebih 120 spesies tanaman lokal. Awalnya kawasan ini hanya kebun singkong. Kini mulai tumbuh menjadi ekosistem baru yang dihidupi berbagai jenis burung, lebah, kupu-kupu, dan serangga lainnya.

    Ia berharap Taman Kehati Lampung dapat berkembang menjadi pusat penelitian, pendidikan, wisata lingkungan, sekaligus kawasan pelestarian plasma nutfah tanaman khas Lampung yang berkelanjutan.

    Kegiatan dilanjutkan dengan Penanaman simbolis pohon oleh Menteri PKP bersama Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, beserta Jajaran Forkopimda, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi, sekaligus peresmian Tugu dan prasasti di Taman Kehati.

    Kegiatan tersebut juga dihadiri jajaran pengurus REI, akademisi, komunitas lingkungan, serta para relawan penghijauan.(***)

  • Ratusan Peserta HUT REI Kunjungi Dekranasda Lampung, Produk Kriya, Wastra dan Kuliner Jadi Daya Tarik

    Ratusan Peserta HUT REI Kunjungi Dekranasda Lampung, Produk Kriya, Wastra dan Kuliner Jadi Daya Tarik

    Bandar Lampung — Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung menerima kunjungan pengurus dan keluarga Realestat Indonesia (REI) se-Indonesia di Kantor Dekranasda Provinsi Lampung, Kamis (07/05/2026).

    Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda nasional Hari Ulang Tahun REI ke-54 yang digelar di Provinsi Lampung pada 5–7 Mei 2026. Mengusung tema ‘Membangun Kebersamaan dan Solidaritas REI Menuju Bangkitnya Industri Properti’, peringatan HUT REI ke-54 diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

    Kedatangan rombongan disambut dengan penampilan alat musik tradisional Lampung serta atraksi menapis oleh para pengrajin lokal. Para tamu juga diajak melihat langsung beragam produk unggulan kriya, wastra, dan kuliner khas Lampung hasil karya UMKM binaan Dekranasda.

    Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza menjelaskan bahwa persiapan penyelenggaraan kegiatan tersebut telah dilakukan sejak November 2025 bersama DPP REI Lampung dan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah serta lintas sektor.

    “Selama lebih dari empat bulan kami mempersiapkan kegiatan ini bersama banyak OPD dan organisasi lintas sektoral,” ujarnya. Ia menambahkan, kunjungan tersebut diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi UMKM binaan Dekranasda.

    “Target yang diinginkan adalah agar para UMKM binaan Dekranasda hari ini dapat menjual produknya. Bahkan di sini juga disediakan kantor pos, jadi pengunjung yang ingin mengirim paket bisa langsung dilakukan dari lokasi,” katanya.

    Dalam kegiatan tersebut, terdapat 12 pelaku UMKM kuliner yang membuka stan di area luar Dekranasda, sementara produk wastra dan kriya dipamerkan di dalam gedung Dekranasda. Pengurus Dekranasda Provinsi Lampung, Hanita Farial, menyampaikan apresiasi atas kunjungan pengurus REI se-Indonesia ke Provinsi Lampung.

    “Terima kasih, kami dari pengurus Dekranasda Provinsi Lampung pada hari ini menyambut kedatangan pengurus REI se-Indonesia yang hadir di Provinsi Lampung dalam rangka ulang tahun REI ke-54,” ujarnya.

    Hanita menjelaskan bahwa momentum tersebut dimanfaatkan Dekranasda untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk-produk terbaik pengrajin Lampung kepada tamu dari berbagai daerah.

    “Kami menampilkan kerajinan tangan hasil karya pengrajin terbaik dari seluruh Provinsi Lampung. Insya Allah semoga pengunjung dari REI antusias untuk membeli hasil kerajinan tangan dari Provinsi Lampung,” katanya.

    Menurut Hanita, Dekranasda terus berupaya membantu para pengrajin meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. “Target ke depan, kami membantu pengrajin di Lampung untuk meningkatkan produksinya sehingga bisa dipasarkan di internasional maupun nasional,” tambahnya.

    Ia juga menyebutkan antusiasme pengunjung cukup tinggi. Sebagian besar keluarga pengurus REI direncanakan mengunjungi Dekranasda secara bertahap sejak pagi hingga sore hari. “Ini dilakukan bertahap karena setelah dari Dekranasda mereka juga melanjutkan kunjungan ke lokasi kuliner,” jelasnya.

    Sementara itu, salah salah satu pengunjung dari Realestat Indonesia (REI) asal Jawa Barat, Lia H Nastiti, mengapresiasi kualitas produk kerajinan yang ditampilkan Dekranasda Provinsi Lampung.

    “Dekranasda Lampung ini cukup mewakili kreasi-kreasi daerah. Saya lihat mutunya juga bagus-bagus, jadi sangat rekomendasi untuk datang ke sini lagi,” ujarnya. Ia menilai produk-produk yang dipamerkan memiliki kualitas baik dan layak menjadi representasi unggulan kerajinan daerah Lampung.(***)

  • Monitoring Irigasi Way Srikaton Dilakukan Intensif, Pastikan Distribusi Air Optimal Hadapi Masa Tanam

    Monitoring Irigasi Way Srikaton Dilakukan Intensif, Pastikan Distribusi Air Optimal Hadapi Masa Tanam

    Lampung — Sigerlink.com, Pemerintah Provinsi Lampung melalui pengelola sumber daya air terus melakukan monitoring terhadap Daerah Irigasi (DI) Way Srikaton guna memastikan distribusi air berjalan optimal, khususnya dalam menghadapi musim tanam yang menjadi momentum penting bagi para petani.

    Kegiatan monitoring ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas pasokan air irigasi agar kebutuhan pertanian dapat terpenuhi secara merata.

    Pengawasan dilakukan pada sejumlah titik jaringan irigasi untuk memastikan aliran air tetap lancar dan tidak mengalami hambatan yang berpotensi mengganggu aktivitas pertanian masyarakat.

    Dalam upaya mendukung ketahanan pangan daerah, pengelolaan air menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan sektor pertanian.

    Oleh karena itu, pemantauan rutin terhadap kondisi jaringan irigasi dinilai sangat penting, terutama menjelang masa tanam ketika kebutuhan air meningkat secara signifikan.

    Petugas di lapangan melakukan pengecekan terhadap kondisi saluran, pintu air, serta debit aliran yang masuk ke area persawahan.

    Langkah ini sekaligus menjadi upaya antisipatif terhadap potensi gangguan distribusi air, baik akibat sedimentasi, kerusakan infrastruktur, maupun faktor cuaca.

    Dengan kondisi jaringan irigasi yang terus terpantau, para petani diharapkan dapat memulai masa tanam dengan lebih tenang dan terencana. Ketersediaan air yang stabil akan membantu menjaga produktivitas pertanian sehingga hasil panen dapat tetap maksimal.

    Pemerintah Provinsi Lampung juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air melalui pemeliharaan infrastruktur irigasi, monitoring berkala, serta koordinasi bersama para petani dan pemangku kepentingan terkait.

    Melalui pengelolaan air yang baik dan berkelanjutan, diharapkan sektor pertanian di Provinsi Lampung dapat terus tumbuh, mendukung ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani. Karena di balik hasil panen yang melimpah, terdapat pengelolaan air yang terjaga dengan baik.(***)

  • Ribuan Desa Terima Bantuan, Pemprov Lampung Dorong Pertumbuhan Ekonomi dari Desa

    Ribuan Desa Terima Bantuan, Pemprov Lampung Dorong Pertumbuhan Ekonomi dari Desa

    Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pembangunan ekonomi ke depan harus bertumpu pada desa sebagai pusat pertumbuhan baru di Provinsi Lampung. Ia menilai perbaikan kesejahteraan petani dan penguatan ekonomi desa menjadi kunci utama mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.

    “Ekonomi kita tumbuh, dan pertumbuhan itu ada di desa. Karena itu, seluruh kebijakan harus diarahkan untuk memperkuat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Gubernur.

    Hal tersebut disampaikan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Provinsi Lampung periode 2026–2031 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026).

    Dalam kesempatan itu, Gubernur juga secara simbolis menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta per desa kepada 2.446 desa di seluruh Provinsi Lampung sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah provinsi terhadap pembangunan desa.

    Rahmat Mirzani menjelaskan, selama ini struktur ekonomi Lampung masih belum berpihak pada desa. Sebanyak 70 persen penduduk Lampung tinggal di desa, namun perputaran ekonomi justru lebih besar terjadi di wilayah perkotaan.

    Kondisi tersebut, menurutnya, merupakan dampak dari sistem ekonomi lama yang cenderung mendorong pertumbuhan dari atas ke bawah (trickle down effect), sehingga petani sebagai pelaku utama di desa hanya mendapatkan bagian kecil dari rantai nilai ekonomi.

    Akibatnya, komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong kerap mengalami fluktuasi harga yang merugikan petani. Bahkan dalam beberapa periode, harga hasil panen tidak mampu menutup biaya produksi.

    Gubernur menyebut kondisi ini berdampak luas, mulai dari rendahnya pendapatan petani, terbatasnya akses pendidikan, hingga rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang berada di peringkat 26 secara nasional.

    Namun, ia optimistis kondisi tersebut mulai berubah seiring kebijakan nasional yang kini lebih berpihak kepada desa, termasuk melalui peningkatan harga komoditas pertanian.

    Menurut Gubernur, dampak positif sudah mulai terlihat, antara lain meningkatnya pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi dan bangunan di wilayah pedesaan, serta naiknya pembelian kendaraan hingga hampir 20 persen dalam tiga bulan terakhir.

    Selain itu, jumlah pendaftar perguruan tinggi dari kalangan masyarakat desa juga meningkat sekitar 20 persen, menunjukkan adanya perbaikan daya beli dan kesadaran pendidikan.

    Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Gubernur, akan memperkuat kebijakan hilirisasi produk pertanian agar nilai tambah tidak lagi keluar dari desa.

    Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah pemberian pupuk organik cair (POC) ke seluruh desa melalui program Desaku maju. Setiap unit POC mampu melayani hingga 400 hektare lahan dan diberikan secara gratis kepada petani.

    Selain itu, pemerintah juga menargetkan distribusi 500 unit dryer atau alat pengering hasil pertanian hingga tahun 2028. Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan nilai jual komoditas seperti padi dan jagung.

    Dengan adanya fasilitas pengering, desa diharapkan mampu mengembangkan industri turunan seperti pakan ternak berbasis jagung dan singkong, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih mandiri.

    Gubernur juga menekankan pentingnya peran kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan dalam mengelola potensi lokal dan memastikan kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.

    Ia meminta APDESI Merah Putih menjadi organisasi yang mampu menjadi role model dalam inovasi dan pelayanan publik di tingkat desa.

    Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih Anwar Sadat dalam sambutannya menyatakan bahwa organisasi tersebut akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal program pembangunan desa dan memastikan kebijakan berjalan selaras hingga tingkat bawah. Menurutnya, desa memiliki peran strategis karena menjadi basis utama potensi sumber daya alam dan populasi, sehingga pembangunan nasional harus dimulai dari desa.

    Sementara itu, Ketua DPD APDESI Merah Putih Provinsi Lampung Lekat Dullah Adiputra menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh program pemerintah provinsi serta menjaga sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

    Ia juga memastikan APDESI akan melakukan konsolidasi hingga tingkat kabupaten guna memastikan seluruh kebijakan berjalan satu komando dan tepat sasaran.

    Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi subjek utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    Dengan penguatan sektor pertanian, peningkatan nilai tambah, serta dukungan infrastruktur dan kelembagaan desa, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat secara signifikan.(***)

  • Ekonomi Lampung Triwulan I 2026 Tumbuh 5,58 Persen, Tertinggi dalam Lima Tahun Terakhir

    Ekonomi Lampung Triwulan I 2026 Tumbuh 5,58 Persen, Tertinggi dalam Lima Tahun Terakhir

    Bandar Lampung — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat kinerja ekonomi daerah Provinsi Lampung pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan tren positif.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, dalam rilis resmi yang digelar di Aula Radin Imba Kusuma, Kantor BPS Lampung, Selasa (5/5/2026).

    Secara tahunan (year-on-year), perekonomian Lampung tumbuh sebesar 5,58 persen, menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor, mulai dari peningkatan aktivitas produksi domestik hingga mobilitas masyarakat yang semakin tinggi.

    Dalam konteks regional, pertumbuhan ekonomi Lampung sebesar 5,58 persen menempatkan provinsi ini pada peringkat kedua di Sumatera, setelah Kepulauan Riau yang tumbuh sebesar 7,04 persen. Sementara dari sisi kontribusi terhadap perekonomian Sumatera, Lampung berada di posisi keempat dengan andil sekitar 9,72 persen, setelah Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan.

    Dari sisi produksi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi motor utama pertumbuhan. Peningkatan produksi terutama terjadi pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Selain itu, implementasi program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih turut memberikan stimulus terhadap dinamika ekonomi di awal tahun.

    Mobilitas masyarakat juga menunjukkan tren peningkatan. Kunjungan wisatawan nusantara pada Triwulan I 2026 tercatat tumbuh sebesar 25,55 persen. Sejalan dengan itu, jumlah penumpang pada moda transportasi darat, laut, dan udara juga mengalami kenaikan signifikan.

    Dari sisi pengeluaran, investasi yang tercermin dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) secara tahunan tumbuh 5,19 persen, meskipun secara triwulanan mengalami kontraksi sebesar 28,43 persen. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor tercatat mengalami penurunan, baik secara kuartalan maupun tahunan.

    Secara struktur ekonomi, tiga sektor utama penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Sektor pertanian, dengan kontribusi struktur sebesar 23,14 persen, mampu menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan sumbangan mencapai 39,42 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi.

    Di sisi lain, sektor akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,43 persen, seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan dampak program nasional. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh signifikan sebesar 13,84 persen, didorong oleh percepatan realisasi program-program pemerintah.

    Konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 64 persen, serta menyumbang 61,92 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, PMTB berkontribusi sebesar 24,69 persen terhadap pertumbuhan.

    Meski secara tahunan menunjukkan pertumbuhan yang kuat, secara triwulanan (quarter-to-quarter) ekonomi Lampung pada Triwulan I 2026 mengalami kontraksi sebesar 1,08 persen. Kondisi ini dinilai sebagai pola musiman yang lazim terjadi pada awal tahun, terutama akibat penurunan aktivitas pada sektor konstruksi, industri pengolahan, dan jasa terkait proyek.

    Namun demikian, sejumlah sektor seperti pertanian, perdagangan, serta informasi dan komunikasi tetap tumbuh dan menjadi penopang stabilitas ekonomi daerah.

    Capaian ini menegaskan bahwa perekonomian Lampung tetap tangguh dan kompetitif di tengah dinamika ekonomi nasional, sekaligus menunjukkan efektivitas berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan pemerintah.(***)

  • Pemprov Lampung Dorong Nilai Tambah, Ribuan Ton Tapioka Diekspor ke Tiongkok

    Pemprov Lampung Dorong Nilai Tambah, Ribuan Ton Tapioka Diekspor ke Tiongkok

    Bandar Lampung – Provinsi Lampung mempertegas posisinya sebagai pemimpin pasar tapioka nasional dengan memulai pengiriman ekspor perdana sebesar 3.330 ton ke Tiongkok, Selasa (05/05/2026).

    Langkah ini menjadi bagian dari strategi percepatan hilirisasi komoditas singkong untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah dan kesejahteraan petani lokal.

    Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyatakan bahwa stabilitas ekosistem singkong kini menjadi prioritas utama pemerintah provinsi, mengingat Lampung menyumbang 70% dari total produksi tapioka nasional. Upaya ini didukung dengan penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) guna menyeimbangkan kepentingan industri dan perlindungan harga di tingkat petani.

    “Kita sedang mentransformasi ekosistem singkong dari sekadar komoditas mentah menjadi produk industri yang kompetitif di pasar global. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan industri terus tumbuh sehingga mampu menyerap hasil panen petani dengan harga yang layak,” tegas Gubernur.

    Selain penguatan pasar, Pemerintah Provinsi Lampung tengah menginisiasi pembangunan National Cassava Center bekerja sama dengan Universitas Lampung. Pusat riset ini diproyeksikan untuk menghasilkan bibit unggul dengan kadar aci tinggi serta pengembangan alat mesin pertanian (alsintan) khusus singkong guna menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing terhadap kompetitor global seperti Thailand dan Vietnam.

    Plt. Deputi Bidang Karantina Tumbuhan, Drama Panca Putra, mencatat tren positif ekspor tapioka Lampung yang terus meningkat secara signifikan. Hingga April 2026, volume ekspor telah mencapai 10.000 ton, mendekati 50% dari total capaian tahun sebelumnya yang berjumlah 22.500 ton dengan nilai Rp130 miliar.

    “Kualitas tapioka Lampung telah memenuhi standar teknis pasar internasional yang ketat. Kami berkomitmen memberikan pengawalan sertifikasi karantina untuk memastikan produk kita tidak hanya unggul secara volume, tetapi juga terjamin keamanannya di pasar global,” jelas Drama.

    Di sisi pelaku usaha, CEO PT Intan Grup, Jeremy Gozal, mengungkapkan bahwa penetrasi ke pasar Tiongkok ini merupakan tahap awal dari ekspansi global. Pihaknya mencatat adanya permintaan potensial dari Korea Selatan dan Bangladesh, yang menandakan kepercayaan dunia internasional terhadap standarisasi produk olahan singkong asal Lampung.

    Pelepasan ekspor perdana ini menjadi tonggak bagi Lampung untuk beralih dari importir menjadi eksportir neto produk turunan singkong, sejalan dengan visi hilirisasi nasional yang dicanangkan pemerintah pusat.(***)

  • Provinsi Lampung Siap Jadi Tuan Rumah PORNAS KORPRI XVIII Tahun 2027

    Provinsi Lampung Siap Jadi Tuan Rumah PORNAS KORPRI XVIII Tahun 2027

    Bandar Lampung – Sigerlink.com, Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan berbagai persiapan dalam rangka menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (PORNAS KORPRI) XVIII Tahun 2027.

    Komitmen tersebut ditegaskan melalui rapat supervisi bersama Badan Pembina Olahraga (BAPOR) KORPRI sebagai langkah awal memastikan kesiapan penyelenggaraan berjalan optimal.

    Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan PORNAS KORPRI 2027 yang sukses dan membanggakan.

    Menurutnya, berbagai aspek persiapan terus diperkuat mulai dari kesiapan venue pertandingan, infrastruktur pendukung, akomodasi, hingga dukungan sektor pariwisata dan pelaku UMKM lokal.

    “Pemprov Lampung menargetkan tiga keberhasilan utama dalam pelaksanaan PORNAS KORPRI XVIII Tahun 2027, yakni sukses prestasi, sukses pelaksanaan, dan sukses administrasi,” ujar Marindo Kurniawan.

    Pemerintah Provinsi Lampung optimistis pelaksanaan PORNAS KORPRI XVIII Tahun 2027 tidak hanya menjadi ajang olahraga bagi aparatur sipil negara, tetapi juga momentum strategis dalam mempromosikan potensi daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat citra Lampung sebagai daerah yang siap menjadi tuan rumah event nasional berskala besar.

    Melalui sinergi seluruh pihak, Pemprov Lampung berharap penyelenggaraan PORNAS KORPRI XVIII Tahun 2027 dapat berlangsung lancar, meriah, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta pembangunan daerah.(***)

  • BPKAD Provinsi Lampung Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dan Peluncuran Pendidikan Antikorupsi Nasional

    BPKAD Provinsi Lampung Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dan Peluncuran Pendidikan Antikorupsi Nasional

    Bandar Lampung – Sigerlink.com, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung didampingi AKPD Ahli Muda menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual di Ruang Command Center Lantai II Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (11/05/2026).

    Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dan diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung.

    Rapat koordinasi ini menjadi bagian penting dalam langkah pemerintah memperkuat sinergi pengendalian inflasi daerah sekaligus mempertegas komitmen nasional terhadap reformasi birokrasi dan penguatan budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan maupun pendidikan.

    Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang diinisiasi sebagai upaya strategis membangun karakter integritas generasi muda sejak dini. Peluncuran dilakukan secara nasional dan diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

    Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ahmad Wiyagus, menegaskan bahwa penguatan integritas aparatur dan pendidikan karakter antikorupsi merupakan langkah fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

    Menurutnya, reformasi birokrasi harus berjalan seiring dengan upaya pencegahan korupsi yang sistematis dan berkelanjutan sesuai visi pembangunan nasional Asta Cita.

    “Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem birokrasi yang transparan dan akuntabel. Penguatan integritas harus dimulai dari pendidikan dan budaya kerja aparatur,” ujarnya dalam rapat virtual tersebut.

    Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi disusun sebagai standar nasional pendidikan karakter antikorupsi bagi peserta didik mulai dari jenjang PAUD hingga sekolah menengah.

    Menurutnya, materi pendidikan tersebut menitikberatkan pada penanaman sembilan nilai integritas, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.

    Nilai-nilai tersebut diharapkan mampu membentuk budaya antikorupsi sejak usia dini serta menjadi pondasi kuat bagi terciptanya generasi yang berintegritas.

    Keikutsertaan BPKAD Provinsi Lampung dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung kebijakan nasional terkait pengendalian inflasi daerah, reformasi birokrasi, serta penguatan budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan.

    Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui koordinasi lintas sektor, sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.(***)

  • Pemerintah Provinsi Lampung Tegaskan Komitmen SPMB 2026/2027 Bersih dan Transparan

    Pemerintah Provinsi Lampung Tegaskan Komitmen SPMB 2026/2027 Bersih dan Transparan

    Bandar Lampung — Sigerlink.com, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 yang bersih, transparan, adil, dan bebas dari praktik titip-menitip maupun pungutan liar.

    Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan penguatan integritas pelaksanaan SPMB yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

    Dalam kegiatan tersebut, pemerintah mengajak seluruh pihak, mulai dari sekolah, orang tua, hingga masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses penerimaan peserta didik agar berjalan sesuai aturan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

    Dengan mengusung semangat “No Titip, No Jastip”, Pemerintah Provinsi Lampung ingin memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas berdasarkan ketentuan dan jalur seleksi yang berlaku.

    Pemerintah Provinsi Lampung juga menegaskan bahwa seluruh proses SPMB akan dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau masyarakat guna mencegah terjadinya praktik kecurangan.

    Transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.

    Melalui pelaksanaan SPMB yang jujur dan berintegritas, diharapkan mampu menciptakan generasi muda Lampung yang unggul, berdaya saing, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

    Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan SPMB 2026/2027 dengan menjaga kejujuran, mematuhi aturan, dan bersama-sama menciptakan sistem pendidikan yang bersih demi masa depan anak-anak bangsa.(***)

  • Wapres RI Resmikan Kampung Nelayan Merah Putih di Lampung Timur

    Wapres RI Resmikan Kampung Nelayan Merah Putih di Lampung Timur

    Lampung Timur — Sigerlink.com, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang berlokasi di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

    Program strategis nasional yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut menjadi langkah nyata pemerintah dalam mentransformasi kawasan pesisir menjadi lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.

    Kehadiran KNMP diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus memperkuat sektor kelautan dan perikanan nasional.

    Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden meninjau sejumlah fasilitas penunjang aktivitas nelayan, di antaranya SPBN Nelayan, gudang beku portabel, hingga pabrik es portabel yang dirancang untuk mendukung produktivitas dan efisiensi hasil tangkapan masyarakat pesisir.

    Gubernur Lampung menyampaikan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

    Menurutnya, keberadaan fasilitas modern di kawasan nelayan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta daya saing sektor perikanan di Lampung.

    Program KNMP juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di wilayah pesisir serta memperkuat kontribusi sektor kelautan menuju visi Indonesia Emas 2045.

    Kegiatan peresmian berlangsung dengan penuh antusias dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat yang berharap program tersebut mampu membawa perubahan nyata bagi kehidupan para nelayan di kawasan pesisir Lampung Timur.(***)

  • Ratusan Juta Lenyap, Oknum Kades Pujorahayu Di Laporkan Kepolisi

    Ratusan Juta Lenyap, Oknum Kades Pujorahayu Di Laporkan Kepolisi

    Sigerlink.com – Pesawaran, Diduga telah melakukan penipuan hingga ratusan juta akhir nya oknum Kepala Desa Pujorahayu , Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, secara resmi di laporkan ke kepolisian, Polsek Gedong Tataan.

    Pengaduan secara resmi diajukan oleh Nhm (49), Warga Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong. Ia melaporkan seorang bernama Apri Budi Hartono yang merupakan oknum Kepala Desa Pujorahayu ke Polsek Gedong Tataan.

    Laporan tersebut dikuatkan dengan Surat Laporan Polisi No: LP/B/50/IV/2026/SPK/Polsek Gedong Tataan/Polres Pesawaran/Polda Lampung tanggal 30/4/2026 pukul 16:54 WIB.

    Menurut Nhm, persoalan ini bermula dari adanya janji yang disampaikan oleh oknum kades kepadanya. Namun hingga kini, janji tersebut tidak pernah ditepati sebagaimana yang diharapkan.

    “Awalnya oknum kepala desa ini menawarkan kerjasama untuk kebutuhan desa berupa pengadaan bibit padi sebanyak 1000 (seribu) sak dan seragam jema’ah ibu-ibu 300 pcs, dan peralatan 1 set pasilitas olah raga voli, namun meminta dalam bentuk uang dengan janji oknum kades Apri Budi Hartono akan memberikan keuntungan lebih yang akan di berikan pada pencarian dana desa (DD) tahap ll tahun 2025.

    Dengan iming-iming janji memberikan keuntungan akhir nya Nhm menyetujui tawaran oknum kades Apri Budi Hartono dengan pengiriman secara bertahap.

    “Saya mengirimkan uang secara bertahap kepada Apri Budi Hartono dengan rincian sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) lalu, Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) kemudian, Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan yang terakhir dengan dali untuk kekurangan membayar pajak desa agar dana segera cair Apri Budi Hartono kembali meminta Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). namun hingga saat ini ketika di tagih pembayaran hanya memberikan janji-janji saja tetapi tidak terealisasikan,” terang Nhm Selasa (6/5/2026).

    Merasa tidak mendapatkan kepastian dan kejelasan,Nhm akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum dengan melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Saya berharap ada kejelasan dan proses hukum yang berjalan. Karena apa yang dijanjikan sampai sekarang tidak ada realisasinya,” ungkap Nhm saat dimintai keterangan.

    Jabatan kepala desa merupakan posisi publik yang seharusnya menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat serta menjalankan tugas pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab.

    Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak terlapor Apri Budi Hartono belum memberikan keterangan resmi terkait laporan yang dilayangkan oleh Nurhalim ke Polsek Gedong Tataan. (***)

  • Pemprov Lampung Pastikan Infrastruktur dan SDM Siap, Dukung Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih

    Pemprov Lampung Pastikan Infrastruktur dan SDM Siap, Dukung Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih

    Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Farida Farichah, dalam peninjauan pelaksanaan Tes Ujian Kompetensi Manajer Koperasi Merah Putih di Aula Yayasan Al-Kautsar, Senin (04/05/2026).

    Dalam peninjauan tersebut, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah memastikan proses pelaksanaan ujian berjalan tertib dan terorganisir dengan baik. Ia menjelaskan bahwa alur pelaksanaan telah dirancang secara sistematis, mulai dari registrasi hingga pelaksanaan ujian di setiap sesi.

    “Secara teknis sudah kami lihat langsung. Sesi ketiga sedang berlangsung, sementara sesi keempat bersiap di ruang transit untuk registrasi. Alur ini didesain untuk memberikan kenyamanan bagi peserta, terutama generasi muda di bawah usia 35 tahun yang antusias mengikuti seleksi ini,” ujar Farida.

    Farida juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan seleksi di Provinsi Lampung menjadi bagian dari peninjauan di tiga titik lokasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari kerja Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Koperasi Merah Putih yang melibatkan berbagai pihak.

    “Di Lampung ini ada tiga titik. Kami dari Kementerian Koperasi sebagai user memastikan seluruh persiapan berjalan lancar, ruangannya nyaman, dan fasilitasnya memadai agar peserta tidak terganggu saat mengerjakan ujian berbasis komputer,” jelasnya.

    Ia juga mengapresiasi kesiapan panitia dalam menyediakan fasilitas pendukung, seperti listrik, jaringan internet, serta ruang ujian yang nyaman dan berpendingin udara. Menurutnya, kesiapan teknis tersebut mencerminkan keseriusan dalam menyelenggarakan program strategis nasional ini.

    Dalam aspek rekrutmen, Farida menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan menggunakan sistem yang telah teruji.

    “Kami menggunakan sistem BKN yang sudah digunakan dalam rekrutmen CPNS selama lebih dari satu dekade. Hasil ujian langsung keluar, sehingga dipastikan tidak ada titipan. Dari sekitar 500 ribu pendaftar, akan dipilih 30 ribu yang terbaik,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Farida menegaskan bahwa posisi manajer dalam Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran krusial. Seorang manajer dituntut memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat, karena bertanggung jawab mengelola operasional koperasi sekaligus berkoordinasi dengan berbagai unsur di dalamnya, mulai dari pengurus, dewan pengawas, hingga anggota.

    “Manajer harus mampu mengatur sistem manajerial, membawahi tim kerja, dan tetap berkoordinasi dengan seluruh entitas dalam koperasi. Selain itu, profesionalisme menjadi kunci karena ada target capaian yang harus dipenuhi,” tegasnya.

    Ia juga menekankan bahwa para manajer yang lolos seleksi harus siap ditempatkan di berbagai daerah sesuai kebutuhan program. “Penempatannya bisa lintas daerah, dari Lampung ke provinsi lain. Karena itu, sejak awal peserta harus siap dengan konsekuensi tersebut,” jelasnya.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek pelaksanaan program, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga sumber daya manusia.

    “Hari ini Lampung termasuk daerah yang cukup baik dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat karena dinilai cepat dan siap dalam mengimplementasikan program Koperasi Desa Merah Putih,” kata Jihan.

    Ia juga menekankan pentingnya kesiapan peserta dalam memahami sistem kerja koperasi, termasuk pola manajerial, kontrak kerja, serta kesiapan untuk ditempatkan di berbagai wilayah.

    “Peserta harus benar-benar memahami sistem kerja dan siap ditempatkan di mana pun. Jangan sampai setelah lolos justru tidak siap, karena hal itu akan menghambat pelaksanaan program,” ujarnya.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan proses seleksi manajer Koperasi Merah Putih dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan siap mendukung penguatan ekonomi berbasis koperasi di tingkat desa dan kelurahan.(***)

  • Gubernur Lampung Dorong Sinergi Antar Partai Politik untuk Perkuat Ketahanan Pangan

    Gubernur Lampung Dorong Sinergi Antar Partai Politik untuk Perkuat Ketahanan Pangan

    Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan pentingnya sinergi antar partai politik dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

    Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri pelantikan jajaran pengurus DPW, DPD, dan DPC Partai Amanat Nasional (PAN) se-Provinsi Lampung yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Sabtu (02/05/2026).

    Gubernur menyambut positif komitmen Partai Politik yang menempatkan sektor pangan sebagai prioritas utama perjuangan politik. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen partai politik menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan program strategis nasional di daerah.

    Sinergi antara partai politik dan pemerintah daerah sangat krusial mengingat Lampung adalah lumbung pangan nasional dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan singkong.

    Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah fokus pada pembangunan infrastruktur penunjang sektor pertanian, termasuk perbaikan  jalan guna memperlancar distribusi hasil pertanian dan akses petani.

    Menurutnya, kehadiran kader partai politik di tengah masyarakat dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan secara lebih cepat dan efektif.

    “Pemerintah Provinsi sedang fokus pada perbaikan 1.700 kilometer infrastruktur jalan untuk mendukung akses pertanian. Kehadiran kader partai di tengah masyarakat akan sangat membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di lapangan dengan lebih cepat,” ujar Gubernur.

    Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan komitmen PAN untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Ia menilai kemandirian pangan merupakan kunci kesejahteraan rakyat yang selama ini masih menghadapi tantangan ketergantungan impor.

    Zulhas juga menginstruksikan seluruh kader PAN di Lampung untuk aktif menjaga stabilitas harga gabah serta memastikan distribusi pupuk berjalan lancar bagi petani.

    “Petani kita jangan lagi menjadi buruh di lahan sendiri. Pastikan program swasembada pangan Presiden Prabowo benar-benar dirasakan oleh rakyat,” tegasnya. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PAN Lampung Tahun 2026 yang mengusung tema “Swasembada Pangan, Indonesia Kuat, Bantu Rakyat”.

    Ketua DPW PAN Lampung, M. Hazizi, menambahkan bahwa seluruh struktur partai di Lampung telah solid dan siap bekerja secara taktis untuk mengawal pembangunan serta memberikan solusi konkret bagi masyarakat.

    Melalui momentum ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan partai politik dalam mempercepat terwujudnya ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.(***)

  • Kepala BPKAD Kabupaten Pesawaran Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan Kepala BPKAD Provinsi Lampung

    Kepala BPKAD Kabupaten Pesawaran Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan Kepala BPKAD Provinsi Lampung

    Pesawaran – Sigerlink.com, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesawaran, Iswanto, S.E., M.S.Ak., menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelantikan Mirza Irawan Dwi Atmaja sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung.

    Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan dan apresiasi atas amanah baru yang diemban oleh Mirza Irawan Dwi Atmaja dalam mengelola keuangan dan aset daerah di tingkat provinsi.

    “Kami mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Bapak Mirza Irawan Dwi Atmaja sebagai Kepala BPKAD Provinsi Lampung. Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, serta dedikasi tinggi,” ujar Iswanto.

    Lebih lanjut, Iswanto berharap di bawah kepemimpinan yang baru, BPKAD Provinsi Lampung dapat semakin meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

    “Semoga ke depan BPKAD Provinsi Lampung semakin maju serta mampu memberikan kontribusi optimal dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

    Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih baik di Provinsi Lampung.(***)

  • Ucapan Selamat atas Pelantikan Kepala BPKAD Provinsi Lampung

    Ucapan Selamat atas Pelantikan Kepala BPKAD Provinsi Lampung

    Lampung Selatan – Sigerlink.com, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Ir. Rini Ariasih, M.M., menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelantikan Bapak Mirza Irawan Dwi Atmaja, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung.

    Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan dan apresiasi atas amanah baru yang diberikan kepada Bapak Mirza Irawan Dwi Atmaja dalam mengemban tugas strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

    Ir. Rini Ariasih berharap, dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, Bapak Mirza Irawan Dwi Atmaja dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, serta mampu mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

    “Semoga amanah dalam menjalankan tugas, senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta keberkahan dalam mengemban tanggung jawab demi kemajuan Provinsi Lampung,” ujar Rini.

    Lebih lanjut, ia juga berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat terus diperkuat guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Provinsi Lampung.

  • Lampung Perkuat Komitmen Swasembada Pangan Berkelanjutan Melalui Rembuk Tani

    Lampung Perkuat Komitmen Swasembada Pangan Berkelanjutan Melalui Rembuk Tani

    Lampung – Siagerlink.com, Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan melalui berbagai langkah strategis yang berpihak kepada petani. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Rembuk Tani yang digelar di Kabupaten Lampung Selatan.

    Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, hadir mendampingi sejumlah tokoh nasional dalam agenda tersebut.

    Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyerap aspirasi petani sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam sektor pertanian.

    Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menegaskan sejumlah langkah konkret, antara lain memastikan distribusi pupuk tepat waktu, menjaga stabilitas dan peningkatan harga gabah agar berpihak kepada petani, serta memperkuat peran koperasi desa sebagai pusat penggerak ekonomi rakyat.

    “Komitmen pemerintah semakin tegas, yaitu menghadirkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani, sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional,” ujar Marindo.

    Sejalan dengan arah kebijakan nasional, pemerintah juga menargetkan tercapainya kemandirian pangan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kesejahteraan petani secara menyeluruh.

    Dengan potensi sumber daya yang dimiliki, Provinsi Lampung menyatakan kesiapan untuk mengambil peran strategis dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

    Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan, diharapkan cita-cita mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dapat tercapai, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh wilayah.(**)

    #LampungSiapAmbilPeranBesar

  • Sekda Provinsi Lampung Ucapkan Selamat Hari Buruh Internasional 2026

    Sekda Provinsi Lampung Ucapkan Selamat Hari Buruh Internasional 2026

    Sigerlink.com — Bandar Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Ir. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) kepada seluruh pekerja dan buruh di Provinsi Lampung, Jum’at 01/05/2026.

    Dalam pernyataannya, Sekda menegaskan bahwa peringatan Hari Buruh merupakan momentum penting untuk memberikan penghargaan atas kontribusi para pekerja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

    “Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026. Kami mengapresiasi dedikasi dan kerja keras seluruh buruh dan pekerja yang telah menjadi tulang punggung pembangunan di Provinsi Lampung,” ujar Marindo Kurniawan.

    Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan para pekerja dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.

    Menurutnya, kesejahteraan buruh harus menjadi perhatian bersama guna meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.

    Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada perlindungan tenaga kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja yang layak.

    “Melalui kolaborasi yang kuat, kita harapkan kesejahteraan buruh semakin meningkat dan pembangunan di Lampung dapat berjalan lebih optimal,” tambahnya.

    Peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini diharapkan menjadi refleksi bersama untuk terus memperkuat solidaritas serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor.(***)

  • Pemprov Lampung Optimalkan Kualitas Layanan Publik

    Pemprov Lampung Optimalkan Kualitas Layanan Publik

    Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menerima audiensi Ombudsman RI bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (29/04/2026).

    Dalam pertemuan tersebut, Marindo menegaskan pentingnya penguatan pelayanan administrasi di seluruh OPD agar penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai aturan, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus menaati seluruh ketentuan dan mekanisme pengawasan dalam pelayanan publik.

    Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan administrasi agar tetap berjalan dengan baik dan benar.

    Sementara itu, perwakilan Ombudsman RI, Fikri Yasin, menjelaskan bahwa pada tahun 2025 Ombudsman RI melaksanakan penilaian maladministrasi pelayanan publik terhadap delapan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung. Penilaian tersebut merupakan transformasi dari penilaian kepatuhan yang sebelumnya telah dilakukan.

    Ia menyebutkan, pada tahun 2025 terdapat penyempurnaan indikator penilaian, termasuk penambahan aspek kepercayaan masyarakat serta kepatuhan terhadap tindakan korektif, saran perbaikan, dan penyempurnaan layanan. Penilaian dilakukan berdasarkan empat dimensi utama, yakni input, proses, output, dan pengaduan.

    Fikri juga menekankan bahwa pencegahan maladministrasi merupakan langkah strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “Tidak terjadinya korupsi juga didukung dengan tidak adanya maladministrasi, karena praktik tersebut seringkali berawal dari penyimpangan administrasi,” ujarnya.

    Adapun lokus penilaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung meliputi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Dinas Sosial Provinsi Lampung, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tiga perangkat daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berhasil meraih predikat nasional dengan nilai 88,48.

    Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat upaya pencegahan maladministrasi.

    Melalui audiensi ini, diharapkan sinergi antara Ombudsman RI dan Pemerintah Provinsi Lampung semakin kuat dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.(***)