Blog

Dingin yang menusuk berpadu dengan hamparan awan dan semburat jingga matahari terbit.

Dari ketinggian perbukitan Lampung Barat, Wisata Gerbang Langit seolah menjadi panggung alam yang memamerkan keindahan terbaiknya.

Siapa pun yang datang, akan sulit untuk tidak jatuh cinta.

Keindahan tersebut dinikmati langsung oleh Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, yang mendampingi Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Dr. Hj. Winarti, SE., MH., beserta rombongan, saat berkunjung ke Wisata Gerbang Langit yang berlokasi di Pekon Sedampah Indah, Kecamatan Balik Bukit, Jumat (16/1/2026).

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Ketua DPRD Lampung Barat, Edi Novial, S.Kom., jajaran perangkat daerah Lampung Barat, para camat, serta peratin setempat.

Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang memperkenalkan potensi pariwisata Lampung Barat yang berbasis alam, sejuk, dan menenangkan.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Winarti, tampak terpukau dengan panorama Gerbang Langit, terutama saat menikmati momen matahari terbit.

“Aduh dingin banget, Lampung Barat emang keren. Kita ada di Gerbang Langit, yang kita bisa lihat itu sunrisenya, warnanya oranye, menarik,” ungkapnya.

Winarti mengaku memiliki ketertarikan tersendiri pada sunrise karena memberikan energi dan semangat baru.

“Saya memang suka dengan sunrise karena lebih segar dan lebih memberikan harapan yang keren. Kalau ke sini dari Bandar Lampung hanya sekitar empat jam, jadi Lampung Barat punya wisata yang cukup keren dan kami benar-benar menikmatinya,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya atas kunjungan Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung beserta rombongan ke daerah yang dipimpinnya.

“Terima kasih kepada Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung dan rombongan yang telah berkunjung ke Lampung Barat. Mudah-mudahan selama berada di sini dapat merasakan kenikmatan, kenyamanan, dan kebahagiaan,” kata Parosil.

Menurut Parosil, Wisata Gerbang Langit merupakan salah satu potensi unggulan Lampung Barat yang terus dikembangkan dengan tetap mengedepankan kelestarian alam.

“Lampung Barat dianugerahi alam yang luar biasa indah. Ini adalah kekayaan yang harus kita jaga bersama. Pemerintah daerah berkomitmen mengembangkan pariwisata yang ramah lingkungan agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia pun mengajak wisatawan dari berbagai daerah untuk datang dan menikmati keindahan Lampung Barat.

“Silakan datang ke Lampung Barat, nikmati udaranya yang sejuk, alamnya yang indah, dan keramahan masyarakatnya. Merdeka!” tutup Parosil.

Pesona Gerbang Langit juga meninggalkan kesan mendalam bagi wisatawan. Amir, pengunjung asal Bogor, mengaku tak menyangka keindahan alam Liwa begitu memukau.

“Ini baru pertama kali ke Gerbang Langit, Pak Bupati. Jadi Gerbang Langit itu adanya di Liwa,” ujarnya.

Ia merasa terkesan bisa bertemu langsung dengan Bupati Lampung Barat.

“Alhamdulillah, apalagi bisa ketemu Pak Bupati. Luar biasa. Saya sebelumnya hanya melihat gambarnya di baleho, sekarang bisa bertemu langsung. Suasananya bersahabat, nyaman, dan sangat segar,” katanya.

Amir menilai keindahan alam Lampung Barat sebagai anugerah besar yang patut disyukuri dan dijaga.

“Ini adalah anugerah dari Allah yang luar biasa, khususnya untuk Liwa dan bangsa Indonesia. Alam yang indah ini menjadi amanah untuk kita jaga dan pelihara bersama,” ucapnya.

Ia pun berharap Lampung Barat terus lestari di bawah kepemimpinan Parosil Mabsus.

“InsyaAllah di bawah kepemimpinan Bapak Bupati, Liwa akan tetap terjaga kelestarian alamnya dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Kita doakan beliau menjadi pemimpin yang amanah dan membawa kesejahteraan,” pungkas Amir.

Dengan panorama alam yang menawan, udara sejuk pegunungan, serta akses yang semakin mudah, Wisata Gerbang Langit kian menegaskan diri sebagai destinasi unggulan Lampung Barat, tempat terbaik menikmati sunrise, menenangkan pikiran, dan menumbuhkan harapan baru.

LAMPUNG SELATAN – Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah yang digelar di Masjid Nurul Huda, Dusun Girijaya 1, Desa Triharjo, Kecamatan Merbau Mataram, Kamis (15/01/2026), berlangsung khidmat dan sarat makna religius.

Pada kesempatan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari Fraksi Partai Gerindra, Dwi Riyanto, didaulat untuk menyampaikan taushiyah kepada jamaah. Kehadirannya menambah kekhusyukan sekaligus memberikan motivasi spiritual kepada masyarakat yang hadir.

Kegiatan keagamaan ini dihadiri jajaran Pemerintah Desa Triharjo, tokoh agama, tokoh masyarakat, remaja masjid, serta majelis taklim setempat. Rangkaian acara diawali dengan sajian mawalan yang dibawakan oleh ibu-ibu jamaah, dilanjutkan dengan doa bersama untuk para leluhur yang dipimpin oleh Ustadz Pranowo, Ustadz Sahlan, dan Ustadz H. Munir Arifin.

Sebagai wujud rasa syukur atas nikmat rezeki dan kebersamaan, kegiatan kemudian ditutup dengan makan bersama seluruh jamaah yang hadir.

Dalam sambutannya, Ustadz H. Munir Arifin menyampaikan bahwa peringatan Isra Mikraj merupakan momentum penting bagi umat Islam untuk memperkuat keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

“Isra Mikraj bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki kualitas ibadah, khususnya shalat, serta memperkuat akhlak dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Melalui peringatan Isra Mikraj ini, diharapkan nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW dapat terus dihidupkan dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus mempererat ukhuwah islamiyah di lingkungan Desa Triharjo.

LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada pengelolaan seluruh potensi ekonomi daerah dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027, Kamis (15/1/2026).

Dalam sambutannya di Balai Keratun Lantai III, Gubernur menyebut penyusunan RKPD 2027 harus mulai memikirkan target besar pertumbuhan ekonomi Lampung hingga 8 persen serta penurunan angka kemiskinan menjadi 5 persen. Menurutnya, target tersebut hanya bisa dicapai jika pemerintah tidak terpaku semata pada belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gubernur mengungkapkan, total APBD Provinsi Lampung hingga kabupaten/kota pada 2025 mencapai sekitar Rp32 triliun. Namun, perputaran ekonomi Lampung dalam setahun mencapai sekitar Rp520 triliun, sehingga APBD hanya mewakili sekitar 6 persen dari keseluruhan kapasitas ekonomi daerah.

“Kalau perencanaan kita hanya fokus pada membelanjakan APBD, berarti kita hanya mengatur enam persen ekonomi Lampung. Padahal tugas pemerintah bukan hanya membelanjakan, tetapi juga mengatur agar ekonomi daerah memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menjelaskan, sebagian besar APBD terserap untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas. Karena itu, peran pemerintah daerah harus diarahkan pada penciptaan regulasi dan kebijakan yang mampu menahan kebocoran ekonomi keluar daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan per kapita Lampung berada di kisaran Rp4–5 juta per bulan. Namun, pengeluaran konsumsi rata-rata masyarakat hanya sekitar Rp1,3 juta per bulan, yang menunjukkan tingginya aliran dana keluar dari Lampung.

“Dari total Rp528 triliun ekonomi Lampung, yang benar-benar beredar dan tersimpan di daerah tidak sampai 30 persen. Inilah penyebab utama kemiskinan, lapangan kerja terbatas, dan daya beli lemah,” kata Gubernur.

Gubernur kemudian menyoroti struktur ekonomi yang tidak inklusif, khususnya di daerah dengan PDRB tinggi tetapi tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah. Ia mencontohkan sektor perkebunan besar yang bernilai tinggi namun minim keterkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Jangan bangga hanya dengan PDRB tinggi. Kalau pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan masyarakat, itu kegagalan perencanaan,” tegasnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan. Dari sekitar Rp150 triliun kontribusi sektor primer Lampung, hanya Rp30–40 triliun yang telah diolah menjadi produk bernilai tambah, sementara sisanya masih dijual dalam bentuk bahan mentah.

Gubernur mencontohkan komoditas kopi, gabah, dan jagung yang selama ini banyak keluar daerah tanpa proses lanjutan. Menurutnya, kebijakan pelarangan pengiriman gabah keluar Lampung melalui peraturan gubernur mampu menahan potensi kebocoran ekonomi hingga Rp13 triliun per tahun.

“Kebijakan ini bukan pakai APBD, tapi dampaknya nyata. Kredit perbankan tumbuh, Rice Milling Unit berkembang, dan ribuan lapangan kerja tercipta,” ujarnya.

Dalam penyusunan RKPD 2027, Gubernur meminta seluruh kepala daerah dan kepala Bappeda kabupaten/kota merancang pembangunan berbasis tujuan (goal-oriented), bukan sekadar daftar proyek. Fokus utama diarahkan pada pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh program pemerintah harus menyasar kelompok masyarakat Desil 1 hingga Desil 4, yang jumlahnya sekitar 880 ribu jiwa di Lampung. Kelompok ini menjadi prioritas utama dalam pengentasan kemiskinan.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Lampung akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan target menurunkan angka kemiskinan hingga 5 persen pada 2029. Seluruh program lintas sektor diminta berbasis data terpadu dan terintegrasi.

“Kalau Desil 1 sampai 4 ini kita angkat, kemiskinan selesai. Tugas kita memastikan perencanaan benar-benar berpihak dan berdampak langsung ke masyarakat,” pungkas Gubernur. (Red)

Metro | Upaya menghadirkan akses penerangan listrik PLN bagi masyarakat Desa Way Terusan, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah, kini telah mencapai sekitar 85 persen.

Capaian tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah dalam memperjuangkan akses penerangan listrik dari PLN.

Hal ini menjadi prioritas utama setelah adanya pertemuan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak PLN.

Dikatakan Kepala Bidang Inovasi Balitbangda Lampung Tengah, Dra. Hj. Mardiana, M.M., menyampaikan rasa syukurnya atas progres yang dicapai. koordinasi teknis terkait penyediaan aliran listrik kini telah memasuki tahap pematangan.

“Alhamdulillah, pertemuan antara masyarakat Way Terusan dengan pihak PLN berjalan dengan baik. Secara garis besar, rencana ini sudah tergambarkan hingga 85 persen dan tinggal menunggu realisasi di lapangan,” ungkap Mardiana.

Kemudian, sebagai tindak lanjut, Balitbangda Lampung Tengah akan melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Pemerintah Daerah dan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah pada Selasa mendatang.

Saat ini, tim juga tengah merampungkan masterplan serta melengkapi data pendukung agar pelaksanaan program tidak terkendala secara administratif.

Mardiana menjelaskan, percepatan pembangunan di Desa Way Terusan tidak terlepas dari keberadaan Surat Keputusan Integrated Area Development (IAD) yang telah ditandatangani Bupati Lampung Tengah pada 28 Oktober 2025 lalu sebagai turunan dari Peraturan Presiden (Perpres).

“Dulu pemerintah daerah belum bisa bergerak leluasa membantu masyarakat di sana. Namun, dengan adanya SK IAD, kini tersedia payung hukum bagi pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan, baik melalui APBD maupun APBN,” jelas Mardiana.

Komitmen Pemkab Lampung Tengah melalui skema IAD tidak hanya difokuskan pada penyediaan listrik, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Pemerintah daerah mendukung penuh implementasi SK IAD ini. Tujuan besar kita adalah mensejahterakan masyarakat. Kami memohon dukungan doa dan kerja sama dari masyarakat Desa Way Terusan agar seluruh proses berjalan lancar dan manfaatnya segera dirasakan,” pungkas Mardiana.

-Diketahui, sejumlah program prioritas yang akan segera ditindaklanjuti meliputi:

-Penerangan: Percepatan pemasangan jaringan listrik oleh PLN

-Kesehatan: Peningkatan fasilitas dan akses layanan kesehatan masyarakat

-Pendidikan: Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang layak

-Kependudukan: Penuntasan administrasi kependudukan bagi seluruh warga. | (Rio).

Boyolali — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung berhasil meraih penghargaan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional atas komitmennya dalam mendorong kinerja kelurahan serta pembinaan administrasi dan pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus kepada perwakilan Pemkot Bandar Lampung pada peringatan Hari Desa Nasional (HDN) Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Gede, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (15/1/2026).

Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap capaian dan konsistensi Pemkot Bandar Lampung dalam memajukan wilayah administratif paling bawah melalui inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah hingga aparatur kelurahan.

“Alhamdulillah, penghargaan ini adalah buah dari kebersamaan dan komitmen kita dalam membangun tata kelola kelurahan yang baik, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujar Eva Dwiana.

Wali kota yang akrab disapa Bunda Eva itu menambahkan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemkot Bandar Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

“Terima kasih atas apresiasi yang diberikan Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan ini menjadi pemacu semangat bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan dan menghadirkan inovasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya.

Rajabasa — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali dipercaya menjadi bagian dari program strategis nasional di sektor kelautan dan perikanan. Hal itu ditandai dengan dimulainya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, melalui peletakan batu pertama yang dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Selatan, Supriyanto, Kamis (15/1/2026).

Pembangunan KNMP di Desa Kunjir merupakan bagian dari program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia yang saat ini memasuki tahap kedua. Pada tahap ini, pembangunan dilakukan di 35 titik pesisir nasional sebelum diperluas hingga 1.000 lokasi di seluruh wilayah pesisir Indonesia pada 2029.

Sebelumnya, Lampung Selatan telah terlibat pada tahap pertama pembangunan KNMP di dua desa, yakni Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, dan Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, yang termasuk dalam 65 lokasi awal program nasional tersebut.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan KNMP KKP RI, Yusuf Santoso, menyampaikan bahwa pada Januari 2026 pihaknya menargetkan penyelesaian seluruh persiapan material. Dengan demikian, pekerjaan fisik pembangunan direncanakan mulai berjalan pada awal Februari 2026.

“Setelah pembangunan selesai, aset Kampung Nelayan Merah Putih akan diserahterimakan kepada dinas terkait selaku pemilik lahan,” jelas Yusuf.

Ia menambahkan, pengelolaan kawasan KNMP nantinya akan diserahkan kepada Koperasi Desa Merah Putih dengan pengawasan dari Dinas Perikanan, pemerintah daerah, serta pemerintah desa setempat. Keberhasilan program ini, kata dia, sangat bergantung pada tata kelola koperasi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, mewakili Bupati Lampung Selatan, Sekda Supriyanto menilai pembangunan KNMP di Desa Kunjir sebagai langkah strategis dan visioner dalam mendorong transformasi kawasan pesisir.

“Ini merupakan lokasi ketiga pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Lampung Selatan dari 100 lokasi yang direncanakan secara nasional. Ini adalah kehormatan sekaligus amanah besar,” ujar Supriyanto.

Ia berharap pembangunan KNMP mampu membawa perubahan nyata bagi kehidupan nelayan, mulai dari penyediaan hunian yang layak, peningkatan produktivitas perikanan, hingga penguatan ekonomi keluarga nelayan secara berkelanjutan.

Menurutnya, kawasan pesisir bukan wilayah pinggiran, melainkan beranda depan ekonomi maritim Indonesia. Nelayan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan laut dan kedaulatan sumber daya kelautan nasional.

“Oleh karena itu, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Supriyanto juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI beserta jajaran atas komitmen mendukung pembangunan masyarakat nelayan, khususnya di Lampung Selatan dan Desa Kunjir.

Ia juga menegaskan kepada PT Nara selaku pelaksana kegiatan agar menjalankan pembangunan secara profesional, tepat waktu, tepat mutu, serta sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jaga kualitas pekerjaan, utamakan keselamatan kerja, dan libatkan masyarakat lokal agar manfaat pembangunan dapat dirasakan sejak awal,” pesannya.

Ke depan, Supriyanto mendorong pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih dilakukan melalui koperasi nelayan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kawasan tersebut diharapkan berkembang menjadi pusat produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan secara nyata.

“Saya yakin Kampung Nelayan Merah Putih ini akan melahirkan pusat-pusat ekonomi baru di wilayah pesisir, membuka lapangan kerja, dan mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan di Desa Kunjir dan Kecamatan Rajabasa,” pungkasnya.

Pesawaran — Pembangunan Rumah Sakit (RS) Urip Sumoharjo di Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Proyek yang berdiri di atas lahan persawahan tersebut diduga tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan tata kelola lingkungan, sehingga memicu banjir serta kemacetan parah di jalur lintas barat Sumatera.

Sejak dimulainya pembangunan, warga sekitar mengaku mulai merasakan dampak signifikan. Area persawahan yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air kini tertutup bangunan, menyebabkan air hujan meluap ke permukiman warga.

“Sejak pembangunan dimulai, air hujan yang sebelumnya terserap oleh sawah kini menggenangi rumah-rumah warga. Setiap hujan turun, kami kebanjiran,” ujar seorang warga setempat, Kamis (15/1/2026).

Selain banjir, aktivitas proyek juga berdampak pada arus lalu lintas. Genangan air di badan jalan ditambah keluar masuk kendaraan proyek memperparah kemacetan di jalur utama lintas barat Sumatera yang selama ini dikenal padat.

“Banyak warga mengeluh, tapi pengembang terkesan meremehkan dampak yang terjadi. Mungkin karena merasa perusahaan besar, jadi bertindak semena-mena,” ungkap warga dengan nada kecewa.

Warga menilai pengembang lalai dalam merancang sistem drainase yang memadai. Pembangunan fasilitas berskala besar di kawasan padat lalu lintas tanpa perencanaan tata kelola air yang baik dianggap mengabaikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

“Selain banjir, kemacetan juga tidak terhindarkan. Aktivitas proyek di jalur lintas barat Sumatera semakin memperparah kondisi lalu lintas,” kata warga lainnya.

Hasil penelusuran lampung7.com menunjukkan persoalan ini berpotensi masuk ke ranah hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan usaha yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat dapat dikenai sanksi pidana.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga mengatur sanksi bagi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Apabila terbukti tidak memiliki izin lingkungan atau melakukan kelalaian, pengembang dapat dikenakan hukuman pidana maupun denda.

Sorotan pada Sungai dan Drainase

Warga juga menyoroti perubahan alur sungai kecil yang sebelumnya melintasi kawasan lokasi pembangunan rumah sakit. Aliran sungai tersebut dialihkan ke luar area rumah sakit, namun saluran baru yang dibangun dinilai memiliki kapasitas lebih kecil dari sebelumnya.

“Saluran airnya dipersempit dan tidak mampu menampung debit air. Akibatnya air meluap dan memperparah banjir di lingkungan kami,” ungkap warga.

Masyarakat mendesak pemerintah daerah dan pihak pengembang agar segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurut warga, pembangunan fasilitas kesehatan seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat, bukan menimbulkan dampak negatif.

“Rumah sakit memang penting, tapi jangan sampai mengorbankan keselamatan dan kenyamanan warga,” tegasnya.

Warga juga mengungkap kekhawatiran terkait aspek keselamatan kerja di proyek tersebut. Mereka mengaku mendengar adanya pekerja yang mengalami kecelakaan kerja saat pembangunan berlangsung.

“Kami juga mendengar ada pekerja yang sempat jatuh saat bekerja. Keselamatan kerjanya patut dipertanyakan. Pihak pengembang terkesan tertutup dan merasa hebat sendiri,” pungkas warga.

Sementara itu, salah satu perwakilan pembangunan RS Urip Sumoharjo Gedong Tataan, Daljono, belum dapat dikonfirmasi karena tidak berada di tempat saat wartawan mendatangi lokasi.

[Hendra]

Pesawaran — Batalyon Infanteri 7 Marinir melaksanakan panen buah melon di kawasan Marines 7 Ranch, Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Kamis (15/1/2026). Kegiatan ini berlangsung dengan penuh antusias dan suasana kebersamaan seluruh prajurit.

Panen melon diawali dengan sambutan Komandan Batalyon Infanteri 7 Marinir, Letkol Marinir M. Kristian Widiantoro, M.Tr.Opsla., yang didampingi Ketua Ranting A Jalasenastri Cabang 7 PG Kormar, Ny. Devi M. Kristian. Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan memetik buah melon secara langsung dari tanaman yang telah dibudidayakan.

Kegiatan panen tersebut diikuti oleh para perwira, pengurus Jalasenastri, serta seluruh prajurit Yonif 7 Marinir. Suasana keakraban dan kebersamaan tampak mewarnai seluruh rangkaian kegiatan.

Letkol Marinir M. Kristian Widiantoro menyampaikan bahwa panen melon ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus bagian dari upaya pengembangan ketahanan pangan satuan. Selain itu, hasil panen diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keluarga besar Yonif 7 Marinir.

“Panen buah melon ini dapat dinikmati sebagai bentuk rasa syukur sekaligus mendukung pengembangan dan eksistensi ketahanan pangan oleh seluruh prajurit Yonif 7 Marinir,” ujarnya.

Hasil panen melon tersebut direncanakan untuk dibagikan kepada keluarga besar Yonif 7 Marinir, sekaligus menjadi sarana edukasi serta tambahan asupan vitamin dan nutrisi bagi para prajurit.

[Hendra]

Metro | Penantian panjang ribuan warga Way Terusan, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, untuk menikmati aliran listrik PLN akhirnya mulai menemui titik terang.

Wilayah yang selama ini belum tersentuh jaringan listrik tersebut kini menjadi prioritas dalam program percepatan perluasan jaringan PLN.

Hal tersebut disampaikan Manager PLN UP3 Metro, Anas Febrian, dalam agenda sosialisasi rencana perluasan jaringan, pihaknya berkomitmen merealisasikan penyambungan listrik ke wilayah tersebut.

Anas Febrian menjelaskan, proses ini merupakan bagian dari upaya PLN menjangkau daerah-daerah terpencil, mengingat lokasi Way Terusan masuk dalam kawasan register, PLN terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait guna percepatan administratif dan fisik.

“Kami tetap optimis untuk percepatan. Koordinasi ini bukan baru dimulai, tetapi sudah berjalan dan akan kami rapatkan kembali hari Selasa depan bersama Bapak Bupati Lampung Tengah,” ucap Anas Febrian di Kantor PLN UP3 Metro. Rabu, (14/1/2025).

Dia menambahkan, menanggapi isu adanya pungutan liar (pungli) sebesar Rp 3,5 juta oleh oknum tertentu, Anas menegaskan bahwa PLN tidak pernah membenarkan hal tersebut.

“Jika ada oknum yang meminta biaya di luar ketentuan, kami minta masyarakat melapor ke pihak berwajib. Sanksi bagi oknum PLN sangat tegas, mulai dari teguran hingga pemberhentian,” ucap Anas.

Anas Febrian mengimbau masyarakat untuk melakukan transaksi resmi melalui aplikasi PLN Mobile.

“Biaya penyambungan, SLO, dan ID sudah ada di aplikasi melalui fitur LSP+. Jadi masyarakat cukup satu aplikasi, bayar di sana,” ucapnya.

Sementara itu, Mardiana, Kabid Balitbangda sekaligus Sekretaris Integrated Area Development (IAD) Lampung Tengah, menyatakan bahwa progres rencana ini sudah mencapai 85 persen.

Dengan terbentuknya IAD menjadi payung hukum yang kuat bagi pemerintah untuk masuk dan membantu masyarakat di wilayah tersebut.

“Selama ini kita berhati-hati karena ada aturan hukum di kawasan tersebut. Namun, dengan adanya SK IAD yang ditandatangani Bupati pada 20 Oktober 2025 lalu sebagai turunan SK Gubernur dan Presiden, kita punya dasar hukum untuk membantu kesejahteraan masyarakat, baik itu listrik, kesehatan, maupun pendidikan,” jelas Mardiana.

Dia menambahkan, pertemuan lanjutan dengan Bupati Lampung Tengah dan Sekda akan segera dilaksanakan untuk mematangkan Master Plan dan dokumen pendukung lainnya.

Sementara itu, Ketua MWC Way Terusan, Suratmin, mengungkapkan rasa syukurnya atas langkah nyata yang diambil oleh PLN dan Pemerintah Daerah. Menurutnya, ada sekitar 5.000 KK yang selama ini hidup tanpa penerangan PLN.

“Pengusulan sudah lama kami ajukan. Sejak kami bergabung dengan tim IAD pada Oktober 2025 lalu, progresnya terasa lebih cepat. Harapan kami hanya satu, listrik bisa secepatnya terealisasi dan dinikmati masyarakat,” harap Suratmin.

Pihak PLN dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menargetkan persyaratan administrasi segera terpenuhi agar pengerjaan fisik di lapangan tidak menemui kendala, sehingga Way Terusan segera terbebas dari kegelapan.| (Rio).

Tanggamus – Bupati Tanggamus Drs. H. Mohammad Saleh Asnawi, M.A., M.H., memberikan piagam penghargaan kepada 15 personel Polres Tanggamus atas keberhasilan mengungkap kasus pembunuhan pasangan suami istri di Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung, dalam waktu kurang dari 1 x 12 jam.

Penyerahan piagam penghargaan tersebut dilakukan pada kegiatan Apel Kesiapsiagaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang digelar di Lapangan Merdeka Kota Agung, Selasa (13/1/2026).

Penghargaan diberikan kepada jajaran pimpinan hingga personel lapangan Polres Tanggamus yang dinilai menunjukkan kinerja cepat, profesional, dan responsif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun 15 personel Polres Tanggamus yang menerima penghargaan tersebut yakni: Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko, S.I.K., M.H., Wakapolres.Tanggamus Kompol Gigih Andri Putranto, S.H., S.I.K., M.H., Kasat Reskrim Polres Tanggamus AKP Khairul Yassin Ariga, S.Kom., M.H., Kapolsek Pugung Ipda Dr. Agus Tri Kurniawan, S.H., M.H.,

Selain itu personel Tim Tekab 308 Polres Tanggamus dan Polsek Pugung, yaitu Aipda Herwinsyah, S.H., Aipda Frendi Setiawan, S.H., Aipda Sumantri, Aipda Fherli Saputra, Aipda Bobby Noviansyah S., S.E., Aipda Dani Pratomo, Aipda Angga Aradea, Bripka Dedy Syaifuddin, Bripka Anggie Fhariestha, Briptu Sofiansyah, S.H., dan Bripda Muhammad Guma Palanov.

Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Bupati Tanggamus serta dukungan seluruh elemen masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi Bapak Bupati. Pada awal pengungkapan kasus ini, kami memang minim petunjuk. Namun berkat kerja keras tim serta dukungan informasi dari masyarakat, alhamdulillah kasus tersebut dapat diungkap sebelum 1×12 jam,” kata AKBP Rahmad Sujatmiko.

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

“Kami mengajak masyarakat untuk terus peduli terhadap lingkungan sekitar dan tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian. Dengan sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan, situasi kamtibmas yang aman dan kondusif dapat terus terjaga,” pungkasnya.

Bupati Tanggamus H. Moh. Saleh Asnawi menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kinerja jajaran Polress Tanggamus yang dinilai mampu bertindak cepat sehingga kasus pembunuhan tersebut dapat segera terungkap.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polres Tanggamus yang telah bergerak cepat mengungkap kasus pembunuhan pasangan suami istri di Pekon Way Pring. Keberhasilan ini penting untuk menjaga rasa aman dan mencegah keresahan di tengah masyarakat,” tegas Bupati.

Diketahui dalam rangkaian itu, selain kepada jajaran Polres Tanggamus, Bupati juga menyerahkan piagam penghargaan kepada 14 personel Kodim 0424 Tanggamus, 3 personel BPBD Kabupaten Tanggamus, 3 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta 6 anggota Tim Vertical Rescue Indonesia atas peran mereka dalam penyelesaian pembangunan Jembatan Gantung Garuda di Pekon Umbar, Kecamatan Kelumbayan.

Piagam penghargaan juga diberikan kepada 35 anggota Satlinmas Kabupaten Tanggamus atas dedikasi dan pengabdian mereka yang telah lebih dari 10 tahun menjalankan tugas sebagai anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayah masing-masing. (Khoiri)

Pesawaran — Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali menghadiri kegiatan ground breaking Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Durian, Kecamatan Padang Cermin, Selasa (13/1/2026). Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya pembangunan kawasan terpadu yang ditujukan untuk memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.

Dalam kegiatan itu, Wabup Pesawaran didampingi Kepala Dinas Perikanan Zainal Arifin, Camat Padang Cermin Eko Novianto, Kepala Desa Durian beserta jajaran, pengurus Koperasi Desa Merah Putih Desa Durian, serta para nelayan dan masyarakat setempat.

Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang bertujuan mengoptimalkan pembangunan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional sekaligus penopang ketahanan pangan. Program ini tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik kawasan, tetapi juga mendorong transformasi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan, khususnya koperasi nelayan.

Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 100 Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia. Kabupaten Pesawaran menjadi salah satu dari empat kabupaten di Provinsi Lampung yang terpilih menerima Program Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahap II Tahun 2025.

Penetapan lokasi tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2025 mengenai Calon Lokasi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahap II Tahun 2025.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas pelaksanaan program tersebut di Kabupaten Pesawaran. Ia menilai Kampung Nelayan Merah Putih sebagai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Adapun pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Pesawaran berlokasi di Desa Durian, Kecamatan Padang Cermin, di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Pesawaran seluas kurang lebih 1,3 hektare. Di kawasan ini akan dibangun berbagai sarana dan prasarana pendukung sektor perikanan, antara lain shelter pendaratan ikan, shelter cool box, kios perbekalan, bengkel nelayan, kantor pengelola, bangunan pemasaran ikan, IPAL Biotech, serta fasilitas penunjang lainnya.

“Saya berharap melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih ini, usaha penangkapan ikan di Kabupaten Pesawaran dapat berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, serta memperkuat perekonomian masyarakat pesisir,” pungkasnya.

TNI AL, KORMAR, Brigif 4 Marinir/BS — Komandan Batalyon Infanteri 7 Marinir (Danyonif 7 Mar) Letkol Marinir M. Kristian Widiantoro, M.Tr.Opsla., memberikan entry briefing kepada seluruh prajurit Yonif 7 Marinir sebagai langkah awal pembinaan satuan serta penguatan kesiapan personel dalam menghadapi tugas ke depan.

Kegiatan entry briefing tersebut berlangsung di Kelas Lapangan Gobang, Ketapang, Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Senin (12/1/2026), dan diikuti oleh seluruh perwira, bintara, tamtama, serta Ibu-ibu Jalasenastri.

Dalam arahannya, Danyonif 7 Marinir menekankan pentingnya loyalitas, disiplin, dan profesionalisme sebagai landasan utama prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Menurutnya, entry briefing menjadi momentum strategis bagi komandan untuk menyamakan persepsi, visi, dan semangat kebersamaan dalam melaksanakan tugas pokok satuan.

Letkol Mar M. Kristian Widiantoro juga mengingatkan seluruh prajurit agar senantiasa menjaga kehormatan diri, keluarga, dan satuan dengan berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta 8 Wajib TNI.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga soliditas internal, meningkatkan kemampuan perorangan maupun satuan, serta menjauhi segala bentuk pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri dan institusi TNI AL, seperti judi online, perbuatan asusila, dan penyalahgunaan narkoba.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh prajurit Yonif 7 Marinir semakin solid, profesional, dan siap menjalankan setiap penugasan yang diemban demi kepentingan bangsa dan negara.

[Hendra]