Blog

JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa tingkat utilisasi industri pati ubi kayu nasional hingga saat ini masih berada di kisaran 43 persen. Padahal, sektor tersebut merupakan industri strategis yang memiliki nilai tambah tinggi dan potensi besar untuk dikembangkan.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), terdapat sekitar 125 perusahaan pati ubi kayu di Indonesia yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Industri Agro.

“Saat ini dalam catatan kami terdapat sekitar 125 perusahaan pati ubi kayu di Indonesia, namun tingkat utilisasinya baru mencapai 43 persen. Ini masih tergolong rendah,” ujar Agus saat membuka Business Matching Industri Pati Ubi Kayu di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (22/1/2026).

Menperin menjelaskan, kinerja ekspor pati ubi kayu Indonesia hingga November 2025 tercatat mencapai USD 18,7 juta, atau meningkat 58,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, Indonesia masih melakukan impor pati ubi kayu dengan nilai mencapai USD 73,8 juta.

Menurut Agus, impor tersebut telah berhasil ditekan hingga 54,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya berkat berbagai kebijakan penguatan industri dalam negeri. Meski demikian, ketergantungan terhadap produk impor masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi.

Untuk itu, Kemenperin mendorong penguatan ekosistem industri ubi kayu dari hulu hingga hilir. Langkah ini sejalan dengan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) yang menitikberatkan pada perlindungan pasar domestik, substitusi impor, peningkatan nilai tambah, serta penguatan rantai nilai industri.

Selain persoalan impor, Agus juga menyoroti tantangan persaingan harga. Oleh karena itu, Kemenperin mendorong sinergi antara produsen pati ubi kayu dan industri pengguna melalui berbagai instrumen, seperti neraca komoditas dan kegiatan business matching.

“Business matching ini tidak hanya bertujuan meningkatkan serapan bahan baku dalam negeri, tetapi juga untuk penyesuaian spesifikasi sesuai kebutuhan industri pengguna. Saya berharap industri ubi kayu nasional mampu melakukan diversifikasi produk agar kebutuhan industri pengguna dapat terpenuhi secara berkelanjutan,” ujar Agus.

Menperin menambahkan, pati ubi kayu memiliki potensi besar karena dapat diolah menjadi berbagai produk turunan, baik sektor pangan seperti pemanis, bumbu, makanan ringan, dan mi, maupun sektor nonpangan seperti kertas dan etanol.

Pengusaha Minta Relaksasi PPN

Sementara itu, Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI) meminta pemerintah memberikan relaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk tapioka yang saat ini dikenakan tarif sebesar 11 persen per kilogram.

Ketua Umum PPTTI Welly Sugiono menilai tarif tersebut cukup memberatkan pelaku usaha, terutama di tengah melimpahnya produksi dalam negeri dan ketatnya persaingan dengan produk impor.

“PPN tapioka sudah lama dikenakan 11 persen per kilogram. Menurut kami, ini masih bisa direlaksasi, setidaknya diturunkan di bawah 10 persen agar industri lebih kompetitif,” ujar Welly.

Welly menjelaskan, pasar ekspor tapioka Indonesia saat ini masih terbatas dan didominasi oleh tujuan ekspor ke China dengan volume yang relatif kecil. Di sisi lain, kebutuhan dalam negeri terhadap tapioka cukup besar, sementara produk impor dari Thailand, Vietnam, dan Kamboja masih masuk ke pasar nasional.

Padahal, kapasitas produksi dalam negeri dinilai sangat mencukupi. Sekitar 70 persen produksi tapioka nasional berasal dari Provinsi Lampung dengan volume mencapai 3,8 juta ton per tahun, sementara total produksi nasional telah melampaui 4 juta ton per tahun.

“Kalau total impor, jumlahnya sekitar 1,2 juta ton. Sebenarnya produksi dalam negeri sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional,” pungkas Welly.

 

JAKARTA – Curah hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrem mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak Kamis (22/1/2026) pagi hingga siang hari. Kondisi tersebut menyebabkan genangan air di sejumlah ruas jalan, salah satunya di Jalan DI Pandjaitan, Jakarta Timur, yang mengakibatkan antrean kendaraan mengular karena salah satu lajur tidak dapat dilalui.

Fenomena ini sejalan dengan peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait peningkatan curah hujan menjelang akhir Januari 2026. BMKG juga mengimbau masyarakat di berbagai provinsi lain di Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang meluas.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini, wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara berpotensi mengalami peningkatan intensitas hujan dalam beberapa hari ke depan.

“Gangguan atmosfer yang terpantau saat ini memicu pertumbuhan awan konvektif secara signifikan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan banjir, tanah longsor, serta gangguan pada sektor transportasi di wilayah terdampak,” ujar Faisal, Kamis (22/1).

Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan dengan terus memantau informasi resmi dari BMKG.
“Dengan kesiapsiagaan yang baik, risiko bencana akibat cuaca ekstrem dapat diminimalkan,” tambahnya.

Pengaruh Bibit Siklon dan Monsun Asia

Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani mengungkapkan bahwa cuaca ekstrem yang terjadi dipengaruhi oleh sejumlah faktor atmosfer, salah satunya keberadaan bibit siklon tropis.

Selain itu, Monsun Asia diprakirakan menguat hingga 23 Januari 2026, disertai seruakan udara dingin (cold surge) dari daratan Asia. Fenomena ini meningkatkan kecepatan angin di Laut China Selatan dan mendorong pertumbuhan awan hujan secara masif di wilayah selatan khatulistiwa.

“Secara bersamaan, aktifnya Madden-Julian Oscillation (MJO), Gelombang Rossby Ekuator, dan Gelombang Kelvin, yang didukung nilai OLR negatif, turut memperkuat pembentukan awan Cumulonimbus,” jelas Andri.

Ia menambahkan, tingginya kelembapan udara pada lapisan bawah hingga menengah atmosfer serta kondisi atmosfer yang labil semakin mendukung proses konvektif skala lokal di wilayah Indonesia bagian selatan.

Wilayah Berpotensi Cuaca Ekstrem

Berdasarkan hasil analisis BMKG, potensi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang diprakirakan terjadi secara bergantian di berbagai wilayah Indonesia menjelang akhir Januari 2026.

Pada 22 Januari, potensi cuaca ekstrem meliputi Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.
Kondisi serupa diperkirakan berlanjut pada 23 Januari di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan NTT.
Selanjutnya, Jawa Tengah dan Jawa Timur berpotensi terdampak pada 24 Januari, sementara Bali, NTB, dan NTT diprakirakan mengalami peningkatan curah hujan pada 25–26 Januari.

“Dinamika cuaca ini menuntut kewaspadaan tinggi dari masyarakat untuk mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi,” ujar Andri.

Meski demikian, BMKG menegaskan bahwa kondisi cuaca bersifat dinamis dan dapat berubah dengan cepat. Masyarakat dan pemangku kepentingan diimbau untuk berhati-hati dalam merencanakan aktivitas luar ruang serta perjalanan darat, laut, dan udara.

LAMPUNG – Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang digelar di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (21/01/2026).

Sebanyak 31 pejabat yang terdiri dari 23 Pejabat Administrator dan 8 Pejabat Pengawas dilantik dan diambil sumpah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/205/VI.04/2026 tanggal 20 Januari 2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik serta menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Pelantikan ini bukanlah sekadar seremonial atau formalitas belaka, melainkan merupakan amanah, kepercayaan, dan tanggung jawab besar yang harus saudara-saudara emban dengan penuh integritas, dedikasi, dan loyalitas kepada bangsa, negara, dan masyarakat Provinsi Lampung,” tegas Gubernur Lampung.

Gubernur juga melanjutkan bahwa Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ini merupakan bagian dari upaya penataan dan penguatan organisasi perangkat daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik.

“Setiap pejabat yang dilantik diharapkan mampu menjalankan peran strategisnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan,” ujarnya.

Gubernur juga menekankan bahwa Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas memiliki peran penting sebagai penghubung antara kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan teknis di lapangan.

“Saudara dituntut untuk mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan daerah menjadi program dan kegiatan yang nyata, terukur, serta berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Gubernur juga menyampaikan empat penekanan utama yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas, yakni menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, memperkuat kerja sama dan sinergi, serta bersikap adaptif dan inovatif terhadap perubahan.

“Aparatur pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel dengan mengorientasikan setiap pelaksanaan tugas pada kepuasan masyarakat,” pesannya.

Diakhir, Gubernur berharap pelantikan ini dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sehingga mampu mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Saya berharap kinerja perangkat daerah semakin optimal dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Provinsi Lampung,” pungkasnya. (Red).

Metro | Upaya memperkuat profesionalisme dan kemandirian organisasi kemanusiaan yang dilakukan PMI Kota Metro melalui gelaran Musyawarah Kota (Muskot) Tahun 2026, di SMK Muhammadiyah 3 Metro, Rabu (21/01/2026).

Dalam sambutannya, Walikota Metro Bambang Iman Santoso saat membuka Muskot menyampaikan apresiasi atas peran PMI Kota Metro di bidang sosial dan kemanusiaan.

“Keberadaan PMI selama ini telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, mulai dari pelayanan donor darah, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, hingga berbagai kegiatan sosial kemanusiaan lainnya,”ucap Bambang

Walikota berharap, Musyawarah Kota ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bijaksana, program kerja yang realistis dan berkelanjutan, serta kepengurusan yang solid, berintegritas, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat.

Lebih lanjut, Keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa PMI Kota Metro menjadi organisasi yang semakin profesional, mandiri, dan dicintai seluruh masyarakat Kota Metro.

Sementara itu, Ketua Pelaksanaan Muskot PMI Kota Metro Bekti menjelaskan, bahwa musyawarah ini merupakan kewajiban organisasi. Setelah masa kepengurusan berakhir, PMI wajib melaksanakan regenerasi melalui forum Musyawarah Kota.

“Rangkaian Musyawarah Kota ini meliputi laporan pertanggungjawaban pengurus, pembahasan rencana strategis PMI ke depan, serta pemilihan ketua dan formatur PMI Kota Metro,” jelas Bekti.

Bekti menambahkan, hingga saat ini baru terdapat satu calon ketua, dimana mekanisme pemilihan dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat maupun voting, sesuai ketentuan yang berlaku.

Bekti berharap, ke depan PMI Kota Metro dapat semakin eksis dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, sejalan dengan peran PMI sebagai organisasi kemanusiaan.|(Rio).

METRO – Komandan Korem (Danrem) 043/Garuda Hitam, Brigjen TNI Haryantana, S.H., mengajak seluruh jajaran menjadikan shalat sebagai sumber kekuatan moral dan spiritual dalam menjalankan tugas serta kehidupan sehari-hari. Ajakan tersebut disampaikannya saat menghadiri peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah di Masjid Al-Ittihat Makorem 043/Garuda Hitam, Kota Metro, Rabu (21/1/2026).

Peringatan Isra Mi’raj berlangsung khidmat dan penuh nuansa religius. Kegiatan ini diikuti oleh Kasrem, Kasiren, para Kasi Kasrem, prajurit dan PNS Korem 043/Gatam, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Koorcab Rem 043 PD XXI/Radin Inten beserta pengurus, serta keluarga besar Korem 043/Garuda Hitam.

Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dilanjutkan tausiyah keagamaan dan doa bersama. Tausiyah disampaikan oleh Ustaz KH Ari Wibowo, Lc., M.Pd.I., yang mengajak jamaah menjadikan peristiwa Isra Mi’raj sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Dalam sambutannya, Danrem menegaskan bahwa Isra Mi’raj merupakan peristiwa agung yang sarat makna spiritual, khususnya terkait kewajiban shalat sebagai tiang agama dan fondasi pembentukan karakter seorang Muslim.

“Shalat bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi menjadi sumber kekuatan moral dan spiritual dalam menjalani kehidupan, baik sebagai prajurit, aparatur negara, maupun sebagai anggota masyarakat,” ujar Brigjen TNI Haryantana.

Ia menambahkan, nilai-nilai yang terkandung dalam shalat seperti disiplin, kejujuran, tanggung jawab, serta akhlak mulia harus tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari, terutama dalam pelaksanaan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Danrem juga menyinggung tantangan kehidupan di era modern, mulai dari dinamika sosial, tekanan ekonomi, hingga derasnya arus informasi dan media sosial yang berdampak pada perubahan perilaku masyarakat, khususnya generasi muda. Menurutnya, penguatan nilai-nilai keagamaan menjadi penyeimbang penting agar tidak mudah tergerus dampak negatif perkembangan zaman.

Pada kesempatan tersebut, Danrem menekankan peran strategis masjid sebagai pusat pembinaan iman, moral, dan persaudaraan umat. Ia berharap keberadaan Makorem 043/Garuda Hitam di Kota Metro yang dikenal religius, aman, dan harmonis dapat terus dijaga melalui sikap yang bijaksana serta menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman.

Sebagai aparat kewilayahan, Danrem menegaskan komitmen TNI, khususnya Korem 043/Garuda Hitam, untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah, dengan dukungan seluruh elemen masyarakat dan tokoh agama.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama serta penyampaian apresiasi Danrem kepada pengurus Masjid Al-Ittihat dan seluruh panitia atas terselenggaranya kegiatan dengan tertib dan penuh kekhidmatan. Ia berharap Allah SWT senantiasa melimpahkan perlindungan, ketenangan, dan keberkahan bagi Korem 043/Garuda Hitam dan masyarakat Kota Metro.

Lampung – Universitas Lampung (Unila) mempertegas komitmennya sebagai problem solver bagi permasalahan di Provinsi Lampung. Hal ini terungkap saat Rektor Unila, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA, IPM., ASEAN Eng., menerima audiensi Kapolda Lampung, Irjen Pol. Helfi Assegaf, di Ruang Rapat Rektor, lantai dua, Gedung Rektorat Unila, Rabu, 21 Januari 2026.

Kapolda dalam pertemuan tersebut didampingi Dirintelkam Polda Lampung Kombespol Efrizal, S.I.K., M.M., dan Karo SDM Kombes Ariefaldi Warganegara, S.H., S.I.K., M.M. Sementara itu, Rektor Unila didampingi seluruh jajaran wakil Rektor, para dekan, serta Kepala BPKHM Unila.

Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang berdampak langsung pada stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat, meliputi penanganan konflik lahan, ketahanan pangan, hingga peningkatan kapasitas pendidikan anggota Polri.

Salah satu sorotan utama dalam diskusi ini yakni penanganan sengketa lahan yang melibatkan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah di wilayah Tulang Bawang dan Lampung Tengah.

Polda mengajak Unila selain berperan sebagai akademisi, untuk juga turun langsung ke lapangan melalui program Pengabdian kepada Masyarakat.

Prof. Lusmeilia Afriani menegaskan Unila akan menerjunkan tim ahli dari FISIP dan FH serta tim KKN untuk melakukan pendekatan edukatif dan persuasif.

“Kami menyepakati sinergi konkret. Untuk pengabdian masyarakat, Unila bersama Polda Lampung akan turun ke daerah konflik, seperti sengketa lahan di Tulang Bawang. Kami juga akan melibatkan tokoh adat Lampung dalam diskusi penyelesaian konflik ini agar pendekatan yang dilakukan lebih diterima dan menyentuh akar budaya masyarakat,” ujarnya.

Rektor juga menjelaskan teknis pelaksanaan di lapangan yang akan melibatkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) serta Tim dari KKN untuk melakukan pendekatan langsung dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Selain isu keamanan, Unila dan Polda Lampung juga menyepakati kerja sama di bidang ketahanan pangan. Hal ini merespons kebutuhan pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan produktif.

“Kerja sama ini juga menyasar sektor pertanian. Ada lahan di Kota Baru yang akan kita manfaatkan untuk budidaya jagung. Ini adalah bentuk dukungan nyata Unila dan Polda terhadap program ketahanan pangan nasional. Rencananya, program ini segera dieksekusi dalam waktu dekat,” jelas Rektor.

Di sektor pendidikan, Unila membuka pintu lebar bagi anggota Polri yang ingin meningkatkan kualifikasi akademiknya, baik dari jenjang S-1 maupun S-2.

“Pak Kapolda memiliki visi yang luar biasa untuk pendidikan anggotanya. Unila siap memfasilitasi anggota Polri yang belum S-1 atau ingin lanjut ke S-2, salah satunya melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Kuliah Ekstensi. Ini adalah bentuk kontribusi kami dalam mencetak aparatur negara yang unggul dan berwawasan luas,” tutup Prof. Lusmeilia.

Kerja sama ini diharapkan dapat segera terealisasi dan memberikan dampak positif yang nyata, baik bagi institusi kepolisian, sivitas akademika Unila, maupun masyarakat Lampung secara luas.

Lampung Barat – Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat menggandeng PT Star Energy upaya untuk mengeksplorasi potensi panas bumi (geothermal) Suoh-Sekincau.

Kerja sama tersebut dinilai Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus sebagai langkah strategis untuk mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah.

Sebab, pengembangan proyek geothermal tersebut tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi pembangunan daerah.

Salah satu manfaat yang akan dirasakan masyarakat adalah potensi peningkatan pendapatan daerah melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) yang ke depan akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dikatakan Parosil Mabsus, pemerintah daerah berkomitmen memastikan bahwa kehadiran investasi di sektor geothermal tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat Lampung Barat.

“Kami ingin investasi ini benar-benar membawa dampak positif, baik melalui peningkatan pendapatan daerah maupun melalui kontribusi langsung untuk masyarakat, terutama di wilayah sekitar proyek,” kata Parosil Mabsus, Selasa (20/01/2026).

Sebagai kepala daerah, Parosil Mabsus meminta dukungan kepada lapisan masyarakat, pasalnya, dengan dukungan masyarakat dan pengawasan yang berkelanjutan, proyek geothermal Suoh–Sekincau diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Barat secara berkelanjutan.

Langkah yang diambil Pemerintah Daerah mendapat apresiasi dari lapisan masyarakat, menurut Dedi salah satu warga, proyek strategis nasional di sektor panas bumi ini membuka harapan baru bagi masyarakat.

“Lampung Barat selama ini memiliki potensi energi besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan daerah. Kalau dikelola dengan baik, geothermal ini bukan hanya soal listrik, tapi juga dampaknya ke pembangunan daerah. Kami sebagai warga tentu berharap hasilnya bisa dirasakan langsung, terutama untuk kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Tak hanya itu, Dedi juga berharap keberadaan proyek geothermal mampu menciptakan efek berganda, baik dari sisi ekonomi, infrastruktur, maupun peningkatan kualitas layanan publik di wilayah sekitar lokasi proyek.

LAMPUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menerima salinan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2025 tentang penetapan batas areal pelepasan sebagian kawasan hutan produksi tetap, dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah pada kawasan hutan (PPTPKH) Provinsi Lampung Tahap I untuk sumber objek reforma agraria (TORA).

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyampaikan bahwa terbitnya keputusan tersebut merupakan hasil dari penantian yang cukup lama, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, khususnya di Pekon Sukapura, Kecamatan Sumberjaya.

“Ini adalah penantian yang cukup lama, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Alhamdulillah, akhirnya tersampaikan juga dengan terbitnya SK ini. Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian persoalan kawasan hutan di Sukapura,” ujar Parosil Mabsus.

Penyerahan salinan keputusan tersebut berlangsung di Ruang Rapat BPKH Wilayah XX Bandar Lampung dan diserahkan langsung oleh Kepala BPKH Wilayah XX Bandar Lampung, Novie Trionoadi, S.Si., M.Sc., kepada Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus dan Kepala Kantor ATR/BPN Lampung Barat Oki Maradha Pratama, S.H., M.H.

Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 241 Tahun 2025 menetapkan pelepasan sebagian kawasan Hutan Produksi Tetap Way Tenang Kenali Register 44B dan sebagian kawasan Hutan Produksi Tetap Bukit Rigis Register 45B dengan luas keseluruhan 22,51 hektare. Kawasan tersebut berada di Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat.

Acara penyerahan salinan SK tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial, S.Kom, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Ir. Y. Ruchyansyah, M.Si., Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Lampung Hasan Basri Natamenggala, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, antara lain Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plt. Sekretaris Bappeda, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Bagian SDA, dan perwakilan KPH Liwa.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Penyerahan antara BPKH Wilayah XX Lampung dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, serta Berita Acara Penyerahan antara BPKH Wilayah XX Lampung dengan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lampung Barat.

Bupati Parosil Mabsus menegaskan bahwa penyerahan salinan SK Menteri Kehutanan RI ini merupakan langkah penting dan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam memberikan kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat.

“Keputusan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung program reforma agraria dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap lahan yang telah dilepaskan ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Parosil Mabsus berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah terus terjalin dengan baik, sehingga penataan kawasan hutan dan pemanfaatan lahan dapat berjalan seimbang antara kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk menindaklanjuti keputusan tersebut sesuai dengan kewenangannya, serta bersinergi dengan ATR/BPN dalam proses penataan dan legalisasi tanah bagi masyarakat penerima manfaat TORA di wilayah tersebut.

LAMPUNG – Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menekankan pentingnya sinergitas organisasi wanita dalam mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Pelantikan Pengurus Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Lampung Masa Bakti 2025-2030 di Balai Keratun Lt. III, Selasa (20/1/2026).

​Dalam sambutannya, Purnama Wulan Sari Mirza selaku Penasihat Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Lampung mengapresiasi pelantikan pengurus baru di bawah kepemimpinan Hanjarita Gatot yang dikukuhkan langsung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal. Ia menyebut BKOW memegang posisi strategis sebagai wadah koordinasi bagi 69 organisasi wanita yang terdaftar di Provinsi Lampung.

​”BKOW adalah organisasi besar. Tidak sah rasanya organisasi wanita di Lampung jika belum bernaung di bawah BKOW. Amanah ini bukan sekadar jabatan, tetapi tanggung jawab mulia untuk menggerakkan peran wanita dalam pembangunan daerah,” ujar Wulan Mirza.

​Mengusung tema “Sinergitas BKOW dalam Mewujudkan Perempuan yang Berdaya Menuju Lampung Maju”, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung kemudian menjabarkan definisi perempuan berdaya. Menurutnya, keberdayaan perempuan tidak hanya diukur dari kesempatan berkarir, namun juga kemampuan memberikan dampak positif bagi masyarakat tanpa meninggalkan peran domestik.

​”Perempuan berdaya memiliki kemampuan berperan aktif di masyarakat. Namun, kita tidak boleh meninggalkan peran mulia kita sebagai ibu, istri, dan anak yang menjadi pondasi utama keluarga,” tegasnya.

​Wulan Mirza selanjutnya mendorong pengurus periode 2025-2030 untuk merancang program kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Digitalisasi organisasi dinilai krusial agar keberadaan BKOW semakin dirasakan manfaat nyatanya oleh masyarakat luas hingga ke tingkat kabupaten/kota.

​”Saya mengajak seluruh organisasi wanita untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Mari kita pastikan program kerja BKOW selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung demi menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender,” tutup Wulan Mirza.

Lampung Barat — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat terus menunjukkan keseriusannya dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini terlihat dari keikutsertaan aktif Pemkab Lampung Barat dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG Tahun 2025 dan Persiapan Satgas MBG Tahun 2026 yang digelar secara virtual oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Selasa (20/1/2026).

Kegiatan tersebut diikuti dari Ruang Rapat Pesagi, Kantor Bupati Lampung Barat, dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, Ketua Satgas MBG Lampung Barat yang juga Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ahmad Hikami, para kepala perangkat daerah, serta seluruh kepala SPPG se-Kabupaten Lampung Barat.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung dan diikuti kabupaten/kota se-Provinsi Lampung ini menjadi momentum penting untuk mengulas capaian, tantangan, sekaligus strategi penguatan Program MBG ke depan.

Dalam laporannya, Wakil Bupati Mad Hasnurin mengungkapkan adanya perkembangan signifikan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lampung Barat.

Jika pada Desember 2025 tercatat sebanyak 24 SPPG yang telah tersinkronisasi dan terverifikasi, maka pada Januari 2026 jumlah tersebut meningkat menjadi 29 SPPG Reguler.

“SPPG yang berdiri di Lampung Barat ini didirikan oleh pihak swasta dan Badan Gizi Nasional. Ini menunjukkan antusiasme dan dukungan terhadap Program MBG terus meningkat,” ujar Mad Hasnurin.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa peningkatan jumlah SPPG juga dibarengi dengan tantangan serius, khususnya dalam hal pengawasan dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).

Wabup Mad Hasnurin secara terbuka memaparkan sejumlah temuan pelanggaran di lapangan yang berhasil diidentifikasi oleh Tim Satgas MBG.

Salah satunya terjadi di SPPG Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, yang ditemukan kurang higienis dalam proses pencucian bahan makanan hingga terdapat ulat pada daun sajian. Atas temuan tersebut, Tim Satgas langsung melakukan pemeriksaan dan memberikan teguran tertulis (SP 1).

Selain itu, pelanggaran juga ditemukan di SPPG Tugu Mulya, Kecamatan Kebun Tebu, serta SPPG Tugu Sari II, Kecamatan Sumber Jaya, yang telah beroperasi meski pembangunan sarana prasarana seperti IPAL dan dapur masak belum sepenuhnya selesai. Kedua SPPG tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan dan pemberian SP 1.

“Semua temuan ini langsung kami tindak lanjuti. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran, apalagi menyangkut kesehatan dan keselamatan penerima manfaat,” tegas Mad Hasnurin.

Meski demikian, ia menyimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Lampung Barat berjalan cukup baik, berkat koordinasi lintas sektor yang solid.

Untuk menjawab tantangan ke depan, Pemkab Lampung Barat terus mendorong kolaborasi dan sinergi antara seluruh unsur Satgas, khususnya para camat, kepala puskesmas, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pengawasan di tingkat kecamatan.

Sebagai langkah strategis, Pemkab Lampung Barat juga telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten terkait pembagian wilayah kerja Tim Satgas P3 MBG menjadi lima wilayah, berdasarkan kecamatan, guna meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi di lapangan.

Dengan langkah-langkah tegas dan terukur ini, Pemkab Lampung Barat optimistis Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan semakin berkualitas, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.