Blog

Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, daerah ini meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 Kategori Pratama, sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, dalam acara Penganugerahan UHC Award 2026 yang dirangkaikan dengan Deklarasi dan Pencanangan UHC di Ballroom JIEXPO Convention Centre and Theatre, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

UHC Award diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil memperluas cakupan perlindungan jaminan kesehatan penduduk, sekaligus menjaga keaktifan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui sinergi berkelanjutan dengan BPJS Kesehatan.

Kabupaten Lampung Selatan tercatat sebagai salah satu dari empat daerah di Provinsi Lampung yang menerima penghargaan tersebut, bersama Kota Metro, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Lampung Utara.

Wakil Bupati M. Syaiful Anwar menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menyebut penghargaan ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak.

“Alhamdulillah, Kabupaten Lampung Selatan kembali mendapatkan penghargaan UHC Award 2026. Ini merupakan apresiasi dari pemerintah pusat atas komitmen kami dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Syaiful.

Ia menambahkan, tingkat perlindungan jaminan kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan kini telah menjangkau hampir seluruh penduduk.

“Capaian ini menunjukkan bahwa hampir 98 persen masyarakat Lampung Selatan telah tercakup dalam jaminan kesehatan. Ke depan, komitmen ini akan terus kami jaga agar pelayanan kesehatan semakin merata, berkualitas, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Pemkab Lampung Selatan menilai penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah, meningkatkan keaktifan peserta JKN, serta memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang adil dan mudah diakses.

Melalui capaian tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya menghadirkan kebijakan di sektor kesehatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Ketua Umum Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI), Firlie Ganinduto, mengingatkan bahwa ancaman kejahatan siber kini semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Di era kecerdasan buatan (AI), pelaku kejahatan digital tak lagi beroperasi dari tempat yang jauh dan sulit dijangkau, melainkan bisa berada di sekitar lingkungan kita sendiri.

Dalam diskusi bertajuk “Infinix Smartphone with Pre-Installed Digital Protection Powered by IntelliBroń Aman”, Firlie menjelaskan bahwa upaya peretasan terhadap jaringan, sistem, hingga ponsel pribadi terjadi hampir setiap saat, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain. Ironisnya, banyak pengguna tidak menyadari bahwa perangkat atau sistem mereka telah disusupi.

Menurut Firlie, kondisi ini dipicu oleh masih rendahnya tingkat literasi dan kesadaran keamanan siber di Indonesia. Ia menilai penguatan keamanan digital tidak cukup hanya melalui edukasi pengguna, tetapi juga perlu dibarengi dengan pengembangan industri keamanan siber nasional yang kuat dan mandiri.

Di sisi lain, perkembangan teknologi AI juga membawa tantangan baru. Firlie menyoroti bahwa AI justru dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk meningkatkan kecanggihan serangan. Dua modus yang kini marak terjadi adalah deepfake dan voice copy.

Deepfake dilakukan dengan memanipulasi wajah seseorang sehingga tampak seolah-olah melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Sementara itu, voice copy dinilai lebih berbahaya. Pelaku hanya memerlukan rekaman suara singkat sekitar 5–10 detik untuk membangun profil suara korban. Dari situ, suara tersebut dapat ditiru dengan sangat mirip untuk berbagai aksi penipuan.

“Dengan suara itu, mereka bisa menelepon ke layanan perbankan, memverifikasi transaksi, dan melakukan penipuan. Ini yang sekarang banyak terjadi,” ujar Firlie.

Dalam ekosistem digital saat ini, ponsel menjadi pintu masuk utama berbagai aktivitas, mulai dari transaksi keuangan, belanja daring, hingga layanan kesehatan. Jika ponsel berhasil diretas, seluruh data pribadi pemiliknya berisiko bocor. Karena itu, Firlie menegaskan bahwa keamanan siber harus menjadi standar bawaan pada setiap smartphone.

“Ponsel yang beredar di Indonesia harus sudah memiliki sistem keamanan yang memadai. Kalau hanya mengandalkan kesadaran pengguna, akan sangat sulit melindungi masyarakat,” tegasnya.

Firlie juga menyoroti minimnya perusahaan lokal yang mampu menyediakan layanan keamanan siber secara menyeluruh. Selama ini, banyak solusi masih bergantung pada perusahaan asing. ADIGSI, menurutnya, akan mendorong lahirnya standar keamanan siber nasional yang bisa menjadi acuan industri, sekaligus memperkuat daya saing teknologi dalam negeri agar memenuhi standar internasional.

Selain teknologi, pembentukan kebiasaan digital yang aman juga menjadi tantangan besar. Firlie mengakui bahwa mengubah kebiasaan masyarakat tidak mudah, namun harus terus diupayakan. Ia menekankan langkah-langkah sederhana seperti tidak menginstal aplikasi dari sumber tidak resmi, rutin mengganti kata sandi, mengaktifkan autentikasi dua faktor, serta menjaga kerahasiaan OTP dan data pribadi.

Meski demikian, edukasi saja dinilai belum cukup. Firlie menegaskan perlunya regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten. Menurutnya, keamanan siber harus dibangun secara menyeluruh dengan menggabungkan tiga pilar utama, yakni manusia, teknologi, dan proses.

Seseorang bisa saja memiliki perangkat yang aman dan pemahaman teknologi yang baik, tetapi tetap rentan jika tidak disiplin menjalankan prosedur keamanan, seperti jarang mengganti kata sandi atau tidak mengaktifkan verifikasi ganda.

Jika ketiga aspek tersebut berjalan selaras, Firlie optimistis kepercayaan digital masyarakat akan tumbuh. Dengan meningkatnya rasa aman dalam bertransaksi digital, ekosistem ekonomi digital pun diyakini dapat berkembang lebih sehat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kalau digital trust sudah terbentuk, ekonomi digital akan semakin kuat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target pemerintah,” pungkasnya.

Lampung – Universitas Lampung (Unila) menerima kunjungan pendidikan Pondok Pesantren Shuffah Hizbulloh dan Madrasah Al- Fatah Lampung dalam rangka pengenalan kehidupan kampus, pada Rabu, 28 Januari 2026.

Kegiatan berlangsung di sidang utama lantai empat Gedung Rektorat. Sebanyak 40 siswa hadir mengikuti kegiatan ini dengan didampingi para dewan guru.

Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan gambaran kepada para siswa mengenai dunia perguruan tinggi, khususnya kehidupan akademik di Unila sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Provinsi Lampung.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Unila, Dr. Eng. Lukmanul Hakim, S.T., M.Sc., dan Koordinator Humas PMB Dr. M. Komarudin, S.T., M.T. menyampaikan paparan mengenai profil Unila.

Materi yang disampaikan meliputi sistem penerimaan mahasiswa baru, fakultas-fakultas yang ada di Unila, jumlah program studi, hingga berbagai prestasi yang telah diraih Unila di tingkat nasional maupun internasional. Paparan disampaikan secara komunikatif dan interaktif sehingga mudah dipahami para siswa.

Antusiasme peserta terlihat jelas saat memasuki sesi tanya jawab. Para siswa aktif mengajukan berbagai pertanyaan seputar jalur masuk perguruan tinggi, pilihan program studi, serta peluang berprestasi selama menempuh pendidikan di Unila.

Melalui kegiatan kunjungan pendidikan ini, diharapkan para siswa Ponpes Shuffah Hizbulloh dan Madrasah Al- Fatah memperoleh motivasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dunia perkuliahan, sekaligus dapat mempersiapkan diri sejak dini untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Metro | Keterbatasan anggaran akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kota Metro.

Meski demikian, Pemkot Metro menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui kreativitas serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

Wakil Walikota Metro Rafieq Adi Pradana mengungkapkan, bahwa pemerintah tidak boleh kalah kreatif meski anggaran terbatas.

“Oleh karena itu, Pemkot Metro akan menjalin kerja sama dengan pihak swasta maupun pemerintah pusat, baik di dalam maupun di luar Kota Metro, agar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan,” ungkap Rafieq, saat Musrenbang di Aula Kecamatan Metro Selatan, Selasa (27/01/2026).

Selain itu, Rafieq menjelaskan, bahwa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pemerintah tetap memprioritaskan sejumlah titik pembangunan yang telah direncanakan.

Namun, berbagai masukan tambahan dari masyarakat tetap akan ditampung dan diupayakan realisasinya pada tahun anggaran 2027.

Rafieq menambahkan, Pemkot Metro juga terus mendorong pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat. Saat ini, beberapa titik pembangunan telah ditetapkan oleh kementerian terkait.

“Pemerintah menargetkan pembangunan KDMP dapat terwujud di seluruh 22 kelurahan di Kota Metro Supaya bisa mendorong kebutuhan perekonomian masyarakat,” jelas Rafieq.

Rafieq menjelaskan, bahwa di Kelurahan Rejomulyo pembangunan belum dimulai, namun lahan telah dipastikan siap.

Sementara, pembangunan di Kelurahan Purwoasri sudah memasuki tahap pembangunan pondasi, sedangkan di Kelurahan Yosomulyo masih dalam tahap pengecekan lanjutan.

Rafieq menegaskan, bahwa pembangunan KDMP menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan. Untuk kelurahan lainnya, pemerintah masih mencari lahan seluas 1.000 meter persegi yang menjadi syarat pembangunan, namun upaya pencarian terus dilakukan agar seluruh target dapat tercapai.

Di tempat yang sama, anggota DPRD Kota Metro, Hadi Kurniadi menyampaikan, bahwa persoalan fiskal saat ini tidak hanya dialami Kota Metro, tetapi juga hampir seluruh kabupaten/kota dan provinsi akibat pemotongan dana transfer pusat.

Hadi Kurniadi menilai, bahwa pemerintah daerah harus aktif dan kreatif dalam mengakses berbagai program dari pemerintah pusat.

Menurut Hadi, DPRD Kota Metro melalui fraksi-fraksi yang memiliki perwakilan di DPR RI dapat mendorong pengusulan program-program kementerian yang relevan dengan kebutuhan daerah.

Langkah tersebut dinilai cukup konkret dan realistis untuk dilakukan dalam waktu dekat, mengingat mekanisme penganggaran yang ada.

“Pemerintah pusat pada prinsipnya cukup responsif terhadap proposal dan usulan daerah, seperti halnya akses Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh melalui jejaring di tingkat pusat,”ucap Hadi.| (Rio).

LAMPUNG SELATAN – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengikuti workshop internasional tentang pengelolaan sampah dan lingkungan yang diselenggarakan Pemerintah Jepang di Tokyo pada 25–31 Januari 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam memperkuat kebijakan lingkungan berkelanjutan sekaligus mendorong transformasi sistem pengelolaan sampah daerah berbasis teknologi modern dan ekonomi sirkular.

Workshop yang berada di bawah koordinasi Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang itu mempertemukan para pejabat dari berbagai negara untuk mempelajari secara langsung sistem pengelolaan limbah nasional Jepang. Negara tersebut dikenal memiliki sistem daur ulang terpadu, tata kelola lingkungan berbasis kebijakan publik, serta pemanfaatan limbah sebagai sumber daya bernilai ekonomi.

Dalam forum tersebut, sampah tidak lagi dipandang sebagai beban lingkungan, melainkan sebagai material yang dapat diolah kembali secara efisien dan berkelanjutan. Pendekatan ini dinilai relevan untuk diterapkan di daerah yang tengah menghadapi tantangan peningkatan volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.

Bupati Egi menjadi salah satu dari enam kepala daerah asal Indonesia yang mendapat undangan resmi dalam program tersebut. Delegasi Indonesia lainnya terdiri dari Wali Kota Pekanbaru, Wali Kota Yogyakarta, Wali Kota Bogor, Wali Kota Mojokerto, serta Bupati Toba. Seluruh peserta mengikuti rangkaian agenda strategis, mulai dari diskusi kebijakan, pemaparan sistem pengelolaan sampah Jepang, hingga kunjungan lapangan ke fasilitas pengolahan limbah dan pusat daur ulang berteknologi tinggi.

Dalam keterangannya, Bupati Egi menyebut kunjungan kerja ini sebagai kesempatan penting untuk menyerap praktik terbaik pengelolaan lingkungan yang telah terbukti berhasil di Jepang.

“Hari ini saya berada di Tokyo, Jepang, dalam rangka kunjungan kerja untuk mempelajari langsung kondisi terkini pengelolaan dan daur ulang sampah di Jepang,” ujarnya.

Ia menilai, pengalaman tersebut akan menjadi bekal berharga bagi Lampung Selatan dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, efisien, dan ramah lingkungan.

“Ini hari pertama saya mengikuti workshop terkait pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Kita belajar banyak di Jepang, ternyata luar biasa. Jadi kalau Jepang saja bisa, Bismillah Indonesia juga bisa,” tambahnya.

Seluruh rangkaian kegiatan workshop difasilitasi oleh Pemerintah Jepang, termasuk akomodasi, materi pembelajaran, serta agenda kunjungan teknis. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan yang adaptif terhadap tantangan masa depan, termasuk perubahan iklim dan peningkatan kebutuhan layanan perkotaan.

Keikutsertaan Bupati Lampung Selatan dalam forum internasional ini sekaligus menegaskan komitmen daerah untuk aktif membangun kolaborasi global di bidang lingkungan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menargetkan pembelajaran dari Jepang dapat diimplementasikan secara bertahap guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah modern yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, Selat Hormuz kembali menjadi sorotan dunia. Jalur laut sempit ini bukan hanya lintasan kapal tanker, tetapi juga simpul strategis tempat kepentingan geopolitik, energi, dan keamanan global bertemu dalam kondisi yang rapuh.

Sekitar seperlima pasokan minyak dunia—diperkirakan lebih dari 17 juta barel per hari—melewati Selat Hormuz. Gangguan sekecil apa pun di wilayah ini berpotensi mengguncang pasar energi global, mendorong lonjakan harga minyak, dan memicu dampak berantai terhadap inflasi serta stabilitas ekonomi banyak negara.

Bagi Iran, posisi geografis di sekitar selat tersebut memberi nilai strategis yang besar. Kendali atas salah satu chokepoint terpenting dunia menjadikan Hormuz bukan sekadar perairan, melainkan aset geopolitik bernilai tinggi dalam dinamika hubungan internasional, terutama di tengah tekanan sanksi Barat.

Ancaman penutupan Selat Hormuz kerap muncul dalam retorika politik Teheran. Meski jarang diwujudkan, wacana tersebut membentuk persepsi risiko di pasar global. Dalam geopolitik energi, persepsi sering kali sama kuatnya dengan tindakan nyata karena memengaruhi harga, investasi, dan kebijakan negara-negara pengimpor energi.

Secara teori, penutupan total Selat Hormuz akan memicu krisis energi besar. Pasokan terganggu, harga melonjak, rantai distribusi tersendat, dan ekonomi global bisa terdampak luas. Namun, karena dampaknya juga akan merugikan banyak pihak termasuk kawasan sendiri, langkah ekstrem semacam itu dipandang sebagai opsi terakhir yang penuh konsekuensi politik.

Pengamat menilai Iran cenderung memainkan strategi tekanan terbatas. Aktivitas seperti latihan militer, patroli intensif, atau insiden terhadap kapal di sekitar selat lebih berfungsi sebagai sinyal strategis ketimbang langkah menuju perang terbuka. Pendekatan ini menjaga ketegangan tetap terkendali sekaligus mempertahankan daya tawar diplomatik.

Secara geografis, Selat Hormuz menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab melalui jalur yang relatif sempit. Kondisi ini membuatnya rentan terhadap gangguan sekaligus mudah menjadi arena tarik-menarik kepentingan militer dan politik.

Di sisi lain, negara-negara Teluk memandang konflik terbuka antara Iran dan Amerika Serikat sebagai skenario berisiko tinggi. Ketegangan bersenjata di sekitar Hormuz dapat memicu gangguan keamanan, guncangan ekonomi regional, dan ketidakstabilan politik yang meluas.

Dalam beberapa dekade terakhir, Iran juga dikenal mengembangkan strategi pertahanan berbasis pendekatan asimetris. Alih-alih hanya mengandalkan kekuatan konvensional, Teheran memperluas pengaruhnya melalui jaringan regional dan berbagai instrumen nonkonvensional, yang dinilai memberi fleksibilitas dalam menghadapi tekanan eksternal.

Kombinasi antara posisi geografis di Selat Hormuz dan pendekatan keamanan tersebut menambah kompleksitas situasi kawasan. Ketidakpastian yang tercipta membuat pasar energi global sangat sensitif terhadap setiap perkembangan, baik berupa insiden nyata maupun pernyataan politik.

Menariknya, selama Selat Hormuz tetap terbuka, arus perdagangan energi dunia masih dapat berjalan. Namun, bayang-bayang potensi gangguan terus membentuk kalkulasi para pelaku pasar dan pemerintah di berbagai negara.

Pada akhirnya, Selat Hormuz bukan hanya jalur distribusi minyak, tetapi juga panggung diplomasi strategis. Di kawasan inilah kekuatan militer, kepentingan ekonomi, dan permainan persepsi bertemu, membentuk dinamika yang memengaruhi stabilitas global jauh melampaui batas geografisnya.

Lampung – Universitas Lampung (Unila) menargetkan pendapatan Badan Pengelola Usaha (BPU) mencapai Rp15 miliar per tahun sebagai langkah memperkuat kemandirian finansial kampus di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Target tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi pengelolaan badan usaha sekaligus penyerahan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua BPU, yang digelar Selasa, 27 Januari 2026, di ruang sidang Wisma Unila.

Kegiatan ini dihadiri langsung Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., beserta jajaran wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Biro, Kepala Unit Penunjang Akademik, serta seluruh tenaga kependidikan di lingkungan BPU.

Rektor Unila menyampaikan, tren pendapatan Unila dari sektor non-UKT, khususnya BPU, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, meski dinilai belum optimal.

“Pendapatan BPU terus naik dan saat ini sudah menembus kisaran Rp5 miliar. Namun, itu belum cukup. Kita harus berani menaikkan target agar BPU benar-benar menjadi penopang keuangan universitas,” ujar Prof. Lusmeilia.

Menurutnya, target Rp15 miliar per tahun bukan angka yang mustahil jika dikelola dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang cepat.

“Untuk mencapai Rp15 miliar, kuncinya ada pada rencana bisnis yang jelas, target yang terukur, serta evaluasi kinerja yang konsisten. Kita ingin BPU bergerak lebih cepat dan lebih fokus,” tegasnya.

Seiring dengan target tersebut, Unila secara resmi menyerahkan SK Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua BPU sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi. Penunjukan Plt. dilakukan untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan sekaligus mempercepat proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

“Plt. ini kami pilih dari bidang perencanaan agar perencanaan dan eksekusi bisa berjalan seiring, jadi keputusan bisnis bisa lebih cepat dan tepat,” jelas rektor.

Plt. Ketua BPU Unila Prof. Ayi menyatakan, langkah awal yang akan dilakukan adalah penyusunan business plan andalan sebagai peta jalan pencapaian target pendapatan.

“Target Rp15 miliar harus ditopang dengan rencana bisnis yang realistis. Kami akan memulai dari pembenahan internal, menindaklanjuti keluhan pengguna layanan, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh unit usaha BPU,” ujarnya.

Ia menambahkan, optimalisasi unit-unit usaha yang sudah berjalan, seperti wisma, fasilitas olah raga, kantin, taman kuliner, hingga layanan pendukung lainnya, akan menjadi fokus utama.

“Potensinya ada, tinggal kita maksimalkan dengan tata kelola yang lebih rapi dan pelayanan yang lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Wakil Rektor BUK Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si., Unila menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja seluruh pegawai BPU.

“Capaian Rp10–14 miliar saja sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Tapi target Rp15 miliar harus menjadi pemicu semangat bersama. Seluruh pegawai akan dievaluasi, termasuk kemungkinan rotasi, agar pelayanan dan produktivitas semakin maksimal,” ujarnya.

Selain aspek pendapatan, rapat koordinasi juga menyoroti peningkatan kualitas layanan dan keselamatan pengunjung, khususnya di fasilitas publik seperti rusunawa, kolam renang, dan lapangan olah raga.

Pembenahan kebersihan, keamanan, serta kesiapsiagaan penanganan kecelakaan menjadi perhatian serius. Ke depan, Unila juga mendorong adanya pelatihan dan workshop bagi petugas lapangan guna memastikan standar pelayanan dan keselamatan terpenuhi.

Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, menerima audiensi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung dalam rangka koordinasi pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Senin (26/01/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Asisten Pemerintah Kota Bandar Lampung tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Susenas sebagai salah satu survei strategis nasional.

Audiensi dihadiri jajaran BPS Kota Bandar Lampung beserta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dalam diskusi tersebut, dibahas berbagai aspek teknis pelaksanaan survei, mulai dari dukungan pemerintah daerah, koordinasi dengan aparat kewilayahan, hingga pentingnya peran masyarakat dalam memberikan data yang akurat.

Susenas memiliki peran vital

Sekda Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, menyampaikan bahwa Susenas memiliki peran vital dalam memotret kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Data yang dihasilkan dari survei ini, kata dia, akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta evaluasi pembangunan di tingkat daerah maupun nasional.

“Kami menyambut baik audiensi dari BPS Kota Bandar Lampung. Data statistik yang akurat dan terpercaya sangat dibutuhkan pemerintah daerah sebagai dasar dalam mengambil kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Iwan Gunawan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mendukung penuh pelaksanaan Susenas

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mendukung penuh pelaksanaan Susenas di wilayahnya, termasuk melalui koordinasi dengan camat, lurah, serta perangkat daerah terkait agar pelaksanaan survei di lapangan berjalan lancar.

Menurut Iwan, keberhasilan Susenas tidak hanya bergantung pada petugas statistik, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi yang benar sesuai kondisi yang sebenarnya.

“Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama. Karena itu, kami akan membantu menyosialisasikan pentingnya Susenas agar warga tidak ragu menerima petugas survei dan memberikan data yang dibutuhkan,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan BPS Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa Susenas merupakan survei rutin yang dilaksanakan untuk mengumpulkan berbagai indikator sosial ekonomi, seperti kondisi perumahan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga tingkat kesejahteraan masyarakat.

Data Susenas juga digunakan pemerintah dalam mengukur capaian program pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, serta pembangunan manusia. Oleh sebab itu, kualitas data sangat ditentukan oleh kelengkapan dan keakuratan informasi yang diperoleh dari responden.

Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin kerja sama yang semakin erat antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dan BPS, sehingga pelaksanaan Susenas 2026 dapat berjalan optimal dan menghasilkan data yang berkualitas.

Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan riil masyarakat.

Bandar Lampung – Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kota Bandar Lampung, Senin (26/1/2026).

Penyerahan bantuan berlangsung di halaman SMP Negeri 31 Bandar Lampung. Bantuan tersebut ditujukan bagi siswa kelas I SD dan kelas VII SMP sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kebutuhan pendidikan dasar.

Pemerintah Kota Bandar Lampung diketahui telah menjalankan program pendidikan gratis bagi siswa kurang mampu. Program tersebut mencakup pemberian satu stel seragam sekolah lengkap dengan atribut serta sepatu.

Setiap tahunnya, program ini menjangkau sekitar 11.420 siswa SD dan 6.822 siswa SMP di Kota Bandar Lampung.

Eva Dwiana mengajak para siswa untuk terus semangat belajar

Dalam sambutannya, Eva Dwiana mengajak para siswa untuk terus semangat belajar dan meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik.

Selain bantuan perlengkapan sekolah, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menyalurkan beasiswa bagi siswa SMP yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA maupun SMK.

Wali Kota berharap program-program pendidikan yang telah berjalan dapat tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat.

“Saya berharap program ini dapat disosialisasikan oleh kepala sekolah, lurah, dan camat se-Kota Bandar Lampung agar masyarakat mengetahui apa yang sedang dan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota, sehingga seluruh anak dapat memperoleh kesempatan untuk bersekolah,” ujar Eva Dwiana.

Komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung

Program ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, khususnya bagi keluarga kurang mampu, agar tidak ada anak yang terhambat mengenyam pendidikan karena keterbatasan ekonomi.

Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pendirian Sekolah Siger, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, saat memberikan sambutan dalam acara pembagian perlengkapan sekolah gratis bagi siswa kelas I SD dan kelas VII SMP di SMP Negeri 31 Sukabumi, Bandar Lampung, Senin (26/1/2026). Kegiatan itu juga dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, serta jajaran pejabat pendidikan setempat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Eva Dwiana tampak emosional ketika menjelaskan latar belakang berdirinya Sekolah Siger. Ia menuturkan, masih banyak anak di Bandar Lampung yang kesulitan melanjutkan sekolah karena tidak tertampung di sekolah negeri dan tidak memiliki biaya untuk bersekolah di swasta.

“Sekolah Siger ini untuk anak-anak kami yang kurang mampu, anak-anak yang tidak bisa sekolah. Pemerintah harus hadir untuk mereka,” ujar Eva Dwiana dengan suara bergetar.

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak

Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang wajib dipenuhi negara melalui pemerintah daerah. Karena itu, Pemkot Bandar Lampung berupaya menghadirkan solusi nyata agar tidak ada lagi anak yang terpaksa berhenti sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi.

Ia menegaskan, Sekolah Siger dibentuk sebagai ruang alternatif bagi siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri maupun tidak sanggup membayar biaya pendidikan di sekolah swasta.

“Sekolah Siger menampung anak-anak yang tidak masuk ke sekolah negeri maupun swasta. Apa itu salah? Justru ini tugas pemerintah, memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya,” tegasnya.

Persoalan ekonomi keluarga

Eva Dwiana menjelaskan bahwa sebagai kota besar, Bandar Lampung memiliki tantangan sosial yang cukup kompleks, termasuk persoalan ekonomi keluarga yang berdampak pada kelangsungan pendidikan anak. Oleh sebab itu, Pemkot menghadirkan Sekolah Siger di jenjang SMA dan SMK sebagai langkah konkret menekan angka putus sekolah di tingkat pendidikan menengah.

Menurutnya, keberadaan Sekolah Siger tidak hanya sekadar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menjadi simbol kehadiran pemerintah dalam menjamin masa depan generasi muda dari keluarga prasejahtera.

“Kami ingin memastikan tidak ada anak Bandar Lampung yang kehilangan masa depan hanya karena orang tuanya tidak mampu. Pendidikan adalah jalan untuk memperbaiki kehidupan mereka,” katanya.

Terkait berbagai masukan mengenai perizinan dan aturan pendirian sekolah, Eva Dwiana menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik dan saran, termasuk dari DPRD Kota Bandar Lampung. Ia menilai, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting demi penyempurnaan program pendidikan tersebut.

“Kalau secara teknis masih ada yang kurang, silakan disampaikan. Kami terbuka untuk belajar dan memperbaiki,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota telah berupaya menjalankan prosedur pendirian Sekolah Siger sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya hal-hal yang perlu disempurnakan seiring berjalannya waktu.

Di akhir sambutannya, Wali Kota berharap seluruh pihak dapat melihat Sekolah Siger sebagai upaya kemanusiaan dan bentuk kepedulian pemerintah terhadap warganya yang membutuhkan dukungan.

“Yang terpenting adalah anak-anak kita bisa tetap sekolah. Itu tujuan utama kami,” pungkasnya.