Blog

Pengurus Baru KTNA Lampung Dikukuhkan, Gubernur Tegaskan Peran Strategis Petani

Bandar Lampung – Sigerlink.com, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan Pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Lampung masa bakti 2026–2031 di Aula Balai Pelatihan Pertanian Provinsi Lampung, Sabtu (31/1/2026).

Pengukuhan tersebut menandai dimulainya kepengurusan baru KTNA Lampung yang diketuai Ir. Hanan A. Rozak, M.S., sekaligus mempertegas peran KTNA sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pembangunan Lampung harus dimulai dari desa dengan keberpihakan nyata kepada petani. Ia menilai selama puluhan tahun peningkatan produksi pertanian tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani.

“Komoditasnya tumbuh, tetapi petaninya tetap miskin. Ini yang harus kita benahi. Pemerintah tidak boleh hanya menyuruh petani menanam, tetapi harus memastikan petani bisa hidup layak dari hasil tanamannya,” tegas Gubernur.

Gubernur menjelaskan, sekitar 1,2 juta hektare lahan pertanian di Lampung dikelola langsung oleh petani, dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong. Ketiga komoditas tersebut melibatkan lebih dari satu juta petani dan menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan.

Gubernur menyoroti persoalan tata niaga dan fluktuasi harga yang selama ini merugikan petani, terutama akibat minimnya fasilitas pascapanen seperti pengering (dryer). Kondisi itu menyebabkan petani terpaksa menjual hasil panen dalam keadaan basah dengan harga rendah.

Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Lampung mulai menyalurkan fasilitas dryer di tingkat kabupaten dan desa. Menurut Gubernur, desa yang telah memiliki dryer mampu menjaga harga jagung tetap di atas Rp4.000 per kilogram. “Kami hitung, petani bisa menambah pendapatan hingga Rp1 juta per musim panen jika pengeringan dilakukan di desa. Ini uang sekolah anak-anak petani,” ujarnya.

Selain dryer, Pemprov Lampung juga mengembangkan program pupuk organik cair gratis yang ditargetkan menjangkau satu juta hektare lahan pertanian pada 2026. Program tersebut diklaim mampu meningkatkan produktivitas pertanian hingga 10–15 persen.

Gubernur menegaskan, seluruh program daerah tersebut diselaraskan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait kemandirian pangan, hilirisasi, dan pembangunan dari desa. Ia menilai kebijakan kenaikan harga gabah dan jagung yang dikawal aparat menjadi langkah berani untuk melindungi petani. “Belum pernah ada presiden yang seberani ini membela petani. Ini momentum bagi Lampung untuk lompat jauh,” ungkap Gubernur.

Sementara itu, Ketua Umum KTNA Nasional Ir. H. Muhammad Yadi Sofyan Noor, S.H. menyatakan KTNA merupakan organisasi independen yang menaungi sekitar 22 juta petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Ia menyebut KTNA Lampung memiliki posisi strategis dalam mendukung target swasembada pangan nasional.

Menurut Yadi, KTNA akan menjadi ujung tombak pelaksanaan swasembada beras pada 2026 dan swasembada jagung pada 2027, seiring dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Lebih jauh, Ketua KTNA Provinsi Lampung Ir. Hanan A. Rozak, M.S. menegaskan komitmen kepengurusan baru untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, dan penyuluh pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

“KTNA adalah pelaku langsung pembangunan pertanian. Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, stabilitas harga, dan regenerasi petani,” ujar Hanan.(***)

2 Februari 2026
Sinergi Pendidikan dan Dunia Usaha, Dekranasda Lampung Kembangkan Talenta Siswa SMK

Bandar Lampung – Sigerlink.com, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, membuka kegiatan Pemetaan dan Peminatan Siswa yang dilaksanakan di SMK Negeri 5 Bandar Lampung, Jumat (30/01/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Purnama Wulan Sari Mirza berkesempatan meninjau Galeri SMKN 5 Bandar Lampung yang menampilkan beragam hasil karya kreatif siswa berbasis seni dan teknologi, mulai dari batik tulis, sulam tapis khas Lampung, desain visual, hingga berbagai produk kriya dan aksesori.

Menurutnya, kegiatan pemetaan dan peminatan merupakan bentuk ikhtiar bersama yang dilakukan melalui kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, mitra dunia usaha, serta Dekranasda Provinsi Lampung untuk terus mendorong dan mengasah minat serta bakat peserta didik.

“Melalui kegiatan ini, anak-anak SMKN 5 dapat mengenali potensi diri mereka sejak dini. Insya Allah, dengan pendampingan yang berkelanjutan, kemampuan mereka akan terus terasah dan siap menghadapi masa depan,” ujar Purnama.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menciptakan sumber daya manusia yang kreatif, berkualitas, dan berdaya saing. Dekranasda Provinsi Lampung, lanjutnya, siap memberikan pendampingan keliling sebagai bentuk nyata dukungan pembinaan dan pemetaan potensi siswa.

Purnama juga mengapresiasi kreativitas para siswa yang dinilainya memiliki nilai ekonomi dan potensi besar untuk dikembangkan. “Hasil karya ini bukan hanya membanggakan sekolah, tetapi juga dapat menjadi nilai tambah bagi siswa dan mendukung kemajuan SMKN 5 Bandar Lampung,” katanya.

Ia turut memotivasi para siswa agar berani bermimpi besar dan terus menggali potensi diri. “Mimpi itu gratis. Bermimpilah setinggi-tingginya, karena dari mimpi akan lahir usaha dan kerja keras. Semua kesuksesan berawal dari nol,” pesannya.

Lebih lanjut, Purnama menyampaikan kebanggaannya terhadap para pengrajin dan pelaku UMKM di Provinsi Lampung yang kini telah mampu bersaing hingga tingkat nasional bahkan internasional. Ia meyakini, dengan bakat dan nilai yang dimiliki, para siswa SMKN 5 juga memiliki peluang besar untuk mengikuti jejak tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menyampaikan bahwa kegiatan pemetaan dan peminatan merupakan bagian dari proses melatih nalar berpikir kritis siswa agar mampu bermimpi, berpikir, dan bertindak secara terarah.

“Kegiatan ini menjadi momentum membangun dual system melalui Teaching Factory (TEFA) dan teaching industry, sehingga potensi di bidang DKV, kriya, fashion, dan tata boga dapat dikembangkan menjadi aset dan unit produksi yang memiliki nilai ekonomi,” jelasnya.

Thomas menambahkan, pemetaan talenta siswa di berbagai bidang keahlian diharapkan mampu mendorong produktivitas serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan agar lulusan SMK dapat berkontribusi langsung dalam menggerakkan ekonomi lokal di Provinsi Lampung.

Di akhir kegiatan, Ketua Dekranasda Provinsi Lampung juga menyempatkan diri melakukan podcast bersama Brillian dan Salsa, siswa kelas XII Jurusan DKV SMKN 5 Bandar Lampung, yang membahas pengembangan kreativitas generasi muda serta harapan bagi siswa SMK di Provinsi Lampung ke depan.

Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya Lampung Maju menuju Indonesia Emas.(***)

2 Februari 2026
Sertifikasi Halal 2026 Jadi Peluang, Wagub Jihan Ajak Pelaku Usaha Ekspansi Pasar Global

Bandar Lampung – Sigerlink.com, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengakselerasi pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH). Langkah ini diambil guna mengubah posisi Lampung dari sekadar pasar konsumen menjadi produsen utama dalam rantai pasok industri halal global.

Hal tersebut disampaikan Wagub Jihan Nurlela mewakili Gubernur Lampung dalam acara Talkshow Kawasan Industri Halal Tahun 2026 bertemakan “Akselerasi Kawasan Industri Halal, Mewujudkan Lampung Sebagai Pusat Produksi Halal Berkualitas” yang digelar di Gedung Pusiban, Jumat (30/1/2026).

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyoroti besarnya potensi demografi muslim di Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa atau 11 persen dari populasi muslim di dunia dan di Lampung yang mencapai 93 persen. Menurutnya, angka ini merupakan modal besar, namun juga tantangan bagi daerah untuk tidak hanya menjadi penonton di pasar sendiri.

“Pertanyaannya sederhana, apakah kita mau selamanya hanya menjadi pasar, atau kita ingin naik kelas menjadi produsen utama? Dengan populasi muslim dunia yang mencapai 2,1 miliar jiwa dan populasi muslim Indonesia mencapai 250 juta jiwa atau 11 persen dari populasi muslim di dunia, artinya 11 persen tersebut merupakan suatu peluang bagi kita untuk menjadi kiblat dari pengembangan produk halal dunia,” ujar Wagub Jihan.

Sebagai strategi konkret, Wagub Jihan memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tengah mendorong pengembangan kawasan industri berbasis agro di beberapa titik strategis, antara lain Way Pisang di Lampung Selatan, Kawasan Industri Tanggamus, Rejosari di Natar, dan Negeri Katon.

Kawasan-kawasan ini diproyeksikan menjadi ekosistem halal yang hidup dan terintegrasi, mempertemukan petani, pelaku industri, UMKM, hingga pasar dalam satu manajemen.

“Perlu perencanaan yang rapi, organized seluruh hal yang baik, infrastruktur yang siap, kerjasama lintas sektor, dan yang paling penting adalah konsistensi,” ungkapnya.

Wagub Jihan juga menekankan pentingnya hilirisasi komoditas unggulan Lampung, seperti pertanian, perikanan, dan peternakan, agar memiliki nilai tambah ekonomi. Terkait kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku penuh mulai 26 Oktober 2026, Wagub Jihan mengimbau pelaku usaha untuk melihat regulasi ini sebagai peluang ekspansi pasar, bukan beban administratif.

”Jepang saja sekarang ekspansinya sudah luar biasa. Itu hanya karena ada peningkatan wisatawan, kemudian ada imigran yang juga di situ, itu menstimulus pemerintahnya untuk fokus terhadap pengembangan atau ekspansi produk halal di Jepang. Kalau kita sudah punya SDM-nya, sudah punya ekosistemnya, maka kenapa tidak seperti itu,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Lampung memastikan akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi Lampung sebagai pusat produksi halal yang berdaya saing global.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, mendorong reformasi total dalam cara pandang Indonesia terhadap industri halal. Haikal menegaskan bahwa halal harus ditempatkan sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional (Growth Economic Engine), bukan semata-mata kepatuhan administratif keagamaan.

Dalam paparannya, Haikal menyoroti ironi di mana negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia seperti Indonesia justru tertinggal dari negara-negara non-Muslim dalam hal produksi produk halal. Ia memaparkan data bahwa tiga negara produsen produk halal terbesar di dunia saat ini justru dipegang oleh Cina, Brasil, dan Amerika Serikat.

“Kenapa tiga negara besar itu merajai halal dunia? Cina di tahun 70-an dan 80-an sudah riset bahwa yang akan menumbuhkan ekonomi mereka adalah produk halal. Maka tidak heran di Mekkah, Madinah, hingga Dubai, pasar dibanjiri produk Made in China,” ujar Haikal.

Haikal menekankan strategi simplifikasi untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Ia mendorong pemangku kepentingan untuk melakukan strategi adaptasi langsung (copy-paste) dari keberhasilan negara-negara tersebut tanpa perlu terjebak dalam riset yang berbelit-belit.

”Presiden kita Bapak Prabowo Subianto mengatakan negara kita harus berdiri di kaki sendiri, berdaulat secara ekonomi. Jangan sampai kita hanya jadi pasar. Aneh jika warteg tidak halal, atau keripik singkong kita beli dari Singapura hanya karena label halalnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Haikal memaparkan bahwa di kancah global, definisi halal telah bertransformasi menjadi simbol peradaban modern. Di negara-negara seperti Korea Selatan dan Rusia, halal dimaknai sebagai double clean (jaminan kebersihan ganda), elite food (makanan berkualitas), dan standar kepuasan pelanggan (customer satisfaction).

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal global, BPJPH terus mendorong program-program konkret di daerah, termasuk di Provinsi Lampung. Salah satunya adalah program “Satu Desa Dua Juleha” (Juru Sembelih Halal) untuk memastikan kehalalan dari sektor hulu, serta percepatan sertifikasi halal bagi UMKM melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia dan perbankan lainnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan hibah lahan secara simbolis oleh Wagub Jihan Nurlela kepada Kepala BPJPH Haikal Hasan. Lahan tersebut merupakan aset tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung, tepatnya di kawasan Kota Baru, dengan total seluas kurang lebih satu hektar, untuk pembangunan kantor BPJPH wilayah Lampung.(***)

2 Februari 2026
Kick Off Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Kebangkitan Semangat Olahraga di Lampung

Bandar Lampung – Sigerlink.com, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menghadiri Kick Off Piala Dunia yang diselenggarakan oleh TVRI Lampung, bertempat di Tugu Adipura Bandar Lampung, Minggu (1/2/2026).

Acara kick off ini menjadi momentum awal untuk membangkitkan semangat masyarakat, khususnya pecinta sepak bola di Provinsi Lampung, dalam menyambut perhelatan olahraga terbesar di dunia.

Dalam kesempatan tersebut Sekdaprov Marindo, menyampaikan Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung Pengembangan Olahraga Khususnya di Provinsi Lampung.

“Pemerintah Provinsi Lampung sangat berkomitmen untuk mendukung dunia olahraga khususnya yang ada di Provinsi Lampung,” ucapnya.

Selanjutnya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan Piala Dunia melalui siaran televisi TVRI

“Untuk masyarakat Lampung, kita semua bisa menyaksikan Piala dunia secara langsung di Stasiun televisi kebanggan masyarakat Indonesia yaitu TVRI, oleh karenanya, jika kita ingat piala dunia, ingat TVRI,” katanya.

Acara kick off ini diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, di antaranya dialog interaktif, hiburan, serta pemaparan program-program TVRI Lampung terkait penayangan Piala Dunia yang akan dimulai pada bulan Juni 2026.(***)

2 Februari 2026
Dorong Transparansi, Pemprov Lampung Sosialisasikan Digitalisasi Layanan Non Pajak

Bandar Lampung — Sigerlink.com, Upaya peningkatan transparansi dan efisiensi layanan publik terus diperkuat melalui digitalisasi sistem non pajak.

Hal tersebut tercermin dalam kegiatan sosialisasi digitalisasi layanan non pajak yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Non Pajak, Derry Martha Saputra, dan disambut hangat oleh Kepala UPTD, Sri Rihatun Dhamayanti.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan publik yang lebih modern, akuntabel, dan mudah diakses oleh para mitra.

Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya menerima pemaparan materi, tetapi juga mengikuti simulasi transaksi secara real-time guna memberikan gambaran langsung terkait penerapan sistem digital yang telah dikembangkan.

Melalui simulasi tersebut, para mitra dapat merasakan kemudahan proses transaksi yang berlangsung secara presisi, cepat, dan tanpa kerumitan.

Sistem digital ini diharapkan mampu meminimalkan kesalahan administrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan layanan non pajak.

Kabid Non Pajak Derry Martha Saputra menegaskan bahwa digitalisasi merupakan langkah strategis untuk menciptakan tata kelola layanan yang lebih transparan dan efisien.

Sementara itu, Kepala UPTD Sri Rihatun Dhamayanti menyampaikan apresiasi atas antusiasme para mitra dalam mendukung transformasi layanan berbasis digital.

Dengan adanya inovasi ini, layanan publik diharapkan semakin terpercaya, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sejalan dengan komitmen mewujudkan pelayanan prima demi Lampung yang lebih hebat.(***)

2 Februari 2026
Wagub Jihan Nurlela Resmi Pimpin YKI Lampung 2025–2030, Fokus Tekan Angka Kanker

Bandar Lampung – Sigerlink.com, Wakil Gubernur Jihan Nurlela resmi dilantik sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Koordinator Provinsi Lampung masa bakti 2025-2030. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua YKI Pusat, Prof. Dr. dr. Aru W. Sudoyo, Sp.PD-KHOM, di Balai Keratun Lt. III, Sabtu (31/1/2026).

Dalam sambutannya, Wagub Jihan Nurlela menegaskan bahwa kehadiran YKI di Provinsi Lampung harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menekan angka kasus kanker melalui gerakan yang terstruktur. Ia menyatakan bahwa pengurus yang baru dilantik memikul tanggung jawab besar sebagai agen perubahan.

”Kita dilantik hari ini bukan untuk menunggu perubahan, tetapi untuk menjadi agen perubahan itu sendiri. Bagi saya, amanah menjadi bagian dari keluarga besar YKI adalah tugas yang sangat mulia. YKI berdiri atas rasa kepedulian kolektif sebagai NGO kemanusiaan,” ujar Wagub Jihan.

Wagub memaparkan data keprihatinan terkait peningkatan kasus kanker secara nasional. Di Lampung, fokus utama akan diarahkan pada upaya promotif dan preventif, khususnya deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim yang angkanya masih cukup signifikan.

Selain itu, Wagub Jihan menyoroti pentingnya layanan paliatif atau homecare. Menurutnya, pasien kanker seringkali membutuhkan dukungan di luar medis, seperti pendampingan psikologis dan bantuan mobilisasi saat menjalani pengobatan rutin.

”Masalah penyintas bukan hanya soal biaya kesehatan, namun juga soal mental dan dukungan moral. Mari kita pastikan para penyintas di Lampung tidak berjuang sendirian. YKI adalah rumah harapan bagi setiap penyintas kanker di Indonesia termasuk di Provinsi Lampung,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua YKI Pusat Prof. Aru W. Sudoyo menyampaikan apresiasi mendalam atas kesediaan para tokoh dan tenaga medis di Lampung untuk bergabung sebagai relawan YKI. Ia menyebut bahwa komposisi pengurus di Lampung merupakan salah satu yang terkuat, bahkan memiliki jumlah tenaga dokter yang lebih banyak dibandingkan kepengurusan pusat.

”Tugas YKI bukan urusan kuratif atau mengobati, melainkan mengedukasi masyarakat. Mengubah cara berpikir dan perilaku masyarakat agar sadar akan pencegahan kanker jauh lebih berat daripada sekadar menulis resep,” ujar Prof. Aru.

Selain kanker payudara dan serviks, Prof. Aru juga menitipkan pesan agar pengurus baru memberikan perhatian pada tren peningkatan kasus kanker usus besar (kolorektal) yang kini menduduki peringkat atas sebagai penyebab kematian di Indonesia.

Menutup sambutannya, Prof. Aru menekankan bahwa YKI harus menjadi mitra strategis pemerintah. Sifat yayasan yang fleksibel dan tidak kaku secara birokrasi diharapkan mampu merangkul berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan pemegang kebijakan, untuk bersama-sama melakukan “pengeroyokan” terhadap permasalahan kanker di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, turut dilantik pengurus YKI dari 14 Cabang Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Wagub berharap sinergi antara pemerintah daerah, tenaga medis, dan organisasi kemasyarakatan dapat semakin erat.

Acara pelantikan ini juga dirangkaikan dengan kegiatan seminar kesehatan dan pemeriksaan pap smear gratis sebagai bentuk aksi nyata awal masa bakti kepengurusan baru. Hadir dalam acara tersebut Penasihat YKI Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, serta para direktur rumah sakit se-Provinsi Lampung.(***)

2 Februari 2026
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Hadiri Pengukuhan Pengurus KTNA Provinsi Lampung Masa Bhakti 2026–2031

Bandar Lampung — Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, M.Pd.I., mewakili Ketua DPRD Provinsi Lampung, menghadiri kegiatan Pengukuhan Pengurus Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2026–2031, Sabtu (31/1/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung, Jalan Raden Gunawan, Hajimena, Kabupaten Lampung Selatan, dan secara resmi dikukuhkan oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, beserta undangan lainnya.

Pengukuhan Pengurus KTNA Provinsi Lampung Masa Bhakti 2026–2031 ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan petani dan nelayan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan perikanan serta peningkatan ketahanan pangan di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, M.Pd.I., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan pengukuhan ini. Ia berharap kepengurusan KTNA yang baru dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, serta menjadi wadah aspirasi bagi petani dan nelayan di Provinsi Lampung.

DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi II berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemberdayaan petani dan nelayan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan sektor pertanian dan perikanan yang berkelanjutan.(adv)

31 Januari 2026
Komisi III DPRD Provinsi Lampung Inisiasi Kunjungan Kerja ke PT Great Giant Pineapple

Lampung Tengah — Komisi III DPRD Provinsi Lampung menginisiasi kunjungan kerja lapangan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung ke PT Great Giant Pineapple Company (GGP) sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan pada Jumat, 30 Januari 2026, bertempat di Ruang Tamu Guest House Bougenvile 3 PT Great Giant Pineapple, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

Kegiatan ini bertujuan membangun komunikasi dua arah yang konstruktif antara pemerintah daerah dan pelaku usaha strategis di Provinsi Lampung, guna memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berjalan seiring dengan terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, H. Supriadi Hamzah, S.H., menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan langkah awal yang strategis dalam memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan dunia usaha.

Ia menilai, PT Great Giant Pineapple selama ini telah menunjukkan komitmen yang baik melalui komunikasi yang positif dan terbuka dengan Bapenda Provinsi Lampung. Pola komunikasi tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan -perusahaan lain yang beroperasi di Provinsi Lampung.

Sementara itu, Konsultan Legal Departemen Corporate Affairs PT Great Giant Pineapple, Soeharto, menyambut baik kunjungan kerja yang diinisiasi oleh Komisi III DPRD Provinsi Lampung tersebut. Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurutnya, kepatuhan pajak merupakan bentuk kontribusi nyata dunia usaha terhadap pembangunan daerah sehingga diperlukan komunikasi yang terbuka dan transparan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, menjelaskan bahwa PT Great Giant Pineapple telah menyatakan kesediaannya sebagai wajib pajak daerah. Ia memaparkan bahwa potensi pajak yang saat ini tengah diklasifikasi meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, serta pajak air permukaan. Seluruh proses yang dilakukan saat ini masih berjalan sesuai tahapan.

“Setelah proses verifikasi dan konsolidasi selesai, pembayaran pajak akan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi III DPRD Provinsi Lampung dipimpin oleh Ketua H. Supriyadi Hamzah, S.H., didampingi Wakil Ketua Yozi Rizal, S.H., serta dihadiri oleh para anggota, yaitu Hj. Diah Dharma Yanti, S.H., M.H., Yudha Al Hadjid, Andy Robby, S.H., M. Galang, M. Khadafi, S.H., dan Adhitia Pratama, S.H., M.H. Turut hadir pula jajaran Bapenda Provinsi Lampung beserta sekretariat Komisi III DPRD Provinsi Lampung.

Melalui kunjungan kerja yang diinisiasi oleh Komisi III DPRD Provinsi Lampung ini, diharapkan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan dunia usaha dapat terus diperkuat dalam rangka meningkatkan PAD serta mendukung pembangunan Provinsi Lampung yang berkelanjutan.(adv)

31 Januari 2026
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Hadiri Launching Aplikasi Centurion-21

Bandar Lampung — Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., mewakili Ketua DPRD Provinsi Lampung, menghadiri kegiatan Launching Aplikasi Centurion-21, Lapor Pangdam XX/Radin Inten, serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kodam XX/Radin Inten dengan enam perguruan tinggi, Indonesia Indicator, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Emersia Bandar Lampung, Kamis (29/1/2026).

Kehadiran DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DPRD Provinsi Lampung menyambut baik peluncuran Aplikasi Centurion-21 sebagai inovasi strategis dalam mendukung digitalisasi sistem teritorial TNI. Aplikasi ini dinilai mampu memperkuat sistem pelaporan, komunikasi, dan penyampaian informasi secara cepat, terintegrasi, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan situasi di lapangan.

Selain itu, Aplikasi Centurion-21 juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program strategis nasional, khususnya di sektor ketahanan pangan, melalui optimalisasi peran TNI dari tingkat Babinsa hingga satuan pusat. Peran tersebut mencakup pendampingan, pemantauan, serta pelaporan perkembangan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan agar selaras dengan kebijakan pemerintah dan arahan Presiden Republik Indonesia.

Peluncuran Aplikasi Lapor Pangdam XX/Radin Inten turut mendapat apresiasi dari DPRD Provinsi Lampung. Aplikasi ini dipandang sebagai sarana yang efektif dalam membuka ruang partisipasi publik, sekaligus memperkuat komunikasi dua arah antara masyarakat dan institusi TNI. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait persoalan infrastruktur, keamanan, ketertiban, maupun pelayanan publik lainnya secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kodam XX/Radin Inten dengan enam perguruan tinggi, Indonesia Indicator, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Kerja sama ini merupakan wujud nyata sinergi lintas sektor dalam pemanfaatan data, teknologi, dan literasi informasi guna mendukung peningkatan kinerja institusi, penguatan riset dan kajian strategis, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

DPRD Provinsi Lampung, menyatakan dukungan terhadap setiap langkah inovatif yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

DPRD juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi secara optimal seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan dinamika kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun koordinasi dan kolaborasi yang semakin solid antara Kodam XX/Radin Inten, pemerintah daerah, dunia akademik, dunia usaha, serta para pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung stabilitas daerah, mempercepat pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pangdam XX/Radin Inten, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung dan kabupaten/kota, serta perwakilan Gubernur Lampung melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Hadir pula perwakilan Wali Kota Bandar Lampung melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Turut hadir pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, di antaranya Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., Rektor Institut Teknologi Sumatera Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha, serta Direktur Politeknik Negeri Lampung Dr. Dwi Puji Hartono, S.Pi., M.Si.

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri Kepala Balai Besar Budidaya Laut Lampung, pejabat dan tim Indonesia Indicator, pimpinan organisasi dan media, antara lain Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Kepala Stasiun TVRI Lampung, Kepala RRI Lampung, serta tokoh agama, tokoh masyarakat Provinsi Lampung, dan undangan lainnya.(adv)

29 Januari 2026
Ketua DPRD Provinsi Lampung Hadiri Wisuda Purna Bhakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.M., menghadiri kegiatan Wisuda Purna Bhakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung, yang diselenggarakan pada Kamis, 29 Januari 2026, bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Prosesi purna bhakti Ketua PTA Bandar Lampung dipimpin langsung Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H dan turut dihadiri oleh jajaran pimpinan lembaga peradilan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat instansi vertikal, serta para tamu undangan lainnya.

Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Lampung merupakan bentuk penghormatan sekaligus apresiasi atas pengabdian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I., yang secara resmi mengakhiri masa jabatannya pada akhir Januari 2026, setelah menunaikan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi peradilan agama di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Giri Akbar menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama masa pengabdian, khususnya dalam menjaga marwah lembaga peradilan agama serta memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

Menurutnya, sinergi dan hubungan kelembagaan antara DPRD Provinsi Lampung dengan institusi peradilan merupakan bagian penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berlandaskan supremasi hukum. Oleh karena itu, keberadaan dan peran Pengadilan Tinggi Agama memiliki posisi strategis dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di tengah kehidupan masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi Lampung juga berharap agar nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan dedikasi yang telah ditunjukkan selama masa pengabdian dapat menjadi teladan bagi generasi penerus di lingkungan peradilan agama, sekaligus terus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Acara Wisuda Purna Bhakti berlangsung dengan khidmat dan penuh suasana kekeluargaan, ditandai dengan penyampaian penghormatan, ucapan terima kasih, serta doa dan harapan bagi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memasuki masa purna tugas.

Melalui momentum tersebut, DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan kelembagaan serta sinergi antarinstansi, dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum yang adil, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(adv)

29 Januari 2026
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Hadiri Gelar Wicara Guru Besar FKIP Unila Dies Natalis ke-58

Bandar Lampung — Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Dr. H. Yanuar Irawan, S.E., M.M., mewakili Ketua DPRD Provinsi Lampung, menghadiri kegiatan Gelar Wicara Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung yang dirangkaikan dengan peringatan Dies Natalis ke-58 FKIP Universitas Lampung, Kamis (29/1/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Aula K FKIP Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Kegiatan gelar wicara ini mengusung tema “Kolaborasi Berkelanjutan untuk Pendidikan di Lampung yang Berdampak dan Berdaya Saing Global”, sebagai wujud komitmen FKIP Universitas Lampung dalam mendorong penguatan kualitas dan daya saing pendidikan di Provinsi Lampung.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, S.STP., M.H., Rektor Universitas Lampung, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., jajaran pimpinan Universitas Lampung, para Guru Besar FKIP Unila, sivitas akademika, serta para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. H. Yanuar Irawan, S.E., M.M. menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kontribusi FKIP Universitas Lampung yang selama ini konsisten berperan aktif dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Lampung, khususnya melalui penguatan sektor pendidikan.

Menurutnya, pemikiran dan gagasan para Guru Besar FKIP Universitas Lampung memiliki posisi strategis sebagai landasan akademik dalam perumusan kebijakan pendidikan yang berkualitas, inovatif, dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa tantangan dunia pendidikan ke depan semakin kompleks dan dinamis, sehingga membutuhkan sinergi serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan perguruan tinggi.

“Forum akademik seperti gelar wicara guru besar ini menjadi ruang yang sangat penting untuk bertukar gagasan, memperkaya perspektif, serta merumuskan rekomendasi strategis dalam rangka pengembangan pendidikan di daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen DPRD Provinsi Lampung, khususnya Komisi V yang membidangi pendidikan, untuk terus mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, agar setiap kebijakan pendidikan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Sementara itu, Rektor Universitas Lampung, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., menyampaikan bahwa peringatan Dies Natalis ke-58 FKIP Universitas Lampung merupakan momentum refleksi sekaligus penguatan peran strategis perguruan tinggi dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global.

Selain pelaksanaan gelar wicara, rangkaian peringatan Dies Natalis ke-58 FKIP Universitas Lampung juga ditandai dengan penyerahan buku bunga rampai yang berisi kumpulan pemikiran para Guru Besar FKIP Unila sebagai bentuk kontribusi akademik dalam penguatan dan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Lampung.

Melalui momentum Dies Natalis ke-58 ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang semakin erat antara Pemerintah Provinsi Lampung, DPRD Provinsi Lampung, dan Universitas Lampung dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, serta berdaya saing global.(adv)

29 Januari 2026
Transparansi BOS Menyala SMKN 1 Talang Padang Bukti Prestasi Bisa Tumbuh Tanpa Korupsi

Talang Padang – Sigerlink.com,
Dunia pendidikan Lampung tengah diperbincangkan dengan julukan “awan gelap”, akibat tuduhan beberapa kepala sekolah menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk kepentingan pribadi.

Namun, SMKN 1 Talang Padang membuktikan bahwa pendidikan bisa bersinar terang dengan manajemen keuangan yang jujur.

Di bawah kepemimpinan Jamnur Hardy, pengelolaan dana BOS dari pusat dijalankan dengan penuh transparansi, sesuai peraturan.

Setiap rupiah digunakan untuk mendukung fasilitas pembelajaran dan aktivitas ekstrakurikuler, yang membuka peluang bagi siswa meraih prestasi.

Hasilnya, Diniyah Putri raih medali di Kejuaraan Daerah Festival III Putri Nur Aini juara 2 dalam Pencak Silat Raden Intan Championship II dan M. Alif (XI TKR 2) emas di Olahraga Kabupaten (PORKAB), dengan banyak prestasi lain mengikuti.

Kisah ini mengajarkan bahwa akuntabilitas bukan hanya soal menghindari kesalahan, tetapi juga kunci untuk menumbuhkan prestasi dan kepercayaan.

SMKN 1 Talang Padang jadi contoh bahwa integritas dalam mengelola dana publik bisa membawa hasil membanggakan.

Setelah dikenal sebagai contoh keberhasilan integritas dalam mengelola dana BOS di tengah isu korupsi di pendidikan Lampung, Jamnur Hardi Kepala Sekolah SMKN 1 Talang Padang membuka selubung sistem pengawasannya yang kokoh.

Di bawah kepemimpinan Jamnur Hardy, setiap tahap penggunaan dana dari pusat diatur dengan aturan ketat.

Terdapat tim pengawas internal yang terdiri dari guru, staf, dan perwakilan siswa yang memeriksa setiap pengeluaran, mulai dari pembelian alat praktik hingga biaya aktivitas ekstrakurikuler.

Semua transaksi dicatat secara rinci dalam buku akuntansi yang terbuka untuk diperiksa oleh komite sekolah dan pemerintah daerah.

Selain itu, laporan penggunaan dana dipublikasikan di papan informasi sekolah dan grup warga masyarakat agar transparansi terjaga.

Sistem ini tidak hanya mencegah penyalahgunaan, tetapi juga memastikan dana digunakan secara optimal untuk mendukung prestasi.

Seperti yang terbukti, siswa berhasil meraih medali di Festival Daerah, juara pencak silat, dan emas di PORKAB.

Hal ini mengajarkan bahwa pengawasan yang baik adalah pondasi untuk pendidikan yang berkualitas dan terpercaya.(Ys)

29 Januari 2026
Diskominfo Corong Informasi dan Penjaga Integritas Data untuk Pemerintahan Daerah yang Transparan

Bandar Lampung – Sigerlink.com, Di berbagai daerah Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) semakin menegaskan perannya ganda sebagai corong informasi pemerintah dan wali data yang andal.

Sebagai pusat wadah informasi, dinas ini menyebarkan informasi resmi kepada media elektronik dan cetak, memastikan akses publik terhadap berita pemerintah yang akurat dan terkini.

Tidak hanya sebatas menyebarkan berita, Diskominfo aktif menggandeng seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyinergikan data dan informasi publik.

Kolaborasi ini bertujuan menciptakan ekosistem informasi yang terintegrasi, menghindari duplikasi data, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi pemerintah.

Menurut Ganjar Jati Ono, peran paling vital Diskominfo adalah sebagai wali data di tingkat daerah.

Dinas ini bertugas mengumpulkan data dari semua produsen data, memastikan memenuhi prinsip Satu Data Indonesiadengan standar data yang jelas, metadata yang lengkap, dan dapat dibagikan.

Selain itu, Diskominfo juga memeriksa, mengelola, dan menyebarluaskan data sektoral, serta mendukung upaya pusat dalam menerapkan kebijakan Satu Data.

Dengan peran ini, Diskominfo berkontribusi pada pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan berbasis data, membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam pembangunan daerah,”Tutup Ganjar”.(***)

29 Januari 2026
Petugas Haji Perempuan 2026 Meningkat, Capai 33 Persen dari Total PPIH

Jakarta — Jumlah Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) perempuan pada musim haji tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan. Saat ini, sebanyak 33 persen dari total petugas haji merupakan perempuan, angka tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, menyambut gembira capaian tersebut. Menurutnya, kehadiran petugas perempuan sangat penting mengingat mayoritas jemaah haji Indonesia saat ini adalah perempuan.

“Kalau kita lihat jumlah jemaah haji perempuan sekarang ada di 55,4 persen. Alhamdulillah, tahun ini ada 33 persen petugas haji perempuan. Ini jumlah terbesar selama sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia,” ujar Arifatul saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (28/1).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifatul Choiri Fauzi di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Foto: Dok. MCH Kemenhaj

Ia menambahkan, peningkatan ini menjadi kabar membahagiakan karena petugas perempuan dinilai mampu memberikan pelayanan lebih optimal bagi jemaah sesama perempuan.

“Ini kebahagiaan luar biasa bagi saya,” lanjutnya.

Saat ini, total petugas PPIH Arab Saudi mencapai lebih dari 1.600 orang. Mereka akan ditempatkan di berbagai sektor pelayanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, perlindungan jemaah, hingga pendampingan khusus bagi jemaah lansia.

Arifatul juga berpesan agar para petugas perempuan menjalankan tugas dengan penuh empati dan ketulusan, karena perempuan dinilai lebih memahami kebutuhan spesifik jemaah perempuan.

“Pelayanan harus berangkat dari hati, empatik, dan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, yang tidak selalu bisa dilakukan oleh petugas laki-laki,” jelasnya.

Ia mencontohkan, petugas perempuan perlu memahami kebutuhan jemaah terkait fasilitas kamar mandi, kamar lansia, serta penataan kamar yang lebih ideal.

“Misalnya dalam kamar lansia, kami mengusulkan jangan semuanya lansia ditempatkan sekamar. Tapi ada juga yang lebih muda agar bisa saling membantu,” ungkapnya.

Dengan bertambahnya petugas perempuan, Arifatul berharap pelayanan kepada jemaah, terutama lansia dan perempuan, dapat semakin maksimal.

“Layanan yang baik menunjukkan bahwa pemerintah hadir memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci,” pungkasnya.

29 Januari 2026
Rafieq : Modal Manusia Fokus Pada Individu, Sementara Modal Sosial Menjadi Kekuatan Masyarakat

Metro | Wakil Walikota Metro M. Rafieq Adi Pradana, menekankan pentingnya meningkatkan Penguatan Modal Manusia dan Modal Sosial Sebagai pondasi pembangunan ekonomi – sosial berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Walikota Metro saat musrenbang di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Rabu (28/01/2026).

Menurut Rafieq, bahwa penguatan modal manusia berarti memastikan masyarakat sehat secara jasmani dan rohani, sehingga peran pemerintah menjadi sangat penting.

Wakil Walikota menjelaskan, dengan menjaga kesehatan dan mendapatkan layanan pengobatan merupakan syarat utama penguatan modal manusia.

“Modal manusia berfokus pada individu, sementara modal sosial menjadi kekuatan masyarakat. Jika keduanya terbangun dengan baik, maka pondasi pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan dapat terwujud,” ucap Rafieq .

“Jika modal manusia dan modal sosial sudah kuat, maka kita bisa membangun pondasi ekonomi-sosial yang berkelanjutan,” tambahnya.

Lebih lanjut, tujuan utama dari tema Musrenbang tersebut adalah untuk mempersiapkan Kota Metro menghadapi berbagai persoalan ke depan agar tetap stabil dalam kondisi apapun.

“Kita harus mempersiapkan diri menghadapi masa depan Kota Metro. Dengan pondasi yang kuat, ketika terjadi guncangan apa pun, Metro tidak akan goyah dan masyarakat tetap memiliki keberlanjutan ekonomi dan sosial,” jelas Rafieq.

Sementara itu, Camat Metro Timur, Ferry Handono, mengatakan bahwa pelaksanaan tema Musrenbang memerlukan partisipasi aktif masyarakat, salah satunya melalui semangat gotong royong.

Ferry Handono menegaskan, bahwa sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pembangunan. Oleh karena itu, peran semua pihak, termasuk media, dibutuhkan untuk membantu menyosialisasikan program-program dan menyampaikan berbagai persoalan yang ada di Kecamatan Metro Timur.

Pemerintah daerah, lanjut Ferry, akan terus memperkuat seluruh unsur dan elemen masyarakat agar manfaat pembangunan tetap dirasakan meskipun di tengah keterbatasan anggaran.

“Relawan BPBD, forum anak, karang taruna, RT dan RW, LKK, hingga posyandu harus terus diperkuat. Dengan begitu, pemerintah tetap bisa berjalan dan masyarakat tetap merasakan hasil pembangunan,” pungkas Ferry. | (Rio.7).

28 Januari 2026
Pemerintah Kota Bandar Lampung Dorong Optimalisasi Penagihan PBB-P2

Lampung – Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Hi. Dedy Amarullah, secara resmi membuka kegiatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB-P2 Tahun 2026, serta Daftar Tunggakan PBB-P2 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, Rabu (28/01/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 sebesar Rp130.000.000.000,00.

“Target ini merupakan tantangan bersama yang membutuhkan sinergi seluruh pihak agar dapat tercapai secara optimal,” ujar Dedy Amarullah.

Pemanfaatan media informasi

Pemerintah Kota Bandar Lampung terus mendorong optimalisasi penagihan PBB-P2 melalui berbagai strategi, antara lain sosialisasi kepada masyarakat, pemanfaatan media informasi, penerbitan surat imbauan dan Surat Tagihan Pajak (STP), serta pelaksanaan Pekan Membayar PBB-P2 guna mempermudah layanan pembayaran.

Selain itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menetapkan kebijakan pembebasan dan pengurangan pokok PBB-P2 Tahun Pajak 2026 sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah, khususnya PBB-P2, semakin meningkat guna mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Bandar Lampung.

28 Januari 2026
Babinsa Gunung Agung Pantau Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqomah

BANDAR LAMPUNG – Babinsa Kelurahan Gunung Agung Koramil 410-05/TKP, Sertu Zainal Abidin, melaksanakan pemantauan kegiatan peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW Tahun 1447 H/2026 M yang diikuti oleh personel Makodim dan Koramil jajaran Kodim 0410/KBL.

Kegiatan tersebut digelar pada Rabu (28/1) mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, bertempat di Masjid Istiqomah, Jalan Pangeran Mangkubumi, RT 06 Lingkungan I, Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung.

Peringatan Isra Mi’raj tahun ini mengusung tema “Meneladani Akhlak Mulia Rasulullah SAW Membentuk Karakter Prajurit yang Prima, Guna Menuju Indonesia Maju”. Tausiah disampaikan oleh Ustadz Drs. KH. Ahmad Yani, M.Ag., yang menekankan pentingnya penguatan akhlak dan nilai-nilai keimanan dalam mendukung pelaksanaan tugas prajurit.

Sekitar 80 jamaah hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Dandim 0410/KBL Kolonel Arm Roni Hermawan, S.H., M.M., para Danramil jajaran Kodim 0410/KBL, prajurit Kodim 0410/KBL, Babinsa Gunung Agung, serta personel dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kodim 0410/KBL.

Kegiatan peringatan Isra Mi’raj ini berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar sebagai bagian dari pembinaan rohani prajurit, serta ditutup pada pukul 09.30 WIB.

28 Januari 2026
Ketua DPRD Lampung Tegaskan Dukungan Hilirisasi Kakao Berbasis Agroforestry

Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A. menegaskan komitmen DPRD Provinsi Lampung dalam mendukung penguatan hilirisasi kakao berbasis agroforestry sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Lampung.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Lampung dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Lampung, PT Olam Indonesia, dan Partnerships for Forests (P4F) bertempat di Taman Santap Rumah Kayu, Jalan Arif Rahman Hakim, Bandar Lampung. (Selasa, 27/1/ 2026)

Menurut Ahmad Giri Akbar, pengembangan komoditas kakao melalui pendekatan agroforestry sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menitikberatkan pada peningkatan nilai tambah komoditas unggulan berbasis potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan mitra pembangunan menjadi kunci keberhasilan dalam memperkuat hilirisasi kakao sekaligus menjaga fungsi ekologis kawasan hutan.

“DPRD Provinsi Lampung mendukung penuh pengembangan kakao berbasis agroforestry karena tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi petani, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Kolaborasi multipihak seperti ini harus terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” ujar Ahmad Giri Akbar.

Program hilirisasi kakao berbasis agroforestry ini direncanakan mencakup pengembangan lahan seluas kurang lebih 35.000 hektare dan melibatkan sekitar 18.000 petani yang tersebar di Kabupaten Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tanggamus melalui skema Perhutanan Sosial. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kakao, memperluas akses pasar, serta memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi petani.

Ketua DPRD Lampung juga menekankan pentingnya percepatan implementasi Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani agar manfaat program dapat segera dirasakan oleh masyarakat. DPRD Provinsi Lampung, lanjutnya, berkomitmen menjalankan fungsi dukungan kebijakan dan pengawasan guna memastikan pelaksanaan program berjalan secara transparan, akuntabel, serta berpihak kepada kepentingan petani dan kelestarian lingkungan.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung hadir bersama Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, serta didampingi oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. Turut hadir perwakilan UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) dan Partnerships for Forests (P4F), yakni Mandar Trivedi selaku Forest and Land Use Investment Adviser UK FCDO London dan Widya Anantya sebagai Program Manager UK FCDO London Embassy Jakarta.

Selain itu, hadir pula jajaran Partnerships for Forests (P4F) yang terdiri atas Katie McCoy (P4F Team Leader), Lorence Gratrix (P4F Grants Fund Manager), Martin Belcher (P4F MEL Lead), Widharmika Agung (P4F SEA Regional Director), Jeremiah Bentum (P4F SEA Regional Manager), Hanny Chrysolite (P4F SEA Investment Manager), Irhammaula (P4F SEA MEL Lead), Suciati Agustin (P4F SEA Grants Officer), serta Alhamdu Ramadhan (P4F SEA Project Officer) dari Palladium/P4F dan Systemiq/P4F.

DPRD Provinsi Lampung berharap sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan mitra pembangunan ini dapat menjadi model pembangunan pertanian berkelanjutan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan hidup di Provinsi Lampung.(adv)

28 Januari 2026
Musda XI Golkar Lampura Aklamasi Arnando Ferdiansyah, Bidik 8 Kursi DPRD di 2029

LAMPUNG UTARA – Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Utara (Lampura) resmi menetapkan Arnando Ferdiansyah sebagai Ketua DPD Partai Golkar Lampura secara aklamasi. Penetapan tersebut menjadi titik awal konsolidasi besar partai dalam menghadapi Pemilu 2029 mendatang.

Kegiatan yang digelar di Balai Pusiban Agung, Kotabumi, itu turut dihadiri jajaran pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Lampung. Dalam kesempatan tersebut, pengurus provinsi memasang target peningkatan perolehan kursi legislatif bagi Golkar Lampura, dari lima kursi pada Pemilu 2024 menjadi minimal delapan kursi pada Pemilu 2029.

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Hanan A. Razak, menegaskan pentingnya soliditas internal sebagai kunci menghadapi kontestasi politik ke depan. Menurutnya, Golkar Lampura harus bertransformasi menjadi mesin pemenangan yang terstruktur dan efektif.

“Golkar Kabupaten Lampung Utara harus menjadi mesin pemenangan Partai Golkar yang solid menuju 2029,” ujar Hanan dalam sambutannya.

Ia menjelaskan bahwa konsolidasi tidak hanya menyangkut pembenahan struktur organisasi, tetapi juga penyamaan visi, arah perjuangan, dan langkah politik seluruh kader. Dengan begitu, partai diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menjawab berbagai persoalan publik.

Selain penguatan internal, Hanan juga mendorong jajaran Golkar Lampura untuk terus melakukan evaluasi serta memperluas komunikasi politik dengan berbagai elemen masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat posisi partai di daerah.

“Pada Pemilu 2024 Golkar memperoleh lima kursi. Dengan konsolidasi yang ketat dan terus hadir membantu masyarakat, saya minta ke depan kursinya minimal menjadi delapan,” tegasnya.

Ketua DPD Partai Golkar Lampura terpilih, Arnando Ferdiansyah, menyatakan kesiapannya menjalankan amanah partai sekaligus memenuhi target yang telah ditetapkan. Ia menegaskan akan mengikuti arahan pimpinan partai serta memperkuat kerja-kerja organisasi di semua tingkatan.

“Saya harus mengikuti arahan pimpinan,” kata Arnando singkat.

Arnando menilai kombinasi kepengurusan yang melibatkan kader senior dan generasi muda menjadi kekuatan strategis bagi Golkar Lampura. Perpaduan pengalaman dan energi baru diyakini mampu memperluas dukungan masyarakat.

“Saya akan merapatkan barisan dengan seluruh stakeholder. Dengan komposisi senior dan junior, saya yakin bisa menarik lebih banyak dukungan dan merealisasikan target minimal delapan kursi,” ujarnya.

Selain menetapkan Arnando Ferdiansyah sebagai ketua, forum Musda XI juga menunjuk Sofyan sebagai Sekretaris dan Muhammad Rizani sebagai Bendahara DPD Partai Golkar Lampung Utara.

28 Januari 2026
Unila Terima Kunjungan Pendidikan SMA IT Baitul Muslim Lamtim

Lampung – Universitas Lampung (Unila) menerima kunjungan pendidikan SMA IT Baitul Muslim Lampung Timur dalam rangka pengenalan kehidupan kampus, pada Selasa, 27 Januari 2026.

Kegiatan berlangsung di Aula A Dekanat Fakultas Pertanian Unila. Sebanyak 153 siswa hadir mengikuti kegiatan ini dengan didampingi para dewan guru.

Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan gambaran kepada para siswa mengenai dunia perguruan tinggi, khususnya kehidupan akademik di Unila sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Provinsi Lampung.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Lampung, Dr. Eng. Lukmanul Hakim, S.T., M.Sc., menyampaikan paparan mengenai profil Unila.

Materi yang disampaikan meliputi sistem penerimaan mahasiswa baru, fakultas-fakultas yang ada di Unila, jumlah program studi, hingga berbagai prestasi yang telah diraih Unila di tingkat nasional maupun internasional.

Paparan disampaikan secara komunikatif dan interaktif sehingga mudah dipahami oleh para siswa.

Antusiasme peserta terlihat jelas saat memasuki sesi tanya jawab. Para siswa aktif mengajukan berbagai pertanyaan seputar jalur masuk perguruan tinggi, pilihan program studi, serta peluang berprestasi selama menempuh pendidikan di Unila.

Melalui kegiatan kunjungan pendidikan ini, diharapkan para siswa SMA IT Baitul Muslim Lampung Timur memperoleh motivasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dunia perkuliahan, sekaligus dapat mempersiapkan diri sejak dini untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

28 Januari 2026