Sigerlink.com

Blog

  • Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Dukung Festival Krakatau 2026, Perkuat Kolaborasi Antar Perangkat Daerah

    Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Dukung Festival Krakatau 2026, Perkuat Kolaborasi Antar Perangkat Daerah

    Bandar Lampung, Sigerlink.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Krakatau 2026 yang akan digelar pada Agustus mendatang.

    Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Lampung dengan jajaran Disdikbud Provinsi Lampung.

    Koordinasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menyukseskan berbagai agenda yang akan menjadi bagian dari Festival Krakatau 2026, termasuk pelaksanaan Karnaval Festival Krakatau yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, pelajar, serta pemangku kepentingan di Provinsi Lampung.

    Dalam pertemuan tersebut, pihak Disparekraf Lampung menyampaikan rencana kegiatan sekaligus meminta arahan dan dukungan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung guna memastikan keterlibatan sektor pendidikan dalam menyemarakkan festival tahunan kebanggaan masyarakat Lampung tersebut.

    Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung menyambut baik inisiatif kolaborasi tersebut dan menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung program-program pemerintah daerah yang bertujuan mempromosikan budaya, pariwisata, serta ekonomi kreatif daerah.

    Festival Krakatau merupakan salah satu agenda unggulan Provinsi Lampung yang setiap tahunnya menjadi sarana promosi budaya, seni, dan potensi daerah kepada masyarakat luas.

    Melalui sinergi lintas perangkat daerah, diharapkan pelaksanaan Festival Krakatau 2026 dapat berlangsung lebih meriah, edukatif, dan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata maupun perekonomian daerah.

    Pihak Disparekraf Lampung mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

    Kolaborasi yang terjalin dinilai menjadi modal penting dalam menghadirkan rangkaian kegiatan Festival Krakatau yang berkualitas dan mampu memperkuat identitas budaya Lampung di tingkat nasional.

    Dengan semangat kebersamaan dan sinergi antarinstansi, Festival Krakatau 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkenalkan kekayaan budaya Lampung sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung.

    “Kolaborasi dan dukungan antar perangkat daerah menjadi kunci keberhasilan Festival Krakatau. Melalui sinergi yang kuat, kita optimistis rangkaian kegiatan tahun ini dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat Lampung,” ujar perwakilan Disparekraf Lampung.

    Festival Krakatau 2026 dijadwalkan berlangsung sepanjang bulan Agustus dengan berbagai agenda seni budaya, karnaval, pertunjukan kreatif, dan kegiatan promosi pariwisata yang melibatkan berbagai unsur masyarakat di Provinsi Lampung.(Red)

  • Gubernur Lampung Bergelar Adat “Suttan Tihang Marga”, Hadiri Begawi Festival 2026 di Lampung Selatan

    Gubernur Lampung Bergelar Adat “Suttan Tihang Marga”, Hadiri Begawi Festival 2026 di Lampung Selatan

    Lampung Selatan, Sigerlink.com – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri kegiatan Begawi Festival 2026 Tuguh Mandei yang digelar di kawasan Raden Inten Beach, Kabupaten Lampung Selatan.

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung turut menerima gelar adat “Suttan Tihang Marga”, sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan masyarakat adat terhadap peran serta kepemimpinannya dalam mendukung pelestarian budaya Lampung.

    Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dihadiri oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, unsur pemerintah daerah, pemuda, serta ribuan masyarakat yang datang untuk menyaksikan rangkaian prosesi adat dan pertunjukan budaya khas Lampung.

    Prosesi penganugerahan gelar adat berlangsung khidmat dengan diiringi berbagai simbol dan tradisi adat Lampung.

    Gelar yang diberikan mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan, pengabdian, serta komitmen dalam menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal di Provinsi Lampung.

    Dalam sambutannya, Gubernur Lampung menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat adat yang terus menjaga warisan budaya leluhur agar tetap hidup dan berkembang di tengah arus modernisasi.

    “Budaya adalah identitas dan jati diri masyarakat Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendukung berbagai kegiatan pelestarian budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujar Gubernur.

    Begawi Festival 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat persatuan masyarakat sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Lampung kepada generasi muda dan wisatawan.

    Berbagai atraksi seni budaya, prosesi adat, serta pertunjukan tradisional ditampilkan sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi budaya daerah.

    Tokoh adat setempat menyampaikan bahwa pemberian gelar adat kepada Gubernur Lampung merupakan bentuk penghargaan atas perhatian dan dukungannya terhadap penguatan nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Lampung.

    Melalui penyelenggaraan Begawi Festival 2026, diharapkan semangat gotong royong, persaudaraan, serta kecintaan terhadap budaya daerah semakin tumbuh di tengah masyarakat.

    Kegiatan ini juga menjadi sarana promosi budaya dan pariwisata yang mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan.(Red)

  • Gubernur Lampung Disambut Upacara Kebesaran Adat Saat Silaturahmi dengan Tokoh Adat di Batu Brak

    Gubernur Lampung Disambut Upacara Kebesaran Adat Saat Silaturahmi dengan Tokoh Adat di Batu Brak

    Lampung Barat, Sigerlink.com – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menghadiri kegiatan silaturahmi bersama para tokoh adat di Pekon Balak, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, Rabu (9/7/2026).

    Kehadiran rombongan Pemerintah Provinsi Lampung disambut dengan prosesi Upacara Kebesaran Adat yang berlangsung khidmat dan penuh makna budaya.

    Prosesi penyambutan tersebut menjadi simbol penghormatan masyarakat adat kepada pemimpin daerah sekaligus bentuk komitmen bersama dalam menjaga

    kelestarian warisan budaya Lampung. Berbagai unsur adat, tokoh masyarakat, pemangku adat, dan warga setempat turut hadir menyemarakkan kegiatan tersebut.

    Dalam kesempatan itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya pelestarian adat dan budaya sebagai identitas masyarakat Lampung yang harus terus dijaga di tengah perkembangan zaman.

    Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, berkomitmen memperkuat desa-desa budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.

    Pekon Balak sendiri memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi. Wilayah ini telah ditetapkan sebagai salah satu lokasi Desa Wisata Berbudaya Lampung berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2026.

    Selain dikenal sebagai kawasan yang masih mempertahankan tradisi adat istiadat, Pekon Balak juga memiliki keterkaitan erat dengan sejarah Kerajaan Paksi Pak Sekala Brak yang menjadi bagian penting dari perjalanan peradaban masyarakat Lampung Barat.

    Kegiatan silaturahmi tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat dalam mendukung pembangunan daerah yang tetap berlandaskan nilai-nilai budaya lokal.

    Pemerintah Provinsi Lampung berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat guna mendorong kemajuan sektor pariwisata budaya, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Lampung Barat.

    Sekdaprov Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa keberadaan masyarakat adat merupakan aset penting dalam pembangunan daerah.

    Menurutnya, pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat agar identitas Lampung tetap terjaga dan diwariskan kepada generasi mendatang.

    Acara berlangsung dengan suasana penuh keakraban dan kekeluargaan, ditandai dengan dialog bersama tokoh adat serta penyampaian harapan agar nilai-nilai kearifan lokal terus menjadi fondasi dalam pembangunan Provinsi Lampung menuju daerah yang maju, berbudaya, dan berdaya saing.(Red)

  • Transformasi Digital Pengadaan BKAD Lampung Perkuat Akuntabilitas dan Efektivitas Anggaran Daerah

    Transformasi Digital Pengadaan BKAD Lampung Perkuat Akuntabilitas dan Efektivitas Anggaran Daerah

    BANDAR LAMPUNG, Sigerlink.com – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan efisien sepanjang Tahun Anggaran 2026.

    Hal tersebut tercermin dari realisasi pengadaan senilai Rp3.449.771.286 yang dilaksanakan melalui 261 paket kegiatan, dengan mayoritas menggunakan mekanisme E-Purchasing atau pembelian melalui Katalog Elektronik Pemerintah.

    Dari total 261 paket pengadaan yang tercatat, sebanyak 259 paket atau lebih dari 99 persen dilaksanakan melalui metode E-Purchasing, sedangkan hanya dua paket yang menggunakan metode penunjukan langsung.

    Capaian ini menunjukkan keseriusan BKAD Provinsi Lampung dalam mendukung transformasi digital pengadaan pemerintah sebagaimana didorong oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang menempatkan Katalog Elektronik sebagai instrumen utama untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi belanja pemerintah.

    Komposisi pengadaan didominasi oleh belanja barang sebanyak 254 paket, disusul jasa konsultansi sebanyak lima paket dan jasa lainnya sebanyak dua paket.

    Struktur tersebut menggambarkan bahwa pengadaan BKAD sebagian besar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

    Berdasarkan data realisasi, sebanyak 111 paket telah berstatus selesai (completed), sementara sebagian lainnya masih berada dalam tahapan proses administrasi dan penyelesaian pembayaran.

    Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengadaan masih terus berjalan seiring dengan pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

    Penggunaan E-Purchasing memberikan sejumlah manfaat strategis. Melalui sistem tersebut, informasi mengenai spesifikasi barang, harga, penyedia, serta proses transaksi dapat dipantau secara lebih terbuka sehingga mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan kualitas pengawasan publik.

    Selain itu, mekanisme negosiasi harga yang tersedia dalam Katalog Elektronik memungkinkan pemerintah memperoleh nilai terbaik atas setiap pengeluaran anggaran.

    Dari sisi penyedia, pengadaan BKAD melibatkan sejumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.

    Keterlibatan berbagai penyedia melalui sistem elektronik menunjukkan adanya persaingan yang lebih terbuka dan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.

    Salah satu indikator positif lainnya adalah tidak adanya paket pengadaan dengan nilai yang sangat besar atau terkonsentrasi pada satu proyek tunggal. Sebaliknya, anggaran tersebar ke berbagai kebutuhan operasional yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BKAD.

    Pola ini mencerminkan strategi pengelolaan anggaran yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan riil organisasi dibandingkan belanja yang bersifat monumental.

    Pada sektor jasa konsultansi, BKAD juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan layanan profesional yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan aspek hukum maupun administrasi.

    Keberadaan jasa konsultansi tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas organisasi.

    Transformasi digital pengadaan yang diterapkan BKAD sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong integrasi Katalog Elektronik dengan berbagai sistem pemerintahan guna menciptakan proses pengadaan yang semakin cepat, efisien, dan mudah diawasi.

    Sistem pengadaan elektronik juga memungkinkan monitoring transaksi secara lebih real time serta mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern.

    Dengan realisasi pengadaan mencapai Rp3,45 miliar melalui 261 paket kegiatan, BKAD Provinsi Lampung menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pengadaan bukan sekadar memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Ke depan, konsistensi penggunaan E-Purchasing diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah yang profesional dan akuntabel.(***)

  • Kepala BPKAD Lampung Selatan Hadiri Rakor Pengelolaan Hibah Daerah Bersama Kemendagri

    Kepala BPKAD Lampung Selatan Hadiri Rakor Pengelolaan Hibah Daerah Bersama Kemendagri

    Jakarta, Sigerlink.com – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan didampingi sejumlah pejabat menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Kebijakan Pengelolaan Hibah Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bertempat di Gedung H Lantai 8 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Jakarta.

    Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat tata kelola hibah daerah yang efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Melalui forum koordinasi ini, pemerintah daerah diberikan ruang untuk berdiskusi, menyamakan persepsi, serta memperkuat pemahaman terhadap berbagai kebijakan dan regulasi terbaru terkait pengelolaan hibah daerah.

    Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan bahwa pengelolaan hibah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.

    Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban hibah dapat berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

    “Melalui rapat koordinasi ini, kami memperoleh berbagai informasi strategis terkait kebijakan pengelolaan hibah daerah. Hal ini menjadi bekal penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

    Dalam pembahasan tersebut, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri juga menekankan pentingnya keseragaman pemahaman antar pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan hibah.

    Penguatan koordinasi dinilai menjadi langkah strategis untuk meminimalisasi perbedaan interpretasi terhadap regulasi sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran hibah.

    Keikutsertaan BPKAD Kabupaten Lampung Selatan dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur dan memperkuat tata kelola keuangan daerah.

    Dengan pengelolaan hibah yang semakin baik, diharapkan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Lampung Selatan.

    Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang modern, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

    Sejalan dengan berbagai upaya penguatan tata kelola keuangan daerah yang terus didorong oleh Kemendagri, forum ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.(Red)

  • Sekdaprov Lampung Masuk Lima Besar Nominasi ADLG Awards 2026

    Sekdaprov Lampung Masuk Lima Besar Nominasi ADLG Awards 2026

    Bandar Lampung, Sigerlink.com – Prestasi membanggakan kembali diraih Pemerintah Provinsi Lampung. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, berhasil menembus lima besar nominasi Askompsi Digital Leadership Government (ADLG) Awards 2026, sebuah ajang penghargaan nasional yang memberikan apresiasi kepada para sekretaris daerah atas kepemimpinan dan inovasi dalam mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

    Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.

    ADLG Awards merupakan gerakan nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah mitra strategis. Program ini bertujuan mendorong peran strategis sekretaris daerah sebagai motor penggerak transformasi digital di pemerintah daerah.

    Masuknya Marindo Kurniawan dalam jajaran lima besar nominasi menunjukkan pengakuan nasional terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi layanan publik digital, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

    Sebelumnya, Marindo Kurniawan juga pernah meraih penghargaan sebagai salah satu Sekretaris Daerah terbaik tingkat nasional dalam ajang ADLG Awards 2025 pada kategori Vision, yang semakin memperkuat posisi Lampung sebagai daerah yang konsisten mendorong inovasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

    Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus berinovasi, mempercepat digitalisasi layanan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

    Keberhasilan tersebut sekaligus mempertegas komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung agenda transformasi digital nasional guna mewujudkan pemerintahan yang adaptif, responsif, dan mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi di era modern.(Red)

  • BPPRD Kabupaten Lampung Selatan Hadirkan Pelayanan “Raboan” di Kecamatan Natar, Permudah Masyarakat Mengurus Pajak Daerah

    BPPRD Kabupaten Lampung Selatan Hadirkan Pelayanan “Raboan” di Kecamatan Natar, Permudah Masyarakat Mengurus Pajak Daerah

    Lampung Selatan, Sigerlink.com – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui program Raboan (One Day One Service) yang kali ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Natar, Rabu (1/7/2026).

    Program Raboan merupakan inovasi pelayanan jemput bola yang bertujuan mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga proses administrasi perpajakan daerah dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus datang ke kantor BPPRD.

    Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tim BPPRD memberikan berbagai layanan kepada masyarakat, di antaranya pelayanan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), konsultasi perpajakan daerah, serta pelayanan informasi terkait kewajiban dan hak wajib pajak.

    Kepala BPPRD Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan bahwa program Raboan merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak daerah.

    “Melalui program Raboan, kami ingin memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah dijangkau, cepat, dan transparan. Pajak daerah yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan,” ujarnya.

    Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat Kecamatan Natar. Warga mengaku terbantu dengan hadirnya layanan BPPRD di wilayah mereka karena lebih menghemat waktu dan biaya.

    BPPRD Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen untuk terus melaksanakan program Raboan secara berkelanjutan di berbagai kecamatan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan.(Red)

  • BPKAD Kabupaten Pringsewu Gelar Penyerahan Cinderamata Purna Tugas kepada M. Zunaedi sebagai Bentuk Apresiasi atas Dedikasi dan Pengabdian

    BPKAD Kabupaten Pringsewu Gelar Penyerahan Cinderamata Purna Tugas kepada M. Zunaedi sebagai Bentuk Apresiasi atas Dedikasi dan Pengabdian

    Sigerlink.com, Pringsewu – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pringsewu menyelenggarakan kegiatan penyerahan cinderamata kepada Bapak M. Zunaedi yang telah memasuki masa purna tugas, Selasa 30/06/2026.

    Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian beliau selama menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara di lingkungan BPKAD Kabupaten Pringsewu.

    Acara berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan, dihadiri oleh jajaran pimpinan serta seluruh pegawai BPKAD Kabupaten Pringsewu.

    Penyerahan cinderamata menjadi simbol rasa terima kasih atas kontribusi nyata yang telah diberikan M. Zunaedi dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

    Dalam kesempatan tersebut, keluarga besar BPKAD Kabupaten Pringsewu menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian yang telah diberikan selama bertugas.

    Nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat melayani yang ditunjukkan M. Zunaedi diharapkan dapat menjadi teladan bagi seluruh aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

    BPKAD Kabupaten Pringsewu juga menyampaikan doa dan harapan agar Bapak M. Zunaedi senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan dalam menjalani masa purna tugas bersama keluarga.

    “Terima kasih atas segala dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan. Semoga masa purna tugas menjadi awal dari babak kehidupan yang penuh kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan. Pengabdian Bapak akan selalu menjadi inspirasi bagi seluruh ASN untuk terus berkarya dengan penuh integritas.

    “Melalui momentum ini, BPKAD Kabupaten Pringsewu menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya kerja yang menghargai setiap bentuk pengabdian, serta memperkuat semangat profesionalisme dan kebersamaan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik.(Red)

  • SMAN 2 Kalianda Panen Jahe Merah, Wujud Pendidikan Karakter dan Kepedulian Lingkungan

    SMAN 2 Kalianda Panen Jahe Merah, Wujud Pendidikan Karakter dan Kepedulian Lingkungan

    Sigerlink.com, Kalianda – SMAN 2 Kalianda kembali menunjukkan komitmennya sebagai Sekolah Adiwiyata melalui kegiatan panen kebun jahe merah yang melibatkan seluruh warga sekolah.

    Program ini tidak hanya menjadi bagian dari upaya penghijauan lingkungan sekolah, tetapi juga menjadi media pembelajaran yang menanamkan nilai tanggung jawab, gotong royong, kemandirian, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup.

    Kegiatan panen berlangsung penuh semangat dan kebersamaan. Momen tersebut semakin bermakna dengan kehadiran Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Lampung yang turut menyaksikan sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan panen bersama guru dan peserta didik.

    Kepala SMAN 2 Kalianda, Herwansyah, S.Pd., M.Pd., mengatakan bahwa kebun jahe merah merupakan salah satu inovasi pembelajaran berbasis lingkungan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dengan praktik nyata di lapangan.

    “Kami ingin menghadirkan sekolah yang tidak hanya unggul dalam prestasi akademik, tetapi juga mampu membentuk karakter peserta didik yang peduli terhadap lingkungan, kreatif, mandiri, dan memiliki jiwa gotong royong.

    Kebun jahe merah ini adalah laboratorium kehidupan yang mengajarkan bahwa setiap proses membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan kebersamaan untuk menghasilkan manfaat,” ujar Herwansyah.

    Menurutnya, konsep pembelajaran seperti ini menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu berlangsung di dalam ruang kelas. Lingkungan sekolah dapat menjadi sarana belajar yang menyenangkan sekaligus memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik.

    Herwansyah juga menyampaikan bahwa hasil kebun jahe merah diharapkan mampu memberikan manfaat bagi sekolah dan masyarakat sekitar, sekaligus menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk mengembangkan program serupa sesuai dengan potensi yang dimiliki.

    Dalam kesempatan tersebut, Herwansyah turut menyampaikan gagasan pengembangan program agar kebun jahe merah tidak berhenti pada proses budidaya semata, melainkan berkembang menjadi program kewirausahaan sekolah.

    “Ke depan kami ingin peserta didik belajar mengolah hasil panen menjadi produk bernilai ekonomi, seperti minuman herbal, serbuk jahe instan, atau produk kesehatan lainnya.

    Dengan demikian, mereka tidak hanya belajar bercocok tanam, tetapi juga belajar berwirausaha, berinovasi, dan memahami nilai tambah dari sebuah hasil karya,” jelasnya.

    Program tersebut diharapkan mampu memperkuat pendidikan berbasis proyek (Project Based Learning) sekaligus menumbuhkan jiwa entrepreneur di kalangan peserta didik.

    Herwansyah berpesan kepada seluruh siswa-siswi SMAN 2 Kalianda agar senantiasa menjaga semangat belajar, disiplin, serta mencintai lingkungan.

    “Anak-anakku, masa depan bangsa ada di tangan kalian. Jangan pernah lelah belajar, jangan takut mencoba hal-hal baru, dan jangan malu bekerja keras. Kesuksesan tidak datang secara instan, tetapi melalui proses yang penuh kedisiplinan, kejujuran, dan ketekunan.

    Jadilah generasi yang berprestasi, berakhlak mulia, peduli terhadap sesama, serta mampu memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.”

    Di akhir kegiatan, Herwansyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan pihak yang telah mendukung program tersebut.

    “Saya merasa bangga melihat kebersamaan seluruh keluarga besar SMAN 2 Kalianda. Semangat gotong royong yang ditunjukkan hari ini menjadi modal besar dalam membangun sekolah yang unggul, berkarakter, dan berbudaya lingkungan. Semoga kebersamaan ini terus terjaga dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya.”

    Melalui kegiatan panen kebun jahe merah ini, SMAN 2 Kalianda menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pendidikan yang inovatif, berwawasan lingkungan, dan mampu membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan masa depan.(Red)

  • Negara Jangan Kalah! GERMASI dan CSM Desak Usut Tuntas Dugaan Penguasaan Lahan di Suaka Margasatwa Gunung Raya

    Negara Jangan Kalah! GERMASI dan CSM Desak Usut Tuntas Dugaan Penguasaan Lahan di Suaka Margasatwa Gunung Raya

    Sumsel, Sigerlink.com – Aktivis Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GERMASI) bersama Cakra Surya Manggala (CSM) resmi melaporkan dugaan penggunaan alat berat, perambahan, alih fungsi kawasan hutan, serta dugaan penguasaan lahan di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Gunung Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, kepada Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan dan Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan Wilayah III Sumatera pada Selasa, 23 Juni 2026.

    Pelaporan tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan yang sebelumnya disampaikan GERMASI kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Kejaksaan Agung RI pada 2 Juni 2025.

    Menurut GERMASI, setelah laporan tersebut, Satgas PKH melakukan penyitaan kawasan pada 31 Juli 2025 yang saat itu mendapat penolakan dari sejumlah pihak yang mengatasnamakan warga Pekon Sidomulyo, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat.

    Laporan terbaru disampaikan usai tim GERMASI dan CSM memenuhi undangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan untuk membahas berbagai temuan lapangan yang diduga berkaitan dengan aktivitas di kawasan konservasi tersebut.

    Berdasarkan hasil investigasi internal yang disampaikan pelapor, ditemukan dugaan penggunaan alat berat untuk membuka kawasan hutan, pembangunan akses jalan di dalam kawasan konservasi, dugaan penguasaan lahan secara ilegal, hingga alih fungsi kawasan menjadi perkebunan kopi.

    Menurut GERMASI, aktivitas tersebut diduga telah berlangsung cukup lama sehingga berpotensi mengganggu fungsi ekologis Kawasan Suaka Margasatwa Gunung Raya sebagai habitat satwa liar yang dilindungi dan kawasan penyangga lingkungan.

    GERMASI juga menilai dugaan aktivitas tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam, mengingat kawasan suaka margasatwa merupakan kawasan konservasi dengan tingkat perlindungan yang ketat.

    Dalam keterangannya, GERMASI menyebut pihaknya menemukan indikasi yang menurut mereka patut didalami lebih lanjut terkait dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat daerah.

    Namun demikian, hingga berita ini ditulis, dugaan tersebut masih menjadi materi laporan dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum.

    Founder GERMASI, Ridwan Maulana, SH., C.PL., CDRA, mengatakan bahwa aparat penegak hukum diharapkan mengusut tuntas laporan tersebut apabila ditemukan bukti yang cukup.

    “Apabila dugaan ini terbukti, maka ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan dugaan kejahatan terhadap kawasan konservasi negara.

    Kami mendesak Ditreskrimsus Polda Sumsel dan Gakkum Kementerian Kehutanan untuk mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk apabila terdapat oknum pejabat yang diduga membekingi aktivitas tersebut,” ujar Ridwan.

    Ridwan menambahkan bahwa tim investigasi telah menghimpun dokumentasi lapangan, data lokasi, dokumen pendukung, serta informasi yang menurutnya dapat dijadikan bahan awal penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

    Sementara itu, Ketua Umum Cakra Surya Manggala (CSM), Dr. M. Tegar Sedayu, SH., MH., IFHGAS, menilai dugaan perambahan kawasan konservasi tersebut merupakan persoalan serius yang perlu ditindaklanjuti secara profesional sesuai ketentuan hukum.

    “Kawasan konservasi dibentuk untuk dilindungi, bukan untuk dijadikan lahan perkebunan ataupun dikuasai oleh pihak tertentu.

    Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses tanpa memandang jabatan maupun kedudukan,” tegasnya.
    GERMASI dan CSM menyatakan akan terus mengawal proses penanganan laporan tersebut.

    Keduanya berharap aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh, memanggil pihak-pihak yang relevan, serta mengambil langkah hukum apabila ditemukan bukti yang cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Selain itu, kedua organisasi tersebut juga meminta pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan, serta instansi terkait melakukan pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas di kawasan Suaka Margasatwa Gunung Raya guna menjaga kelestarian fungsi konservasi dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.

    Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam laporan maupun dari aparat penegak hukum terkait substansi dugaan tersebut. Berita ini akan diperbarui apabila telah diperoleh tanggapan atau perkembangan resmi dari pihak terkait.(Red)

  • Kepala BPKAD Lampung Selatan Ajak ASN dan Masyarakat Jaga Integritas, Jangan Jadikan Aset Negara Milik Pribadi

    Kepala BPKAD Lampung Selatan Ajak ASN dan Masyarakat Jaga Integritas, Jangan Jadikan Aset Negara Milik Pribadi

    Lampung Selatan, Sigerlink.com – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan terus menguatkan komitmen dalam membangun budaya antikorupsi dan tata kelola aset daerah yang akuntabel, Rabu 24/06/2026.

    Melalui kampanye edukasi publik bertajuk “Rumah atau Kantor Cabang?”, BPKAD mengajak seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga aset negara serta menolak segala bentuk penyalahgunaan fasilitas milik pemerintah.

    Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan, Ir. Rini Ariasih, M.M., menegaskan bahwa korupsi tidak selalu dimulai dari tindakan besar yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Menurutnya, perilaku-perilaku kecil yang dianggap biasa namun melanggar aturan justru dapat menjadi pintu masuk lahirnya budaya korupsi.

    “Sering kali kita berpikir korupsi hanya soal uang dalam jumlah besar. Padahal, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, membawa pulang aset kantor, atau memanfaatkan barang milik daerah di luar peruntukannya juga merupakan bentuk penyimpangan yang harus dicegah bersama,” ujar Rini Ariasih.

    Ia menjelaskan bahwa seluruh aset pemerintah pada hakikatnya merupakan milik masyarakat yang dibeli dari uang rakyat dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk mendukung pelayanan publik.

    Karena itu, setiap aparatur negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga serta memanfaatkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Aset negara bukan milik individu, bukan pula milik kelompok tertentu. Aset tersebut adalah amanah yang harus dijaga. Ketika kita menjaga aset negara, sesungguhnya kita sedang menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Rini Ariasih mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk menjadi teladan dalam membangun budaya integritas. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari kesadaran diri dan kebiasaan sehari-hari.

    “Mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Jangan membawa pulang apa yang bukan menjadi hak kita. Jangan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Jadikan integritas sebagai budaya kerja dan bagian dari karakter kita sebagai pelayan masyarakat,” katanya.

    Melalui kampanye ini, BPKAD Lampung Selatan berharap pesan antikorupsi dapat diterima secara luas dan menjadi pengingat bahwa menjaga aset negara adalah tanggung jawab bersama.

    Selain itu, masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan aset dan keuangan daerah demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

    “Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung Selatan untuk bersama-sama menjaga amanah ini. Jangan bawa pulang aset negara, tetapi bawalah pulang integritas.

    Dengan integritas, kita dapat membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat dan membawa kemajuan bagi daerah yang kita cintai,” tutup Ir. Rini Ariasih, M.M.(Red)

  • Dana Pendidikan atau Beban Birokrasi? Alokasi Administrasi di Tiga SMKN Tanggamus Mengundang Tanda Tanya

    Dana Pendidikan atau Beban Birokrasi? Alokasi Administrasi di Tiga SMKN Tanggamus Mengundang Tanda Tanya

    Tanggamus, Sigerlink.com – Besarnya alokasi anggaran untuk pos Administrasi Kegiatan Sekolah pada tiga Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kabupaten Tanggamus memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

    Di tengah berbagai kebutuhan peningkatan mutu pendidikan, ratusan juta rupiah justru terserap untuk kebutuhan administrasi, Selasa 23/062026.

    Berdasarkan data realisasi anggaran yang dihimpun, SMKN 1 Kota Agung Barat menerima Dana BOS sebesar Rp1.240.000.000 dengan alokasi Administrasi Kegiatan Sekolah mencapai Rp246.062.800.

    Sementara itu, SMKN 1 Kota Agung Timur menganggarkan Rp137.072.000 untuk administrasi dari total dana Rp508.800.000 yang diterima.

    Yang paling menyita perhatian adalah SMKN 1 Cukuh Balak. Dari total dana BOS sebesar Rp448.000.000, sekolah tersebut mengalokasikan Rp135.022.840 untuk Administrasi Kegiatan Sekolah atau sekitar 30 persen dari total anggaran yang diterima.

    Jika digabungkan, ketiga sekolah tersebut mengalokasikan sedikitnya Rp518.157.640 untuk belanja administrasi.

    Nilai tersebut dinilai cukup besar sehingga memunculkan pertanyaan mengenai proporsi penggunaan dana pendidikan yang semestinya lebih banyak menyentuh kebutuhan peserta didik dan peningkatan kualitas pembelajaran.

    Sejumlah pemerhati pendidikan menilai bahwa administrasi memang merupakan bagian yang diperbolehkan dalam petunjuk teknis penggunaan Dana BOS.

    Namun, besarnya porsi anggaran tetap perlu dijelaskan secara rinci kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi maupun persepsi negatif terhadap pengelolaan keuangan sekolah.

    “Ketika anggaran administrasi mencapai ratusan juta rupiah, masyarakat tentu berhak mengetahui rincian penggunaannya.

    Transparansi menjadi hal penting agar publik memahami manfaat yang diperoleh dari belanja tersebut,” ujar salah satu pemerhati pendidikan di Lampung.

    Besarnya anggaran administrasi juga menimbulkan pertanyaan mengenai skala prioritas pengelolaan Dana BOS.

    Pasalnya, di sejumlah sekolah masih ditemukan berbagai kebutuhan mendasar seperti peningkatan sarana praktik siswa, pengembangan kompetensi guru, pemeliharaan fasilitas belajar, hingga penguatan program pembelajaran berbasis keterampilan yang menjadi ciri khas pendidikan kejuruan.

    Pengamat kebijakan publik menilai bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menghindari munculnya dugaan-dugaan yang dapat merugikan institusi pendidikan.

    Rincian penggunaan dana administrasi, termasuk jenis kegiatan, pengadaan barang, maupun jasa yang dibiayai dari pos tersebut, perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

    Selain itu, instansi pengawas dan aparat terkait diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran administrasi guna memastikan seluruh pengeluaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan.

    Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat penjelasan resmi dari pihak SMKN 1 Kota Agung Barat, SMKN 1 Kota Agung Timur, maupun SMKN 1 Cukuh Balak terkait rincian penggunaan anggaran Administrasi Kegiatan Sekolah yang mencapai lebih dari setengah miliar rupiah tersebut.

    Masyarakat kini menunggu jawaban yang jelas: apakah besarnya anggaran administrasi tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan operasional sekolah, atau justru menunjukkan semakin besarnya beban birokrasi yang menggerus porsi anggaran untuk kepentingan langsung peserta didik.

    Bukan hanya kompak dalam memainkan dana bos tapi juga ke tiga kepala sekolah ini juga kompak dalam tidak menjawab pertanyaan dari wartawan, “Apakah ada sutradara dalam skenario bisunya tiga kepala sekolah ini”.

    Berita ini akan terus kami dalami dan jenis mata anggaran apa yang terindikasi adanya penyimpangan atau laporan tidak sesuai sebagai mana juknis penggunaan dana bos.

    Berita selanjutnya segera rilis baca terus Sigerlink.com.(Red)

  • GAS POL PAK Jadi Tema Diskusi DBFM Radio, BPPRD Lampung Selatan Dorong ASN Menjadi Pelopor Kepatuhan Pajak

    GAS POL PAK Jadi Tema Diskusi DBFM Radio, BPPRD Lampung Selatan Dorong ASN Menjadi Pelopor Kepatuhan Pajak

    Lampung Selatan, Sigerlink.com – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan terus berupaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayaran pajak daerah melalui berbagai inovasi dan pendekatan edukatif. Salah satunya dilakukan melalui program dialog interaktif yang disiarkan oleh Radio DBFM pada Kamis (18/6/2026).

    Dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala BPPRD Kabupaten Lampung Selatan, Iwan Chandra Gautama, S.E., M.M., hadir sebagai narasumber dalam diskusi yang dipandu oleh penyiar M. Hafis Reformasi. Dialog mengangkat tema “Gerakan ASN Pelopor Pajak Daerah (GAS POL PAK) di Kabupaten Lampung Selatan.”

    Melalui forum tersebut, BPPRD Lampung Selatan mensosialisasikan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai teladan dalam membangun budaya taat pajak di tengah masyarakat. ASN dinilai memiliki posisi strategis dalam memberikan contoh nyata terkait kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah.

    Plt. Kepala BPPRD Lampung Selatan menjelaskan bahwa Gerakan ASN Pelopor Pajak Daerah merupakan salah satu langkah untuk memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

    “Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pembangunan lainnya. Karena itu, kepatuhan membayar pajak menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya dalam dialog tersebut.

    Selain memberikan edukasi kepada masyarakat, program GAS POL PAK juga bertujuan membangun komitmen ASN agar menjadi contoh yang baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembayaran pajak tepat waktu.

    Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas berbagai aspek terkait pajak daerah, manfaat pajak bagi pembangunan, serta upaya BPPRD dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak di Kabupaten Lampung Selatan.

    Melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan media massa dan radio lokal, BPPRD berharap pesan mengenai pentingnya kesadaran pajak dapat menjangkau masyarakat lebih luas sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

    Kegiatan dialog publik ini menjadi bagian dari komitmen BPPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat menuju Lampung Selatan yang lebih maju.(Red)

  • Rp26,8 Miliar Digelontorkan untuk Pencegahan Bencana, Mengapa Banjir dan Longsor Masih Menghantui Lampung?

    Rp26,8 Miliar Digelontorkan untuk Pencegahan Bencana, Mengapa Banjir dan Longsor Masih Menghantui Lampung?

    Bandar Lampung, Sigerlink.com – Di tengah berbagai persoalan infrastruktur dan keterbatasan anggaran daerah, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalokasikan dana mencapai Rp26,82 miliar untuk program pencegahan dan penanggulangan bencana sepanjang Tahun Anggaran 2026. Angka tersebut bukanlah jumlah yang kecil.

    Namun pertanyaan yang mulai muncul di tengah masyarakat adalah sejauh mana uang rakyat itu benar-benar memberikan perlindungan nyata bagi warga di daerah rawan bencana?

    Berdasarkan data pengadaan yang dihimpun, BPBD Provinsi Lampung melaksanakan sedikitnya 63 paket pekerjaan dengan berbagai jenis kegiatan, mulai dari pembangunan fisik pengendali bencana, jasa konsultansi perencanaan, pengawasan, hingga pengadaan barang dan jasa pendukung lainnya.

    Dari total anggaran yang mencapai Rp26,82 miliar tersebut, sekitar Rp21,87 miliar atau lebih dari 81 persen terserap untuk pekerjaan konstruksi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dana diarahkan pada pembangunan fisik yang seharusnya dapat terlihat secara nyata dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

    Beberapa paket dengan nilai terbesar di antaranya Pencegahan Bencana Sungai Kabupaten Tanggamus senilai Rp3,59 miliar, Pencegahan Bencana Longsor Kota Bandar Lampung sebesar Rp2,97 miliar, Pencegahan Bencana Sungai Kabupaten Pringsewu senilai Rp2,92 miliar, serta Pencegahan Bencana Sungai Kabupaten Pesawaran mencapai Rp2,90 miliar.

    Jika ditotal, hanya empat paket tersebut saja telah menyerap lebih dari Rp12 miliar anggaran negara. Namun di balik besarnya angka tersebut, masyarakat masih bertanya-tanya mengenai ukuran keberhasilan yang digunakan pemerintah dalam menilai efektivitas program pencegahan bencana.

    Sebab hingga kini berbagai wilayah di Lampung masih kerap menghadapi ancaman banjir, longsor, sedimentasi sungai, hingga kerusakan daerah aliran sungai yang belum sepenuhnya teratasi.

    Yang menjadi perhatian, data pengadaan juga menunjukkan adanya sejumlah paket jasa konsultansi dan pengawasan yang tersebar di berbagai kegiatan.

    Secara administratif hal tersebut memang lazim dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Akan tetapi publik berhak mengetahui seberapa besar kontribusi pekerjaan konsultansi tersebut terhadap kualitas hasil pekerjaan di lapangan.

    Masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan laporan realisasi anggaran atau dokumen administrasi yang menunjukkan proyek telah selesai dikerjakan.

    Yang lebih penting adalah apakah proyek-proyek tersebut benar-benar mampu mengurangi titik rawan banjir, memperkuat tebing sungai yang rentan longsor, atau menekan potensi kerugian masyarakat saat musim hujan tiba.

    Sejumlah pemerhati kebijakan publik menilai bahwa besarnya anggaran harus dibarengi dengan transparansi yang maksimal. Publik berhak mengetahui lokasi pekerjaan secara rinci, progres fisik proyek, spesifikasi teknis, hingga hasil evaluasi pascapelaksanaan.

    “Jangan sampai keberhasilan hanya diukur dari serapan anggaran yang tinggi. Yang dibutuhkan masyarakat adalah dampak nyata. Jika miliaran rupiah sudah dibelanjakan, maka harus ada indikator yang jelas mengenai penurunan risiko bencana dan manfaat yang dirasakan warga,” ujar seorang pengamat tata kelola pemerintahan.

    Kondisi tersebut menjadi penting mengingat sebagian besar proyek masih berada dalam tahap pelaksanaan. Dari total 63 paket, sebanyak 32 paket masih berstatus pelaksanaan, 16 paket sedang berlangsung, dan hanya 15 paket yang telah selesai.

    Situasi ini membuat publik semakin menaruh perhatian terhadap kualitas pengawasan yang dilakukan BPBD Provinsi Lampung. Pasalnya, proyek penanggulangan bencana bukan sekadar pekerjaan konstruksi biasa, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat dan perlindungan aset daerah dari ancaman bencana yang setiap tahun terus berulang.

    Di tengah besarnya anggaran yang telah dikucurkan, masyarakat kini menunggu jawaban nyata dari lapangan. Apakah Rp26,82 miliar tersebut benar-benar mampu mengurangi risiko bencana di Lampung, ataukah hanya akan tercatat sebagai angka besar dalam laporan pengadaan tanpa perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat?

    Transparansi, akuntabilitas, dan hasil yang terukur menjadi kunci agar setiap rupiah uang negara yang digunakan untuk mitigasi bencana benar-benar memberikan manfaat bagi keselamatan warga.

    Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan terletak pada besarnya anggaran yang dihabiskan, melainkan pada seberapa banyak masyarakat yang terlindungi dari ancaman bencana.(Red)

  • Pemprov Lampung Kembali Raih Opini WTP ke-12 Berturut-turut, Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

    Pemprov Lampung Kembali Raih Opini WTP ke-12 Berturut-turut, Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

    Bandar Lampung, Sigerlink.com – Pemerintah Provinsi Lampung kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan ini menjadi pencapaian yang membanggakan karena merupakan opini WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut oleh Pemprov Lampung.

    Keberhasilan tersebut mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Lampung dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Opini WTP merupakan bentuk pengakuan profesional dari BPK RI atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah berdasarkan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.

    Penilaian BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan empat aspek utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menunjukkan konsistensi Pemprov Lampung dalam memenuhi seluruh aspek tersebut.

    Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa seluruh posisi keuangan daerah telah disajikan secara transparan dan akuntabel dalam LKPD Tahun Anggaran 2025. Seluruh akun dan kewajiban pemerintah daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, telah dicatat dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta telah melalui proses audit oleh BPK RI secara independen dan profesional.

    Gubernur Lampung menyampaikan bahwa opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan cerminan dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Keberhasilan ini juga merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD, serta sinergi berbagai pihak dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.

    Meski demikian, Pemerintah Provinsi Lampung tetap berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Opini WTP tidak menghapus kewajiban pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan menyelesaikan berbagai rekomendasi yang diberikan auditor negara.

    Dengan raihan WTP ke-12 secara berturut-turut ini, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis dapat terus memperkuat kepercayaan publik serta menjadikan tata kelola keuangan yang akuntabel sebagai fondasi dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.(Red)

  • Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung Hadiri Haflah Akhirussanah dan Milad ke-11 Ponpes Tahfidzil Qur’an Daarussaadah

    Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung Hadiri Haflah Akhirussanah dan Milad ke-11 Ponpes Tahfidzil Qur’an Daarussaadah

    Pesawaran, Sigerlink.com – Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, M. Yuliardi, S.STP., M.Si., mewakili Gubernur Lampung menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan Tabligh Akbar dan Shalawat dalam rangka Haflah Akhirussanah serta Milad ke-11 Pondok Pesantren Tahfidzil Qur’an Daarussaadah di Kabupaten Pesawaran.

    Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh para ulama, tokoh masyarakat, santri, wali santri, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Pesawaran.

    Momentum ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk syukur atas perjalanan Pondok Pesantren Tahfidzil Qur’an Daarussaadah yang telah menginjak usia ke-11 tahun dalam mencetak generasi Qurani yang berakhlak mulia.

    Dalam sambutannya, M. Yuliardi menyampaikan salam dan apresiasi dari Gubernur Lampung kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Daarussaadah atas kontribusinya dalam membangun sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

    Ia menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mencetak generasi cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam moral dan spiritual.

    “Pesantren merupakan benteng moral bangsa. Pemerintah Provinsi Lampung sangat mengapresiasi peran para ulama dan pengasuh pesantren yang terus berupaya membimbing generasi muda agar memiliki karakter, akhlak, dan kecintaan terhadap Al-Qur’an,” ujar Yuliardi.

    Lebih lanjut, ia berharap Pondok Pesantren Tahfidzil Qur’an Daarussaadah dapat terus berkembang menjadi pusat pendidikan Islam yang unggul dan melahirkan para hafiz dan hafizah yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, daerah, bangsa, dan negara.

    Rangkaian kegiatan Tabligh Akbar dan Shalawat berlangsung penuh kekhusyukan. Para jamaah yang hadir tampak antusias mengikuti tausiah serta lantunan shalawat yang menggema di lingkungan pesantren.

    Suasana religius yang tercipta menjadi pengingat pentingnya memperkuat nilai-nilai keimanan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat.

    Peringatan Haflah Akhirussanah dan Milad ke-11 ini juga menjadi momentum evaluasi sekaligus motivasi bagi seluruh civitas pesantren untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, dakwah, dan pengabdian kepada masyarakat.

    Pemerintah Provinsi Lampung berharap sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan keagamaan, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mewujudkan Lampung yang maju, berdaya saing, serta tetap berlandaskan nilai-nilai religius dan budaya yang luhur.(***)

  • BPKAD Way Kanan Percepat Tindak Lanjut Catatan BPK RI Melalui Rekonsiliasi Data Aset Daerah

    BPKAD Way Kanan Percepat Tindak Lanjut Catatan BPK RI Melalui Rekonsiliasi Data Aset Daerah

    Way Kanan – Sigerlink.com, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Way Kanan menggelar rapat tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

    Kegiatan ini difokuskan pada rekonsiliasi data Barang Milik Daerah (BMD) atau aset daerah di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

    Rapat yang berlangsung di aula BPKAD tersebut dibuka langsung oleh Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan, Septa Muktamar, SE., MM., dan diikuti oleh para pengelola barang dari seluruh perangkat daerah.

    Dalam arahannya, Septa Muktamar menegaskan bahwa tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Rekonsiliasi data aset daerah harus dilakukan secara cermat dan menyeluruh agar data yang tersaji dalam laporan keuangan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh pengelola barang diharapkan dapat berperan aktif dalam menyelesaikan setiap catatan yang disampaikan oleh BPK RI,” ujarnya.

    Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah sekaligus memperkuat sistem administrasi dan pelaporan keuangan daerah. Melalui sinkronisasi data BMD, diharapkan seluruh catatan hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti secara optimal.

    Selain sebagai upaya penyelesaian rekomendasi BPK, rapat ini juga menjadi sarana koordinasi antarperangkat daerah guna menyamakan persepsi terkait pengelolaan aset serta mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan administrasi yang masih ditemukan.

    Dengan komitmen dan sinergi seluruh perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Way Kanan optimistis dapat mempertahankan kualitas laporan keuangan yang baik serta terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah demi terwujudnya pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas.(***)

  • BRN Siap Kawal Presiden ke-7 Menyapa Masyarakat Lampung

    BRN Siap Kawal Presiden ke-7 Menyapa Masyarakat Lampung

    Bandar Lampung — Sigerlink.com, Brigade Rakyat Nusantara (BRN) memastikan Provinsi Lampung menjadi daerah pertama yang dikunjungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam agenda kelilingnya ke jumlah daerah di Indonesia. Kunjungan itu juga merupakan undangan dari DPD BRN Lampung melalui ketua Umum PP BRN Relly Regen.

    Ketua BRN Lampung Sarhani mengungkapkan, kunjungan Jokowi ke Lampung merupakan agenda silaturahmi dengan masyarakat. Menurutnya Lampung memiliki kenangan tersendiri bagi Jokowi sehingga undangan tersebut disambut hangat.

    Selain itu, kunjungan tersebut juga menjadi momentum melepas rindu dengan masyarakat Lampung yang telah memberikan dukungan terhadapnya untuk menjabat sebagai presiden selama 2 periode.

    “Kehadiran Jokowi ke lampung merupakan agenda melepas rindu terhadap masyarakat lampung paska beliau purna bakti jadi presiden,” kata Sarhan, Sabtu, 13 Juni 2026.

    Dia menjelaskan, dalam agendanya Jokowi mengunjungi 4 daerah di Lampung yakni Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Untuk memastikan kelancaran selama kunjungan BRN Lampung telah menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi langsung dengan pihak kepolisian setempat.

    “BRN sudah rampung mengirimkan surat pemberitahuan kegiatan di setiap kabupaten kota yang menjadi titik kegiatan Pak Jokowi,” kata dia.

    Selain itu, BRN juga sudah melakukan pertemuan dengan pengurus dari 15 kabupaten kota di Lampung untuk turut mensukseskan kunjungan tersebut.

    “Kami sudah rapatkan untuk mematangkan persiapan langsung bersama Ketua Umum PP BRN dr Relly Regen,” tambahnya.

    Dia juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi meramaikan agenda tersebut. Terlebih kunjungan ini sengaja dilakukan Jokowi sebagai warga biasa bertemu dengan masyarakat.

    “Bagi warga Lampung khususnya yang berada di titik kunjungan, mari merapat melepas rindu dengan Pak Jokowi,” tutupnya. (***)

  • Presiden Prabowo akan Resmikan RS M. Thohir, Mendarat di Bandara Muhammad Taufiq Kiemas Krui

    Presiden Prabowo akan Resmikan RS M. Thohir, Mendarat di Bandara Muhammad Taufiq Kiemas Krui

    PESISIR BARAT, Sigerlink.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan Meresmikan Rumah Sakit Muhammad Thohir di Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Rabu (10/6/2026).

    Menurut rencana Presiden akan bertolak dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Transit di Bandara Radin Inten II Lampung Selatan. Selanjutnya dengan Heli langsung menuju ke Pesisir Barat Lampung dan mendarat di Bandara Muhammad Taufiq Kiemas Krui.

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Usai menemui Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta mengungkapkan akan mendampingi Presiden ke Lampung, Dengan Agenda peresmian RS M. Thohir di Krui.

    Acara akan diselenggarakan dengan sederhana simple dengan Peninjauan fasilitas Rumah Sakit di IGD, Ruang Rawat Jalan, Ruang Rawat Inap. Setelah itu ke titik acara peresmian di lobby RS M. Thohir.

    Peresmian akan Diawali laporan menteri kesehatan dan sambutan presiden dilanjutkan dengan penekanan tombol sirene dan tanda tangan prasasti.

    Selanjutnya dari Krui, Presiden akan Menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Hotel Novotel Bandar Lampung. (***)

  • BRN Pastikan Kelancaran Kunjungan Jokowi ke Lampung

    BRN Pastikan Kelancaran Kunjungan Jokowi ke Lampung

    Bandar Lampung, Sigerlink.com — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menyapa masyarakat Lampung akhir bulan Juni 2026. Dalam kunjungannya Jokowi akan mendatangi sejumlah titik bertemu masyarakat, tokoh adat, hingga pondok pesantren.

    Menyikapi rencana kedatangan tersebut, Ketua Brigade Rakyat Nusantara (BRN) Lampung, Sarhani mengungkapkan kunjungan itu sebagai bentuk penghormatan dari Jokowi kepada masyarakat. Kunjungan ini juga menjadi momen temu kangen Jokowi bersama para pendukungnya yang membawanya menjadi pemimpin negara selama 2 periode.

    “Salah satu daerah yang dikunjungi Pak Jokowi nanti adalah Lampung Timur, kami sudah koordinasi langsung dengan Polres setempat untuk memastikan keamanan dan kelancaran acara,” ungkapnya, Senin, 8 Juni 2026.

    Sarhani menegaskan, BRN Lampung siap mengawal Joko Widodo selama melakukan kunjungan Lampung. Bahkan dia mengajak masyarakat untuk menyambut Jokowi dengan ruang gembira.

    “Kami mendukung penuh kunjungan Pak Jokowi ke Lampung, dan mengajak masyarakat untuk ikut meramaikan,” ujarnya.

    Sarhani mengatakan, di Lampung Timur Jokowi akan mendatangi Taman Purbakala dan sejumlah titik lain untuk bertemu masyarakat langsung. Kemudian Jokowi juga akan mengunjungi salah satu Pondok Pesantren yang pernah disambanginya ketika menjabat presiden.

    “Jadi ada sejumlah titik yang akan dikunjungi Pak Jokowi untuk melepas kangen dengan masyarakat di Lampung,” kata dia.

    Selain Lampung Timur, Jokowi juga dijadwalkan akan berkunjung ke Bandar Lampung, Pesawaran, dan Lampung Tengah.(***)